SERI PURBAKALA JAWA TIMUR
Artikel 3
MADURA PADA MASA HINDU-BUDDHA
Bukti Arkeologis, Sumber Tertulis, dan Rekonstruksi Sejarah dari Seberang Selat
Mohammad Basyir Zubair — EMBAS
JEJAK YANG TERSISA
Pada penghujung abad ke-19, A. G. Vorderman mencatat sejumlah tinggalan purbakala di Pulau Madura. Di wilayah Pamekasan dan Sumenep, ia melaporkan keberadaan arca Buddha Aksobhya dan Ratnasambhawa, arca Siwa Mahadewa, serta sebuah arca dewi. Ia juga mencatat dua bangunan yang disebut sebagai candi bata di daerah Proppo, Pamekasan. Catatan tersebut menjadi salah satu sumber penting untuk mengenali keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha di Madura sebelum tinggalan-tinggalannya semakin sulit dilacak (Vorderman, 1893, dikutip dalam Koestoro, 1995).
Kondisi yang dilaporkan Vorderman memperlihatkan persoalan serius dalam pelestarian warisan arkeologi Madura. Dua bangunan bata di Proppo telah mengalami kerusakan berat. Batanya dibongkar dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan masyarakat. Bahkan, fungsi bangunan tersebut belum dapat dipastikan. Apakah benar merupakan bangunan suci yang berdiri sendiri, atau bagian dari kompleks permukiman penguasa? Catatan yang tersedia belum memberikan jawaban.
Persoalan ini memperlihatkan keadaan yang cukup ironis. Madura memiliki jejak kebudayaan Hindu-Buddha, tetapi sebagian besar pengetahuan mengenai jejak tersebut justru bergantung pada laporan lama, bukan pada hasil penelitian arkeologi yang memberikan konteks stratigrafis dan kronologi secara meyakinkan.
Karena itu, sejarah Madura masa Hindu-Buddha perlu dibaca dengan kehati-hatian. Sumber tertulis memberikan gambaran hubungan politik Madura dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, sementara tinggalan arkeologinya memberikan petunjuk tentang kehidupan keagamaan dan kebudayaan. Keduanya penting, tetapi tidak boleh dipertukarkan. Penyebutan Madura dalam sebuah prasasti tidak otomatis menjelaskan kehidupan masyarakatnya, sebagaimana ditemukannya arca Hindu-Buddha tidak dengan sendirinya membuktikan siapa penguasa yang membangunnya.
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata sedikitnya tinggalan yang ditemukan, melainkan terbatasnya kemampuan kita untuk menghubungkan benda, tempat, manusia, dan peristiwa sejarah dalam satu rekonstruksi yang dapat diuji.
MADURA DALAM CATATAN SEJARAH JAWA
Sumber tertulis yang memberikan gambaran mengenai Madura pada masa Hindu-Buddha sebagian besar berasal dari tradisi politik dan kesusastraan Jawa. Prasasti, kakawin, kitab sejarah, dan kidung menyebut Madura dalam berbagai konteks, mulai dari pembagian kekuasaan hingga pergulatan politik menjelang berdirinya Majapahit.
Salah satu sumber penting ialah Prasasti Mula Malurung yang berangka tahun 1177 Saka atau 1255 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan pada masa Nararya Sminingrat, yang dikenal sebagai Wisnuwardhana, memuat sejumlah informasi mengenai struktur kekuasaan pada masa Singhasari. Dalam pembacaan yang berkembang atas lempeng VI-B, terdapat penyebutan Rakryan Kulupkuda dan Nagara Madhura. Informasi ini memberikan petunjuk bahwa Madura telah dikenal sebagai bagian dari lingkungan politik yang mempunyai kedudukan dalam struktur kekuasaan masa itu.
Penyebutan tersebut penting, tetapi perlu ditempatkan secara tepat. Keberadaan istilah Nagara Madhura dalam prasasti tidak otomatis menjelaskan luas wilayah, batas administratif, ataupun bentuk pemerintahan yang berlaku di seluruh Pulau Madura. Istilah itu harus dibaca sesuai konteks kalimat dan struktur politik yang disebutkan dalam prasasti.
Dua prasasti lain memberikan gambaran lebih jelas mengenai hubungan Madura dengan pergulatan politik Jawa pada akhir abad ke-13.
Prasasti Kudadu bertarikh 1216 Saka atau 1294 Masehi dan Prasasti Sukamerta bertarikh 1218 Saka atau 1296 Masehi. Keduanya berkaitan dengan masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana, pendiri Majapahit. Dalam kisah perjalanan Raden Wijaya ketika menghadapi tekanan politik setelah runtuhnya kekuasaan Kertanagara, Madura muncul sebagai tempat yang mempunyai arti strategis.
Raden Wijaya menyeberang ke Madura dan memperoleh perlindungan Arya Wiraraja. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa Madura bukan sekadar wilayah yang berada di seberang Selat Madura. Pulau tersebut menjadi bagian penting dalam jaringan hubungan politik yang memungkinkan lahirnya kekuasaan baru di Jawa.
Keterangan mengenai Arya Wiraraja juga muncul dalam Pararaton. Tokoh ini dikaitkan dengan perpindahan kedudukan dari lingkungan pemerintahan Singhasari menuju Sumenep. Dalam perkembangan cerita sejarah Majapahit, perannya sangat penting karena ia membantu Raden Wijaya membangun kekuatan politik untuk menghadapi kekuasaan Kediri.
Namun, Pararaton merupakan karya historiografi tradisional yang harus dibaca secara kritis. Informasinya tidak dapat diperlakukan sama dengan keterangan dalam prasasti sezaman. Nilainya tetap besar, tetapi setiap bagian perlu dibandingkan dengan sumber lain.
Sumber berikutnya adalah Nagarakretagama yang disusun oleh Mpu Prapanca pada 1365 Masehi. Dalam Pupuh 15, Madura disebut sebagai wilayah yang tidak dipandang sebagai negara asing karena sejak dahulu mempunyai hubungan erat dengan Jawa. Ungkapan tersebut menggambarkan pandangan politik dan geografis lingkungan istana Majapahit mengenai kedudukan Madura.
Pernyataan itu menarik karena memperlihatkan cara Majapahit memahami hubungan antara pulau dan pusat kekuasaannya. Selat yang secara geografis memisahkan kedua daratan tidak selalu dipahami sebagai batas politik maupun kebudayaan.
Akan tetapi, ungkapan dalam Nagarakretagama tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh masyarakat Madura mempunyai identitas, bahasa, dan kebudayaan yang sepenuhnya sama dengan masyarakat Jawa. Karya tersebut merupakan pandangan dari lingkungan istana Majapahit, bukan catatan etnografi yang menggambarkan keragaman masyarakat Madura.
Di sinilah persoalan sumber sejarah menjadi penting. Madura hadir dalam catatan sejarah Jawa, tetapi suara masyarakat Madura sendiri mengenai kehidupan politik sebelum Islam masih sangat terbatas dalam sumber tertulis yang telah diidentifikasi.
Wawan Hernawan (2016) menunjukkan bahwa sumber-sumber sejarah mengenai Madura masa pra-Islam lebih banyak memberikan perhatian kepada Madura Timur, terutama Sumenep. Sementara itu, informasi mengenai Madura Barat menjadi lebih terlihat dalam sumber-sumber dari masa Islam.
Dengan demikian, ketimpangan informasi bukan hanya menyangkut jumlah peninggalan arkeologi. Ada pula ketimpangan dalam tradisi pencatatan sejarah. Wilayah yang memiliki hubungan lebih kuat dengan pusat kekuasaan Jawa cenderung lebih sering muncul dalam sumber tertulis.
SELAT MADURA: JALUR PENGHUBUNG DUA KAWASAN
Hubungan Madura dan Jawa tidak dapat dipahami hanya melalui prasasti dan kisah kerajaan. Kondisi geografis memberikan penjelasan lain yang tidak kalah penting.
Lucas Partanda Koestoro (1995) menempatkan Selat Madura sebagai jalur pelayaran yang menghubungkan kawasan barat dan timur Nusantara. Selat tersebut merupakan bagian dari jaringan pergerakan manusia dan barang yang menghubungkan Laut Jawa dengan kawasan yang lebih luas di sebelah timur.
Dalam kerangka ini, Selat Madura bukan sekadar ruang pemisah dua pulau. Ia merupakan jalur perlintasan yang memungkinkan berlangsungnya perdagangan, hubungan politik, pertukaran kebudayaan, dan penyebaran agama.
Koestoro menyebut kawasan Sembilangan sebagai bagian selat yang paling sempit, dengan jarak sekitar 2,5 kilometer menuju daratan Sedayu di Gresik berdasarkan ukuran yang digunakannya. Angka tersebut merupakan gambaran geografis, bukan bukti bahwa hubungan masyarakat kedua kawasan selalu berlangsung dengan intensitas yang sama sepanjang sejarah.
Namun, kedekatan geografis itu memberikan dasar untuk memahami mengapa Madura mempunyai hubungan erat dengan pusat-pusat kekuasaan di Jawa Timur.
Hubungan tersebut tidak harus selalu berlangsung melalui penaklukan. Perdagangan, perkawinan, hubungan keluarga elite, perjalanan keagamaan, dan mobilitas penduduk dapat menjadi saluran interaksi yang sama pentingnya.
Karena itu, sejarah Madura tidak tepat jika hanya dipahami sebagai sejarah sebuah wilayah yang menerima pengaruh Jawa. Masyarakat Madura juga merupakan bagian dari jaringan pergerakan manusia dan kebudayaan di kawasan Laut Jawa.
Mereka bukan semata-mata penerima pengaruh, melainkan bagian dari proses sejarah yang berlangsung di kedua sisi selat.
ARCA DAN BANGUNAN BATA: BUKTI YANG BELUM SELESAI DIBACA
Jika sumber tertulis memberikan gambaran hubungan politik, tinggalan arkeologi membuka persoalan yang berbeda.
Laporan Vorderman mengenai arca Aksobhya, Ratnasambhawa, Siwa Mahadewa, dan arca dewi menunjukkan adanya tradisi keagamaan yang berhubungan dengan Hindu dan Buddha di Madura. Akan tetapi, informasi tersebut belum cukup untuk menyusun kronologi perkembangan agama Hindu-Buddha di pulau ini.
Masalah utamanya ialah konteks temuan.
Arca yang tidak diketahui secara pasti lokasi asalnya, tidak mempunyai catatan lapisan tanah, dan tidak dilengkapi dokumentasi teknis yang memadai akan sulit ditempatkan dalam urutan kronologi. Identifikasi ikonografi dapat membantu mengenali tokoh atau aspek keagamaan yang digambarkan, tetapi tidak otomatis menghasilkan tanggal pembuatan.
Hal serupa berlaku pada tinggalan bata di Proppo. Sebutan candi dalam laporan lama merupakan informasi awal yang penting, tetapi fungsi bangunannya tetap harus dibuktikan melalui bentuk struktur, susunan bata, orientasi bangunan, komponen arsitektural, dan konteks temuan.
Sampai bukti tersebut tersedia, istilah bangunan bata lebih aman digunakan ketika membicarakan tinggalan Proppo.
Di Madura Barat, sejumlah kompilasi lokal juga menyebutkan keberadaan arca dan benda bercorak Hindu-Buddha di berbagai tempat. Di antaranya ialah Patenteng di Kecamatan Modung, Dlamba Daja dan Rongderin di Kecamatan Tanah Merah, Sukolilo Barat di Kecamatan Labang, serta beberapa lokasi di Bangkalan dan Arosbaya.
Nama-nama tersebut memberikan petunjuk persebaran tinggalan yang menarik. Akan tetapi, kompilasi daring seperti Bangkalan Memory (2014) dan Lontar Madura yang digunakan dalam penulisan awal belum dapat diperlakukan sebagai katalog arkeologi yang telah terverifikasi.
Tidak semua benda dilengkapi ukuran, deskripsi ikonografi, bahan, dokumentasi foto yang memadai, ataupun informasi lokasi penyimpanan. Keberadaan dan identitas benda-benda tersebut karena itu harus dibedakan dari keberadaan situs yang sudah diteliti secara arkeologis.
Dalam arkeologi, daftar temuan bukanlah akhir penelitian. Justru dari daftar itulah pertanyaan penelitian dimulai.
AROSBAya: ANTARA TINGGALAN HINDU DAN MAKAM ISLAM
Salah satu persoalan menarik muncul di kawasan Arosbaya, Bangkalan. Kompilasi lokal menyebut keberadaan arca Ganesha dan Bhairawa berukuran besar di sekitar makam seorang raja Islam.
Keberadaan benda-benda bercorak Hindu di lingkungan situs Islam membuka beberapa kemungkinan interpretasi. Akan tetapi, tidak satu pun dapat langsung ditetapkan sebagai kesimpulan tanpa mengetahui konteks arkeologisnya.
Ada kemungkinan benda-benda tersebut berasal dari aktivitas keagamaan yang lebih tua. Ada pula kemungkinan bahwa benda lama dipindahkan, digunakan kembali, atau ditempatkan di lokasi baru pada masa berikutnya.
Penggunaan kembali benda atau bahan bangunan dari periode sebelumnya merupakan persoalan yang dikenal dalam penelitian arkeologi. Namun, kemungkinan umum tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai penjelasan pasti bagi kasus Arosbaya.
Klaim bahwa lokasi makam Islam dibangun di atas mandala Hindu juga membutuhkan bukti yang lebih kuat. Diperlukan informasi mengenai posisi asli arca, hubungan stratigrafis, kronologi bangunan, serta kesinambungan penggunaan ruang.
Dengan kata lain, keberadaan arca Hindu di sekitar makam Islam tidak otomatis membuktikan kesinambungan tempat suci. Sebaliknya, keberadaannya juga tidak boleh diabaikan hanya karena ditemukan dalam lingkungan kebudayaan Islam.
Justru di sinilah pentingnya penelitian arkeologi. Benda-benda tersebut dapat menjadi petunjuk mengenai perubahan penggunaan ruang, perpindahan artefak, dan hubungan antara masyarakat yang hidup pada periode berbeda.
Sejarah kebudayaan tidak selalu berlangsung melalui penggantian yang sepenuhnya memutus masa sebelumnya. Akan tetapi, kesinambungan pun harus dibuktikan, bukan diasumsikan.
LINGGA KEMONING DAN PERSOALAN PENANGGALAN
Kompilasi lokal Bangkalan Memory (2014) juga menyebut sebuah lingga di Desa Kemoning dengan inskripsi tujuh baris.
Dalam uraian tersebut disebutkan bahwa baris pertama memuat angka Saka 1301 atau 1379 Masehi, sedangkan candrasangkala pada bagian akhir dibaca sebagai 1151 Saka atau 1229 Masehi.
Perbedaan kedua angka itu mencapai sekitar 150 tahun. Jika benar berasal dari satu benda dan sama-sama menunjukkan penanggalan, persoalan tersebut memerlukan penjelasan epigrafis tersendiri.
Apakah salah satu angka merupakan penanggalan pembuatan benda dan angka lainnya berkaitan dengan peristiwa berbeda? Apakah terdapat kesalahan pembacaan? Ataukah salah satu bagian inskripsi mengalami kerusakan sehingga penafsirannya tidak tepat?
Tanpa dokumentasi benda, pembacaan aksara, identifikasi bahasa, serta kajian epigrafis, tidak ada dasar yang cukup untuk memilih salah satu kemungkinan.
Karena itu, lingga Kemoning belum dapat digunakan sebagai bukti kronologis yang memastikan keberadaan suatu pusat keagamaan Hindu pada tahun tertentu.
Persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan informasi yang beredar dalam publikasi lokal dengan hasil penelitian epigrafi yang dapat diperiksa kembali.
Sebuah inskripsi bukan sekadar kumpulan angka dan huruf. Ia merupakan dokumen sejarah yang harus dibaca melalui metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
SILSILAH RAJA DAN LEGITIMASI KEKUASAAN
Selain prasasti dan arca, tradisi genealogis memberikan gambaran lain mengenai hubungan Madura dengan kerajaan-kerajaan di Jawa.
Dalam tradisi sejarah Madura Barat, sejumlah penguasa dikaitkan dengan keturunan Brawijaya, nama yang dalam tradisi lokal sering digunakan untuk menyebut raja-raja Majapahit.
Koestoro (1995), dengan merujuk antara lain kepada Kamar (1926) serta De Graaf dan Pigeaud (1974), mencatat tradisi mengenai Aria Lembu Peteng yang dikaitkan dengan Madegan, Sampang, dan Aria Menak Sanaya yang dikaitkan dengan Proppo, Pamekasan.
Kisah-kisah tersebut mempunyai arti penting dalam memahami bagaimana masyarakat Madura membangun ingatan mengenai asal-usul penguasanya.
Namun, silsilah tradisional tidak dapat langsung diperlakukan sebagai catatan genealogis yang setara dengan prasasti. Hubungan keturunan yang disampaikan dalam babad atau tradisi lokal perlu diperiksa melalui perbandingan sumber, kronologi, dan konteks politiknya.
Koestoro mengemukakan kemungkinan bahwa hubungan genealogis dengan raja Majapahit digunakan sebagai sarana legitimasi kekuasaan. Dalam masyarakat yang menempatkan garis keturunan sebagai salah satu dasar kedudukan politik, hubungan dengan dinasti besar dapat memperkuat kewibawaan seorang penguasa.
Penafsiran tersebut menarik, tetapi tetap merupakan interpretasi sejarah, bukan fakta yang secara langsung dinyatakan dalam sebuah prasasti Madura.
Nama Brawijaya sendiri juga menimbulkan persoalan. Nama itu dikenal luas dalam tradisi historiografi Jawa, tetapi tidak dapat begitu saja disamakan dengan satu orang raja tertentu dalam seluruh cerita genealogis.
Hernawan (2016) membahas persoalan ini dengan menghubungkannya dengan silsilah raja-raja Majapahit dan tradisi mengenai Dyah Ranawijaya. Perbedaan penggunaan nama tersebut memperlihatkan bahwa tradisi genealogis sering mengalami perkembangan dan penyesuaian.
Ada satu hal yang patut diperhatikan. Proppo merupakan lokasi yang dalam laporan Vorderman disebut memiliki sisa bangunan bata yang diduga candi. Di sisi lain, tradisi genealogis menghubungkan Proppo dengan Aria Menak Sanaya.
Kedekatan lokasi kedua informasi itu menarik sebagai petunjuk penelitian. Akan tetapi, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa bangunan bata Proppo merupakan peninggalan pusat kekuasaan Aria Menak Sanaya.
Kebetulan geografis bukan bukti hubungan sejarah. Ia hanya memberikan alasan untuk mengajukan pertanyaan arkeologis yang lebih terarah.
AKSARA DAN BAHASA: WARISAN YANG MEMILIKI BANYAK LAPISAN
Hubungan Madura dan Jawa juga dapat dibaca melalui bahasa dan tradisi tulis.
Bahasa Madura memperlihatkan hubungan historis dengan bahasa-bahasa lain di kawasan Nusantara, terutama melalui lapisan kosakata dan tingkat tutur. Pengaruh bahasa Jawa tampak dalam sejumlah unsur bahasa Madura, tetapi hubungan tersebut tidak dapat dipakai sebagai penanggalan langsung masuknya kebudayaan Hindu-Buddha.
Misnadin dan Kirby (2020), dalam kajian fonetik bahasa Madura, memberikan gambaran mengenai karakteristik bahasa tersebut. Kajian linguistik semacam ini penting untuk memahami struktur bahasa, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan sejarah awal penggunaan aksara di Madura.
Tradisi penggunaan aksara Jhâbân atau aksara yang dikenal sebagai tulisan Jawa dalam masyarakat Madura merupakan bagian dari hubungan kebudayaan yang lebih luas. Akan tetapi, perkembangan tradisi tulis harus dibedakan dari perkembangan bahasa lisan.
Pengaruh kosakata Jawa, penggunaan aksara yang berhubungan dengan tradisi tulis Jawa, dan penyebaran agama Hindu-Buddha merupakan tiga persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Tidak semua unsur yang memiliki hubungan dengan Jawa berasal dari masa Majapahit. Hubungan tersebut dapat berlangsung lebih panjang, termasuk pada masa kerajaan-kerajaan Islam dan pemerintahan kolonial.
Karena itu, bahasa Madura sebaiknya dipahami sebagai warisan sejarah yang berlapis. Ia mencatat hubungan antarmasyarakat, tetapi tidak selalu menyediakan tanggal yang pasti mengenai kapan setiap unsur kebudayaan mulai diterima.
MADURA BUKAN SEKADAR WILAYAH TAKLUKAN
Dari berbagai sumber yang tersedia, terdapat satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus: kecenderungan menempatkan Madura hanya sebagai bagian dari sejarah kerajaan-kerajaan Jawa.
Prasasti dan naskah Jawa memang memperlihatkan hubungan politik yang kuat. Madura disebut dalam struktur kekuasaan Singhasari, menjadi tempat perlindungan Raden Wijaya, dan masuk dalam cakrawala politik Majapahit.
Namun, hubungan politik tidak selalu identik dengan penguasaan langsung dalam pengertian administratif modern. Istilah kekuasaan, hubungan bawahan, perlindungan, dan supremasi harus dibaca sesuai konteks zamannya.
Madura memiliki posisi geografis yang strategis. Kedekatannya dengan pesisir utara Jawa Timur menjadikannya bagian dari jaringan pergerakan manusia, perdagangan, dan kebudayaan. Posisi tersebut memberi kemungkinan bahwa hubungan Madura dengan Jawa berlangsung melalui berbagai bentuk interaksi, tidak semata-mata melalui struktur kerajaan.
Sayangnya, bukti arkeologis yang tersedia belum memungkinkan rekonstruksi terperinci mengenai organisasi permukiman, pusat-pusat keagamaan, pola ekonomi, dan kehidupan masyarakat Madura pada masa Hindu-Buddha.
Kekurangan data tersebut tidak boleh diisi dengan cerita yang dibangun berdasarkan dugaan. Namun, kekurangan itu juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap Madura tidak memiliki sejarah kebudayaan sendiri.
Sejarah yang belum terungkap bukan berarti sejarah yang tidak pernah ada.
APA YANG DAPAT DIPASTIKAN?
Dari sumber tertulis dan laporan arkeologi yang tersedia, beberapa kesimpulan dapat disampaikan dengan tingkat kepastian yang berbeda.
Pertama, Madura telah dikenal dalam lingkungan politik Jawa Timur pada abad ke-13. Prasasti Mula Malurung, Kudadu, dan Sukamerta serta sumber historiografi seperti Pararaton memberikan petunjuk mengenai hubungan politik antara Madura dan pusat kekuasaan di Jawa.
Kedua, Madura mempunyai hubungan penting dengan perkembangan awal Majapahit. Peran Arya Wiraraja dan kedatangan Raden Wijaya ke Madura memperlihatkan bahwa pulau tersebut mempunyai arti strategis dalam pergulatan politik akhir abad ke-13.
Ketiga, tinggalan yang dilaporkan Vorderman memperlihatkan adanya unsur kebudayaan Hindu-Buddha di Madura. Akan tetapi, kronologi, fungsi, dan konteks sebagian besar tinggalan tersebut belum dapat ditetapkan secara meyakinkan.
Keempat, tradisi genealogis penguasa Madura Barat memperlihatkan adanya ingatan mengenai hubungan dengan dinasti Majapahit. Tradisi itu penting sebagai sumber sejarah sosial dan politik, tetapi tidak boleh langsung diperlakukan sebagai bukti hubungan darah yang telah terverifikasi.
Kelima, hubungan Madura dan Jawa tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan pusat dan daerah. Selat Madura merupakan ruang interaksi yang memungkinkan pertukaran manusia, barang, pengetahuan, dan kebudayaan.
Masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terjawab, terutama mengenai kronologi tinggalan arkeologi, lokasi pusat kekuasaan, persebaran bangunan keagamaan, serta hubungan antara masyarakat Madura dan jaringan politik Jawa Timur.
Keterbatasan tersebut justru memperlihatkan pentingnya penelitian arkeologi yang tidak berhenti pada pencatatan benda, tetapi juga menghubungkan artefak dengan konteks ruang, waktu, dan kehidupan manusia.
PENUTUP: MEMBACA SEJARAH DARI KEDUA SISI SELAT
Madura pada masa Hindu-Buddha bukanlah ruang kosong yang baru memperoleh sejarah ketika kerajaan-kerajaan Jawa menyebut namanya. Pulau ini berada dalam lingkungan geografis dan kebudayaan yang memungkinkan berlangsungnya interaksi intensif dengan kawasan Jawa Timur.
Prasasti dan naskah Jawa memberikan informasi mengenai kedudukan politik Madura. Catatan Vorderman memperlihatkan adanya tinggalan keagamaan Hindu-Buddha. Tradisi genealogis menyimpan ingatan mengenai hubungan para penguasa Madura dengan dinasti besar di Jawa. Sementara itu, kondisi geografis Selat Madura menjelaskan mengapa hubungan kedua kawasan berlangsung begitu dekat.
Akan tetapi, semua sumber tersebut memiliki batas. Prasasti tidak menjelaskan seluruh kehidupan masyarakat, tradisi genealogis tidak otomatis membuktikan hubungan darah, dan arca tanpa konteks tidak dapat memberikan kronologi yang pasti.
Karena itu, tugas arkeologi bukan memperbanyak cerita tentang kejayaan masa lalu, melainkan menguji setiap cerita melalui bukti yang tersedia.
Ada kecenderungan dalam penulisan sejarah untuk membaca Madura dari sudut pandang kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Sudut pandang itu memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya cara memahami sejarah pulau ini.
Madura harus dibaca dari kedua sisi Selat Madura: dari sumber-sumber Jawa yang mencatat hubungan politiknya, dan dari tanah Madura sendiri yang menyimpan tinggalan kebudayaan yang belum seluruhnya terungkap.
Bata-bata yang dibongkar di Proppo, arca yang dilaporkan Vorderman, dan berbagai tradisi genealogis bukanlah jawaban akhir. Semuanya merupakan petunjuk yang menunggu pembacaan lebih kritis.
Sejarah Madura tidak kekurangan masa lalu. Yang masih terbatas adalah bukti yang berhasil ditemukan, didokumentasikan, dan dihubungkan menjadi pengetahuan sejarah yang dapat diuji.
Membaca Madura berarti tidak hanya membaca apa yang ditulis Jawa tentang Madura, tetapi juga berusaha menemukan apa yang selama ini belum berhasil dibaca dari Madura sendiri.
Bagaimana hubungan Madura dengan Singhasari dan Majapahit berkembang dalam jaringan politik, ekonomi, dan kebudayaan Jawa Timur akan menjadi pokok pembahasan pada artikel berikutnya.
DAFTAR PUSTAKA
De Graaf, H. J., dan Th. G. Th. Pigeaud. 1974. De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 69. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
Hernawan, Wawan. 2016. "Menelusuri Para Raja Madura dari Masa Pra-Islam hingga Masa Kolonial." Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1(2): 239–252. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.589.
Koestoro, Lucas Partanda. 1995. "Sejarah dan Arkeologi Madura Barat Abad XIV–XVIII: Sebuah Pengenalan tentang Penguasanya." Berkala Arkeologi 15(2): 45–61. https://doi.org/10.30883/jba.v15i2.660.
Misnadin, dan James Kirby. 2020. "Madurese." Journal of the International Phonetic Association 50(1): 109–126. https://doi.org/10.1017/S0025100318000257.
Vorderman, A. G. 1893. "Over eenige weinig bekende oudheden van de residentie Madoera." Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 36: 233–246.
05 November 2026
