Purbaya dicopot
SEMPAT PUKUL MEJA? KEJADIAN ITU BENAR dan terekam dalam rapat resmi.
Bukan hoax Tribun, tapi memang terjadi di rapat terakhirnya.
Ini kronologinya sesuai video sidang DPD RI Komite IV, Senin 14 September 2026 pagi (hanya beberapa jam sebelum beliau dicopot):
FAKTA RAPAT TERAKHIR:
Pak Purbaya Yudhi Sadewa sedang rapat gabungan dengan DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia membahas RUU APBN 2027. Di tengah paparannya, beliau meledak kesal.
Penyebab beliau pukul meja:
1. Ada perusahaan asing (disebut pengusahanya dari China, tapi operasi di Indonesia) yang main curang. Mereka jualan baja dan produk lain secara cash basis - jual langsung cash ke klien biar tidak terdeteksi sistem pajak.
2. Tidak bayar PPN. Potensi kerugian negara dari 1 perusahaan saja bisa Rp4 Triliun per tahun, kata Pak Purbaya. Mereka jual tapi tidak setor PPN.
3. Meremehkan & Menghina Aturan Indonesia. Ini yang bikin beliau paling kesal. Kata Pak Purbaya, perusahaan itu terang-terangan bilang: _"Tidak ada gunanya ikut peraturan di Indonesia, semua bisa diselesaikan dengan bayar orang."_
Mereka menganggap hukum Indonesia bisa dibeli.
Makanya Pak Purbaya bilang: _"Saya merasa dihina"_ dan gesturnya memukul meja sambil berkata: _"Saya akan sikat. Tidak ada toleransi!"_
---
TULISAN EDUKASI DARI KEJADIAN INI
JUDUL: Meja Dipukul, Bukan Orang - Ketika Seorang Menteri Tersinggung Demi Harga Diri Bangsa
Banyak orang lihat videonya lalu fokus ke "pukul mejanya". Padahal yang lebih penting adalah kenapa beliau sampai harus pukul meja.
Ini bukan soal emosi, ini soal harga diri.
1. Pajak adalah Harga Diri Bangsa.
Perusahaan asing itu datang ke Indonesia, pakai jalan kita, pakai listrik kita, pakai pekerja kita, tapi saat disuruh bayar pajak malah bilang "aturan Indonesia tidak berguna".
Kalau kita diam, kita yang rugi. Uang PPN Rp4 Triliun itu bisa untuk bangun berapa ribu sekolah di Sumatera Barat? Bisa untuk berapa beasiswa MABA seperti anak kita yang tergolong ekonomi menengah ke bawah?
Pak Purbaya marah bukan karena benci asing, tapi karena dia sayang negara.
2. Jangan Bangga Jika Lolos Pajak, Itu Bukan Pintar, Itu Merugikan Tetangga.
Di sekitar kita juga banyak yang bangga "Saya bisa akali pajak". Padahal perusahaan asing yang cash basis itu contoh buruknya. Mereka kaya sendiri, tapi kas negara kosong. Akhirnya yang susah siapa? Kita juga, karena subsidi dicabut, harga naik.
Edukasi untuk kita semua: Taat pajak bukan soal takut petugas, tapi soal gotong royong.
3. Marah yang Benar, di Tempat yang Benar.
Pak Purbaya tidak maki-maki orangnya di medsos. Beliau marah di forum resmi, di depan DPD, dengan data. Pukul meja sebagai simbol ketegasan, bukan kekerasan.
Ini pelajaran untuk kita: Kalau merasa dihina, jangan balas dengan hinaan di Instagram Story. Bawa ke forum yang benar, dengan data dan solusi.
Hari itu beliau pukul meja untuk membela aturan Indonesia. Sore harinya, jabatannya berakhir lewat satu telepon. Tapi ketegasannya menolak perusahaan yang menghina Indonesia itu akan tetap diingat.
Karena jabatan bisa selesai dalam 1 telepon, tapi keberanian membela negara tidak akan pernah dicopot.
***
Nah ini... orang pintar pasti sudah bisa menebak apa alasan sampai dia di copot, terlalu berani bela negara.
#PurbayaYudhiSadewa #EdukasiPajak #HargaDiriBangsa #TaatPajak #Menkeu #RapatDPD #JanganRemehkanAturan #BelajarDariMenteri
Prabowo dicopot
Sedikit kembali membaca sejarah, ternyata copot jabatan itu biasa, yang tidak biasa itu caranya masing-masing berbeda-beda.
***
22 MEI 1998: PERINTAH 7 KATA YANG MENYELAMATKAN JAKARTA DARI PERANG SAUDARA -
"Sebelum Matahari Terbenam!".
Jakarta, 22 Mei 1998.
Asap kerusuhan Trisakti masih tebal. Presiden Soeharto baru mundur 24 jam. B.J. Habibie baru dilantik jadi Presiden ke-3 kemarin sore.
Istana masih rapuh. Di luar, harga beras naik, mahasiswa masih di DPR, dan di dalam tubuh ABRI sendiri ada keretakan.
Kronologinya dalam 5 jam yang mencekam:
Pukul 10.00 WIB - Laporan di atas meja.
Panglima ABRI Jenderal Wiranto lapor ke Presiden baru di Istana: "Ada pergerakan pasukan Kostrad tanpa sepengetahuan Panglima ABRI, bergerak menuju titik vital: Istana Negara dan kediaman Presiden di Kuningan Patra."
Menurut buku Habibie, jalan depan rumah Kuningan sudah penuh personel, Kopassus dan Paspampres berhadap-hadapan. Paspampres saat itu hanya pegang peluru hampa, Kopassus peluru tajam.
Pukul 11.00 WIB - Habibie konsultasi.
Habibie tidak langsung menuduh itu kudeta. Tapi beliau paham, jika dibiarkan ada dua matahari kembar komando: satu di Panglima ABRI, satu di Pangkostrad. Itu bisa memicu bentrokan berdarah sesama tentara di Jakarta yang sedang rapuh. Beliau telepon Letjen (Purn) Sintong Panjaitan, penasehat militernya.
Pukul 13.00 WIB - Ultimatum 7 kata.
Habibie perintahkan Wiranto: Ganti Pangkostrad Letjen Prabowo Subianto dengan Mayjen Johny Lumintang.
Wiranto minta waktu sampai besok pagi. Habibie menolak keras dan menjatuhkan perintah bersejarah yang Ibu tulis:
"Perintah ini harus dilaksanakan segera, sebelum matahari terbenam!".
Pukul 15.00 WIB - Prabowo masuk Istana.
Prabowo datang ke Istana dengan seragam loreng PDL, bawa 12 pengawal, 3 Land Rover. Di pintu, Paspampres atas perintah Sintong minta dengan hormat: "Tolong lepas senjata."
Prabowo melepas kopelrim, pistol, dan pisau rimba Kostradnya. Lalu masuk ke ruang Habibie. Terjadi dialog tegang dalam Bahasa Inggris. Prabowo bertanya kenapa dicopot, menyebut itu penghinaan keluarga dan mertuanya.
Habibie jawab tenang:
"Anda tidak dipecat, tapi jabatan Anda diganti.
Ini adalah keinginan Presiden." dan "Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan."
Pukul 17.00 WIB - Menjelang Maghrib.
Prabowo menerima keputusan. Jabatan diserahkan ke Mayjen Johny Lumintang. Jakarta selamat. Johny Lumintang sendiri tercatat hanya menjabat 17 jam, rekor tersingkat Pangkostrad, sebelum diganti Mayjen Djamari Chaniago keesokan harinya.
EDUKASI SEJARAH UNTUK KITA:
Kenapa cerita ini harus kita ajarkan ke anak cucu?
1. Pelajaran Supremasi Sipil: Presiden adalah Panglima Tertinggi.
Di hari pertama kerja, Presiden sipil yang latar belakangnya insinyur pesawat, bukan jenderal, harus memecat jenderal bintang tiga. Dan tentara patuh. Itulah fondasi reformasi: ABRI di bawah Presiden, bukan di atasnya.
2. Pelajaran Menahan Diri: Kepatuhan Mencegah Perang Saudara.
Fakta paling penting: Prabowo patuh meski marah. Beliau tidak melawan, tidak menggerakkan pasukan lebih besar. Jika malam itu beliau menolak dan terjadi tembak-menembak Kopassus vs Paspampres di Kuningan, republik yang baru lahir itu bisa hancur. Kepatuhan satu orang menyelamatkan jutaan orang.
3. Pelajaran Sejarah Tidak Hitam-Putih.
Sampai hari ini ada 3 versi:
- Versi Habibie: Itu upaya kudeta yang harus dicegah.
- Versi Prabowo: Itu pengamanan Presiden, bukan kudeta.
- Versi Wiranto: Tidak ada kudeta sama sekali.
Sebagai rakyat, tugas kita bukan menghakimi, tapi belajar: Di saat genting, butuh 2 hal:
Ketegasan pemimpin dan kedewasaan yang dipimpin. Habibie tegas dengan "sebelum matahari terbenam", Prabowo dewasa dengan menerima.
Jika hari itu matahari terbenam tanpa keputusan, mungkin sejarah Indonesia hari ini akan sangat berbeda.
Itulah 7 kata yang menyelamatkan Jakarta.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan, karena ini sejarah dan masanya juga sudah panjang, itu murni kesalahan dalam menulisnya.
#FaktaSejarah #22Mei1998 #Habibie #Prabowo #Reformasi1998 #SebelumMatahariTerbenam #EdukasiSejarah #SupremasiSipil #JasMerah
Purbaya dicopot
SEMPAT PUKUL MEJA? KEJADIAN ITU BENAR dan terekam dalam rapat resmi.
Bukan hoax Tribun, tapi memang terjadi di rapat terakhirnya.
Ini kronologinya sesuai video sidang DPD RI Komite IV, Senin 14 September 2026 pagi (hanya beberapa jam sebelum beliau dicopot):
FAKTA RAPAT TERAKHIR:
Pak Purbaya Yudhi Sadewa sedang rapat gabungan dengan DPD, Bappenas, dan Bank Indonesia membahas RUU APBN 2027. Di tengah paparannya, beliau meledak kesal.
Penyebab beliau pukul meja:
1. Ada perusahaan asing (disebut pengusahanya dari China, tapi operasi di Indonesia) yang main curang. Mereka jualan baja dan produk lain secara cash basis - jual langsung cash ke klien biar tidak terdeteksi sistem pajak.
2. Tidak bayar PPN. Potensi kerugian negara dari 1 perusahaan saja bisa Rp4 Triliun per tahun, kata Pak Purbaya. Mereka jual tapi tidak setor PPN.
3. Meremehkan & Menghina Aturan Indonesia. Ini yang bikin beliau paling kesal. Kata Pak Purbaya, perusahaan itu terang-terangan bilang: _"Tidak ada gunanya ikut peraturan di Indonesia, semua bisa diselesaikan dengan bayar orang."_
Mereka menganggap hukum Indonesia bisa dibeli.
Makanya Pak Purbaya bilang: _"Saya merasa dihina"_ dan gesturnya memukul meja sambil berkata: _"Saya akan sikat. Tidak ada toleransi!"_
---
TULISAN EDUKASI DARI KEJADIAN INI
JUDUL: Meja Dipukul, Bukan Orang - Ketika Seorang Menteri Tersinggung Demi Harga Diri Bangsa
Banyak orang lihat videonya lalu fokus ke "pukul mejanya". Padahal yang lebih penting adalah kenapa beliau sampai harus pukul meja.
Ini bukan soal emosi, ini soal harga diri.
1. Pajak adalah Harga Diri Bangsa.
Perusahaan asing itu datang ke Indonesia, pakai jalan kita, pakai listrik kita, pakai pekerja kita, tapi saat disuruh bayar pajak malah bilang "aturan Indonesia tidak berguna".
Kalau kita diam, kita yang rugi. Uang PPN Rp4 Triliun itu bisa untuk bangun berapa ribu sekolah di Sumatera Barat? Bisa untuk berapa beasiswa MABA seperti anak kita yang tergolong ekonomi menengah ke bawah?
Pak Purbaya marah bukan karena benci asing, tapi karena dia sayang negara.
2. Jangan Bangga Jika Lolos Pajak, Itu Bukan Pintar, Itu Merugikan Tetangga.
Di sekitar kita juga banyak yang bangga "Saya bisa akali pajak". Padahal perusahaan asing yang cash basis itu contoh buruknya. Mereka kaya sendiri, tapi kas negara kosong. Akhirnya yang susah siapa? Kita juga, karena subsidi dicabut, harga naik.
Edukasi untuk kita semua: Taat pajak bukan soal takut petugas, tapi soal gotong royong.
3. Marah yang Benar, di Tempat yang Benar.
Pak Purbaya tidak maki-maki orangnya di medsos. Beliau marah di forum resmi, di depan DPD, dengan data. Pukul meja sebagai simbol ketegasan, bukan kekerasan.
Ini pelajaran untuk kita: Kalau merasa dihina, jangan balas dengan hinaan di Instagram Story. Bawa ke forum yang benar, dengan data dan solusi.
Hari itu beliau pukul meja untuk membela aturan Indonesia. Sore harinya, jabatannya berakhir lewat satu telepon. Tapi ketegasannya menolak perusahaan yang menghina Indonesia itu akan tetap diingat.
Karena jabatan bisa selesai dalam 1 telepon, tapi keberanian membela negara tidak akan pernah dicopot.
***
Nah ini... orang pintar pasti sudah bisa menebak apa alasan sampai dia di copot, terlalu berani bela negara.
#PurbayaYudhiSadewa #EdukasiPajak #HargaDiriBangsa #TaatPajak #Menkeu #RapatDPD #JanganRemehkanAturan #BelajarDariMenteri
Purbaya Selamat
Gue coba ngebedah dan nguliti habis-habisan gimana vulgar-nya permainan gelap birokrasi di republik ini. Gue bakal ngasih lo "kacamata tembus pandang" buat ngelihat gimana sebuah sistem raksasa kartel birokrasi yang udah berkarat puluhan tahun bekerja sama untuk membunuh karakter dan menyingkirkan satu-satunya anomali yang berani ngacak-ngacak piring makan mereka.
Kita mulai dari sebuah unggahan Facebook yang viral di tanggal 14 September 2026, tepat di hari Purbaya ditendang dari kabinet. Istrinya, Ida Yulidina, nulis sebuah curhatan yang bikin bulu kuduk merinding: "Emang negara kita tidak bisa diperbaiki... Memang 2 bulan kebelakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi kan orang2 mengerikan... Pada berontak 300 org pajak dan beacukai."
Media arus utama langsung nge- framing ini seolah-olah 300 orang itu adalah penjahat murni, dan netizen langsung ribut.
Tapi dokumen investigasi yg gue terima ini ngasih kita kejernihan nalar. Ini bukan wawancara resmi, ini cuma jeritan hati seorang istri yang ngelihat suaminya stres berat. Tapi, coba lo garis bawahi frasa "orang-orang mengerikan".
Dalam bahasa birokrasi, "mengerikan" itu bukan berarti mereka bawa celurit ke kantor. Mengerikan di sini merujuk pada power atau kekuasaan menggurita yang mereka pegang. Siapa sih 300 (atau sampai 400) orang ini? Mereka adalah Pejabat Eselon II, III, dan IV di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai (DJBC). Buat lo yang nggak paham struktur pemerintahan, menteri itu jabatannya politis, dia bisa datang dan pergi. Tapi Eselon II, III, dan IV? Mereka adalah Deep State-nya kementerian. Mereka adalah penguasa teknis lapangan. Mereka yang tahu di mana celah pajak bisa dinegosiasikan, mereka yang pegang kunci kontainer di pelabuhan, mereka yang duduk manis di posisi-posisi yang oleh Purbaya disebut secara gamblang sebagai "tempat-tempat gemuk".
Sekarang, mari kita bedah manuver "bunuh diri" yang dilakuin Purbaya.
Di kementerian, lo nggak bisa main pecat PNS seenaknya jidat. Aturannya ketat banget. Jadi, apa yang dilakuin Purbaya buat motong jalur mafia ini? Dia pakai taktik shock therapy. Tanggal 10 September 2026, dia mutasi ratusan pejabat ini. Strateginya brilian sekaligus nekat: "Saya kocok ulang, saya pindahin yang kurang baik ke daerah, yang baik ke pusat." Dia secara harfiah mengambil pejabat-pejabat dari lahan basah, memutus rantai "diskusi dengan wajib pajak tertentu", dan membuang mereka ke tempat yang "sepi".
Lo harus paham, bagi seorang birokrat yang udah bertahun-tahun nyaman dapet kickback atau setoran gelap dari lahan basah, dipindah ke daerah sepi itu ibarat kiamat finansial. Purbaya nggak cuma mindahin meja kerja mereka, dia lagi memutus urat nadi aliran uang haram yang mungkin udah menghidupi ekosistem tak kasat mata di bawah sana.
Dan apa hasilnya? Dokumen ini nyatet pernyataan Purbaya yang sangat krusial: "Sampai dengan akhir Juli tahun ini (2026), tumbuhnya hampir 30 persen daripada tahun lalu... Itu terjadi tanpa kenaikan tax rate."
Mindblowing, kan? Penerimaan pajak naik 30 persen tanpa pemerintah harus naikin tarif PPN atau pajak lainnya! Logika ekonominya simpel banget, Bos: uang yang selama ini bocor ke kantong-kantong pribadi, berhasil dipaksa masuk ke kas negara cuma gara-gara Purbaya "menyapu" para penjaga gerbangnya.
Tapi di sinilah letak tragedinya, dan di sinilah permainan gelap itu mulai dipertontonkan secara vulgar di depan mata kita.
Lo pikir, ekosistem raksasa yang kehilangan akses ke uang triliunan rupiah bakal diam aja ngelihat periuk nasinya ditendang? Absolutely not. Sistem yang terancam akan selalu mencari cara untuk mempertahankan eksistensinya. Di birokrasi kita, ketika bawahan "berontak", mereka nggak demo bakar ban di depan Monas. Pemberontakan birokrasi itu bentuknya adalah bisikan, sabotase administratif, dan lobi-lobi politik tingkat tinggi di ruang-ruang gelap kekuasaan.
Hanya butuh waktu EMPAT HARI bagi sistem untuk bereaksi. Tanggal 10 September Purbaya merombak 300+ pejabat itu. Tanggal 14 September, saat Purbaya lagi rapat resmi di DPD RI bela APBN, sebuah telepon dari sosok yang dia sebut "Bapak" masuk. Beberapa jam kemudian, namanya lenyap dari daftar kabinet. Digantikan oleh Suahasil Nazara, seorang birokrat karier yang aman, patuh, dan merepresentasikan status quo.
Ketika wartawan nanya ke Purbaya, apakah pencopotannya ini berkaitan dengan perombakan 300 pejabat itu, jawaban Purbaya sangat jujur, dingin, dan telanjang: "Sebagian ada. Sebagian iya."
Ini adalah konfirmasi paling epik dari seorang mantan menteri bahwa dia baru saja dihabisi oleh sistem yang ingin dia bersihkan.
Tapi, kalau lo ngerasa pencopotan itu udah cukup vulgar, lo harus lihat apa yang terjadi dua hari setelahnya. Ini adalah bagian yang paling bikin gue muak, sekaligus membuktikan betapa liciknya orkestrasi kartel birokrasi ini.
Tanggal 16 September 2026, dua hari setelah Purbaya lengser, tiba-tiba Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama muncul ke publik. Mereka dengan lantangnya mengusulkan agar mutasi 300+ pejabat itu "ditunda atau dibatalkan".
Alasannya? Mereka tiba-tiba bilang menemukan "nama-nama ajaib" dalam daftar mutasi tersebut yang katanya tidak melalui proses assessment dan talent management.
Gue mau ngajak lo mikir pakai nalar yang sehat. Ke mana aja dua Dirjen ini waktu Purbaya masih berkuasa? Kenapa waktu SK itu digodok dan ditandatangani pada 10 September, mereka diam seribu bahasa dan bantah ada konflik? Jawabannya jelas: mereka nggak berani head-to-head sama Purbaya. Mereka tahu Purbaya itu ibarat buldoser. Jadi, mereka wait and see. Mereka menunggu eksekutor tak kasat mata (tekanan politik ke Istana) bekerja menyingkirkan Purbaya.
Begitu Purbaya resmi out, barulah para petinggi birokrasi ini keluar dari sarangnya, berlindung di balik tameng "prosedur administrasi" dan "talent management", lalu berusaha mengembalikan bidak-bidak catur mereka ke posisi semula. Alasan "nama ajaib" itu adalah bahasa politis yang sangat halus untuk bilang: "Tolong batalkan mutasi ini, karena orang-orang kami yang pegang lahan basah ikut terbuang ke daerah."
Sistem ini bener-bener bekerja dengan sangat sempurna. Suahasil Nazara, sang Menteri baru, dengan gaya khas birokrat konservatif, menyatakan bahwa dia masih "membahas" dan "menunggu usulan" dari unit Eselon I terkait nasib SK mutasi tersebut. Lo udah bisa nebak kan ending-nya bakal ke mana? SK itu kemungkinan besar bakal direvisi, dibatalkan, atau disesuaikan agar tidak lagi mengganggu zona nyaman para elit pajak dan bea cukai.
Investigasi ini ngajarin kita satu realita yang sangat pahit tapi harus kita telan: di negara ini, reformasi birokrasi itu cuma indah di atas kertas makalah dan pidato kenegaraan. Di lapangan, kalau lo berani motong kompas, kalau lo berani mindahin ratusan orang yang jadi "pengepul" di tempat-tempat gemuk, lo lagi ngedatengin death warrant (surat kematian) buat karier lo sendiri.
Gue nggak marah Purbaya dipecat. Sebaliknya, gue justru melihat pemecatan ini sebagai medali kehormatan tertinggi buat dia. Purbaya Yudhi Sadewa telah berhasil membuktikan bahwa sistem ini sebenarnya bisa dibersihkan, kebocoran itu sebenarnya bisa ditambal, dan penerimaan negara itu sebenarnya bisa naik 30 persen tanpa harus mencekik rakyat dengan pajak baru.
Sayangnya, dia lupa satu hal fundamental tentang politik Indonesia: keberhasilan yang terlalu telanjang dalam memberantas kebocoran uang gelap, adalah ancaman eksistensial bagi mereka yang hidup dari kebocoran tersebut. Purbaya tidak dipecat karena dia gagal. Purbaya dipecat karena dia terlalu berhasil menakut-nakuti "orang-orang mengerikan" di dalam labirin Kemenkeu.
Pada akhirnya, sandiwara pembatalan mutasi dengan dalih "nama ajaib" pasca-lengsernya Purbaya ini adalah bukti paling vulgar bahwa negara kita memang sedang sakit parah. Kartel birokrasi telah menang, status quo telah pulih, dan para pejabat gemuk kini bisa kembali tidur nyenyak di atas kasur lahan basah mereka.
Game over. Purbaya mungkin kalah, tapi dia kalah dengan cara yang menelanjangi kemunafikan republik ini sampai ke tulang-tulangnya.
Pak Harto disuruh Mundur
Yoga Soegama, jenderal yang berani suruh Pak Harto tak maju lagi jadi presiden pada 1985
Tak banyak orang yang berani menyuruh Pak Harto agar tak maju lagi sebagai presiden. Dari sedikit itu, salah satunya adalah Jenderal Yoga Soegama.
Kejadian itu terjadi pada Mei 1985, tiga tahun sebelum Soeharto terpilih lagi sebagai presiden pada 1988.
Sebagaimana disampaikan oleh Bambang Wiwoho, mantan wartawan Suara Karya yang juga menulis biografi Yoga Soegama, Jenderal Yoga: Loyalis di Balik Layar, pada kanal YouTube Obor Rakyat Reborn, malam itu Yoga bertemu dengan Presiden Soeharto di Jalan Cendana untuk rutinan Jumat Malam, sebuah pertemuan di mana dia harus memberi laporan intelijen terkait apa yang terjadi dalam seminggu sebelumnya sekaligus memetakan apa yang akan terjadi seminggu kemudian.
Selain memberi laporan, malam itu, Yoga juga menyarankan supaya Presiden Soeharto tidak maju sebagai presiden pada 1988. Ketika itu, Yoga adalah Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).
Hadir juga malam itu Menteri Sekretaris Negara Sudharmono dan Panglima ABRI LB Benny Moerdani.
Saat itu Yoga menyarankan supaya Pak Harto tak maju lagi sebagai presiden. Dia juga berjanji akan mendukung siapa pun yang dipilih oleh Soeharto sebagai penggantinya.
Salah satu alasan atau pertimbangan Yoga memberi saran itu adalah ketika itu sudah berkuasa lebih dari 20 tahun. Jadi, saat 1988, Soeharto sudah jadi presiden selama 23 tahun.
Jadi secara alamiah, menurut Yoga, sebagaimana dituturkan Bambang, Pak Harto akan sampai pada tingkat jenuh. “Nah, kalau jenuh itu berbahaya dan tidak bagus dalam memimpin negara,” kata Bambang.
Yang kedua, orang-orang yang berada di sekeliling Soeharto sudah mulai berbeda generasi. Jika pada awal-awal 1960-an, Soeharto dianggap masih kenal dekat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tahu persis baik-buruknya; sementara pada 1980-an, generasinya sudah berbeda.
Selain itu, pada waktu itu, bisnis anak-anak Soeharto sudah mulai membesar. Dan itu, menurut Yoga, bisa memancing pembicaraan, rumor-rumor, yang tidak bagus, yang akan merugikan nama Soeharto.
Menurut Bambang, dalam pertemuan itu, Soeharto diam. Sementara, Benny Moerdani dan Sudharmono menolak usul Yoga – kelak, pada 1988, Benny rupanya sepakat dengan usulan Yoga dan dalam sebuah kesempatan bermain billiard bersama dia meminta Soeharto untuk tidak maju lagi sebagai presiden di mana Pria Kemusuk itu akhirnya marah.
Penolakan dari dua sejawatnya itu rupanya membuat Yoga marah. Menurut Bambang, marahnya Yoga bahkan tidak tanggung-tanggung. “Banyak hal yang menunjukkan dia marah, termasuk membeli senjata dan segala macam," jelasnya.
Sejak malam itu, Yoga, menurut beberapa sumber, berhenti melakukan pertemuan rutin pada Jumat malam dengan Soeharto di Jalan Cendana yang sudah mereka lakukan sejak 1974. Hubungan Yoga dengan Benny Moerdani juga memburuk.
Baca artikel selengkapnya di sini https://intisari.grid.id/read/034413066/yoga-soegama-jenderal-yang-berani-suruh-pak-harto-tak-maju-lagi-jadi-presiden
#yogasoegama #yogasugama #bennymoerdani #PakHarto #soeharto
Purbaya Legowo
Saya Sedih, Tapi Sekarang Tidak Terlalu Buruk" - Seni Menerima Kehilangan Ala Purbaya
Foto ini bukan foto pejabat kalah. Ini foto manusia yang sedang belajar berdamai.
Bayangkan: Setahun mengelola uang negara Rp3.000 triliun, tiba-tiba Senin jam 14.33 disuruh berhenti lewat telepon saat rapat. Selasa harus serah terima jabatan cuma 35 detik. Siapa yang tidak sedih?
Purbaya Yudhi Sadewa mengakui itu. "Saya sedih..."
Beliau tidak jaim bilang "Saya baik-baik saja". Beliau jujur. Sedih itu wajar. Manusiawi.
Tapi beliau lanjutkan: "...tapi sekarang tidak terlalu buruk."
Kenapa tidak terlalu buruk? Karena beliau menemukan 3 hal yang lebih besar dari jabatan:
1. Tidur yang tenang lebih mahal dari jabatan yang tinggi.
Selama jadi Menteri, beliau bilang semalam masih mikir-mikir, susah tidur. Mikirin pajak yang bocor Rp5 triliun dari pabrik baja, mikirin MBG Rp268 triliun, mikirin rupiah. Sekarang bisa tidur tenang. Bu, apa artinya jabatan tinggi kalau tidurnya tidak tenang?
2. Kolam di belakang rumah lebih jujur dari ruang rapat.
Setelah sertijab beliau bilang: _"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah. Mancing ikan mujair, nila. Bisa sambil ngelamun 'kenapa dipecat?'"_ Sambil ketawa.
Di kolam, ikan tidak peduli kita mantan Menteri atau bukan. Mereka tetap makan pelet kita. Di situlah beliau menemukan bahwa kebahagiaan itu sederhana.
3. Sedih itu sehari, hidup harus terus berjalan.
Kalimat "Saya sedih, tapi sekarang tidak terlalu buruk" adalah rumus _resilience_ (ketahanan mental) yang diajarkan psikolog:
Akui sedihnya (jangan ditahan), lalu cari satu hal baik hari ini (tidur tenang, bisa mancing, bisa kumpul keluarga). Maka sedih itu tidak jadi depresi, tapi jadi pelajaran.
Buat Ibu yang hari ini juga sedang di fase "sedih, tapi tidak terlalu buruk" - baru di-PHK, baru gagal panen, baru ditinggal, baru diganti - ingat kalimat ini.
Boleh sedih hari ini. Tapi besok harus bilang, "tidak terlalu buruk", karena masih ada kolam di belakang rumah, masih ada keluarga yang menunggu, masih ada tidur tenang yang bisa kita nikmati.
Jabatan hanya sementara. Kemampuan untuk bilang "tidak terlalu buruk" setelah kehilangan, itu yang selamanya.
#SayaSedihTapiTidakTerlaluBuruk #PurbayaYudhiSadewa #EdukasiMental #Resilience #IkhlasSetelahJabatan #TidurTenang #PelajaranHidup #MantanMenkeu #BahagiaSederhana
