Sukendro dan Setiadi Reksoprodjo

AHMAD SUKENDRO — JENDERAL YANG LOLOS DARI G30S, MENGAKUI DEWAN JENDERAL, LALU DITAHAN ORDE BARU

Di antara nama-nama jenderal yang menjadi sasaran Gerakan 30 September 1965, ada satu sosok yang nyaris tidak banyak dikenal publik: Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro.

Namanya berada dalam pusaran isu “Dewan Jenderal”, jaringan intelijen Angkatan Darat, hubungan rahasia dengan Amerika Serikat, hingga pergulatan politik antara Sukarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Ia bahkan masuk dalam daftar orang yang hendak diciduk pada akhir September 1965. Namun ketika gerakan itu berlangsung, Sukendro tidak berada di Jakarta.

Ia sedang berada di Peking, Tiongkok.

Ironisnya, setelah lolos dari operasi penculikan, perjalanan hidup Sukendro justru berakhir dengan penahanan oleh pemerintahan Soeharto. Pada 1967, ia ditahan selama sekitar sembilan bulan tanpa proses pengadilan. Alasan yang kemudian dikaitkan dengan penahanannya adalah pengakuannya mengenai keberadaan “Dewan Jenderal”.

Kisah Sukendro memperlihatkan bahwa politik Indonesia setelah 1965 tidak sesederhana pertentangan antara PKI dan antikomunis. Di tubuh Angkatan Darat sendiri terdapat persaingan, perbedaan kepentingan, dan perubahan hubungan kekuasaan yang kemudian menentukan siapa yang naik dan siapa yang tersingkir.

🔳 DARI PERWIRA INTELIJEN MENJADI ORANG KEPERCAYAAN NASUTION

Ahmad Sukendro lahir di Banyumas pada 1923. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan PETA. Setelah Indonesia merdeka, karier militernya berkembang dan ia kemudian dikenal sebagai perwira intelijen yang memiliki kemampuan analisis politik.

Jenderal A.H. Nasution melihat kemampuan tersebut. Ketika Nasution memegang posisi penting dalam Angkatan Darat, Sukendro dipercaya menangani pekerjaan intelijen.

Pada akhir 1950-an, ketika hubungan pemerintah pusat dengan sejumlah perwira daerah memburuk, Sukendro juga mendapat tugas intelijen. Ketegangan itu kemudian berkembang menjadi PRRI di Sumatra dan Permesta di Sulawesi Utara.

Namun kiprah Sukendro tidak hanya berhubungan dengan persoalan dalam negeri.

Ia juga mempunyai hubungan dengan pejabat Amerika Serikat. Ketika kemudian menjalani masa belajar di University of Pittsburgh, kontaknya dengan kalangan Amerika semakin berkembang.

Hubungan inilah yang kelak membuat namanya muncul berulang kali dalam dokumen Amerika mengenai Indonesia.

🔳 PERNAH BERHADAPAN DENGAN PKI, LALU DIASINGKAN SUKARNO

Salah satu bagian penting dari riwayat Sukendro terjadi pada 1960.

Ia dikenal sebagai salah satu perwira Angkatan Darat yang keras terhadap PKI. Menurut John Roosa, pada Juli–September 1960 Sukendro terlibat dalam upaya penindakan terhadap PKI. Sikap tersebut membuatnya berada di salah satu sisi paling keras dalam pertarungan politik Angkatan Darat dan PKI.

Namun Presiden Sukarno kemudian mendorong kompromi dengan Angkatan Darat. Sukendro pun tersingkir dan menjalani masa pengasingan sekitar tiga tahun.

Ironisnya, masa pengasingan itu justru memperluas jaringan internasionalnya. Di Amerika Serikat ia belajar sekaligus semakin dekat dengan pejabat Amerika dan jaringan yang kemudian dikaitkan dengan CIA.

Pada 1963, Sukendro dipanggil kembali ke Indonesia dan kembali masuk ke lingkungan Angkatan Darat.

Hubungannya dengan Amerika bukan sekadar rumor. Dokumen yang kemudian dibuka menunjukkan bahwa Sukendro memang menjadi salah satu penghubung penting antara pimpinan Angkatan Darat dan pihak Amerika. Bahkan pada November 1965, CIA mencatat adanya permintaan bantuan dari Sukendro atas nama pimpinan Angkatan Darat.

🔳 “DEWAN JENDERAL”: ANTARA PERKUMPULAN NYATA DAN ISU POLITIK

Di sinilah kisah Sukendro menjadi rumit.

Pada 1965 beredar kabar mengenai adanya Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Sukarno.

Isu itu bukan muncul begitu saja.

Di lingkungan Angkatan Darat memang terdapat kelompok perwira senior yang secara rutin membicarakan keadaan politik dan kemungkinan yang akan terjadi setelah Sukarno. John Roosa menyebut kelompok kecil tersebut sebagai “brain trust”, yang melibatkan S. Parman, M.T. Haryono, Suprapto, dan Sukendro.

Namun menyamakan kelompok tersebut begitu saja dengan sebuah “Dewan Jenderal” yang telah membentuk kabinet untuk menggulingkan Sukarno adalah persoalan lain.

Pada Mei 1965, isu Dewan Jenderal sudah sampai kepada Sukarno. Ahmad Yani kemudian diminta memberikan penjelasan. Yani membantah adanya sebuah dewan yang sedang mempersiapkan kudeta. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut mungkin merupakan kesalahpahaman terhadap Wanjakti, badan yang berkaitan dengan jabatan dan kepangkatan perwira tinggi.

Tetapi di luar penjelasan resmi tersebut, memang terdapat pembicaraan di kalangan perwira Angkatan Darat mengenai kemungkinan politik setelah Sukarno tidak lagi berkuasa.

Karena itu, “Dewan Jenderal” pada 1965 harus dipahami sebagai istilah yang mempunyai beberapa lapisan makna: ada kelompok nyata yang berdiskusi di lingkungan Angkatan Darat, tetapi gambaran tentang sebuah “kabinet bayangan” yang siap mengambil alih pemerintahan tidak memiliki dasar yang sesederhana propaganda yang beredar ketika itu.

🔳 MENGAPA SUKENDRO MENJADI SASARAN?

Nama Sukendro menjadi penting karena ia bukan sekadar perwira biasa.

Ia adalah perwira intelijen, dikenal antikomunis, mempunyai hubungan dekat dengan Nasution dan Yani, serta mempunyai kontak dengan Amerika Serikat.

Dokumen intelijen Amerika yang baru dibuka bahkan memberikan informasi menarik: laporan Angkatan Darat pada 14 September 1965 telah menyebut adanya rencana pembunuhan terhadap pimpinan Angkatan Darat.

Dalam laporan tersebut, nama Sukendro termasuk di antara nama yang disebut sebagai sasaran, bersama sejumlah nama lain yang kemudian memang menjadi korban pada 1 Oktober. Bahkan Jenderal Soeharto dan Mursjid juga disebut dalam daftar tersebut, tetapi keduanya tidak menjadi korban.

Artinya, kabar mengenai ancaman terhadap para jenderal sudah beredar sebelum 30 September 1965.

Ini penting karena selama bertahun-tahun muncul anggapan bahwa ancaman tersebut baru diketahui setelah gerakan berlangsung. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa aparat intelijen Angkatan Darat sudah menerima informasi mengenai kemungkinan penculikan atau pembunuhan pimpinan mereka beberapa minggu sebelumnya.

🔳 SUKENDRO SELAMAT KARENA BERADA DI PEKING

Ketika operasi penculikan berlangsung, Sukendro tidak berada di Indonesia.

Ia sedang berada di Peking sebagai bagian dari delegasi Indonesia untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Republik Rakyat Tiongkok pada 1 Oktober 1965.

Karena itu, ia tidak mengalami nasib seperti Ahmad Yani, S. Parman, Suprapto, M.T. Haryono, D.I. Pandjaitan, dan Sutoyo.

Beberapa sumber kemudian menyebut bahwa nama Sukendro dicoret dari daftar sasaran karena ia berada di luar negeri.

Tetapi ada detail lain yang menarik.

Dokumen CIA pada masa itu menunjukkan bahwa keberadaan Sukendro di luar Indonesia menjadi perhatian serius. Ia kemudian berusaha kembali ke Indonesia melalui jalur perjalanan yang tidak sederhana dan sempat melakukan kontak dengan jaringan Amerika sebelum pulang.

Dengan demikian, Sukendro bukan sekadar “jenderal yang kebetulan sedang berada di luar negeri”. Ia adalah salah satu perwira yang sejak sebelum G30S sudah berada dalam radar berbagai pihak.

🔳 SETELAH G30S, SUKENDRO JUSTRU DEKAT DENGAN LINGKARAN SUKARNO

Ada sisi lain dari Sukendro yang sering terlupakan.

Meskipun dikenal sebagai antikomunis keras dan mempunyai hubungan dekat dengan Angkatan Darat, Sukarno justru memberinya tempat dalam pemerintahan.

Sukendro menjadi Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora. Ia bahkan dipercaya menangani sejumlah tugas pemerintahan.

Menurut David Jenkins, Sukarno juga pernah memanfaatkan Sukendro untuk mengawasi gerak-gerik Soeharto.

Jadi, hubungan Sukendro dengan Sukarno tidak bisa digambarkan sebagai hubungan antara seorang “orang Angkatan Darat” dengan presiden yang selalu bermusuhan. Hubungan mereka jauh lebih rumit.

Sukarno mengetahui bahwa Sukendro memiliki jaringan intelijen dan memahami cara kerja Angkatan Darat. Karena itu, orang yang pernah berhadapan keras dengan PKI tersebut justru dapat dipakai untuk membaca gerak lawan politik lain.

🔳 11 MARET 1966: SUKENDRO MELIHAT BAHAYA

Pada 11 Maret 1966, ketika situasi politik di Jakarta semakin genting dan Sukarno bergerak menuju Bogor, Sukendro berada di lingkungan istana.

Dalam kesaksian A.M. Hanafi, Sukendro mengingatkan agar Presiden tidak dibiarkan sendirian.

Pesan itu menunjukkan bahwa Sukendro melihat perubahan kekuasaan sedang berlangsung.

Beberapa jam kemudian, lahirlah Supersemar, yang memberikan Soeharto wewenang luas untuk mengambil tindakan demi memulihkan keamanan dan ketertiban.

Sejak saat itu, keseimbangan politik berubah drastis.

Sukarno semakin kehilangan kekuasaan.

Soeharto semakin kuat.

Dan posisi Sukendro justru semakin tidak aman.

🔳 DARI ORANG PENTING MENJADI TAHANAN ORDE BARU

Setelah Soeharto semakin dominan, peran Sukendro perlahan tergeser.

Jaringan intelijen baru yang berkembang di bawah Soeharto, termasuk tokoh seperti Ali Moertopo, membuat posisi Sukendro tidak lagi sepenting sebelumnya.

Namun yang paling menarik justru terjadi pada 1967.

Dalam sebuah forum pendidikan perwira di Bandung, Sukendro disebut mengakui bahwa Dewan Jenderal memang ada.

Pengakuan ini berbeda dari penjelasan Ahmad Yani pada Mei 1965 yang membantah adanya Dewan Jenderal sebagai badan yang hendak melakukan kudeta.

Menurut memoar Jenderal Soemitro, laporan mengenai pernyataan Sukendro tersebut kemudian sampai kepadanya. Soemitro mengaku Sukendro memang mengakui pernah mengatakan bahwa Dewan Jenderal ada.

Namun konteksnya penting: pengakuan tersebut tidak otomatis berarti Sukendro membenarkan seluruh cerita tentang sebuah kabinet rahasia yang hendak menggulingkan Sukarno.

Justru persoalan inilah yang membuat kisahnya menarik.

Ada kemungkinan yang dimaksud Sukendro adalah keberadaan kelompok perwira yang memang berdiskusi dan melakukan koordinasi politik, bukan “Dewan Jenderal” dalam pengertian sebuah pemerintahan bayangan yang siap melakukan kudeta.

🔳 SEMBILAN BULAN DI NIRBAYA

Setelah peristiwa tersebut, Sukendro ditahan pada 1967 atas perintah Pangkopkamtib Jenderal Soemitro.

Ia menjalani sekitar sembilan bulan penahanan di Nirbaya, Pondok Gede.

Tidak ada proses pengadilan yang kemudian menghasilkan putusan pidana terhadap dirinya.

Soemitro sendiri dalam memoarnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengenal Sukendro sebagai teman lama. Keduanya bahkan sama-sama pernah berada dalam pendidikan staf Angkatan Darat generasi awal.

Tetapi dalam situasi politik Orde Baru, kedekatan pribadi tidak selalu cukup untuk menyelamatkan seseorang.

Sukendro akhirnya dilepaskan.

Ia kemudian mendapat tempat di Jawa Tengah dan dipercaya mengelola perusahaan daerah di bawah Gubernur Supardjo Rustam.

Ironisnya, meskipun pernah dipenjarakan, kemampuan intelijennya tetap dihargai. Dalam kesaksian yang dikutip mengenai Soemitro, Sukendro masih dianggap sebagai orang yang sangat mampu membaca gerakan politik sehingga tetap menjadi sosok yang diperhatikan ketika muncul dugaan gerakan antipemerintah.

🔳 IRONI SEORANG JENDERAL YANG TERJEBAK DI ANTARA DUA KEKUASAAN

Kisah Ahmad Sukendro memperlihatkan ironi politik Indonesia pada 1960-an.

Ia pernah menjadi orang kepercayaan Nasution.

Ia pernah menjadi bagian dari lingkaran intelijen Angkatan Darat.

Ia dikenal keras terhadap PKI.

Ia mempunyai hubungan dengan pejabat Amerika dan CIA.

Ia menjadi bagian dari lingkungan perwira yang kemudian dikaitkan dengan isu Dewan Jenderal.

Ia lolos dari penculikan G30S karena sedang berada di luar negeri.

Tetapi setelah G30S dan jatuhnya Sukarno, ia justru tidak memperoleh tempat istimewa di bawah Soeharto.

Sebaliknya, ia tersingkir dari lingkaran kekuasaan dan akhirnya dipenjara.

Di sinilah kisah Sukendro berbeda dari gambaran sederhana bahwa semua perwira antikomunis otomatis menjadi pemenang setelah 1965.

Tidak semua orang yang berada di pihak yang sama dalam satu pertarungan politik akan menjadi pemenang ketika pertarungan itu selesai.

Sukendro adalah salah satu contohnya.

Ia selamat dari penculikan pada 1965, tetapi kemudian kehilangan ruang politiknya ketika rezim baru terbentuk.

Ia pernah menjadi penghubung penting dengan Amerika, tetapi akhirnya justru ditahan oleh pemerintahan yang tumbuh setelah kejatuhan Sukarno.

Dan yang paling ironis: pernyataannya mengenai keberadaan Dewan Jenderal—isu yang sejak 1965 menjadi salah satu pusat konflik politik Indonesia—kelak ikut menyeretnya ke penjara.

Ahmad Sukendro meninggal di Jakarta pada 11 Mei 1984, jauh setelah kekuasaan Soeharto terkonsolidasi.

Kisahnya menjadi pengingat bahwa sejarah G30S bukan hanya cerita tentang siapa yang diculik dan siapa yang selamat. Di baliknya terdapat perebutan pengaruh di antara kelompok-kelompok militer, pertarungan dengan PKI, hubungan dengan Amerika Serikat, serta persaingan internal yang terus berlangsung bahkan setelah Soekarno tersingkir.

📌 CATATAN PENTING

Istilah “Dewan Jenderal” dalam tulisan ini tidak diperlakukan sebagai fakta tunggal yang sudah terbukti dalam bentuk sebuah organisasi kudeta.

Dokumen dan penelitian sejarah menunjukkan adanya kelompok perwira Angkatan Darat yang berdiskusi mengenai situasi politik dan kemungkinan masa depan setelah Sukarno. Tetapi apakah kelompok tersebut identik dengan “Dewan Jenderal” sebagaimana dituduhkan PKI, atau apakah ada rencana kudeta dalam bentuk yang digambarkan propaganda 1965, masih menjadi persoalan historiografis yang diperdebatkan.

Justru karena itulah pernyataan Sukendro pada 1967 menjadi penting: bukan karena otomatis membuktikan seluruh cerita tentang Dewan Jenderal, melainkan karena memperlihatkan bahwa di balik istilah tersebut memang terdapat aktivitas dan komunikasi politik di kalangan elite Angkatan Darat yang jauh lebih kompleks daripada versi hitam-putih yang selama puluhan tahun beredar.

📌 Sumber: 

John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto; David Jenkins, Suharto and His Generals; Ramadhan K.H., Dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib; CIA, dokumen Indonesia—1965 dan President's Daily Brief Oktober 1965; Foreign Relations of the United States (FRUS), 1964–1968; Historia.id; Kompas; Tirto; serta dokumen intelijen Amerika yang telah dideklasifikasi.

#Beranipedia #AhmadSukendro #G30S #SejarahIndonesia #OrdeBaru #sariberita

 Kisah Brigjen Sukendro, lolos dari target G30S tapi disingkarkan Soeharto karena akui adanya Dewan Jenderal, 9 bulan dipenjara Orde Baru tanpa proses pengadilan

Brigjen Sukendro sejatinya adalah salah satu jenderal yang hendak diculik oleh Gerakan 30 September 1965. Tapi karena satu dan lain hal, nama pria asal Banyumas, Jawa Tengah, itu akhirnya dicoret dari daftar.

Ironisnya, di akhir kariernya sosok yang pernah jadi orang kepercayaan AH Nasution itu justru disingkirkan oleh Soeharto.

Brigjen Ahmad Sukendro turut menjadi target yang akan diculik oleh Gerakan 30 September. Tapi ketika itu Sukendro sedang ditugaskan negara, dalam hal ini Presiden Sukarno, untuk pergi ke Peking, jadi namanya dicoret.

Dalam pertemuan terakhir operasi penculikan mereka yang disebut sebagai Dewan Jenderal di rumah Sjam Kamaruzzaman, di Salemba Tengah, pada Hari-H, 30 September 1965, ternyata ditaklimatkan nama delapan jenderal yang akan dijemput.

Mereka adalah Jenderal AH Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayjen Soewondo Parman, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen Mas Tirtodarmo Harjono, Brigjen Donald Izacus Pandjaitan, Brigjen Soetojo Siswomihardjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro. Tapi belakangan, nama Sukendro dicoret.

Achmad Sukendro dilahirkan di Banyumas tahun 1923. Seperti banyak anak muda seusianya, di zaman Jepang, ia memilih mendaftar menjadi anggota PETA.

Saat revolusi, Sukendro bergabung dengan Divisi Siliwangi. Nasution yang ‘menemukannya’ segera tahu dia bukan perwira biasa. Cara berpikir dan kemampuan analisis Sukendro di atas rata-rata perwira lainnya.

Karena itu saat Nasution menjadi KSAD, ia menarik Sukendro sebagai Asintel I KSAD. Nyatanya, Sukendro tak mengecewakan.

Pada 1957, saat perwira-perwira daerah resah dengan kebijakan Jakarta dan berniat menuntut opsi otonomi, Sukendro--atas perintah Pak Nas--menggelar operasi intelijen. Orang-orangnya masuk ke daerah dan menginfiltrasi pola pikir para perwira di daerah.

Hasilnya, saat suasana memuncak, praktis hanya komandan di Sumatra (PRRI) dan Sulut (Permesta) yang menyatakan diri berpisah dari Indonesia.

Tak hanya dalam lingkup nasional kiprah Sukendro. Seiring dengan tugas belajar yang diperolehnya di Amerika Serikat (AS), ia juga sukses menjalin kontak dengan CIA.

Beberapa program kerjasama TNI dan CIA, mampir lewat tangannya. Sampai-sampai ada anggapan pada masa itu, sosok Sukendro-lah temali utama yang menghubung Nasution dan juga Achmad Yani dengan CIA.

Bahkan dalam salah satu versi skenario Gestok, karena kecerdasan dan lobi baiknya dengan CIA, Sukendro disebut-sebut sebagai salah satu orang yang layak dicurigai sebagai dalang, seperti disebut dalam buku "Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto" karangan FX. Baskara Tulus Wardaya

Tapi kenapa dia menjadi target G30S?

Sukendro termasuk sosok penting di tubuh militer. Namanya masuk dalam grup jenderal elite yang dekat dengan Nasution maupun Yani. Belakangan grup ini dikenal sebagai Dewan Jenderal.

Anggotanya 25 orang, namun empat motornya adalah Mayjen S Parman, Mayjen MT Haryono, Brigjen Sutoyo Siswomihardjo, dan Brigjen Sukendro sendiri.

Grup ini aktif melakukan counter politik untuk menandingi dominasi PKI. Bagi PKI, perwira intelektual yang satu ini adalah bahaya laten. Sayangnya, Sukarno meminta Sukendro menjadi anggota delegasi Indonesia untuk peringatan Hari Kelahiran Republik Cina, 1 Oktober 1965.

Selamatlah dia dari korban penculikan. Selepas peristiwa itu, peran Sukendro mulai tersisih oleh kiprah Ali Moertopo. Dia tidak bisa membendung jaring-jaring intelijen Ali yang kemudian mempercepat keruntuhan Sukarno.

Namun, setidaknya, Sukendro masih mencoba berupaya. Apa yang disebut mantan Dubes Kuba dan juga teman dekat Soekarno, AM Hanafi, dalam biografinya memperlihatkan hal itu.

Pada 11 Maret 1966, ketika Presiden diikuti para waperdam tergopoh-gopoh menuju Bogor karena takut dengan Pasukan Kemal Idris, Sukendro menyarankan AM Hanafi untuk mengejar presiden dan menempelnya di mana pun juga Soekarno berada.

“Jangan tinggalkan Bapak sendirian,” kata Sukendro. Sepertinya insting intelijen Sukendro masih cukup tajam untuk membaca arah zaman.

Sayang, AM Hanafi hanya bisa menyesal karena tak kebagian helikopter pada hari itu. Petang itu juga juga utusan Soeharto berhasil mendapatkan surat penyerahan kekuasaan (Supersemar).

Ketika Soeharto naik ke puncak kekuasaan, bintang Sukendro praktis redup. Namun, meski tenggelam ia tak lantas terdiam.

Dalam sebuah kursus perwira di Bandung, dia secara mengejutkan mengakui keberadaan Dewan Jenderal. Akibatnya, Soeharto yang notabene juga rekan dekatnya, lewat tangan Pangkopkamtib Jenderal Sumitro menggiringnya untuk ikut merasakan dinginnya sel RTM Nirbaya Cimahi selama 9 bulan. Tentunya tanpa pengadilan.

Lepas dari tahanan, Sukendro ditampung Gubernur Jateng, Supardjo Rustam. Dia diberi kepercayaan mengelola perusahaan daerah Jateng. 

Meski demikian, radar Soemitro tak serta merta mendepaknya. Setiap kali terdengar ada gerakan antipemerintah, Sukendro adalah orang pertama yang didatangi Soemitro.

Baca artikel selengkapnya di sini https://intisari.grid.id/read/033898672/brigjen-sukendro-lolos-jadi-target-g30s-tapi-disingkirkan-soeharto-karena-akui-adanya-dewan-jenderal

#ahmadsukendro #G30S #ordebaru #soeharto

Setiadi Reksoprodjo

Setiadi Reksoprodjo, menteri zaman Sukarno yang dipenjara Orde Baru pasca-G30S tanpa proses pengadilan karena setia pada Bung Karno, dapat rekor MURI sebagai menteri termuda di Indonesia

Setiadi Reksoprodjo dinobatkan sebagai menteri termuda sepanjang sejarah Indonesia. Dia jadi menteri di zaman Bung Karno saat usianya masih 25 tahun.

Tapi naas, seperti banyak pejabat di masa Orde Lama, Setiadi Reksoprodjo menjadi salah satu menteri di zaman Bung Karno yang kemudian dipenjara oleh Orde Baru ... tanpa proses pengadilan.

Pada 1976. Pemerintah Orde Baru, sebagaimana dikutip dari KompasID, membebaskan sekitar 550 ribu tahanan politik (tapol) golongan C. Setahun kemudian, atau tepatnya pada 20 Desember 1977, menyusul 10 ribu tapol yang bebas.

Tapol-tapol itu ditahan di sejumlah instalasi rehabilitasi (inrehab), termasuk tapol di Pulau Buru. 

Di antara mereka ada tiga mantan menteri era Kabinet Seratus Menteri yaitu A Astrawinata (Menteri Kehakiman), Soemardjo (Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan), dan S Reksoprodjo (Menteri Pekerjaan Umum Tenaga Listrik).

Setiadi Reksoprodjo, yang dikenal sebagai menteri termuda dalam sejarah Indonesia, adalah salah satu menteri era Bung Karno yang dipenjara oleh Orde Baru setelah huru-hara 30 September 1965.

Pada 3 Juli 1947, Amir Sjarifoeddin ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia. Setiadi yang ketika itu masih 25 tahun 7 bulan diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Amir Sjarifuddin I yang menjadikannya sebagai menteri termuda dalam kabinet itu – dan termuda sepanjang sejarah Indonesia. 

Meski bukan anggota partai, pada 1954, Setiadi mencalonkan diri sebagai anggota Konstituante lewat PKI. Dia dapat nomor urut 22 untuk mewakili Jawa Barat dan akhirnya terpilih.

Setelah Dewan Konstituante dibubarkan oleh Bung Karno lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Setiadi diangkat oleh Bung Karno menjadi Delegasi Daerah Jakarta untuk Majelis Konsultatif Rakyat.

Setiadi dilantik pada 15 September 1960 dan menjabat hingga pengangkatannya sebagai menteri.

Pada 28 Mei 1965, Presiden Soekarno melakukan reorganisasi Kabinet Dwikora. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang sebelumnya berada di bawah Kompartemen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartemen.

Dengan begitu, beberapa kementerian baru dibuat. Salah satunya adalah Kementerian Urusan Listrik dan Ketenagaan dan Setiadi Reksoprodjo ditunjuk sebagai menterinya.

Pada Kabinet Dwikora II, Setiadi ditunjuk lagi untuk jabatan yang sama – meski mendapat protes dari para pegawai di kementerian tersebut. Mereka menuntut Setiadi mundur.

Tuntutan tersebut muncul karena tim skrining militer menyebut Setiadi memberikan dukungan kepada Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOSBI) dan aktivitasnya Himpunan Sarjana Indonesia (HIS) – dua organ yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Lalu pada 18 Maret 1966, Setiadi bersama 14 menteri lainnya antara lain Subandrio (Wakil Perdana Menteri Pertama), Chaerul Saleh (Wakil Perdana Menteri Ketiga), A. Astrawinata (Menteri Kehakiman), Oei Tjoe Tat (Menteri Negara), Achadi (Menteri Transmigrasi/ Koperasi), dan Jusuf Muda Dalam (Gubernur Bank Indonesia) ditangkap oleh rezim Suharto karena kesetiaan mereka kepada Bung Karno.

Setiadi kemudian dipenjara di Rumah Tahanan Nirbaya tanpa proses pengadilan. Dia dibebaskan hampir 12 tahun kemudian, atau tepatnya pada 20 Desember 1977. Setelah bebas, Lurah Menteng menolak memberinya KTP.

Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, sampai turun tangan dan menginstruksikan Lurah untuk mengunjungi Setiadi dan memberinya KTP.

Setiadi meninggal dunia pada 28 Juli 2010 di rumahnya di Menteng, Jakarta Pusat. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Baca artikel selengkapnya di sini https://intisari.grid.id/read/034412413/setiadi-reksoprodjo-menteri-termuda-indonesia-yang-dipenjara-orde-baru-tanpa-proses-pengadilan-pasca-g30s

#setiadireksoprodjo #G30S #ordebaru