[12/11 00.01] rudysugengp@gmail.com: PERINGATAN KERAS UNTUK PDIP: JANGAN CUCI TANGAN SOAL GIBRAN!
Kami masih ingat dengan jelas.
Dulu, siapa yang mengantar Gibran ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo? PDIP.
Dulu, siapa yang mengusung, yang mendorong, yang membela, yang memastikan Gibran lolos dan sah menjadi Wali Kota Solo? PDIP.
Waktu itu tidak ada ribut soal ijazah. Tidak ada ribut soal administrasi. Tidak ada ribut soal penyetaraan. Semua dianggap SAH. Semua dianggap BERES. Gibran menang, dilantik, dan bekerja sebagai Wali Kota Solo dengan restu penuh dari PDIP.
Lalu sekarang, setelah Gibran lolos sebagai Wakil Presiden terpilih, tiba-tiba PDIP jadi partai yang paling ngotot bahas soal pemakzulan, soal ijazah palsu, soal Hak Angket, soal Hak Menyatakan Pendapat?
Pertanyaan kami:
KEMANA HILANGNYA PDIP YANG DULU ITU?
Kalau hari ini kalian bilang administrasi Gibran bermasalah, maka kami balik bertanya:
LALU WAKTU DI SOLO, SIAPA YANG MELOLOSKAN ADMINISTRASI ITU?
Jangan pura-pura lupa. Dokumen yang dipakai Gibran untuk jadi Wapres itu, dasarnya sama dengan dokumen yang dipakai waktu dia maju sebagai Wali Kota Solo. Dan waktu itu, yang memverifikasi, yang mengusung, yang mengantar ke KPU adalah kalian sendiri, PDIP.
Maka dengan tegas kami peringatkan:
KALAU GIBRAN BENAR-BENAR DIMAKZULKAN KARENA ALASAN IJAZAH, MAKA PARTAI PERTAMA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ADALAH PDIP.
Tidak bisa kalian lempar batu sembunyi tangan. Tidak bisa kalian jadi hakim, padahal kalian dulu adalah pihak yang ikut mengusungnya.
Dalam hal ini, secara moral politik dan secara logika hukum, PDIP harus ikut dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau benar ada yang salah dalam administrasi Gibran waktu di Solo, maka PDIP tidak bisa bilang tidak tahu. PDIP adalah partai yang ikut serta dalam proses itu dari awal.
Jangan jadikan Gibran sebagai tumbal untuk ambisi politik kalian.
Dulu kalian yang bilang dia layak jadi pemimpin Solo. Sekarang kalian yang bilang dia tidak layak jadi Wapres. Rakyat bingung dengan drama kalian tidak sportif.
[12/11 01.25] rudysugengp@gmail.com: POLEMIK GIBRAN, SALAH SIAPA?
Oleh: Rakyat yang Bingung
Bang, ada sebuah anekdot lama di Solo.
Dulu, ada seorang anak penjual martabak yang ditanya wartawan: "Mas, mau jadi politikus?"
Dia jawab sambil tertawa: "Tidaklah. Saya begini sajalah, jualan martabak."
Anak itu namanya Gibran Rakabuming Raka, ayahnya adalah Jokowi presiden Indonesia ketika itu.
Lima tahun kemudian, anak penjual martabak itu jadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kalau ini cerita sinetron, kita akan bilang: "Ah, terlalu mengada-ada. Tidak masuk akal."
Tapi ini bukan sinetron. Ini Indonesia. Di Indonesia, yang tidak masuk akal itu justru yang paling sering terjadi.
Jadi pertanyaannya sekarang: Polemik Gibran ini, salah siapa?
Jawaban paling gampang: salah Gibran.
Jawaban paling benar: salah semua orang. Dan yang paling salah adalah kita yang membiarkan ini terjadi.
1. SALAH JOKOWI, YANG MENUKAR NEGARA DENGAN KELUARGA
Kita harus jujur, bang. Jokowi itu bukan presiden biasa. Jokowi itu presiden yang datang dari bawah. Dari tukang mebel di Solo, jadi Wali Kota, jadi Gubernur, jadi Presiden dua periode.
Rakyat sayang sama Jokowi karena dia terlihat merakyat. Dia blusukan. Dia pakai baju putih lusuh. Dia makan di warung.
Tapi sayangnya, Jokowi yang merakyat itu berubah jadi Jokowi yang berdinasti di akhir masa jabatannya.
Dia lupa, negara ini bukan perusahaan keluarga. Negara ini bukan Chilli Pari yang bisa diwariskan ke anak sulung.
Waktu anaknya mau jadi Wali Kota Solo, dia bilang: "Itu hak anak saya. Saya tidak ikut campur."
Waktu anaknya mau jadi Wapres, dia bilang: "Saya tidak cawe-cawe."
Padahal semua orang tahu, tanpa Jokowi, Gibran tidak akan pernah jadi Wali Kota. Tanpa Jokowi, Gibran tidak akan pernah jadi Wapres.
Jokowi itu seperti bapak yang mengantar anaknya ujian, lalu bilang ke pengawas: "Saya tidak kenal anak ini." Padahal dia yang mengantar, dia yang membayarkan SPP-nya, dia yang membelikan pensilnya.
Salah Jokowi bukan karena dia sayang anaknya. Semua bapak sayang anaknya. Salah Jokowi karena dia sayang anaknya dengan cara mengorbankan negara.
Dia menukar konstitusi dengan masa depan anaknya. Dia menukar marwah Mahkamah Konstitusi dengan jabatan anaknya. Dia menukar kepercayaan rakyat dengan ambisi keluarganya.
Dan sekarang, setelah anaknya jadi Wapres, dia cuci tangan. Dia bilang: "Hormati proses hukum."
Pak Jokowi, proses hukum yang mana? Proses hukum yang bapak yang buat sendiri?
2. SALAH PRABOWO, YANG MENUKAR PRINSIP DENGAN KURSI
Prabowo itu juga cerita yang lucu, bang.
Dua kali dia kalah dari Jokowi. 2014 kalah. 2019 kalah. Dua kali dia bilang pemilu curang. Dua kali dia sujud syukur. Dua kali dia kecewa.
Lalu 2024, dia menang. Bagaimana cara dia menang? Dengan mengambil anak musuhnya jadi wakilnya.
Ini seperti cerita film gangster, bang. Musuh bebuyutan, tiba-tiba jadi besan politik.
Prabowo tahu Gibran itu belum matang. Prabowo itu jenderal. Jenderal itu tahu cara menilai prajurit. Dia tahu mana prajurit yang sudah siap tempur, mana prajurit yang baru lulus pendidikan dasar.
Tapi dia tetap ambil Gibran. Kenapa? Karena dia butuh suara Jokowi. Dia butuh mesin Jokowi. Dia butuh angin Jokowi.
Prabowo menukar prinsipnya dengan kursi Presiden. Dia yang dulu teriak-teriak tentang konstitusi, tiba-tiba diam waktu konstitusi dilenturkan lewat Putusan MK 90.
Dia yang dulu bilang: "Saya tidak akan tunduk pada oligarki." Tiba-tiba dia tunduk pada satu keluarga.
Dan sekarang, setelah dia jadi Presiden, dia juga cuci tangan. Dia diam. Dia tidak melindungi Gibran. Dia membiarkan Gibran dihajar dari segala arah.
Prabowo itu seperti orang yang membeli barang curian. Waktu membeli, dia bilang: "Saya tidak tahu ini barang curian." Waktu barang itu ketahuan polisi, dia bilang: "Saya tidak ikut-ikutan. Itu urusan yang jual."
Padahal dia yang menikmati barang itu. Dia yang duduk di kursi Presiden karena barang curian itu.
3. SALAH PARPOL, YANG MENUKAR KADER DENGAN MAKELAR
Partai politik di Indonesia ini, bang, sudah lama tidak jadi partai. Sudah jadi perusahaan makelar.
PDIP, yang dulu membanggakan diri sebagai partai wong cilik, yang dulu bilang kaderisasi itu penting, tiba-tiba meloloskan Gibran yang baru gabung 2 bulan.
PDIP menggeser kader seniornya sendiri, Achmad Purnomo, yang sudah puluhan tahun mengabdi di Solo, demi anak Presiden.
Kenapa? Karena PDIP takut. Takut tidak dapat restu Istana. Takut tidak dapat jatah.
Partai lain juga sama. Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI. Semua berebut mencalonkan Gibran. Semua berebut jadi pendukung Gibran.
Kenapa? Karena semua mau dapat jatah menteri. Semua mau dapat jatah proyek. Semua mau dapat jatah kursi.
Partai itu seharusnya jadi sekolah pemimpin. Tempat orang belajar politik dari bawah. Dari ranting, ke anak cabang, ke DPC, ke DPD, ke DPP, baru jadi calon.
Sekarang partai itu jadi tempat penitipan anak pejabat. Kalau kamu anak Presiden, kamu bisa loncat dari jualan martabak langsung jadi Wapres. Kalau kamu anak rakyat biasa, kamu harus antre 20 tahun, itupun belum tentu dapat.
Salah parpol karena mereka menjual tiket. Mereka menjual demokrasi. Mereka menjual masa depan negara dengan harga satu kursi menteri.
4. SALAH KPU, BAWASLU, DAN MK, YANG MENUKAR WASIT DENGAN PEMAIN
Ini yang paling memalukan, bang.
KPU itu wasit. Bawaslu itu pengawas. MK itu penjaga konstitusi.
Tapi di kasus Gibran, wasitnya ikut main. Pengawasnya ikut main. Penjaga konstitusinya ikut main.
Putusan MK 90 itu, bang, adalah putusan paling ajaib dalam sejarah hukum Indonesia. Di tengah jalan, 9 hari sebelum pendaftaran, aturan usia diubah. Yang mengubah adalah paman dari calon yang diuntungkan.
Ini seperti pertandingan bola, bang. Di tengah pertandingan, wasit tiba-tiba mengubah aturan: "Gol yang tadinya offside, sekarang sah. Karena yang mencetak gol itu keponakan saya."
Lalu MKMK bilang: "Wasitnya melanggar etik berat." Wasitnya dicopot dari Ketua MK. Tapi golnya tetap sah. Pertandingannya tetap dilanjutkan. Piala-nya tetap diberikan.
KPU juga sama. KPU meloloskan pendaftaran Gibran sebelum KPU mengubah aturannya sendiri. Ini seperti panitia lomba yang meloloskan peserta yang belum daftar.
Lalu DKPP bilang: "KPU melanggar etik." Tapi Gibran tetap jadi Wapres.
Semua lembaga itu melanggar etik, tapi semua keputusannya tetap sah. Ini negara apa, bang? Negara yang etiknya dilanggar, tapi hasilnya tetap dipakai?
Ini namanya: negara yang wasitnya sudah dibeli, tapi pertandingannya tetap dianggap sah.
5. SALAH GIBRAN, YANG MENUKAR MARTABAK DENGAN NAFSU
Dan terakhir, salah Gibran.
Kita tidak membela Gibran, bang. Kita juga tidak membenci Gibran. Tapi kita harus jujur: Gibran bukan anak kecil waktu itu.
Dia sudah 36 tahun. Dia sudah punya istri. Dia sudah punya anak. Dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Dia tahu dia belum siap. Dia tahu dia baru 2 tahun jadi Wali Kota. Dia tahu dia belum pernah jadi menteri, belum pernah jadi gubernur, belum pernah jadi anggota DPR.
Tapi dia mau. Kenapa dia mau? Karena nafsu.
Nafsu itu, bang, memang begitu. Nafsu itu membuat orang yang cerdas jadi bodoh. Nafsu itu membuat orang yang sederhana jadi rakus.
Gibran melihat semua pintu terbuka. Dia melihat semua orang tersenyum. Dia melihat semua orang bilang: "Mas Gibran hebat. Mas Gibran cocok jadi Wapres."
Dia lupa, orang-orang itu tersenyum bukan karena dia hebat. Orang-orang itu tersenyum karena dia anak Jokowi. Orang-orang itu tersenyum karena mereka mau sesuatu dari bapaknya.
Gibran itu seperti orang yang naik layang-layang. Dia pikir dia bisa terbang sendiri. Padahal dia terbang karena ada yang menarik benangnya dari bawah. Begitu benangnya dilepas, dia jatuh.
Dan sekarang, benangnya sudah dilepas. Angin sudah berbalik. Dia tinggal menunggu terhempas.
Dia pikir angin akan selalu berhembus dari arah yang sama. Dia tidak tahu, dalam politik, angin itu tidak pernah menetap. Hari ini angin dari Solo, besok angin dari Jakarta, lusa angin dari Senayan.
Politikus sejati itu tahu cara membaca angin. Gibran tidak. Dia cuma tahu cara menumpang angin.
Itu blunder fatalnya. Dia menukar martabak yang halal dengan kekuasaan yang haram. Dia menukar hidup yang tenang dengan hidup yang penuh badai.
LALU, KITA SALAH APA?
Terakhir, bang, salah kita.
Salah kita sebagai rakyat, karena kita terlalu gampang dibikin bingung dan terpecah.
Kita yang di bawah ini, yang ribut di warung kopi, yang ribut di Facebook, yang ribut di grup WhatsApp. Kita yang saling maki, saling hina, saling blokir.
Padahal yang bikin masalahnya lagi duduk santai di atas. Jokowi lagi urus ijazah. Prabowo lagi urus kabinet. Parpol lagi urus 2029. KPU lagi urus pemilu berikutnya. MK lagi urus perkara lain.
Yang ribut itu kita. Yang terpecah itu kita. Yang bingung itu kita.
Politik memang kepentingan. Itu wajar. Tapi kepentingan mereka jangan sampai membuat kita bingung dan terpecah.
Kalau kita terus bingung dan terpecah, yang untung ya mereka lagi. Mereka bisa main di tengah kebingungan kita.
PENUTUP: SALAH SIAPA?
Jadi, polemik Gibran ini salah siapa, bang?
Jawabannya: salah semua.
Salah Jokowi yang membuka jalan.
Salah Prabowo yang membeli jalan.
Salah parpol yang menjual jalan.
Salah KPU, Bawaslu, MK yang mengesahkan jalan.
Salah Gibran yang mau lewat jalan itu.
Dan salah kita yang membiarkan jalan itu dibuka, dibeli, dijual, disahkan, dan dilewati, tanpa kita protes dengan keras waktu itu.
Sekarang, Gibran bingung. Kita bingung. Negara bingung.
Tapi yang paling bingung itu Gibran. Karena dia yang sekarang harus menanggung semua dosa itu sendirian.
Dia yang dulu diarak naik, sekarang dibiarkan jatuh sendirian.
Dia yang dulu dibilang masa depan Indonesia, sekarang dibilang beban Indonesia.
Padahal dia tidak pernah minta dilahirkan sebagai anak Presiden. Dia cuma minta jualan martabak.
Tapi nafsu sudah menguasai dirinya. Dan sekarang, angin sudah berbalik.
Dia tinggal menunggu terhempas.
Dan kita, yang di bawah, cuma bisa menonton. Sambil bertanya: "Setelah Gibran terhempas, siapa lagi yang akan diterbangkan dengan cara yang sama?"
[12/11 01.54] rudysugengp@gmail.com: 𝗝𝗶𝗸𝗮 𝗪𝗮𝗸𝗶𝗹 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗷𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗮 𝗡𝗮𝗺𝗮 𝗖𝗮𝗹𝗼𝗻: 𝗦𝗶𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗮 𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗶? 𝘗𝘢𝘴𝘢𝘭 8 ayat (2) UUD NRI 1945 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘤𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘶𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘺𝘢𝘭𝘢𝘩𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘸𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨, 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘥𝘪𝘵𝘢𝘧𝘴𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘬𝘦𝘳𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢 𝘵𝘢𝘧𝘴𝘪𝘳𝘢𝘯 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢𝘵𝘪𝘴. 𝗟𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗮-𝗟𝗮𝘄.
Bila betul-betul kursi wakil presiden terjadi kekosongan yang disebabkan oleh wakil presiden mengundurkan diri, siapa yang akan menggantikannya? Pertanyaan ini bila saja diajukan tahun 1956 saat Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, jawabannya tentu tidak ada kewajiban untuk harus ada wakil presiden karena masih menggunakan UUD asli yang tidak mewajibkan adanya wakil presiden. Karena itulah, dulu Soekarno bahkan menjadi presiden tanpa didampingi oleh wakilnya sesudah Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Namun sekarang, sesudah dilakukan amandemen UUD NRI dalam perubahan ke-III pada bulan November 2001, terjadi perubahan dan penambahan dalam berbagai hal yang hendak diatur, termasuk jawaban atas pertanyaan di atas, 𝙨𝙞𝙖𝙥𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙣𝙩𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙬𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙗𝙞𝙡𝙖 𝙠𝙪𝙧𝙨𝙞 𝙬𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙠𝙚𝙠𝙤𝙨𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣?
Pertanyaan tersebut bisa dilihat dalam pengaturan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: 𝘿𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙝𝙖𝙡 𝙩𝙚𝙧𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙠𝙚𝙠𝙤𝙨𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙒𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣, 𝙨𝙚𝙡𝙖𝙢𝙗𝙖𝙩-𝙡𝙖𝙢𝙗𝙖𝙩𝙣𝙮𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙬𝙖𝙠𝙩𝙪 𝙚𝙣𝙖𝙢 𝙥𝙪𝙡𝙪𝙝 𝙝𝙖𝙧𝙞, 𝙈𝙖𝙟𝙚𝙡𝙞𝙨 𝙋𝙚𝙧𝙢𝙪𝙨𝙮𝙖𝙬𝙖𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙍𝙖𝙠𝙮𝙖𝙩 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙚𝙡𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙧𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙞𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙢𝙚𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝 𝙒𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙙𝙪𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙪𝙨𝙪𝙡𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣.
Pengaturan tersebut pada awalnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan dalam kursi wakil presiden, setidaknya itu adalah alasan di balik pencantuman pasal 8 ayat 2 pada 2001. Namun, sekarang setelah dihadapkan pada posisi yang nyata, (𝙠𝙖𝙩𝙖𝙠𝙖𝙣𝙡𝙖𝙝 𝙗𝙚𝙧𝙠𝙖𝙘𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙝𝙖𝙙𝙖𝙥 𝙠𝙖𝙨𝙪𝙨 𝙂𝙞𝙗𝙧𝙖𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙪 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙣𝙙𝙪𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞), ternyata pengaturan itu justru menyisakan persoalan mengenai batas kewenangan Presiden dalam mengusulkan dua calon pengganti, 𝙨𝙞𝙖𝙥𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙢𝙖𝙠𝙨𝙪𝙙 𝙙𝙪𝙖 𝙤𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙗𝙪𝙩, 𝙖𝙥𝙖𝙠𝙖𝙝 𝙗𝙚𝙧𝙖𝙨𝙖𝙡 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙪𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞𝙢𝙖𝙣𝙖 𝙣𝙖𝙛𝙖𝙨 𝙙𝙞 𝙋𝙖𝙨𝙖𝙡 6 𝙐𝙐𝘿 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙠𝙚𝙧𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖 𝙨𝙖𝙩𝙪 𝙥𝙖𝙠𝙚𝙩, 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙋𝙖𝙧𝙤𝙥𝙤𝙡 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙪𝙨𝙪𝙣𝙜/𝙋𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙊𝙥𝙤𝙨𝙞𝙨𝙞, 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙗𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙩𝙚𝙧𝙜𝙖𝙣𝙩𝙪𝙣𝙜 𝙨𝙚𝙡𝙚𝙧𝙖 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣? Norma tersebut memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden, tetapi tidak menentukan keterikatan calon dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum sebelumnya.
Persoalan mendasar dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bukan terletak pada siapa yang memiliki kewenangan mengusulkan calon, melainkan pada tidak adanya parameter yang membatasi penggunaan kewenangan tersebut. Rumusan "𝙙𝙪𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙪𝙨𝙪𝙡𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣” tidak menjelaskan apakah kedua calon harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Presiden dan Wakil Presiden 𝙖𝙩𝙖𝙪 bahkan tergantung selera Presiden.?
Bila penafsiran pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut digunakan penafsiran gramatikal, maka kita akan menemukan arti bahwa “𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙢𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙜𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙚𝙬𝙚𝙣𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙪𝙨𝙪𝙡𝙖𝙣.” Akan tetapi, kewenangan tersebut seharusnya sejalan dengan nafas konstitusi, mengingat Presiden dan Wakil Presiden memperoleh mandat melalui konstruksi pencalonan yang telah ditentukan konstitusi, dan karenanya, jalan yang dipilih pun sesudah terjadi kekosongan harus berdasarkan nafas konstitusi.
Metode pengujian tentang relevansi penggunaan penafsiran gramatikal pada dasarnya memang dibutuhkan guna menemukan makna terhadap ketentuan perundang-undangan yang bias tafsir, namun pula penafsiran a quo tidak boleh juga menjadi sarana politis. 𝘼𝙥𝙖𝙗𝙞𝙡𝙖 𝙥𝙚𝙣𝙖𝙛𝙨𝙞𝙧𝙖𝙣 𝙜𝙧𝙖𝙢𝙖𝙩𝙞𝙠𝙖𝙡 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙩𝙚𝙠𝙖𝙣𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞 𝙨𝙞𝙣𝙞 𝙝𝙖𝙧𝙪𝙨 𝙙𝙞𝙢𝙖𝙠𝙣𝙖𝙞 𝙨𝙚𝙗𝙖𝙜𝙖𝙞 𝙠𝙚𝙬𝙚𝙣𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣, 𝙖𝙥𝙖𝙠𝙖𝙝 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙢𝙚𝙣𝙪𝙩𝙪𝙥 𝙠𝙚𝙢𝙪𝙣𝙜𝙠𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙡𝙖𝙠 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙟𝙪𝙠𝙖𝙣 2 𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣, 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙚𝙙𝙪𝙖-𝙙𝙪𝙖𝙣𝙮𝙖 𝙖𝙙𝙖𝙡𝙖𝙝 𝙨𝙖𝙪𝙙𝙖𝙧𝙖 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙪𝙣𝙜𝙣𝙮𝙖 𝙨𝙚𝙣𝙙𝙞𝙧𝙞. Apalagi Presiden Prabowo masih memiliki 3 saudara kandung yang masih hidup semua, yakni Biantiningsih Miderawati Djiwandono, Ekowati Lemaistre Djojohadikusumo, dan Hashim Sujono Djojohadikusumo.
Anggaplah sahaja, Presiden menjagokan Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik kandungnya sebagai Wakil Presiden terhadap dua nama saudaranya yang diajukan, ini akan berarti, Kakak beradik menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya karena mempertahankan penafsiran gramatikal tersebut. Dan karenanya, penafsiran ini haruslah dikesampingkan, karena bisa menjadi celah yang kuat untuk penyalahgunaan wewenang oleh seorang presiden.
Ingatlah apa yang dikatakan oleh Lord Acton, seorang sejarawan dan politikus Inggris yang mengatakan: 𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙩𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙩𝙤 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩, 𝙖𝙣𝙙 𝙖𝙗𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙚 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙧𝙧𝙪𝙥𝙩𝙨 𝙖𝙗𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙚𝙡𝙮 (Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan yang mutlak merusak secara mutlak).”
Karena penafsiran gramatikal dapat menimbulkan kekuasaan yang tiran dan korup (tentunya dalam contoh kasus yang ini), maka sudah sepatutnya konstruksi dalam pasal 8 ayat (2) tersebut harus betul-betul ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan penafsiran sistematis, yakni mengaitkan pasal 8 ayat (2) dengan Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
Konstitusi secara tegas menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai satu pasangan yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan pencalonan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Ketentuan ini memberikan penekanan terhadap legitimasi elektoral Presiden dan Wakil Presiden yang lahir melalui proses yang tidak terpisah, dan juga lahir melalui satu kesatuan pencalonan politik. Karenanya, bila kursi Wakil Presiden kosong, seharusnya frasa “𝙙𝙪𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙪𝙨𝙪𝙡𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣” dalam pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1944 seharusnya berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, sebab itu mutatis mutandis dengan ketentuan pasal 6 ayat (2).
Kedudukan pasal 6 ayat (2) inipun sebenarnya masih bersambung dengan pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, kendati di ayat (3) di sini adalah bilasaja Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berhenti yang tentu berbeda dengan ayat (2) dimana dalam ayat (2) nya disebutkan apabila wakil presiden mengundurkan diri dsb, tetapi kita bisa membaca iti sebagai satu nafas yang satu dan tentunya harus dibaca dalam satu tarikan nafas agar tidak berpisah makna.
Pada Pasal 8 ayat (3), pembentuk konstitusi secara eksplisit menentukan bahwa "𝙖𝙥𝙖𝙗𝙞𝙡𝙖 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙣 𝙒𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙡𝙖𝙢𝙞 𝙠𝙚𝙠𝙤𝙨𝙤𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙗𝙚𝙧𝙨𝙖𝙢𝙖𝙖𝙣, 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙣𝙩𝙞 𝙙𝙞𝙪𝙨𝙪𝙡𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙖𝙩𝙖𝙪 𝙜𝙖𝙗𝙪𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙠 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙣𝙜𝙖𝙣 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣𝙣𝙮𝙖 𝙢𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙨𝙪𝙖𝙧𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙗𝙖𝙣𝙮𝙖𝙠 𝙥𝙚𝙧𝙩𝙖𝙢𝙖 𝙙𝙖𝙣 𝙠𝙚𝙙𝙪𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙥𝙚𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝𝙖𝙣 𝙪𝙢𝙪𝙢 𝙨𝙚𝙗𝙚𝙡𝙪𝙢𝙣𝙮𝙖." Namun celakanya, ayat (2) sebelumnya menyerahkan pengusulan dua calon Wakil Presiden kepada Presiden tanpa mencantumkan persyaratan asal-usul politik.
Perbedaan rumusan ini menunjukkan adanya persoalan desain konstitusional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan membaca masing-masing ketentuan secara terpisah. Bahkan, perbedaan tersebut harus diuji untuk menentukan apakah kewenangan Presiden memang dimaksudkan bebas dari keterikatan politik sebelumnya atau terdapat kekosongan norma yang memerlukan penafsiran lebih lanjut.
Hal mungkin saja, pencantuman pasal 8 ayat (2) ini memang digunakan sebagai batas agar tidak terjadi hal serupa Moh. Hatta, dan perumus konstitusi pula tidak sampai terpikirkan akan ada betul-betul wakil presiden yang mengundurkan diri. Lagian pula “𝙨𝙞𝙖𝙥𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙪 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙣𝙙𝙪𝙧𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙧𝙞 𝙨𝙚𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙬𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣, 𝙗𝙪𝙠𝙖𝙣𝙠𝙖𝙝 𝙞𝙩𝙪 𝙠𝙤𝙣𝙮𝙤𝙡?.” Kira-kira itulah anggap dasar perumus pasal 8 ayat (2) dulu. Saya dapat membaca pikiran itu, dan itu naluriah sebenarnya. Memangnya siapa yang mau rugi?
Kembali pada persoalan di atas, ketiadaan pembatasan tersebut sesungguhnya juga tercermin dalam Pasal 46 UU MD3, yang mengatur bahwa "𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙪𝙨𝙪𝙡𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙪𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣 𝙒𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙠𝙚𝙥𝙖𝙙𝙖 𝙥𝙞𝙢𝙥𝙞𝙣𝙖𝙣 𝙈𝙋𝙍 𝙗𝙚𝙨𝙚𝙧𝙩𝙖 𝙠𝙚𝙡𝙚𝙣𝙜𝙠𝙖𝙥𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙮𝙖𝙧𝙖𝙩𝙖𝙣𝙣𝙮𝙖, 𝙠𝙚𝙢𝙪𝙙𝙞𝙖𝙣 𝙈𝙋𝙍 𝙢𝙚𝙢𝙞𝙡𝙞𝙝 𝙨𝙖𝙩𝙪 𝙙𝙞 𝙖𝙣𝙩𝙖𝙧𝙖𝙣𝙮𝙖." Ketentuan ini mengatur prosedur pengusulan dan pemilihan, tetapi tidak memberikan kriteria mengenai asal-usul politik calon. Konsekuensinya, Presiden secara tekstual dapat mengusulkan tokoh dari partai oposisi, partai di luar koalisi pemerintahan, maupun individu nonpartai. Versi paling buruknya adalah 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙟𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙖𝙪𝙙𝙖𝙧𝙖 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙪𝙣𝙜𝙣𝙮𝙖 𝙪𝙣𝙩𝙪𝙠 𝙢𝙚𝙣𝙟𝙖𝙙𝙞 𝙬𝙖𝙠𝙞𝙡 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣, 𝙝𝙖𝙝𝙖𝙝𝙖.
Masalahnya adalah, apabila kewenangan tersebut tidak dibatasi melalui penafsiran konstitusional yang memadai, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden berpotensi menjadi instrumen pembentukan konfigurasi politik baru, bahkan sarana konsolidasi kekuasaan Presiden. Boleh jadi arenanya bukan lagi kelak hanya sebatas kekosongan administratif, melainkan kekosongan parameter konstitusional yang berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial.
Berdasarkan penafsiran sistematis, hubungan antara Pasal 6A dan Pasal 8 ayat (2) seharusnya dikembangkan untuk menguji keterikatan calon pengganti dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung sebelumnya. Pemikiran ini berangkat dari prinsip bahwa penggantian salah satu unsur pasangan Presiden dan Wakil Presiden tidak semestinya menghilangkan seluruh konsekuensi konstitusional dari mekanisme pencalonan yang melahirkan mandat pemerintahan. Namun, konstruksi tersebut juga harus berhadapan dengan argumentasi tandingan bahwa Pasal 8 ayat (2) secara sengaja memberikan kewenangan pengusulan kepada Presiden, berbeda dengan ayat (3) yang secara eksplisit memberikan kewenangan pengusulan kepada partai politik.
Karenanya, satu-satunya cara menafsirkan pasal tersebut dengan baik adalah dengan penafsiran yang sistematis, yakni frasa "𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙜𝙖𝙟𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙪𝙖 𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙜𝙖𝙣𝙩𝙞" harus dibaca "𝙙𝙪𝙖 𝙣𝙖𝙢𝙖 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙙𝙞𝙖𝙟𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙤𝙡𝙚𝙝 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙧𝙖𝙨𝙖𝙡 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝙋𝙖𝙧𝙩𝙖𝙞 𝙋𝙚𝙣𝙜𝙪𝙨𝙪𝙣𝙜." Bila di hitung kemungkinan-kemungkinannya, 2 nama itu boleh jadi AHY dan Prof. Yusril, sebab tak mungkin Bahlil, walau dia adalah partai pengusung Presiden dan Wakil Presiden th 2024 lalu🤣 Dan saya bisa merasakan keinginan Presiden, beliau pasti condong ke Prof. Yusril😍
Yusril Ihza Mahendra 😍
[12/11 15.26] rudysugengp@gmail.com: Pada tanggal 10 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026. Berikut adalah profil singkat tanggal dan tempat lahir serta wafat dari para tokoh tersebut:
1. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso
• Lahir: Pekalongan, Jawa Tengah, 4 Oktober 1921
• Wafat: Jakarta, 14 Juli 2004
2. R.M. Margono Djojohadikusumo
• Lahir: Desa Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah, 16 Mei 1894
• Wafat: Jakarta, 25 Juli 1978
3. Mr. Ali Sastroamidjojo
• Lahir: Grabag, Magelang, Jawa Tengah, 21 Mei 1903
• Wafat: Jakarta, 13 Maret 1975
4. Abdoel Moethalib Sangadji
• Lahir: Rohomoni, Pulau Haruku, Maluku Tengah, 3 Juni 1889
• Wafat: (Data spesifik wafat bervariasi / dalam penelusuran sejarah lanjut)
5. Drs. Franciscus Xaverius Seda (Frans Seda)
• Lahir: Lekebai, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926
• Wafat: Jakarta, 31 Desember 2009
6. Sutan Takdir Alisjahbana
• Lahir: Mandailing Natal, Sumatera Utara, 11 Februari 1908 (Perkiraan/data biografi sastra)
• Wafat: Jakarta, 17 Juli 1994
7. Jenderal KKO (Purn) Ali Sadikin
• Lahir: Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927
• Wafat: Singapura, 20 Mei 2008
8. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (Marhum Pekan)
• Lahir: Istana Siak, Riau, Abad ke-18 (sekitar 1740-an)
• Wafat: Pekanbaru, Riau, 1791
9. Jenderal TNI (Purn) Maraden Panggabean
• Lahir: Pansur Napitu, Tarutung, Sumatera Utara, 29 Juni 1922
• Wafat: Jakarta, 28 Mei 2000
10. Mayjen TNI (Purn) Soengkono
• Lahir: Surabaya, Jawa Timur, 1911
• Wafat: Jakarta, 10 Maret 1952
11. Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma
• Lahir: Banyumas, Jawa Tengah, 6 Desember 1912
• Wafat: Jakarta, 16 Agustus 1975
12. K.H. M. Yusuf Hasyim
• Lahir: Jombang, Jawa Timur, 3 Agustus 1929
• Wafat: Jombang, Jawa Timur, 18 Juli 2007
13. K.H. Wasyid
• Lahir: Kampung Grogol, Cilegon, Banten, 1843
• Wafat: Cilegon, Banten, 30 Juli 1888
14. Muslim Muhammad Khalifah (Kiai Modjo)
• Lahir: Surakarta, Jawa Tengah, 1792
• Wafat: Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, 20 Desember 1849
15. Mohamad Roem
• Lahir: Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, 16 Mei 1908
• Wafat: Jakarta, 17 Juni 1983
16. K.H. Abbas Abdul Jamil
• Lahir: Buntet, Cirebon, Jawa Barat, 24 November 1882
• Wafat: Cirebon, Jawa Barat, 4 April 1946
17. Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf
• Lahir: Kulo, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1928
• Wafat: Makassar, Sulawesi Selatan, 8 September 2004
18. Sultan Ibrahim Chaliluddin
• Lahir: Paser, Kalimantan Timur, ±1816
• Wafat: Cianjur, Jawa Barat, 19th Century / Masa Pengasingan
19. Letkol Moch. Sroedji
• Lahir: Bangkalan, Jawa Timur, 1 Februari 1915
• Wafat: Jember, Jawa Timur, 8 Februari 1949
[12/11 17.58] rudysugengp@gmail.com: SUKET. IJAZAH GIBRAN TAHUN 2019 TIDAK SAH ATAU DICABUT BERARTI WALIKOTA SOLO JUGA TIDAK SAH BENARKAH
Pembatalan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka oleh Mahkamah Agung (MA) tidak otomatis membatalkan status maupun kebijakan yang pernah ia buat saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta (Solo) pada periode 2021–2024.
Meskipun suket tersebut digunakan sebagai syarat pendaftaran pada Pilkada 2020, konsekuensi hukum dan tata negara dari pembatalan dokumen administrasi tersebut memiliki batasan yang jelas menurut pandangan para ahli hukum serta penyelenggara pemilu.
1. Posisi Hukum Pencalonan Pilkada 2020
• Verifikasi Penyelenggara Pemilu. Menurut keterangan KPU Kota Solo, seluruh berkas pendaftaran Gibran pada Pilkada 2020 telah diverifikasi sesuai aturan yang berlaku saat itu, termasuk konfirmasi ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
• Keabsahan Proses Pilkada. Bawaslu Kota Solo menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran administrasi dalam pemberkasan saat itu dan tidak ada sengketa hasil pemilihan yang membatalkan penetapannya sebagai pemenang.
2. Implikasi Hukum Pembatalan Suket oleh MA
• Objek yang Dibatalkan. Dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Kemendikbud dan memerintahkan pencabutannya.
• Batas Akibat Hukum. Pakar hukum menilai bahwa objek yang dibatalkan MA adalah keputusan tata usaha negara terkait dokumen penyetaraan pendidikan sebagai syarat pencalonan, bukan surat keputusan pelantikan atau penetapan status sebagai kepala daerah.
• Masa Jabatan yang Telah Selesai. Gibran menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak 26 Februari 2021 hingga mengundurkan diri pada Juli 2024. Karena masa jabatannya telah berakhir dan objek sengketa hasil Pilkada 2020 sudah lewat waktu hukumnya, status jabatan tersebut tidak dapat dibatalkan secara otomatis.
3. Keabsahan Kebijakan Selama Menjabat Wali Kota
• Asas Kepastian Hukum (Presumptio Iustae Causa). Dalam hukum administrasi negara, setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang sah pada saat itu tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum.
• Perlindungan Produk Hukum. Peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun layanan publik yang ditandatangani selama periode 2021–2024 tetap berlaku demi menjaga kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemerintahan di Kota Surakarta, kecuali dicabut atau dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan tersendiri.
[12/11 18.01] rudysugengp@gmail.com: SUKET. IJAZAH GIBRAN TAHU N 2019 TIDAK SAH padahal sudah jadi Wapres Mengapa Wapresnya dianggap tidak sah
Menurut putusannya, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA tahun 2019 milik Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Kondisi ini memicu perdebatan hukum mengenai keabsahan jabatannya karena dokumen tersebut merupakan syarat administrasi utama saat pencalonan pada Pemilihan Presiden 2024.
Alasan Pembatalan Suket Ijazah 2019
Berdasarkan dokumen putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, terdapat beberapa alasan utama pembatalan dokumen tersebut:
• Bukti Kehadiran, Bukan Kelulusan. Dokumen asal dari luar negeri yang dijadikan dasar penerbitan penyetaraan hanya berupa certificate of attendance. Dokumen ini dinilai hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan setingkat SMA.
• Ketidakcermatan Administrasi. Kementerian terkait dinilai tidak cermat secara formal saat menerbitkan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 pada 6 Agustus 2019 lalu.
• Perintah Pencabutan dan Pemusnahan. MA memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut, menarik, dan memusnahkan surat keterangan penyetaraan tersebut karena bertentangan dengan tatanan hukum yang ada.
Mengapa Keabsahan Jabatan Wapres Dipermasalahkan
Meskipun Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, pembatalan Suket 2019 berdampak pada legitimasi awal pencalonannya.
• Gugurnya Syarat Administrasi Awal. Dalam undang-undang pemilu, calon presiden dan wakil presiden wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat. Dengan dibatalkannya Suket penyetaraan tersebut, syarat administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 dianggap tidak pernah terpenuhi sejak awal.
• Pelanggaran Administratif. Dalam pertimbangannya, Kompas.id melaporkan bahwa MA menilai telah terjadi pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana, sehingga perlu dihentikan akibat hukumnya demi menjaga kedaulatan rakyat.
Status Hukum Jabatan Wapres
Terdapat perbedaan pandangan dan konsekuensi hukum antara status keabsahan syarat pencalonan dengan mekanisme pemberhentian pejabat negara:
• Putusan MK Tidak Mendiskualifikasi. Sebelum putusan MA keluar, Hukumonline mencatat bahwa MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti kelulusan setara SMA, namun MK tidak mendiskualifikasi Gibran karena ia sudah resmi dilantik.
• Mekanisme Konstitusional. Putusan peradilan tata usaha negara (PTUN/MA) membatalkan keputusan administrasi pejabat negara (Suket), tetapi tidak otomatis memberhentikan seorang Wakil Presiden yang sudah dilantik. Pemberhentian Wakil Presiden di tengah masa jabatan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme ketatanegaraan di parlemen (pemakzulan) atau pengunduran diri secara sukarela.
Catatan: Perkembangan terbaru pada 12 November 2026 menyebutkan bahwa Gibran Rakabuming Raka dilaporkan telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
[12/11 20.59] rudysugengp@gmail.com: Arti Tembang
Penggalan kalimat "Semut ireng anak-anak sapi" adalah baris pembuka dari salah satu bait dalam tembang Macapat (khususnya langgam atau uran-uran Dhandhanggula) yang sangat terkenal dalam tradisi sastra Jawa.
Makna dan Arti Kiasan (Pasemon)
Lirik ini merupakan bentuk pasemon (sindiran, kiasan, atau bahasa simbolik khas Jawa) yang memiliki beberapa tafsir utama:
• Lahirnya Pemimpin atau Orang Besar dari Rakyat Kecil
• Semut ireng (semut hitam) melambangkan rakyat kecil, wong cilik, atau kalangan sosial bawah yang tampak kecil dan tidak diperhitungkan.
• Anak-anak sapi (atau sapi sebagai lambang kemakmuran/hewan besar) menggambarkan keturunan atau anak-pribadi yang kelak memiliki potensi besar, kecerdasan, pengaruh, atau menjadi tokoh/pemimpin penting.
• Secara harfiah mustahil semut kecil beranak sapi, sehingga ini menyimbolkan keajaiban atau realitas sosial di mana sesuatu yang tak terduga (orang dari latar belakang sederhana) bisa melahirkan perubahan atau figur besar.
• Kritik Sosial dan Perubahan Zaman (Wolak-Waliking Zaman)
• Syair ini sering dimaknai sebagai gambaran roda kehidupan atau dinamika zaman (wolak-waliking zaman), di mana struktur kekuasaan yang kaku atau mapan bisa dikejutkan oleh kebangkitan dari bawah.
• Tafsiran Historis-Simbolik Lain
• Sebagian kalangan menghubungkannya dengan tafsir spiritual atau historis mengenai runtuhnya kekuasaan lama dan bangkitnya nilai-nilai atau tatanan baru yang dibawa oleh kelompok kecil yang teguh.
[12/11 21.01] rudysugengp@gmail.com: Gibran dan Prabowo
Penggalan kalimat "semut ireng anak-anak sapi" (dari tembang Macapat / Dhandhanggula Jawa) secara tradisional tidak bermakna harfiah atau secara spesifik berarti Gibran melahirkan Prabowo.
Secara filosofis dan budaya Jawa, arti dari ungkapan tersebut meliputi:
• Makna Tradisional / Pasemon (Siasat Bahasa): Menggambarkan sesuatu yang janggal, aneh, atau tak terduga—yaitu hewan yang sangat kecil (semut ireng / semut hitam) tetapi memiliki atau menghasilkan anak berupa hewan berukuran besar (sapi / lembu).
• Makna Sosial-Politik Klasik: Melambangkan fenomena rakyat kecil (wong cilik) yang secara mengejutkan melahirkan atau memunculkan figur pemimpin/orang besar yang luar biasa.
• Konteks Tafsir Bebas di Media Sosial: Penafsiran yang menyebut bahwa "Gibran yang melahirkan Prabowo" merupakan bentuk candaan (parodi) atau cocoklogi politik dari konten-konten media sosial (seperti reel/postingan viral di Instagram dan Facebook) yang mengaitkan bait tembang tersebut dengan dinamika pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu. Dalam diskursus tersebut, sebagian warganet memaknainya secara simbolis bahwa peran Gibran menjadi faktor penentu kemenangan atau "jalan lahirnya" kepresidenan Prabowo, meskipun tafsir tersebut hanyalah opini bebas/interpretasi politik di ruang maya, bukan makna baku dari sastra Jawa klasik.
[12/11 21.06] rudysugengp@gmail.com: Semut Ireng
Semut ireng, anak-anak sapi
Kebo bongkang nyabrang kali bengawan
Keyong gondhang jarak sungute
Timun wuku gotong wolu
Surabaya geger kepati
Ana wong ngoyak macan, den wadhahi bumbung
Alun-alun Kartasura Gajah meta cinancang wit sidaguri patine ceneker ayam
[12/11 21.08] rudysugengp@gmail.com: Sebuah sindiran untuk kaum yang harus mulai berfikir tentang kondisi yang ada. Bayangkan semut kecil yang berwarna hitam bisa mempunyai anak sapi. Tentu, sebuah sindiran agar kita terus menemukan jalan kebenaran. Dan jalanlah dipahami jalan kebenaran dalam bentuk langkah laku riilnya hanya dalam satu bentuk. Sungguh, pula para Wali telah memberi contoh yang luar biasa dalam mendekati (berdakwah) ke semua lapisan masyarakat. Yang suka berdagang, maka didekati dengan cara pedagang (Sunan Giri). Yang suka dengan kekayaan didekati dengan cara muntahnya atas kekayaan (Sunan Bonang). Yang suka kesenian didekati dengan Gending Sekaten (Sunan Kalijogo). Yang sukanya tidak boleh makan daging Sapi, maka dipenuhi dengan bolehnya makan daging Kerbau (Sunan Kudus). Tentu, cara yang begini halus haruslah menjadi cara kita dalam meraih syurga jannatun na’im. Janganlah kita membuat cara yang TIDAK DISUKAI, tetapi carilah cara untuk DISUKAI. Hormati perbedaan dalam hal yang detil dan rinci. Yang penting diikat dengan Yang Prinsip.
[12/11 21.11] rudysugengp@gmail.com: Kami berpendapat lagu dandang gulo SEMUT IRENG itu dibuat oleh pujangga ( ?? ) atau kalau tidak salah pleh Sunan Kalijogo ( ? ) .
Maknanya : Semut ireng = Tentara Inggris masuk ke Jawa dengan membawa Tentara bayaran Gurkha dari India yang kulitnya hitam
Anak anak sapi = Tentara Gurkha tadi sewaan Tentara Inggris bangsa kulit putih (sapi kulitnya putih pada umumnya )
Kebo bongkang nyabrango bengawan = kebo bongkang itu kebo yang besar ibaratnya kapal pengangkut Jepang membawa hasil bumi tanah Jawa dibawa ke Jepang dan kembali ke Jawa dengan membawa logistik tentara Jepang
Keong gondang prak sungute = keong yang besar itu adalah bekicot yang panjang sungute itu artinya bekicot adalah penumpang gelap barang logistik Jepang yang dibawa ke Jawa bekicot nya ikut terangkut ke Jawa dan sekarang berkembang biak di Jawa ( dulu Jawa belum ada bekicot )
Timun wiku godhong wolu = timun wiku itu timun sortiran yang gak berguna menggambarkan pejuang rakyat jelata dg senjata warisan rampasan dari tentara Jepang dengan semangat Kemerdekaan bulan Agustus ( godhong wolu ) siap pertahankan Negara RI.
Surobojo geger kepati = perang 10 Nopember 1945 pecah di Surabaya
Ono wong ngoyak macan = arek-2 Surobojo perang dg tentara Inggris dan Belanda yang berpakaian doreng seperti macan gembong
Den wadhahi bumbung = ditusuk dengan bambu runcing ( bumbung )
Alun alun Katosura = lapangan didepan kraton Kartosuro
Gajah meto cinancang wit sido gurih = Gajah meto lambang kekuasaaan kerajaan Belanda yang masih bercokol di Kraton Kartosuro
Patine cineker ayam = kalah diserang pejuang kemerdekaan pimpinan pah Harto dg nama Serangan Fajar ( ayam jantan berkokok di pagi hari / fajar .
Begitu penafsiran saya tentang syair-2 Semut Ireng
Sumonggo katur….amin
email : johanesgatot@gmail.com dan HP WA 081232646435
[12/11 21.14] rudysugengp@gmail.com: Syair dandang gulo semut ireng adalah menceritakan proses runtuhnya hukum kekuasaan manusia di muka bumi dan barganti hukum kekuasaan Alloh Tuhan semesta alam.
“semut ireng”
Semut melambangkan makhluk yang kecil( kelompok kalangan bawah/ rakyat jelata yang bangkit membawa/berpegang teguh terhadap hukum (kitab pentuk) Alloh.
ireng (hitam) melambangkan sifat/karakter gelap yg sulit Ditemukan karena berjalan dalam kondisi jaman yg sudah kacau(jahiliyah)
“anak anak sapi” semut ireng kelak akan melahirkan anak/keturunan yg kuat membawa /menegakan risalah/ hukum Alloh.
“Kebo bongkang anyabrang bengawan”
Kebo bongkang melambangkan hukum kekuasaan manusia sudah pada titik rapuh.
Anyabrang bengawan melambangkan tetapi manusia tetap memaksakan menegakan hukum kekuasaanya (padahal sudah pada titik rapuh)
“keong gondhang crak sungute”
Melambangkan bahwa hukum kekuasaan manusia di muka bumi ini dimata Tuhan lemah ibarat seperti siput pendek sungutnya.
“Timun wuku gotong wolu”
Melambangkan ayat ayat(hukum) Alloh(timun wuku/timun kecil) itu dimata manusia diremehkan(seperti dikondisi jaman sekarang/jaman jahiliyah) tetapi sebenarnya berbobot/antep ibarat saking berbobotnya sampai sampai di gotong orang delapan.
“suroboyo geger kepati”
Melambangkan perang para tokoh dari berbagai aliran(hukum manusia)sampai menimbulkan korban jiwa(toh pati/nyawa)
“gegere wong ngoyak macan”
Melambangkan perangnya para tokoh diatas hanya memperebutkan kekuasaan di ibaratkan macan(harimau yg bersifat buas)
“den wadahi bumbung”
Melambangkan padahal perangnya para tokoh tadi misal ada yg menang dan berkuasa hanya akan diperbudak hawa nafsu(bumbung/ruas bambu)
“alun alun kartosuro”
Melambangkan medan perang yg luas/muka bumi
“gajah meta cinancang wit sidoguri)
Melambangkan hukum kekuasaan manusia itu besar tetapi lemah ibarat gajah meta(gajah mabuk)
Yg di ikat pada batang rumput(wit sidoguri) saja sudah tak berkutik.
“patine cineker pitik trondol”
Melambangkan hukum kekuasaan manusia tadi runtuh/hancur di tangan anak anak sapi tadi yg menegakan hukum kekuasaan Alloh, Tuhan semesta alam.
Dandang gulo semut ireng adalah syair sakral penuh makna yg menceritakan runtuhnya hukum kekuasaan manusia oleh hukum kekuasaan Alloh(khilafatul muslimin yg di bawa/ditegakan oleh rombongan anak anak sapi(rombongan para nabi/utusan Alloh) dan dibuat oleh nenek moyang kita (bani jawi)jauh sebelum ajaran sunan kalijaga, beliau hanya menggubah.
Moga bermanfaat…
[12/11 21.22] rudysugengp@gmail.com: WAPRES AJAIB
DARI HATTA HINGGA GIBRAN: KISAH PARA WAKIL PRESIDEN INDONESIA, ADA YANG MUNDUR, MENOLAK JABATAN, HINGGA MENJADI PRESIDEN
Kamis, 12 November 2026.
Gibran Rakabuming Raka menyerahkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan MPR.
Kabar tersebut dilaporkan Reuters dan Associated Press, menyusul pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa hari sebelumnya.
Pengunduran diri itu berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran dan desakan politik yang berkembang di DPR.
Namun, perjalanan konstitusionalnya belum berhenti pada penyerahan surat. Mekanisme pergantian dan pengisian jabatan wakil presiden masih harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peristiwa ini mengingatkan kita pada sejumlah kisah dalam sejarah wakil presiden Indonesia.
Sebab sejak Republik Indonesia berdiri pada 1945, kursi wakil presiden tidak selalu menjadi tempat yang tenang.
MOHAMMAD HATTA - MUNDUR KETIKA SOEKARNO MASIH BERKUASA
Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden.
Padahal, Hatta bukan sekadar pendamping Soekarno. Keduanya adalah proklamator kemerdekaan Indonesia.
Tetapi perjalanan politik mereka semakin berbeda.
Hatta memiliki pandangan yang tidak selalu sejalan dengan Soekarno mengenai demokrasi dan penyelenggaraan negara.
Perbedaan itu akhirnya membawa Hatta pada keputusan meninggalkan jabatan.
Pengunduran dirinya kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, yang berlaku surut sejak 1 Desember 1956.
Yang menarik, setelah Hatta mundur, Indonesia tidak langsung memiliki wakil presiden baru.
Jabatan tersebut kosong selama lebih dari 16 tahun.
Baru pada 1973, Indonesia kembali memiliki wakil presiden.
SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO IX - KETIKA JABATAN DITAWARKAN, TETAPI DITOLAK
Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden pada 1973, mendampingi Soeharto.
Lima tahun kemudian, ketika kesempatan menjabat kembali terbuka, Sultan justru menyatakan tidak bersedia dicalonkan.
Pada 12 Maret 1978, ia menyampaikan keputusan itu di hadapan MPR.
Alasan kesehatan menjadi salah satu pertimbangan yang dikemukakannya. Ia juga menyampaikan keinginan untuk mengabdi kepada bangsa tanpa hambatan yang melekat pada jabatan wakil presiden.
Keputusan itu mengejutkan banyak pihak.
Berbagai tulisan sejarah kemudian mengaitkan sikap Sultan dengan perbedaan pandangan politik terhadap Soeharto.
Tetapi penting dibedakan: alasan yang disampaikan Sultan secara terbuka dan interpretasi politik mengenai keputusannya tidak sepenuhnya sama.
ADAM MALIK - DARI WARTAWAN MENJADI WAKIL PRESIDEN
Adam Malik menggantikan Sri Sultan pada 1978.
Perjalanan hidupnya tidak biasa.
Sebelum menduduki jabatan tinggi negara, Adam Malik pernah menjadi wartawan dan terlibat dalam pendirian kantor berita ANTARA.
Ia kemudian berkarier sebagai diplomat, Menteri Luar Negeri, Ketua DPR/MPR, hingga akhirnya menjadi wakil presiden.
Dari dunia pemberitaan sampai ke jantung pemerintahan, Adam Malik menjalani perjalanan politik yang panjang.
UMAR WIRAHADIKUSUMAH - PUTRA SUMEDANG DI KURSI WAKIL PRESIDEN
Umar Wirahadikusumah menjabat wakil presiden pada 1983–1988.
Ia lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, pada 10 Oktober 1924.
Sebelum menjadi wakil presiden, ia memiliki karier panjang dalam militer.
Bagi pembaca dari Jawa Barat, nama Umar menarik karena menunjukkan perjalanan seorang tokoh asal Sumedang menuju salah satu jabatan tertinggi Republik Indonesia.
SUDHARMONO DAN TRY SUTRISNO - PERSAINGAN DI BALIK KURSI NOMOR DUA
Pemilihan wakil presiden pada masa Orde Baru juga menyimpan persaingan politik.
Menjelang Sidang Umum MPR 1988, pencalonan Sudharmono menghadapi ketegangan karena adanya perbedaan dukungan di lingkungan politik dan militer.
Sudharmono akhirnya terpilih menjadi wakil presiden untuk periode 1988–1993.
Lima tahun kemudian, giliran Try Sutrisno yang memperoleh dukungan Fraksi ABRI.
Pencalonannya diumumkan sebelum Sidang Umum MPR 1993, ketika kekuatan politik lain belum menyampaikan pilihan final.
Try Sutrisno kemudian menjadi wakil presiden periode 1993–1998.
Dua peristiwa ini memperlihatkan bahwa pemilihan wakil presiden pada masa Orde Baru tidak terlepas dari hubungan kekuasaan antara presiden, Golkar, dan militer.
B.J. HABIBIE - WAKIL PRESIDEN YANG HANYA MENJABAT SEKITAR DUA BULAN
Pada Maret 1998, B.J. Habibie dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Soeharto.
Tidak sampai tiga bulan kemudian, Indonesia mengalami perubahan politik besar.
Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden.
Habibie kemudian menggantikannya.
Masa jabatan Habibie sebagai wakil presiden hanya berlangsung sekitar 68 hari.
Ia menjadi salah satu tokoh penting dalam masa transisi dari Orde Baru menuju Reformasi.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI - DARI WAKIL PRESIDEN MENJADI PRESIDEN
Pada Pemilu 1999, PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak.
Namun, Megawati Soekarnoputri tidak terpilih sebagai presiden dalam pemilihan di MPR.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden, sedangkan Megawati menjadi wakil presiden.
Dua tahun kemudian, situasinya berubah.
Pada 23 Juli 2001, MPR memberhentikan Gus Dur dari jabatan presiden dan menetapkan Megawati sebagai penggantinya.
Megawati menjadi perempuan pertama yang menjabat Presiden Republik Indonesia.
HAMZAH HAZ, JUSUF KALLA, BOEDIONO, DAN MA'RUF AMIN
Setelah Megawati menjadi presiden, Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden untuk periode 2001–2004.
Pada era pemilihan presiden langsung, Jusuf Kalla mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004–2009.
Boediono kemudian menjadi wakil presiden pada periode kedua pemerintahan SBY, 2009–2014.
Jusuf Kalla kembali menjabat wakil presiden pada 2014–2019, kali ini mendampingi Joko Widodo.
Dengan demikian, Jusuf Kalla tercatat sebagai satu-satunya orang yang pernah menjadi wakil presiden Indonesia dalam dua periode tidak berturut-turut dengan dua presiden berbeda.
Setelah itu, Ma'ruf Amin menjabat wakil presiden pada 2019–2024.
GIBRAN RAKABUMING RAKA — BABAK BARU PADA 2026
Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024, mendampingi Prabowo Subianto.
Ia menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Republik Indonesia.
Kini, pada November 2026, pengunduran dirinya membuka babak baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.
Tetapi pengunduran diri Gibran, pengunduran diri Hatta, penolakan pencalonan kembali oleh Sri Sultan, serta pergantian presiden yang melibatkan Habibie dan Megawati merupakan peristiwa dengan latar belakang dan mekanisme berbeda.
Dari semua kisah tersebut, satu hal terlihat jelas.
Kursi wakil presiden tidak selalu menjadi tempat menunggu giliran.
Ada yang meninggalkannya karena perbedaan pandangan. Ada yang menolak kembali. Ada yang mendudukinya hanya beberapa minggu sebelum menjadi presiden.
Dan kini, sejarah jabatan itu kembali bertambah satu babak.
Portal Masa - Menelusuri Masa, Memeriksa Jejaknya.
#PortalMasa #SejarahIndonesia #WakilPresiden #GibranRakabumingRaka #MohammadHatta #SejarahPolitik #SejarahNasional
[12/11 21.42] rudysugengp@gmail.com: Gibran Cuma Sasaran Antara, Prabowo Sasaran Utamanya
Oleh Pepih Nugraha
"Jangan-jangan yang dipersoalkan bukan sekadar ijazah seorang wakil presiden, melainkan legitimasi politik seorang presiden. Gibran sasaran antara, Prabowo sasaran utama?" bisik batin saya beropini.
Memang ada yang menarik dari pernyataan Rocky Gerung tentang polemik ijazah pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang saya baca dari Warta Ekonomi. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu meminta Gibran bersikap negarawan.
Bahkan, menurut Rocky, alangkah elegannya jika wakil presiden itu mengundurkan diri demi mencegah amuk massa sekaligus melindungi Presiden Prabowo Subianto agar tidak ikut terseret.
Saya membacanya sambil mengangkat alis. Bukan karena alis saya yang sudah memutih tidak punya pekerjaan lain, melainkan karena ada sesuatu yang menarik untuk dicermati dari pernyataan tersebut.
Mengapa Gibran yang harus mundur? Mengapa bukan para pengkritiknya yang diminta menghormati proses hukum? Mengapa pula pengunduran diri seorang wakil presiden dianggap sebagai jalan elegan untuk meredakan persoalan yang sedang diperdebatkan?
Bukankah kita memiliki konstitusi, hukum, dan lembaga peradilan justru agar persoalan kenegaraan tidak diselesaikan dengan siapa yang paling keras berteriak atau siapa yang paling takut menghadapi kemarahan massa
Kalau setiap pejabat yang dipersoalkan publik harus mundur demi mencegah amuk massa, jangan-jangan kita tidak lagi diperintah oleh konstitusi, melainkan oleh volume suara. Siapa yang paling gaduh, dia yang paling berhak menentukan nasib pejabat negara.
Repot juga kalau begitu ya, negara bisa berubah menjadi panggung demonstrasi tanpa tirai penutup. Namun, ada satu bagian dari pernyataan Rocky yang justru membuat saya berpikir lebih jauh. Ia mengingatkan agar persoalan Gibran tidak dilengketkan kepada Prabowo.
Menurut Rocky, ada kemungkinan persoalan yang semula menyasar wakil presiden berkembang menjadi persoalan legitimasi presiden karena dianggap memiliki pasangan yang ilegal.
Nah, di sinilah pertanyaan saya mulai berjalan-jalan. Jangan-jangan Gibran memang hanya sasaran antara, sementara Prabowo merupakan sasaran sesungguhnya?
Saya tidak sedang mengatakan bahwa ada operasi politik terencana untuk mendeligitimasi Prabowo. Saya juga tidak memiliki bukti untuk menyimpulkan demikian.
Tetapi, sebagai penulis yang terbiasa membaca peristiwa bukan hanya dari apa yang tampak di permukaan, saya merasa pertanyaan itu layak diajukan.
Dalam politik, sasaran yang terlihat belum tentu sasaran terakhir. Kadang-kadang yang berada di depan justru menjadi jalan masuk untuk menjangkau sesuatu yang lebih besar di belakangnya.
Gibran adalah wakil presiden. Prabowo adalah presiden. Keduanya berpasangan dalam Pilpres 2024. Karena itu, apa pun yang menyangkut keabsahan pencalonan salah satu dari mereka berpotensi menimbulkan perdebatan tentang pasangan tersebut, meskipun konsekuensi hukumnya tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan asumsi politik.
Kalau persoalan Gibran terus dipelihara menjadi kontroversi politik, orang bisa mulai mempertanyakan legitimasi pasangan presiden dan wakil presiden. Dari sana, perdebatan bisa melebar menjadi persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pertanyaannya, apakah perluasan persoalan seperti itu memang menjadi tujuan sebagian pihak? Ataukah ini hanya akibat wajar dari kontroversi hukum yang kemudian dibesarkan oleh pertarungan politik?
Saya belum tahu jawabannya. Namun, justru karena belum tahu, pertanyaan itu tidak boleh buru-buru dibuang ke tempat sampah. Kalau Gibran dipersoalkan, mengapa Prabowo harus ikut cemas? Batin saya bertanya lagi.
Ada satu hal yang perlu dibedakan dengan jernih: persoalan pendidikan Gibran dan latar belakang pendidikan Prabowo bukan perkara yang otomatis sama.
Gibran dipersoalkan dalam kaitannya dengan persyaratan pendidikan untuk pencalonannya sebagai wakil presiden, khususnya mengenai kesetaraan pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri.
Sementara itu, Prabowo juga menempuh pendidikan di luar negeri pada sebagian masa sekolahnya.
Karena itu, dokumen pendidikan dan kesetaraannya dapat menjadi bahan pertanyaan publik apabila memang terdapat dasar faktual dan hukum untuk mempersoalkannya.
Tetapi, jangan pula kita melompat terlalu jauh. Tidak tepat menyimpulkan bahwa Prabowo tidak memiliki ijazah SD, SMP, dan SMA hanya karena ia bersekolah di luar negeri.
Bersekolah di luar negeri tidak otomatis berarti seseorang tidak memiliki dokumen pendidikan. Persoalan dokumen, riwayat sekolah, dan pengakuan kesetaraan harus diperiksa berdasarkan bukti, bukan dugaan.
Meski demikian, secara politik, saya melihat sebuah pertanyaan yang menarik: mengapa perdebatan tentang dokumen pendidikan Gibran mendapat perhatian sedemikian besar, sedangkan latar belakang pendidikan Prabowo tidak menjadi pusat perdebatan yang sama?
Apakah karena kedudukan Gibran sebagai anak mantan presiden membuat persoalannya lebih mudah dijadikan bahan pertarungan politik dengan kata lain sasaran tembak
Apakah karena kontroversi pencalonannya memiliki sejarah tersendiri? Ataukah memang ada pihak yang melihat persoalan Gibran sebagai pintu masuk untuk memperluas serangan terhadap pemerintahan Prabowo?
Sekali lagi, itu pertanyaan saya, bukan kesimpulan.
Kalau kita ingin konsisten, pemeriksaan terhadap persyaratan pendidikan pejabat publik seperti Gibran Rakabuming Raka semestinya didasarkan pada aturan yang sama, bukan pada siapa orangnya.
Jangan sampai hukum terlihat seperti kaca pembesar yang hanya diarahkan kepada lawan politik, tetapi berubah menjadi kacamata buram ketika berhadapan dengan kawan sendiri.
Kalau memang ada persoalan administrasi, periksalah. Kalau tidak ada, jelaskanlah. Kalau persoalannya sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang, hormatilah putusan itu sesuai ruang lingkup dan akibat hukumnya.
Belajarlah tertib dan dewasa. Jangan setiap persoalan pendidikan diperlakukan sebagai kesempatan untuk mengadakan pemilihan presiden ulang di ruang komentar media sosial.
Dan kalau Rocky meminta Gibran mundur sebagaimana yang diberitakan Warta Ekonomi tadi, sebenarnya itu atas nama siapa? Dalam kapasitas apa Rocky bicara demikian? Dalam kapasitas Dewan Pertimbangan Presiden? Masak iya mulut Wantimpres secomberan itu?
Saya memang tertarik pada posisi Rocky sendiri. Ia bukan lagi semata-mata seorang akademisi atau pengamat politik yang bebas melemparkan gagasan dari pinggir lapangan. Rocky kini merupakan anggota Wantimpres, sebuah lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada presiden.
Beranikah Rocky bicara langsung kepada Presiden Prabowo selaku Wantimpres agar Gibran mundur? Rasanya saya garuk-garuk bokong yang tak gatal.
Benar, Rocky telah menegaskan bahwa pandangannya mengenai pengunduran diri Gibran merupakan pendapat pribadi, bukan sikap resmi Wantimpres. Ia juga menyadari bahwa ada batas antara pandangan personal dan pandangan kelembagaan.
Tetapi, apakah publik bisa membedakannya? Pembedaan itu penting. Tidak setiap perkataan seorang pejabat otomatis menjadi kebijakan lembaganya.
Publik tentu berhak bertanya: ketika seseorang sudah berada di dalam lingkaran penasihat presiden, apakah pendapat pribadinya masih memiliki bobot politik yang sama dengan ketika ia berbicara sebagai pengamat dari luar pemerintahan?
Secara formal, bisa saja ia sedang berbicara sebagai Rocky Gerung, akademisi yang menyampaikan pemikiran pribadi. Tetapi secara politik, orang akan tetap melihat bahwa Rocky sekarang berada dalam struktur pertimbangan kepresidenan. Masak Rocky sedungu itu kalau benar tidak tahu.
Kedudukan itu tidak melarangnya berpikir kritis. Justru seorang penasihat presiden semestinya mampu menyampaikan pandangan yang tidak selalu menyenangkan telinga penguasa.
Tetapi, ketika ia menyarankan agar wakil presiden mundur demi melindungi presiden, saya bertakon-takon: apakah itu nasihat untuk menyelamatkan stabilitas pemerintahan, atau justru pengakuan bahwa persoalan yang dihadapi Gibran memiliki potensi politik lebih besar daripada yang terlihat, yang kelak bisa jadi ancaman Prabowo di masa depan?
Rocky mungkin bermaksud mencegah persoalan Gibran menjalar menjadi persoalan Prabowo. Namun, menyarankan Gibran mundur justru dapat memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang sangat serius sehingga pengunduran diri dianggap sebagai jalan keluar paling elegan.
Tidak sadarkah Rocky bahwa meminta Gibran mundur otomatis meminta Prabowo juga mundur karena mereka berdua satu paket? Di sinilah karma semesta bekerja, stigma "dungu" menjadi bumerang dan kini mengenai jidatnya sendiri.
Padahal, mundur bukan satu-satunya bentuk kenegarawanan. Menghadapi pertanyaan dengan data, menjelaskan dokumen secara terbuka, menghormati proses hukum, dan tidak membiarkan persoalan administratif menjadi bahan manipulasi politik juga merupakan sikap negarawan.
Negarawan bukan orang yang selalu bersedia meninggalkan jabatan ketika didesak. Negarawan adalah orang yang memahami kapan harus bertahan, kapan harus mengalah, dan terutama, kapan harus tunduk kepada hukum.
Kalau setiap polemik diselesaikan dengan pengunduran diri, buat apa kita repot-repot membangun sistem ketatanegaraan?
Prabowo Terlalu Menakutkan?
Pertanyaan ini mungkin terdengar nakal, tetapi saya kira masih berada dalam batas kewajaran jurnalistik: mengapa tidak ada yang berani mencolek Prabowo?
Jika ada pihak yang benar-benar ingin menguji persoalan persyaratan pendidikan pejabat negara, mengapa perhatian publik begitu terkonsentrasi pada Gibran? Mengapa Prabowo tidak menjadi objek gugatan serupa?
Tentu saja, seseorang tidak dapat dituntut atau digugat semata-mata karena ada orang lain yang pernah menghadapi gugatan. Harus ada dasar hukum, kedudukan hukum pemohon, objek perkara yang tepat, dan prosedur yang berlaku. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk menggugat presiden hanya demi menunjukkan konsistensi politik.
Namun, dari sudut pandang pembacaan politik, ketimpangan perhatian itu tetap menarik untuk diamati.
Apakah Gibran lebih mudah dijadikan sasaran karena kontroversi pencalonannya sudah telanjur menjadi perdebatan nasional? Apakah Prabowo terlalu kuat untuk disentuh? Apakah para pengkritik menganggap persoalan Gibran lebih menjanjikan secara politik?
Atau, jangan-jangan, sebagian orang memang berharap kontroversi ini berkembang menjadi persoalan yang lebih luas, tetapi belum memiliki keberanian atau dasar hukum untuk melangkah lebih jauh?
Saya tidak berani memastikan salah satunya. Menuduh seseorang memiliki agenda tersembunyi tanpa bukti hanya akan membuat penulis berubah menjadi tukang ramal yang kebetulan punya akun Facebook.
Tetapi, ada baiknya kita memahami bahwa politik tidak selalu bekerja secara langsung. Ada yang menyerang lawan di titik terkuatnya, ada yang memilih titik terlemah, dan ada pula yang memanfaatkan sebuah kontroversi untuk menguji ketahanan seluruh bangunan kekuasaan.
Karena itu, dugaan bahwa Gibran merupakan sasaran antara dan Prabowo sasaran utama saya tempatkan sebagai hipotesis politik belaka. Akan tetapi, hipotesis itu baru akan menjadi kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila didukung bukti tentang pihak yang menggerakkan, tujuan yang hendak dicapai, dan cara yang digunakan.
Kalau tidak, kecurigaan saya hanya akan menjadi cerita yang menyenangkan untuk dibicarakan sambil minum kopi.
Kopi boleh pahit. Analisis jangan sampai lebih pahit daripada kenyataan yang hendak dijelaskan.
------
NB: #repost artikel yang saya tulis sebulan lalu, 10 Oktober 2026.
***
Karanganyar, 12 November 2026
[12/11 21.46] rudysugengp@gmail.com: Gibran oh... Gibran
KETUA MPR AHMAD MUZANI BUKA SUARA USAI TERIMA SURAT GIBRAN, TERNYATA TIDAK ADA SATU KATA ALASAN PUN DI DALAMNYA
Surat itu datang tanpa penjelasan.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan hal yang mungkin tidak banyak orang duga: saat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden, tidak ada satu pun alasan yang dituliskan di dalamnya. Gibran hanya menyampaikan surat — tanpa kata-kata tambahan, tanpa penjelasan lisan tentang mengapa.
Ini disampaikan Muzani setelah Gibran secara resmi mendatangi Kompleks Parlemen Senayan dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026.
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga sudah terlebih dahulu menerima surat serupa dari Gibran di Istana Merdeka pukul 10.15 WIB, sebelum Gibran kemudian bergerak ke MPR.
Lalu mengapa Gibran mundur tanpa menuliskan alasan? Jawaban itu sudah sedikit dijawab oleh Presiden Prabowo sendiri dalam konferensi pers di Istana Merdeka: ada persoalan pemenuhan syarat konstitusional yang buntut dari putusan Mahkamah Agung atas ijazah Gibran. Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Kumham Imipas bahkan sudah mengkonfirmasi bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran resmi dicabut melalui Kepdirjen Nomor 206/2026 yang ditetapkan pada 11 November 2026 — sehari sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Kini surat itu sudah ada di tangan MPR. Konstitusi mengatur langkah selanjutnya: berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua nama calon Wakil Presiden, dan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilihnya.
Perjalanan panjang dari satu surat tanpa alasan itu kini ada di tangan lembaga-lembaga negara — dan waktu terus berjalan.
Menurut Anda, apakah Gibran seharusnya menuliskan alasan resmi dalam suratnya, ataukah keputusannya sudah cukup berbicara sendiri? Tulis di komentar.
#AhmadMuzani #GibranMundur #MPR #WakilPresiden #DesasDesusCerdas
[12/11 21.58] rudysugengp@gmail.com: Surat Gibran
🔴 𝐃𝐔𝐀 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓, 𝐒𝐀𝐓𝐔 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐏 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊?
𝑲𝒆𝒕𝒊𝒌𝒂 120 𝒂𝒏𝒈𝒈𝒐𝒕𝒂 𝑫𝑷𝑹 𝒅𝒊𝒔𝒆𝒃𝒖𝒕 𝒃𝒆𝒓𝒈𝒆𝒓𝒂𝒌 𝒎𝒆𝒏𝒖𝒋𝒖 𝑯𝒂𝒌 𝑴𝒆𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂𝒌𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕, 𝑮𝒊𝒃𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒊𝒌𝒂𝒃𝒂𝒓𝒌𝒂𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒆𝒓𝒂𝒉𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒓𝒂𝒕 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒖𝒓 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝑷𝒓𝒂𝒃𝒐𝒘𝒐. 𝑺𝒆𝒃𝒖𝒂𝒉 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒉 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒂𝒎𝒑𝒂𝒌 𝒔𝒆𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊 𝒂𝒌𝒉𝒊𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒕𝒂𝒓𝒖𝒏𝒈𝒂𝒏. 𝑻𝒆𝒕𝒂𝒑𝒊 𝒎𝒖𝒏𝒈𝒌𝒊𝒏𝒌𝒂𝒉 𝒊𝒏𝒊 𝒋𝒖𝒔𝒕𝒓𝒖 𝒂𝒘𝒂𝒍 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒊𝒏𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒌 𝒃𝒆𝒓𝒊𝒌𝒖𝒕𝒏𝒚𝒂?
✍️ Agus M. Maksum
Kamis, 12 November 2026
AMM Narrative | Cinematic Investigative Storytelling
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ada dua dokumen yang kini membayangi panggung politik Indonesia.
Yang pertama disebut telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Yang kedua, menurut laporan sejumlah media, diserahkan seorang Wakil Presiden kepada Presiden Republik Indonesia.
Dokumen pertama membuka kemungkinan proses pemakzulan.
Dokumen kedua membuka kemungkinan pengunduran diri.
Keduanya bergerak hampir bersamaan.
Dan keduanya mengarah kepada satu orang.
𝐆𝐈𝐁𝐑𝐀𝐍 𝐑𝐀𝐊𝐀𝐁𝐔𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐑𝐀𝐊𝐀.
Tetapi perhatian saya justru tertuju kepada orang yang disebut menerima dokumen kedua.
𝐏𝐑𝐀𝐁𝐎𝐖𝐎 𝐒𝐔𝐁𝐈𝐀𝐍𝐓𝐎.
Mengapa?
Karena dalam politik, terkadang persoalan terpenting bukan siapa yang menulis surat.
Melainkan siapa yang akhirnya harus menanggung akibat dari surat tersebut.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟏. 𝐊𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀 𝐒𝐄𝐍𝐀𝐘𝐀𝐍 𝐌𝐔𝐋𝐀𝐈 𝐁𝐄𝐑𝐆𝐄𝐑𝐀𝐊
Rabu, 11 November 2026.
Di kompleks parlemen Senayan, sebuah kabar politik mulai memperoleh bentuk yang lebih serius.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi dilaporkan mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Bukan lagi sekadar pernyataan seorang anggota dewan.
Bukan lagi desakan kelompok oposisi.
Apabila laporan itu benar, keterlibatan anggota dari seluruh fraksi menunjukkan bahwa tekanan politik telah menjangkau wilayah yang jauh lebih luas.
Tentu, pengajuan HMP tidak otomatis berarti seorang Wakil Presiden dimakzulkan.
Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui.
Tetapi politik tidak selalu menunggu putusan terakhir untuk membaca arah angin.
Kadang cukup dengan melihat siapa yang mulai mengambil posisi berbeda.
◆ 𝐃𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐭𝐢𝐤𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐛𝐞𝐫𝐛𝐚𝐠𝐚𝐢 𝐟𝐫𝐚𝐤𝐬𝐢, 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐧𝐲𝐚 𝐭𝐢𝐝𝐚𝐤 𝐥𝐚𝐠𝐢 𝐬𝐞𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧𝐚.
Saya membayangkan sebuah pertandingan sepak bola.
Seorang pemain masih berdiri di lapangan.
Wasit belum meniup peluit.
Pertandingan belum berakhir.
Tetapi pemain itu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan.
Bukan hanya penyerang lawan yang bergerak mendekat.
Sebagian pemain yang selama ini berada dalam barisan pertahanannya mulai mengambil posisi berbeda.
Dalam keadaan seperti itu, seorang pemain berpengalaman tentu mulai menghitung pilihan.
Bertahan?
Melawan?
Atau meninggalkan lapangan sebelum peluit terakhir berbunyi?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟐. 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐊𝐀𝐁𝐀𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐃𝐀𝐓𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐀𝐑𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐈𝐌
Pada malam yang sama, perhatian publik beralih ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.
Menurut pemberitaan yang beredar, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
Laporan yang diatribusikan kepada Reuters juga menyebut keterangan sejumlah sumber politik.
Namun ada satu hal yang tidak boleh dilompati.
Keterangan mengenai penyerahan surat kepada Presiden tidak sama dengan konfirmasi bahwa pengunduran diri telah berlaku secara konstitusional.
Ketua MPR Ahmad Muzani juga dilaporkan menyatakan belum melihat surat resmi yang dapat ditindaklanjuti lembaganya.
Di sinilah cerita mulai menarik.
Seorang Wakil Presiden dikabarkan telah memutuskan mundur.
Tetapi suratnya justru disampaikan kepada Presiden.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa tindakan tersebut salah secara hukum.
Komunikasi kepada Presiden dapat dipahami sebagai penghormatan dan koordinasi pemerintahan.
Namun ada pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting.
❝ 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐏𝐀 𝐊𝐄𝐏𝐔𝐓𝐔𝐒𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐁𝐄𝐑𝐇𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐑𝐔 𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒 𝐓𝐄𝐑𝐋𝐄𝐁𝐈𝐇 𝐃𝐀𝐇𝐔𝐋𝐔 𝐃𝐈𝐋𝐄𝐓𝐀𝐊𝐊𝐀𝐍 𝐃𝐈 𝐌𝐄𝐉𝐀 𝐏𝐑𝐀𝐁𝐎𝐖𝐎? ❞
Apakah itu semata-mata penghormatan kepada Presiden?
Apakah itu langkah administratif sebelum surat resmi disampaikan kepada MPR?
Atau ada kalkulasi politik lain yang patut diwaspadai?
Kita belum mengetahui jawabannya.
Tetapi justru karena belum mengetahui jawabannya, pertanyaan tersebut tidak boleh dilewatkan.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟑. 𝐁𝐄𝐋𝐀𝐉𝐀𝐑 𝐃𝐀𝐑𝐈 𝐒𝐎𝐄𝐇𝐀𝐑𝐓𝐎
Saya teringat 21 Mei 1998.
Di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.
Keputusannya disampaikan secara terbuka.
Ia menyatakan berhenti.
Kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih jabatan Presiden berdasarkan mekanisme konstitusional yang berlaku ketika itu.
Tentu keadaan Soeharto dan Gibran berbeda.
Yang satu Presiden.
Yang satu Wakil Presiden.
Konteks sejarahnya juga tidak sama.
Tetapi ada pelajaran politik yang dapat kita ambil.
◆ 𝐊𝐄𝐏𝐔𝐓𝐔𝐒𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐈 𝐒𝐄𝐇𝐀𝐑𝐔𝐒𝐍𝐘𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐏𝐄𝐑𝐉𝐄𝐋𝐀𝐒 𝐒𝐈𝐀𝐏𝐀 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐌𝐁𝐈𝐋 𝐓𝐀𝐍𝐆𝐆𝐔𝐍𝐆 𝐉𝐀𝐖𝐀𝐁.
Bukan menciptakan kebingungan tentang siapa yang menentukan keputusan tersebut.
Apabila seorang pejabat telah memutuskan berhenti, menurut saya sikap paling elegan adalah menyatakannya secara tegas kepada publik dan menempuh prosedur konstitusional yang diperlukan.
Bukan membiarkan keputusan itu tampak menggantung pada orang lain.
Karena di situlah ruang tafsir politik mulai terbuka.
Dan ruang tafsir, dalam politik Indonesia, sering kali lebih ramai daripada ruang sidang.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟒. 𝐀𝐏𝐀𝐊𝐀𝐇 𝐏𝐑𝐀𝐁𝐎𝐖𝐎 𝐒𝐄𝐃𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈𝐁𝐄𝐑𝐈 𝐏𝐈𝐋𝐈𝐇𝐀𝐍 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐈𝐋𝐈𝐇𝐀𝐍𝐍𝐘𝐀?
Mari kita perhatikan persoalan ini dari sudut berbeda.
Gibran bukan menteri.
Ia bukan pejabat yang diangkat Presiden dan dapat diberhentikan melalui keputusan Presiden.
Ia adalah Wakil Presiden yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Kedudukannya diatur oleh konstitusi.
Karena itu, penyerahan surat kepada Prabowo tidak dengan sendirinya berarti Prabowo memiliki kewenangan menerima atau menolak pengunduran diri tersebut seperti seorang atasan menerima surat pengunduran diri bawahannya.
Tetapi dalam politik, persepsi sering bergerak lebih cepat daripada penjelasan hukum.
Bayangkan dua kemungkinan.
▸ 𝐊𝐄𝐌𝐔𝐍𝐆𝐊𝐈𝐍𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐓𝐀𝐌𝐀
Prabowo menghormati keputusan Gibran untuk mundur dan mendorong proses konstitusional berjalan.
Narasi yang mungkin muncul:
❝ Prabowo membiarkan Gibran pergi. ❞
▸ 𝐊𝐄𝐌𝐔𝐍𝐆𝐊𝐈𝐍𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐃𝐔𝐀
Prabowo meminta Gibran mempertimbangkan kembali keputusannya.
Narasi yang mungkin muncul:
❝ Prabowo melindungi Gibran di tengah tekanan DPR. ❞
Dua pilihan.
Dua risiko persepsi.
Dan keduanya dapat menyeret Presiden ke dalam perdebatan yang sebenarnya berawal dari persoalan kedudukan konstitusional Wakil Presiden.
Inilah yang saya maksud sebagai:
⚠️ 𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐏 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊.
Bukan karena kita sudah mempunyai bukti bahwa perangkap itu sengaja dipasang.
Belum.
Tetapi karena mekanisme komunikasi yang tidak dijelaskan secara terang dapat membuka peluang bagi pihak-pihak berkepentingan untuk membangun narasi politik berikutnya.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟓. 𝐊𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐆𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐈 𝐁𝐄𝐋𝐔𝐌 𝐓𝐄𝐍𝐓𝐔 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐊𝐇𝐈𝐑𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐓𝐀𝐑𝐔𝐍𝐆𝐀𝐍
Ada satu kemungkinan yang menurut saya perlu dicermati.
Bagaimana jika pengunduran diri ini justru menjadi awal dari narasi politik baru?
Misalnya, kelak muncul pandangan bahwa Gibran sebenarnya masih ingin mempertahankan kedudukannya, tetapi terpaksa mundur karena tekanan politik.
Atau muncul tudingan bahwa Presiden tidak memberikan perlindungan yang cukup.
Atau bahkan berkembang cerita bahwa perpecahan politik antara kelompok Prabowo dan kelompok Jokowi telah mencapai titik yang tidak dapat dipertemukan.
Semua itu masih merupakan skenario.
Bukan peristiwa yang telah terbukti.
Tetapi sejarah politik menunjukkan bahwa kekalahan tidak selalu mengakhiri pertarungan.
Kadang kekalahan justru menjadi bahan bakar untuk membangun posisi politik baru.
Orang yang mundur hari ini bisa tampil sebagai korban esok hari.
Orang yang kehilangan jabatan bisa memperoleh simpati politik.
Dan orang yang dianggap tidak memberikan perlindungan dapat dijadikan sasaran kekecewaan.
Itulah sebabnya saya melihat persoalan ini tidak sesederhana menyerahkan surat, mengosongkan jabatan, kemudian memilih Wakil Presiden baru.
Ada dimensi yang lebih luas.
❝ 𝐒𝐈𝐀𝐏𝐀 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐀𝐊𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐔𝐀𝐒𝐀𝐈 𝐂𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀 𝐓𝐄𝐍𝐓𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐍𝐆𝐀𝐏𝐀 𝐆𝐈𝐁𝐑𝐀𝐍 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑? ❞
Karena dalam politik, siapa yang berhasil menguasai cerita sering kali dapat memengaruhi bagaimana publik menilai peristiwa.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟔. 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐄𝐑𝐋𝐔 𝐃𝐈𝐖𝐀𝐒𝐏𝐀𝐃𝐀𝐈 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓𝐍𝐘𝐀, 𝐓𝐄𝐓𝐀𝐏𝐈 𝐂𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀 𝐒𝐄𝐓𝐄𝐋𝐀𝐇 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐈𝐓𝐔
Saya tidak ingin tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Gibran sedang menjebak Prabowo.
Itu akan menjadi tuduhan yang melampaui bukti yang tersedia.
Namun saya juga tidak ingin mengabaikan kemungkinan bahwa proses pengunduran diri ini dapat dimanfaatkan untuk membangun tekanan politik baru.
Terutama ketika kita melihat dua peristiwa yang dilaporkan hampir bersamaan.
Di Senayan, 120 anggota DPR disebut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
Di Halim, menurut keterangan yang diberitakan, surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden.
Yang pertama merupakan tekanan kelembagaan.
Yang kedua dapat dibaca sebagai respons politik terhadap situasi yang berkembang.
Tetapi apakah yang kedua benar-benar disebabkan oleh yang pertama?
Kita belum mempunyai bukti langsung mengenai hubungan sebab-akibat tersebut.
Meski begitu, waktunya yang berdekatan jelas mengundang analisis.
Dalam pembacaan saya, Gibran menghadapi pilihan yang semakin sempit.
Melawan melalui proses politik dan hukum yang berpotensi panjang.
Atau mengambil jalan pengunduran diri sebelum proses tersebut bergerak lebih jauh.
Jika pilihan kedua yang diambil, keputusan itu dapat dipahami sebagai upaya menghindari eskalasi.
Tetapi apabila pengunduran diri itu kemudian dibingkai sebagai keputusan yang bergantung pada sikap Prabowo, persoalannya berubah.
◆ 𝐊𝐄𝐏𝐔𝐓𝐔𝐒𝐀𝐍 𝐏𝐑𝐈𝐁𝐀𝐃𝐈 𝐒𝐄𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐖𝐀𝐊𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐑𝐏𝐎𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈 𝐌𝐄𝐍𝐉𝐀𝐃𝐈 𝐁𝐄𝐁𝐀𝐍 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊 𝐒𝐄𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍.
Dan itu bukan persoalan kecil.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟕. 𝐏𝐑𝐀𝐁𝐎𝐖𝐎 𝐓𝐈𝐃𝐀𝐊 𝐏𝐄𝐑𝐋𝐔 𝐌𝐀𝐒𝐔𝐊 𝐊𝐄 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐌 𝐏𝐄𝐑𝐀𝐍𝐆𝐊𝐀𝐏 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐄𝐏𝐒𝐈
Menurut saya, Presiden Prabowo perlu menjaga satu prinsip.
Pengunduran diri Wakil Presiden adalah keputusan yang harus dinyatakan oleh Wakil Presiden sendiri, sedangkan tindak lanjut kelembagaannya harus mengikuti konstitusi.
Presiden dapat menghormati keputusan tersebut.
Presiden dapat menjaga stabilitas pemerintahan.
Presiden juga dapat memastikan proses pergantian berjalan sesuai ketentuan.
Tetapi Presiden tidak perlu mengambil alih tanggung jawab politik atas keputusan pribadi pejabat yang mengundurkan diri.
Apalagi sampai membiarkan terbentuk kesan bahwa masa depan jabatan Wakil Presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Karena bukan begitu konstruksi ketatanegaraan kita.
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Di situlah peran Presiden menjadi jelas.
Bukan sebagai orang yang menentukan apakah Wakil Presiden boleh berhenti.
Melainkan sebagai kepala negara yang menjalankan tanggung jawab konstitusional setelah terjadi kekosongan jabatan.
Perbedaan ini penting.
Sangat penting.
Sebab dalam politik, satu kekeliruan membedakan kewenangan dapat berubah menjadi pertengkaran panjang mengenai kesetiaan.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝟖. 𝐃𝐔𝐀 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐃𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐑𝐓𝐀𝐍𝐘𝐀𝐀𝐍 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐁𝐄𝐋𝐔𝐌 𝐒𝐄𝐋𝐄𝐒𝐀𝐈
Kini kita kembali kepada dua dokumen tadi.
Dokumen pertama dilaporkan datang dari Senayan.
Ditandatangani 120 anggota DPR.
Dokumen kedua disebut datang dari Gibran.
Diserahkan kepada Prabowo.
Yang pertama memperlihatkan tekanan politik yang semakin terlembagakan.
Yang kedua memberi sinyal bahwa Gibran mungkin memilih meninggalkan jabatan sebelum seluruh proses itu berjalan sampai akhir.
Tetapi saya melihat satu ironi.
Seorang Wakil Presiden yang sedang menghadapi persoalan mengenai kedudukannya justru dapat meninggalkan persoalan politik baru kepada Presiden yang mendampinginya.
Apakah itu disengaja?
Belum tentu.
Apakah itu dapat dimanfaatkan?
Sangat mungkin.
Apakah Prabowo harus berhati-hati?
Menurut saya, ya.
Karena politik tidak selalu bekerja melalui perintah tertulis.
Kadang ia bekerja melalui persepsi.
Melalui kekecewaan.
Melalui rasa ditinggalkan.
Melalui cerita tentang siapa yang membela dan siapa yang tidak.
Dan cerita semacam itu dapat bertahan jauh lebih lama daripada surat yang melahirkannya.
Saya berharap apabila Gibran benar-benar telah memutuskan mundur, keputusan tersebut disampaikan secara terbuka, tegas, dan tanpa meninggalkan ruang untuk saling menyalahkan.
Itu akan lebih elegan.
Lebih bertanggung jawab.
Dan lebih baik bagi stabilitas pemerintahan.
Sebab Indonesia tidak membutuhkan pertarungan politik baru hanya karena satu keputusan pengunduran diri tidak dijelaskan secara terang.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔴 𝐄𝐏𝐈𝐋𝐎𝐆 — 𝐒𝐔𝐑𝐀𝐓 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐁𝐄𝐋𝐔𝐌 𝐌𝐄𝐍𝐔𝐓𝐔𝐏 𝐂𝐄𝐑𝐈𝐓𝐀
Dua surat kini berada dalam pusaran politik nasional.
Satu membuka jalan menuju kemungkinan pemberhentian.
Satu lagi membuka jalan menuju kemungkinan pengunduran diri.
Namun ada pertanyaan yang masih menggantung.
❝ Apakah surat kedua benar-benar dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan, atau justru dapat menjadi bahan bagi pertarungan politik berikutnya? ❞
Waktu akan menjawabnya.
Tetapi ada satu hal yang ingin saya garis bawahi.
◆ 𝐃𝐀𝐋𝐀𝐌 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐓𝐈𝐊, 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐏𝐀𝐋𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐄𝐑𝐁𝐀𝐇𝐀𝐘𝐀 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐍𝐆 𝐁𝐔𝐊𝐀𝐍 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐋𝐀𝐊 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑.
𝐌𝐄𝐋𝐀𝐈𝐍𝐊𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐀𝐃𝐀𝐀𝐍 𝐊𝐄𝐓𝐈𝐊𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐄𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑, 𝐓𝐄𝐓𝐀𝐏𝐈 𝐓𝐀𝐍𝐆𝐆𝐔𝐍𝐆 𝐉𝐀𝐖𝐀𝐁 𝐀𝐓𝐀𝐒 𝐊𝐄𝐌𝐔𝐍𝐃𝐔𝐑𝐀𝐍𝐍𝐘𝐀 𝐃𝐈𝐁𝐈𝐀𝐑𝐊𝐀𝐍 𝐁𝐄𝐑𝐏𝐈𝐍𝐃𝐀𝐇 𝐊𝐄 𝐏𝐔𝐍𝐃𝐀𝐊 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀𝐈𝐍.
Dan dalam peristiwa ini, pundak itu bernama:
𝐏𝐑𝐀𝐁𝐎𝐖𝐎 𝐒𝐔𝐁𝐈𝐀𝐍𝐓𝐎.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 𝐂𝐀𝐓𝐀𝐓𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐍𝐔𝐋𝐈𝐒
Tulisan ini merupakan analisis dan opini politik berdasarkan pemberitaan yang beredar pada 11–12 November 2026. Klaim mengenai jumlah pengusul HMP, penyerahan surat pengunduran diri, serta kutipan sumber perlu dipastikan melalui dokumen dan konfirmasi resmi. Dugaan potensi perangkap politik merupakan interpretasi penulis, bukan bukti mengenai niat seseorang.
Rujukan pemberitaan yang disebut dalam narasi awal: Reuters, Kumparan, CNN Indonesia, ANTARA, dan NU Online.
✍️ Agus M. Maksum
#AMMNarrative #AgusMMaksum #PolitikIndonesia #Prabowo #Gibran #HakMenyatakanPendapat #AnalisisPolitik #Konstitusi
[12/11 22.04] rudysugengp@gmail.com: *Tangisilah hidupmu sendiri, sebelum menangisi orang lain
Jokowi, saat pensiun, dia mendapatkan rumah senilai 120 miliar. Itu estimasi paling murah, loh. Realnya, mbuh. Dia juga mendapatkan fasilitas kesehatan top. Sakit? Dia tidak perlu mikir, cemas, gelisah. Di manapun dia mau berobat, negara membayarinya.
Dia juga mendapat fasilitas ajudan, pengawalan, dll dsbgnya. Panjang daftarnya.
Dan jelas sekali, 10 tahun dia jadi presiden, dia bisa mengakumulasi kekayaan besar. Lagi2, mbuh berapa persisnya. Karena dia jelas bukan orang bodoh, sejak muda dia paham bagaimana mengelola aset diam2, tanpa perlu berisik dan pamer.
Anaknya Gibran, pun sama, jika dia akhirnya tdk lagi wapres. Mundur misalnya, dia berhak menikmati berbagai fasilitas top. Hidup keluarganya baik2 saja. Tdk akan pusing biaya berobat, biaya sekolah, biaya ini dan itu.
Lantas buat apa netizen bersimpati? Inilah misterinya.
Saat kalian kasihan melihat keluarga Jokowi, mereka asyik jogging, atau beraktivitas santai, makan enak, di rumah yg nyaman. Tidak pusing, tidak stress. Keluarga ini memang diberkahi kemampuan menghadapi situasi apapun dgn baik. Dan memang buat apa rusuh?
Bahkan jika kasus penyadapan LSP ini dibuka, dan katakanlah memang nyangkut ke keluarga ini, mereka tetap bisa tenang2 saja. Karena hidup mereka tetap baik2 saja. Elu kira kayak hidup orang kebanyakan, yg bahkan suara meteran PLN sj bisa bikin dia stress. Tut, tut, tut, minta diisi tokennya.
Sungguh my friend, tangisilah hidupmu sendiri, sebelum menangisi orang lain.
Jika seorang ART digaji 2 juta per bulan, maka butuh 1000 bulan kerja utk punya 2 miliar. Bayangkan, Jokowi dikasih negara rumah 120 miliar saat pensiun. Itu ART harus kerja 60.000 bulan. Astaga, itu tuh setara 60x lailatul qadr. Dan saat ART ini belanja di Alfamart, Indomaret, dia bayar pajak PPN, utk membelikan Jokowi hadiah rumah semahal itu.
*Tere Liye, penulis novel "Teruslah Bodoh Jangan Pintar"
[12/11 22.15] rudysugengp@gmail.com: *Eks Waketum Projo Minta Iriana Nasehati Jokowi: 'Pak Ayo Pak, Kali ini Kita Dengarkan Rakyat, Lebih Baik Gibran Mundur'*
Kamis, 08 Oktober 2026, 18:58 WIB
Eks Waketum Projo Minta Iriana Nasehati Jokowi: 'Pak Ayo Pak, Kali ini Kita Dengarkan Rakyat, Lebih Baik Gibran Mundur'
Jakarta -
Mantan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) periode 2014-2019, Budianto Tarigan, menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatannya.
Saran ini dilontarkan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti valid terkait kepemilikan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.
Dalam siniar Madilog Keadilan TV, Budianto menegaskan bahwa langkah pengunduran diri tersebut merupakan manifestasi dari sikap seorang ksatria.
Ia menyebut masukannya ini murni datang dari nalar yang jernih, tanpa tendensi politik apa pun, melainkan semata-mata demi menjaga martabat dan nama baik keluarga Gibran di masa mendatang.
Selain menyasar Gibran, Budianto secara khusus meminta peran aktif dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan sang istri, Iriana Joko Widodo. Menurutnya, penyelesaian polemik ini membutuhkan keterlibatan ketiganya sebagai aktor utama.
Budianto menyoroti kekuatan pengaruh Iriana di balik layar yang dinilai sangat signifikan secara politik. Ia berharap Iriana dapat membujuk Jokowi untuk melihat realitas di lapangan.
"Ibu Iriana seharusnya bicara ke suaminya, ‘Pak, ayo Pak, kali ini kita dengarkan aspirasi rakyat, lebih baik Gibran mundur’," ungkap Budianto.
Merespons sikap Gibran yang dinilai masih defensif, Budianto memberikan peringatan tegas agar Wapres tidak mudah terbuai oleh bisikan elite atau lingkaran dalam yang haus kekuasaan.
Ia mengingatkan bahwa ketika situasi memburuk atau muncul pergerakan di luar konstitusi, orang-orang di sekelilingnya tersebut justru berpotensi lari menyelamatkan diri.
"Hitung semuanya dengan cermat. Lebih baik mundur. Itu lebih ksatria," tegasnya.
Secara hukum, Budianto menilai putusan MK telah memberikan konfirmasi yang meyakinkan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat dasar pencalonan.
Lolosnya Gibran dalam Pemilu 2024, menurut kacamata Budianto, mengindikasikan adanya dugaan penyelundupan kebijakan dan manipulasi data yang masuk dalam ranah kejahatan.
Dari kacamata politik dan moral, Budianto meyakini bahwa sikap mengalah dengan mundur saat ini akan membuat bangsa Indonesia lebih mudah memaafkan, ketimbang membiarkan kekacauan berlarut-larut.
Keputusan tersebut dinilai jauh lebih rasional guna meminimalkan risiko, mencegah lonjakan biaya sosial-politik, dan meredam ketegangan di masyarakat, sekaligus mewariskan sikap ksatria yang terhormat bagi sejarah bangsa.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
