Draft SI 10

 MATERI DISKUSI PUBLIK DRAF PENULISAN BUKU 

SEJARAH INDONESIA 2025

JILID 10

DARI REFORMASI KE KONSOLIDASI DEMOKRASI (1998-

2024)

PENULIS: 

Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.

Prof. Yon Machmudi, Ph.D.

Dr. Yuda B. Tangkilisan, M.Hum.

Dr. Linda Sunarti, M.Hum.

Dr. Afriadi, S.Hum., M.Hum.

Dr. Amuwarni Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum.

Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum.

Teuku Reza Fadeli, S.Hum., M.A., Ph.D.

Agus Setiawan, Ph.D.

Albert Rumbekwan, M.Hum.

Raisye Soleh Haghia, S.Hum., M.Hum.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejarah Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga kini ditandai oleh pergulatan panjang dalam merumuskan bentuk dan arah negara-bangsa yang demokratis, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Era Reformasi, yang dimulai pada tahun 1998, merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah modern Indonesia. Jilid 10 dari Buku Sejarah Nasional Indonesia hadir untuk merekam, mengkaji, dan menganalisis secara kritis perjalanan bangsa dalam kurun waktu 1998–2024 periode ketika Indonesia berupaya melepaskan diri dari cengkeraman otoritarianisme Orde Baru dan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Signifikansi jilid ini tidak hanya terletak pada kerangka waktu yang relatif dekat dengan masa kini yang tentu memunculkan tantangan metodologis tersendiri dalam menulis sejarah kontemporer tetapi juga pada kompleksitas dinamika yang terjadi dalam masa tersebut. Indonesia mengalami transformasi politik, sosial, ekonomi, budaya, hingga kebijakan luar negeri yang drastis. Reformasi membuka ruang kebebasan politik, tetapi juga menyisakan paradoks berupa munculnya oligarki baru, demokrasi prosedural yang belum sepenuhnya substansial, serta ketimpangan yang terus menganga.

Jilid ini mencerminkan semangat penulisan sejarah yang tidak hanya bersifat kronologis dan deskriptif, tetapi juga interpretatif dan analitis. Ia ditulis untuk memberi makna terhadap serangkaian peristiwa dan dinamika yang membentuk wajah Indonesia kontemporer baik dalam ruang domestik maupun dalam percaturan global. Menulis sejarah Reformasi berarti menelusuri jejak-jejak keberhasilan dan kegagalan, harapan dan kecemasan, serta konsistensi dan kontradiksi dalam upaya Indonesia membangun tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan adil.

Era ini menyaksikan peralihan dari satu sistem kekuasaan ke sistem lainnya, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari politik tertutup ke politik terbuka, dari negara dominan ke masyarakat yang mulai menuntut ruang partisipasi. Namun semua itu tidak berjalan dalam garis lurus. Banyak sekali pasang surut yang terjadi. Maka dari itu, sejarah periode Reformasi harus ditulis dengan kehati-hatian, keseimbangan, dan kesadaran akan beragam perspektif yang mewarnainya.

2. Permasalahan: Isu-isu dan Pertanyaan Pokok

Setidaknya terdapat lima isu sentral yang menjadi fondasi pertanyaan pokok dalam pembahasan Jilid 10 ini ; Pertama, bagaimana proses transisi dari Orde Baru ke era Reformasi berlangsung, dan sejauh mana sistem baru yang dibangun menjawab tuntutan perubahan? 

Pertanyaan ini menjadi penting karena pembentukan sistem demokrasi tidak hanya menyangkut institusi politik semata, tetapi juga nilai, norma, dan perilaku aktor-aktornya.

Kedua, sejauh mana agenda reformasi seperti otonomi daerah, pemberantasan KKN, pembatasan masa jabatan presiden, dan penguatan supremasi sipil dijalankan secara konsisten? 

Realitas politik pascareformasi memperlihatkan bahwa banyak agenda tersebut menghadapi distorsi dalam pelaksanaannya.

Ketiga, bagaimana dinamika ekonomi-politik nasional selama 25 tahun terakhir mengubah struktur kekuasaan dan kelas sosial di Indonesia? Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pascareformasi tidak selalu identik dengan pemerataan atau keadilan sosial.

Keempat, bagaimana posisi Indonesia dalam tataran regional dan global berubah selama era Reformasi, dan bagaimana negara ini menegosiasikan identitas serta kepentingan nasional dalam dunia yang semakin multipolar dan digital?

Kelima, bagaimana sejarah sosial-budaya Indonesia dari ekspresi identitas, media, hingga gerakan masyarakat sipil menjadi bagian integral dari perubahan nasional, dan dalam hal apa ia memperlihatkan kontinuitas atau justru perubahan radikal?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mewarnai struktur dan narasi dalam setiap bab dalam jilid X ini. Hal ini menjadi sumbu analisis yang diharapkan dapat membantu pembaca menafsirkan kompleksitas Reformasi dengan kerangka historis yang utuh.

3. Ruang Lingkup Pembahasan

Jilid ini mencakup kurun waktu tahun 1998 tahun berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto hingga akhir 2024 menjelang transisi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rentang ini mencakup tujuh pemerintahan , yakni B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (dua periode), dan Joko Widodo (dua periode). Masing-masing bab mengupas periode pemerintahan tersebut dengan pendekatan multidimensi: politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan hubungan internasional.

Selain pembahasan per periode kepresidenan, buku ini juga mengangkat isu-isu tematik yang bersifat lintas-waktu, seperti; 1) Konsolidasi demokrasi dan dinamika pemilu, 

2)Desentralisasi dan tantangan otonomi daerah, 3)Transformasi ekonomi nasional, 4)Perubahan sosial dan budaya di era digital, 5) Kebijakan luar negeri Indonesia di era global, 6) Isu-isu keamanan nasional (terorisme, separatisme, agraria), 7) Perkembangan sistem hukum dan HAM, 8) Peran perempuan dan kelompok minoritas.

Dengan pendekatan seperti ini , jilid X tidak hanya merekam perkembangan politik formal, tetapi juga menangkap denyut kehidupan masyarakat yang turut menentukan arah perjalanan sejarah Indonesia.

4. Benang Merah Ke -Indonesiaan

Sejak awal, pembentukan bangsa Indonesia bukanlah sebuah proses yang selesai dengan kemerdekaan, melainkan terus diperjuangkan, dinegosiasikan, dan dikonstruksi kembali. Dalam konteks Reformasi, benang merah ke-Indonesiaan muncul dalam berbagai bentuk dan medium, yaitu :

a. Indonesia sebagai Bangsa Maritim

Gagasan “Poros Maritim Dunia” yang diusung Presiden Jokowi tidak hanya mencerminkan kebijakan pembangunan dan geopolitik semata, tetapi juga menjadi pengingat akan identitas historis Indonesia sebagai bangsa bahari. Pembangunan tol laut, konektivitas pelabuhan, serta revitalisasi sektor perikanan merupakan refleksi kontemporer dari visi maritim yang pernah hidup pada masa Sriwijaya, Majapahit, hingga penjajahan kolonial.

b. Indonesia dalam Perspektif Diaspora dan Pluralitas

Selama era Reformasi, keterhubungan warga negara Indonesia dengan dunia internasional semakin erat melalui migrasi tenaga kerja, pelajar, maupun ekspatriat. Diaspora Indonesia menjadi bagian penting dari kekuatan /soft power nasional. Di sisi lain, pluralitas internal bangsa , etnis, agama, Bahasa terus diuji melalui berbagai ketegangan sosial dan konflik identitas. Tantangan intoleransi, SARA, dan politik identitas menjadi ujian bagi keutuhan ke-Indonesiaan.

c. Bahasa Indonesia sebagai Simbol dan Instrumen Integrasi

Bahasa Indonesia tetap menjadi simbol kuat integrasi nasional. Namun, dalam era digital, peranannya bergeser bukan hanya sebagai bahasa resmi kenegaraan, tetapi juga menjadi alat ekspresi populer dalam media sosial, musik, sastra, dan meme politik. Perkembangan ini memperlihatkan bagaimana bahasa mengalami adaptasi kreatif dan menjadi ruang kontestasi makna-makna baru keindonesiaan.

d. Jaringan Infrastruktur sebagai Ikhtiar Mewujudkan Indonesia-Sentris

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara secara massif pada era Jokowi menunjukkan pergeseran paradigma pembangunan dari “Jawa-sentris” ke “Indonesiasentris.” Hal ini bukan sekadar proyek teknokratik, tetapi juga upaya simbolik untuk menyatukan wilayah dan memperkuat nasionalisme. IKN Nusantara adalah simbol terkini dari orientasi pembangunan jangka panjang tersebut.

e. Konsolidasi Demokrasi dan Tantangannya

Sejak pemilu langsung tahun 2004, demokrasi Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam hal prosedur dan mekanisme. Namun, tantangan besar muncul dalam wujud menguatnya oligarki, politik uang, polarisasi media, dan pelemahan lembaga penegak hukum. Demokrasi prosedural sering kali tidak mampu menjamin keadilan substantif. Dalam konteks ini, sejarah 

Reformasi adalah kisah tentang perjuangan panjang menuju demokrasi yang berkualitas dan berkeadilan.

5. Kesimpulan: Sejarah dalam Perjalanan dan Penghayatan

Penulisan Sejarah Nasional Indonesia Jilid X merupakan bagian dari tanggung jawab intelektual dan moral untuk tidak melupakan masa kini sebagai bagian dari sejarah. Meskipun sejarah Reformasi masih segar dalam ingatan kolektif, penyusunannya tetap menuntut nalar kritis, verifikasi fakta, serta refleksi yang mendalam. Jilid ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam memahami arah perjalanan bangsa dalam seperempat abad terakhir.

Sejarah Reformasi bukan hanya narasi elit politik, melainkan juga kisah rakyat biasa petani, buruh, pelajar, aktivis, wirausaha, ibu rumah tangga yang turut mengambil bagian dalam pergulatan demokrasi. Mereka adalah pelaku sejarah, bukan sekadar objek dari kebijakan. Dengan perspektif demikian, sejarah tidak lagi menjadi milik penguasa, melainkan ruang bersama untuk merumuskan masa depan Indonesia.

Dengan menyatukan berbagai dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan global dalam satu benang merah sejarah nasional, Jilid X ini mengajak pembaca tidak hanya melihat peristiwa, tetapi juga memahami makna dan arah dari peristiwa tersebut. Inilah sejarah sebagai cermin bangsa untuk belajar dari masa lalu, bertindak bijak di masa kini, dan merancang masa depan yang lebih adil, demokratis, dan berkeindonesiaan

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J. HABIBIE (1998-1999)

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Konteks Historis Transisi Indonesia

1.1.2. Warisan Krisis Orde Baru: Ekonomi, Politik, dan Sosial

1.1.3. Mandat Konstitusional dan Legitimasi Pemerintahan

1.2. REFORMASI POLITIK NASIONAL

1.2.1. Landasan Demokratisasi

1.2.1.1. Pembebasan Tahanan Politik

1.2.1.2. Pengakuan Kebebasan Berpendapat (UU No. 9/1998)

1.2.1.3. Amnesti bagi Narapidana Politik

1.2.2. Restrukturisasi Sistem Politik

1.2.2.1. UU Multipartai (UU No. 2/1999) dan Kebebasan Pendirian Partai

1.2.2.2. Netralitas PNS dan Pemutusan Hubungan dengan Golkar

1.2.2.3. Pemilu 1999:

1.2.2.3.1. Mekanisme Pemilu Demokratis (Pengawasan Internasional/KPU Inklusif)

1.2.2.3.2. Hasil Pemilu: Kemenangan PDIP, Komposisi DPR/MPR

1.2.2.3.3. Dampak Strategis: Suksesi Kepemimpinan Damai

1.2.3. Reformasi Konstitusi dan Lembaga Negara

1.2.3.1. Amandemen UUD 1945 (Tahap Pertama):

1.2.3.1.1. Latar Belakang: Tuntutan reformasi dan Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998

1.2.3.1.2. Proses: Pembentukan Panitia Ad Hoc I MPR (Sidang Umum 1999)

1.2.3.1.3. Hasil: Perubahan 9 pasal (19 Oktober 1999) meliputi:

1.2.3.1.3.1. Pembatasan masa jabatan presiden 

1.2.3.1.3.2. Penguatan peran DPR dalam pengangkatan/pemberhentian presiden

1.2.3.1.3.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

1.2.3.2. Sidang Istimewa MPR 1998: 12 Ketetapan Reformasi

1.2.3.3. Penghapusan GBHN dan Reposisi Lembaga Tinggi Negara

1.2.3.4. Pemisahan TNI-Polri dan Depolitisasi ABRI

1.2.4. Penegakan HAM dan Supremasi Hukum

1.2.4.1. Pembentukan Komnas Perempuan (Keppres No. 181/1998)

1.2.4.2. Investigasi Kerusuhan Mei 1998 oleh TGPF

1.2.4.3. Pengadilan Militer untuk Kasus Pelanggaran HAM

1.3. OTONOMI DAERAH DAN PERMASALAHAN DAERAH

1.3.1. Kebijakan Desentralisasi

1.3.1.1. UU Otonomi Daerah (UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999)

1.3.1.2. Penguatan Kewenangan DPRD dan Pemerintah Daerah

1.3.1.3. Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan SDA

1.3.2. Konflik Komunal dan Disintegrasi

1.3.1.1. Maluku & Maluku Utara: Konflik Agama, Peran Laskar Jihad/Kristus

1.3.1.2. Poso: Akar Konflik Komunal, Perjanjian Damai Tagolu (Des. 1998)

1.3.1.3. Kalimantan Barat: Kerusuhan Etnis Melayu-Madura (1999)

1.3.1.4. Sampit & Kalimantan Tengah: Ketegangan Sosial-Etnis

1.3.4 Gerakan Separatis

1.3.4.1. Aceh: Operasi Militer vs GAM, Tuntutan Referendum

1.3.4.2. Papua: OPM dan Isu Pelanggaran HAM

1.3.4.3. Timor Timur: Jajak Pendapat dan Dampak Disintegrasi

1.3.5. Strategi Resolusi Konflik

1.3.5.1. Pendekatan Dialogis dan Kearifan Lokal

1.3.5.2. Status Darurat Militer (SOB) di Daerah Rawan

1.3.5.3. Peran Pemerintah Pusat dalam Mediasi

1.4. JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

1.3.1. Latar Belakang Politik

1.3.1.1. Warisan Integrasi 1976 dan Ketegangan Berkepanjangan

1.3.1.2. Tekanan Internasional dan Isu Pelanggaran HAM

1.3.2. Proses Referendum

1.3.2.1. Kesepakatan New York (Mei 1999) dan Peran UNAMET

1.3.2.2. Pelaksanaan Jajak Pendapat (30 Agustus 1999)

1.3.2.3. Hasil: 78.5% Menolak Otonomi Luas

1.3.3. Dampak Pasca-Referendum

1.3.3.1. Kerusuhan dan Pengungsian Massal

1.3.3.2. Intervensi Pasukan Perdamaian Internasional (INTERFET)

1.3.3.3. Pemisahan Timor Timur (Tap MPR No. V/1999)

1.3.3.4. Kontroversi Timor Timur dan Ketegangan Politik

1.5. TERORISME DAN KEKERASAN POLITIK

1.5.1. Tipologi Kekerasan Masa Transisi

1.5.1.1. Kekerasan Separatis (OPM, GAM)

1.5.1.2. Kekerasan Komunal Bernuansa Agama/Etnis

1.5.1.3. Kekerasan Teroris: Gerakan Bersenjata Ideologis

1.5.2. Kasus-Kasus Terorisme

1.5.2.1. Peran Kelompok Bersenjata dalam Konflik Maluku dan Poso

1.5.2.2. Aksi "Santet" di Banyuwangi (1998) sebagai Kekerasan Terstruktur

1.5.2.3. Keterkaitan Global: Clash of Civilizations dan Radikalisasi

1.5.3. Respons Pemerintah

1.5.3.1. Operasi Keamanan oleh TNI/Polri

1.5.3.2. Pendekatan Keamanan vs Pendekatan Sosial-Budaya

1.5.3.3. Koordinasi dengan Lembaga Internasional

1.6. TRANSFORMASI PEREKONOMIAN NASIONAL

1.6.1. Krisis Moneter dan Dampaknya

1.6.1.1. Pelemahan Rupiah dan Inflasi 77.63%

1.6.1.2. Kebangkrutan Konglomerat dan PHK Massal

1.6.2. Kebijakan Pemulihan Ekonomi

1.6.2.1. Reformasi Perbankan:

1.6.2.1.1. Independensi Bank Indonesia

1.6.2.1.2. Merger Bank Pemerintah 

1.6.2.1.3. Pendirian BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)

1.6.2.2. Kerjasama dengan IMF dan Negara Donor

1.6.2.3. Penguatan Nilai Tukar Rupiah

1.6.3. Dampak dan Capaian

1.6.3.1. Penurunan Inflasi dan Suku Bunga

1.6.3.2. Pemulihan Sektor Riil Pertanian dan Manufaktur

1.6.3.3. Peran Diplomasi Ekonomi

1.7. WARISAN PEMERINTAHAN HABIBIE

1.7.1. Dasar Demokrasi Multipartai dan Otonomi Daerah

1.7.2. Transformasi Ekonomi dari Krisis ke Pemulihan

1.7.3. Komitmen HAM dan Reformasi Institusi

BAB II: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001)

2.1. PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG DAN TERPILIHNYA ABDURRAHMAN 

WAHID

2.1.1. Konteks Reformasi Pasca-Orde Baru

2.1.1.1. Transisi demokrasi pasca-Suharto

2.1.1.2. Agenda reformasi: desentralisasi, penegakan HAM, pemberantasan KKN

2.1.2. Proses Pemilihan Presiden Keempat

2.1.2.1. Peran Poros Tengah

2.1.2.2. Pemungutan Suara MPR

2.1.3. Kompromi untuk Persatuan

2.1.3.1 Pengangkatan Megawati sebagai Wakil Presiden

2.2. KABINET DAN RESTRUKTURISASI PEMERINTAHAN

2.2.1. Kabinet Persatuan Nasional

2.2.1.1. Koalisi Multipartai

2.2.1.2. Pembagian Strategis

2.2.2. Reformasi Struktural

2.2.2.1. Pembubaran Departemen:

2.2.2.1.1. Departemen Penerangan (Deppen)

2.2.2.1.2. Departemen Sosial (Depsos)

2.2.2.1.3. Penggabungan Kebudayaan dengan Pariwisata, Kemendikbud 

menjadi Pendidikan Nasional

2.2.3. Transformasi Kelembagaan:

2.2.3.1. BIKN (Badan Informasi Komunikasi Nasional) pengganti Deppen

2.2.3.2. Konversi 4 Departemen menjadi Kementerian Negara

2.2.3.3. Pembentukan Ombudsman

2.3. MELANJUTKAN AGENDA REFORMASI

2.3.1. Amandemen UUD 1945

2.3.1.1. Amandemen I (1999):

2.3.1.1.1. Pembatasan Masa Jabatan Presiden

2.3.1.1.2. Pergeseran Wewenang Legislasi ke DPR

2.3.1.2. Amandemen II (2000):

2.3.1.2.1. Penguatan Otonomi Daerah

2.3.1.2.2. Payung HAM Komprehensif

2.3.2. Penguatan Peran DPR

2.3.2.1. Hak Interpelasi dan Pengawasan Eksekutif

2.3.2.2. Pembentukan 10 Fraksi Baru Pasca-Pemilu 1999

2.3.3. Reformasi Bidang Militer

2.3.3.1. Paradigma Baru TNI:

2.3.3.1.1. Pemisahan Polri-ABRI (1 April 1999)

2.3.3.1.2. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI dan Netralitas Politik

2.3.3.1.3. Rotasi Pangab: Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut (Laksamana Widodo AS)

2.3.3.1.4. Likuidasi Bakorstanas dan Litsus

2.4. KEBIJAKAN PLURALISME DAN REKONSILIASI

2.4.1. Pemulihan Hak Etnis Tionghoa

2.4.1.1. Pencabutan Inpres No. 14/1967 (Kepres No. 6/2000):

2.4.1.1.1. Kebebasan budaya/agama Tionghoa

2.4.1.1.2. Imlek sebagai hari libur nasional

2.4.1.2. Rehabilitasi Konghucu:

2.4.1.2.2. Legitimasi administrasi kependudukan dan pendidikan

2.4.2. Pendekatan Humanis di Papua

2.4.2.1. Pengakuan identitas: Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua

2.4.2.2. Dialog konstruktif: Kunjungan ke Jayapura

2.4.2.3. Otonomi khusus: Penyiapan UU No. 21/2001

2.4.3. Pengakuan Agama Minoritas

2.4.3.1. Legitimasi Baha’i dan Konghucu (Kepres No. 69/2000)

2.5. PENYELESAIAN KONFLIK DAERAH

2.5.1. Konflik Maluku

2.5.1.1. Akar Masalah: Kesenjangan Ekonomi dan Lemahnya Institusi Adat 

2.5.1.2. Strategi perdamaian:

2.5.1.2.1. Darurat Sipil Berbasis Kemanusiaan (Juni 2000)

2.5.1.2.2. Dukungan Tim 20 Wayame

2.5.2. Konflik Poso

2.5.2.1. Mediasi lintas agama: Deklarasi Malino (2001)

2.5.3. Aceh: Penghapusan DOM

2.5.3.1. Pengurangan Pasukan Militer dan Pendekatan Dialog dengan GAM

2.6. KEBIJAKAN EKONOMI DAN TANTANGAN

2.6.1. Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

2.6.1.1. Fokus: Stabilisasi nilai tukar rupiah dan pemulihan UMKM

2.6.2. Pencapaian Strategis

2.6.2.1. UU Antimonopoli dan Perlindungan Konsumen

2.6.2.2. Program Pengembangan Kecamatan untuk Pengentasan Kemiskinan

2.6.3. Tantangan Makro

2.6.3.1. Inflasi 12.6% (2001) dan Pelemahan Rupiah

2.7. MASA AKHIR PEMERINTAHAN: KETELADANAN KONSTITUSIONAL

2.7.1. Dinamika Politik

2.7.1.1. Proses demokratis: Hak Interpelasi DPR atas Kebijakan Pemerintah 

2.7.2. Sidang Istimewa MPR (Juli 2001)

2.7.2.1. Mekanisme konstitusional:

2.7.2.1.1. Pertanggungjawaban Presiden melalui Voting MPR

2.7.2.1.2. Transisi Damai ke Megawati Sukarnoputri

2.7.2.2. Dekrit Presiden 23 Juli 2001:

2.7.2.2.1. Semangat Menjaga Mandat Reformasi Rakyat

2.8. PENUTUP

BAB III: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN MEGAWATI SUKARNOPUTRI (2001–2004)

3.1. TRANSISI KEPEMIMPINAN DAN KONSOLIDASI PEMERINTAHAN

3.1.1. Suksesi Konstitusional

3.1.1.1. Pengangkatan Megawati sebagai Presiden ke-5 RI melalui Sidang Istimewa MPR (23 Juli 2001)

3.1.1.2. Pembentukan Kabinet Gotong Royong: Kolaborasi PDI-P, Golkar, PPP, TNI, dan teknokrat

3.1.2. Prioritas Nasional

3.1.2.1. Pemulihan Ekonomi Pasca-Krisis 1998

3.1.2.2. Penegakan Keamanan dan Stabilitas Politik

3.2. REFORMASI KONSTITUSIONAL DAN LEMBAGA NEGARA

3.2.1. Amandemen UUD 1945

3.2.1.1. Amandemen III (2001):

3.2.1.1.1. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Langsung oleh Rakyat

3.2.1.1.2. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

3.2.1.1. Amandemen IV (2002):

3.2.1.1.1. Penguatan Sistem Presidensial

3.2.1.1.2. Perlindungan Hak Pendidikan dan Ekonomi Rakyat

3.2.2. Pembentukan Lembaga Tinggi Negara Baru

3.2.2.1. Mahkamah Konstitusi (MK):

3.2.2.1.1. Dibentuk berdasarkan UU No. 24/2003

3.2.2.1.2. Kewenangan: Pengujian UU, Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara, Pembubaran Partai Politik

3.2.2.1.3. Ketua Pertama: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie

3.2.2.2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

3.2.2.2.1. Dibentuk melalui UU No. 30/2002

3.2.2.2.2. Kewenangan Superbody: Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Korupsi.

3.2.2.2.3. Ketua Pertama: Taufiequrachman Ruki

3.2.2.1. Komisi Yudisial (KY):

3.2.2.1.1. Mandat Amandemen III (2001)

3.2.2.1.2. Fungsi: Mengawasi Perilaku Hakim dan Mengusulkan Calon Hakim Agung

3.3. PENANGANAN PERMASALAHAN DAERAH

3.3.1. Aceh: Darurat Militer dan Otonomi Khusus

3.3.1.1. UU Otonomi Khusus Aceh (No. 18/2001) sebagai Landasan Rekonsiliasi

3.3.1.2. Kegagalan Gencatan Senjata (Cessation of Hostilities Agreement/COHA) dengan GAM (2002)

3.3.1.3. Penerapan Darurat Militer (Mei 2003)

3.3.2. Papua: Implementasi Otonomi Khusus

3.3.2.1. Pengesahan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua

3.3.2.2. Pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Representasi Adat (2003)

3.3.3. Konflik Poso Pasca-Deklarasi Malino

3.3.3.1. Operasi Cinta Damai Poso (2003)

3.3.3.2. Pendirian Poso Recovery Assistance Project (PRAP)

3.4. TANTANGAN TERORISME DAN PLURALISME

3.4.1. Bom Bali 2002: Krisis dan Respons

3.4.1.1. Ledakan di Kuta (12 Oktober 2002)

3.4.1.2. Pembentukan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror:

3.4.1.2.1. Kerjasama Intelijen dengan AS, Australia, dan INTERPOL.

3.4.1.2.2. Penangkapan Teroris dan Eksekusi

3.4.2. Politik Pluralisme

3.4.2.1. Pemulihan Hak Tionghoa:

3.4.2.2. Penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional Tetap

3.4.2.3. Perayaan Cap Go Meh

3.5. KEBIJAKAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

3.5.1. Stabilisasi Makroekonomi

3.5.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

3.5.1.2. Cadangan Devisa Meningkat 

3.5.2. Program Strategis

3.5.2.1. Infrastruktur:

3.5.2.1.1. Pembangunan Jalan Tol Trans-Jawa (Cikampek–Padalarang)

3.5.2.1.2. Revitalisasi Pelabuhan Tanjung Priok

3.5.2.2. Pemberdayaan UMKM:

3.5.2.2.1. Peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3.6. AKHIR PEMERINTAHAN

3.6.1. Pemilu Pertama Langsung (2004)

3.6.1.1. Penyelenggaraan pemilu presiden dua putaran:

3.6.1.1.1. Putaran I (5 Juli 2004)

3.6.1.1.2. Putaran II (20 September 2004)

3.6.2. Demokratisasi

3.6.2.1. Undang-Undang Pemilihan Langsung

3.6.2.2. Pemilu langsung sebagai preseden demokrasi partisipatif

3.6.2.3. Penguatan Sistem Presidensial melalui Amandemen Konstitusi

3.7. PENUTUP

BAB IV: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)

4.1. PENDAHULUAN

4.1.1. Konteks Historis Terpilihnya SBY Sebagai Presiden dalam Pemilu 2004

4.1.2. Visi Misi Pemerintahan SBY

4.2. PERIODE PERTAMA: KONSOLIDASI DEMOKRASI (2004-2009)

4.2.1. Transformasi Sistem Politik

4.2.1.1. Pemilu Presiden Langsung Pertama (2004)

4.2.1.2. Implikasi Amandemen UUD 1945

4.2.1.3. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

4.2.1.3.1. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Keuangan Daerah

4.2.1.3.2. Implementasi Pilkada Langsung (2005)

4.2.2. Ekonomi: Stabilitas dan Kerentanan

4.2.2.1. Kebijakan Fiskal-Moneter

4.2.2.1.1. Disiplin Anggaran

4.2.2.1.2. Subsidi BBM dan Dampak Fiskal

4.2.2.2. Struktur Ekonomi

4.2.2.2.1. Dutch Disease dan Ketergantungan Komoditas

4.2.2.2.2. Dampak Krisis Global 2008

4.2.3. Penanganan Bencana Besar

4.2.3.1. Tsunami Aceh 2004

4.2.3.1.1. Mekanisme Tanggap Darurat

4.3.2.1.2. Pembentukan BRR Aceh-Nias

4.2.4. Gempa Yogyakarta 2006

4.2.4.1. Model Rehabilitasi Rekompak

4.2.4.2. Peran Masyarakat Sipil

4.2.5. Gempa Padang

4.2.6. Isu Strategis

4.2.6.1. Pluralisme dan Kebebasan Sipil

4.2.6.2. Kontroversi UU ITE (2008)

4.2.6.3. Penanganan Terorisme

4.2.6.3.1. Pembentukan Densus 88 Pasca Bom Bali II

4.3. PERIODE KEDUA: UJIAN REFORMASI (2009-2014)

4.3.1. Politik Elektoral dan Tantangan

4.3.1.1. Pemilu Legislatif dan Presiden 2009

4.3.1.1.1. Fragmentasi Parpol

4.3.1.1.2. Koalisi "Pelangi"

4.3.1.2. Reformasi Kelembagaan Pemilu

4.3.1.2.1. Penguatan Bawaslu

4.3.1.2.2. Sistem E-Rekapitulasi dan Transparansi Data

4.3.1.3. Kasus-Kasus Korupsi

4.3.1.3.1. Kasus Hambalang dan Bank Century

4.3.1.3.2. Kriminalisasi Komisioner KPK

4.3.2. Ekonomi: Pertumbuhan dan Disparitas

4.3.2.1. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) (2011)

4.3.2.1.1. Strategi 6 Koridor Ekonomi

4.3.2.1.2. Proyek Infrastruktur Strategis

4.3.2.1.3. Dampak Lingkungan dan Konflik Agraria

4.3.2.2. Kebijakan Makroekonomi

4.3.2.2.1. Subsidi BBM 2013 dan Defisit Transaksi Berjalan

4.3.2.2.2. Rasio Gini 0.41

4.3.2.3. Transformasi Sektor Riil

4.3.2.3.1. Deindustrialisasi

4.3.2.3.2. Dampak FTA ASEAN-China pada UMKM

4.3.3. Reformasi Birokrasi dan Hukum

4.3.3.1. Grand Design Reformasi Birokrasi (2010-2025)

4.3.3.1.1. Sistem Remunerasi Berbasis Kinerja

4.3.3.1.2. Penguatan SAKIP dan Zona Integritas

4.3.4. Penegakan Hukum di Bawah Tekanan

4.3.4.1. Pelemahan KPK

4.3.4.2. Kontroversi UU MD3

4.3.3. Manajemen Bencana Terintegrasi

4.3.3.1. Reformasi Kelembagaan

4.3.3.1.1. Operasionalisasi BNPB/BPBD

4.3.3.1.2. Standar Tanggap Darurat Berbasis Cluster

4.3.3.2. Bencana Industri dan Lingkungan

4.3.3.2.1. Semburan Lumpur Lapindo (2006-2014)

4.3.3.2.2. Letusan Merapi 2010 dan Banjir Jakarta 2013

4.3.4. Isu Sosial dan HAM

4.3.4.1. Pluralisme di Ujung Tanduk

4.3.4.1.1. Permasalahan Papua

4.3.4.2. Kebijakan Sosial

4.3.4.2.1. Jaminan Kesehatan Nasional

4.3.4.2.2. Disparitas Mutu Pendidikan Antarwilayah

4.4. MASA AKHIR PEMERINTAHAN SBY (2013-2014)

4.4.1. Kebijakan Penutup

4.4.1.1. Peluncuran JKN

4.4.1.2. Pencabutan Subsidi BBM Parsial

4.4.1.3. Finalisasi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

4.4.2. Krisis Akhir Masa Jabatan

4.4.2.1. Skandal Korupsi

4.4.2.1.1. Kasus Impor Daging Kementerian Pertanian

4.4.2.1.2. Korupsi SKK Migas

4.4.2.2. Ketegangan Politik

4.4.2.2.1. Konflik Koalisi Menuju Pemilu 2014

4.4.2.2.2. Polarisasi Joko Widodo vs. Prabowo Subianto

4.4.2.3. Kerentanan Ekonomi Makro

4.4.2.3.1. Pelemahan Rupiah ke Rp 12.000/USD

4.4.2.3.2. Defisit Transaksi Berjalan

4.4.3. Warisan Strategis

4.4.3.1. Konsolidasi Demokrasi Elektoral

4.4.3.2. Utang Ekologi Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

4.4.3.3. Krisis Kepercayaan pada Lembaga Hukum

4.5. PENUTUP

4.5.1. Stabilitas vs Stagnasi Reformasi

4.5.2. Warisan Utama bagi Indonesia Pasca-2014

BAB V: MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2024)

5.1. PENDAHULUAN

5.1.1. Latar Belakang Terpilihnya Jokowi - JK 

5.1.2. Periodisasi: Pemerintahan Jokowi-JK (2014-2019)

5.1.3. Isu-Isu Strategis Pembentuk Kebijakan dan Tantangan Utama

5.2. BAGIAN 1: PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE PERTAMA (2014–2019)

5.2.1. Visi Misi Pemerintahan Jokowi - JK

5.2.1.1. Konsep dan Landasan Poros Maritim Dunia

5.2.1.1.1. Landasan Historis dan Filosofis 

5.2.1.1.2. Lima Pilar Utama: Budaya Maritim, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Diplomasi, Pertahanan

5.2.1.2. Implementasi Kebijakan Maritim

5.2.1.2.1. Pembangunan Tol Laut dan Modernisasi Pelabuhan

5.2.1.2.2. Regulasi Pendukung 

5.2.1.2.3. Tujuan & Evaluasi: Pemerataan Konektivitas, Penurunan Biaya Logistik

5.2.1.2.4. Tantangan: Keterbatasan Anggaran, Teknologi, Manajemen

5.2.1.3. Paradoks dan Kontradiksi Visi Maritim

5.2.1.3.1. Ketergantungan Investasi Asing vs. Kemandirian Nasional

5.2.1.3.2. Potensi Geostrategis vs. Realitas Infrastruktur 

5.2.2. Revolusi Infrastruktur dan Program Sosial

5.2.2.1 Proyek Infrastruktur Skala Besar

5.2.2.1.1. Capaian: Jalan Tol, Bandara, dan Bendungan

5.2.2.1.2. Dampak Ekonomi: Konektivitas, Penyerapan Tenaga Kerja

5.2.2.1.3. Tantangan: Pembiayaan dan Koordinasi Kementerian/Lembaga

5.2.2.2 Program Perlindungan Sosial

5.2.2.2.1 Implementasi KIS, KIP, KKS 

5.2.2.2.2. Evaluasi: Perluasan Cakupan vs. Ketepatan Sasaran

5.2.3. Tata Kelola Pemerintahan

5.2.3.1 Reformasi Birokrasi dan Pelemahan KPK

5.2.3.1.1. UU No. 5/2014 tentang ASN dan Sistem Merit

5.2.3.1.2. Revisi UU KPK 2019: Perubahan Struktur Pengawasan dan Dampaknya

5.2.3.1.3. Keterlibatan Politisi-Pengusaha dalam Proyek Strategis

5.2.4. Dinamika dan Tantangan Daerah

5.2.4.1. Ketimpangan Pembangunan

5.2.4.1.1. Jawa vs. Luar Jawa

5.2.4.1.2. Respons: Dana Desa, Infrastruktur Perbatasan

5.2.4.2. Otonomi Daerah dan Konflik SDA

5.2.4.2.1. Isu Pertambangan di Kalimantan dan Daerah Lain

5.2.4.3. Papua: Kebijakan, Konflik, dan HAM

5.2.4.3.1. Otonomi Khusus dan Pembangunan Trans-Papua

5.2.4.3.2. Konflik Bersenjata dan Isu HAM

5.2.4.3.3. Pendekatan Pemerintah: Keamanan vs. Dialog

5.2.5. Keamanan Nasional: Ancaman Terorisme

5.2.5.1. Ancaman: Serangan ISIS, Radikalisasi Online

5.2.5.2. Kebijakan: Revisi UU Terorisme No. 5/2018 dan Deradikalisasi

5.3. BAGIAN 2: PEMERINTAHAN JOKO WIDODO PERIODE KEDUA (2019–2024)

5.3.1. Pendahuluan

5.3.1.1. Latar Belakang Terpilihnya Jokowi-Ma’ruf Amin

5.3.1.2. Periodisasi: Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf (2019-2024)

5.3.1.3. Isu-Isu Strategis Pembentuk Kebijakan dan Tantangan Utama

5.3.2. Pemerintahan dalam Masa Pandemi

5.3.2.1. Kebijakan Penanganan Pandemi

5.3.2.1.1. Pembentukan Satgas COVID-19, PSBB, Vaksinasi Massal

5.3.2.1.2. Dampak: Kontraksi Ekonomi, Krisis Kesehatan

5.3.2.1.3. Penyalahgunaan Anggaran

5.3.2.2. Peran dan Pengorbanan Tenaga Kesehatan

5.3.2.2.1. Gugurnya Tenaga Medis dan Inovasi

5.3.3. Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

5.3.3.1. Proyek Strategis Nasional dan Investasi

5.3.3.1.1. Capaian

5.3.3.1.2. Tantangan

5.3.3.2. Strategi Pemulihan Ekonomi

5.3.3.2.1. Stimulus UMKM, Relaksasi Pajak, Transformasi Digital

5.3.4. Ujian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

5.3.4.1. Perubahan Undang-Undang KPK

5.3.4.1.1. Dampak Revisi UU KPK 2019: Independensi & Efektivitas

5.3.4.2. Polemik UU Cipta Kerja

5.3.4.2.1. Minim Partisipasi Publik, Uji Materi di MK

5.3.4.2.2. Argumen Pemerintah: Penyederhanaan Regulasi, Percepatan Investasi

5.3.4.3. Kebebasan Berekspresi dan UU ITE

5.3.4.3.1. Kriminalisasi Jurnalis

5.3.4.3.2. Revisi UU ITE 2024: Perluasan Definisi "Kerusuhan" & "Penghinaan"

5.3.5. Ibu Kota Nusantara (IKN)

5.3.5.1. Rasionalitas dan Kerangka Hukum

5.3.5.1.1. UU No. 3/2022 tentang IKN

5.3.5.1.2. Argumentasi: Pemerataan Pembangunan, Beban Ekologis Jakarta

5.3.5.2. Implementasi dan Tantangan

5.3.5.2.1. Pembangunan Tahap I (2022-2024): Istana Negara, Kementerian

5.3.5.2.2. Kendala: Keterlambatan Pendanaan Swasta, Keberlanjutan Politik

5.3.6. Tantangan Daerah dan Keamanan

5.3.6.1. Dampak Pandemi dan Respons Daerah

5.3.6.1.1. Ketimpangan Akses Kesehatan & Ekonomi

5.3.6.1.2. Alokasi Anggaran Khusus (Papua, NTT)

5.3.6.2. Papua: Eskalasi Konflik dan Isu Internasional

5.3.6.2.1. Eskalasi Kekerasan

5.3.6.2.2. Kebijakan: Pembangunan Trans-Papua, Dominasi Pendekatan Militer

5.3.6.2.3. Tekanan Internasional (PBB) atas Pelanggaran HAM

5.3.6.3. Evolusi Ancaman Terorisme

5.3.6.3.1. Radikalisasi Digital Pasca-Pandemi

5.3.6.3.2. Kebijakan: Operasi Intelijen dan Deradikalisasi Berbasis Komunitas

5.3.7. Debat Konstitusional dan Politik Hukum

5.3.7.1. Wacana Amandemen UUD 1945

5.3.7.1.1. Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

5.3.7.1.2. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Syarat Usia Calon Wakil Presiden

5.3.7.2. Kritik atas Intervensi Politik

5.3.7.2.1. Implikasi terhadap Independensi Lembaga Yudikatif

5.3.8. PENUTUP

5.3.8.1. Peralihan Pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto

5.3.8.1.1. Pemilihan Umum 2024 dan Hasilnya

5.3.8.1.2. Pembentukan Kabinet dan Visi Misi

BAB VI: KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA (1998-2024)

6.1 PENDAHULUAN: POSISI INDONESIA DI KANCAH GLOBAL

6.1.1 Konteks Transformasi Pascareformasi 1998

6.1.1.1. Dampak Reformasi 1998: Transisi politik dari otoritarian ke demokratis, krisis ekonomi Asia, dan desentralisasi

6.1.1.2. Perubahan orientasi diplomasi: Dari pendekatan keamanan (Orde Baru) ke diplomasi berbasis HAM dan demokrasi

6.1.1.3. Tantangan utama: Pemulihan legitimasi internasional

6.1.2 Prinsip "Bebas Aktif" dalam Arus Geopolitik Kontemporer

6.1.2.1. Reaktualisasi bebas-aktif: Menjaga netralitas di tengah persaingan ASChina

6.1.2.2. Implementasi baru: Diplomasi Maritim, Ekonomi, dan Isu Global 

6.2 KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASA PRESIDEN B.J. HABIBIE (1998–1999)

6.2.1 Pemulihan Citra Indonesia di Mata Internasional

6.2.1.1. Diplomasi Pemulihan Ekonomi: Kunjungan ke Jerman-AS untuk Meyakinkan Pemulihan Ekonomi

6.2.1.2. Mengatasi transisi demokratisasi sebagai Landasan Diplomasi Pemulihan Ekonomi

6.2.1.3. Hasil: Pencabutan Sanksi Ekonomi oleh UE dan Normalisasi Hubungan dengan IMF

6.2.2 Referendum Timor-Timur: Langkah Berani yang Kontroversial

6.2.2.1. Latar belakang: Tekanan PBB dan Komunitas Internasional pasca Jatuhnya Soeharto

6.2.2.2. Proses Referendum: Diselenggarakan UNTAET dengan hasil 78.5% prokemerdekaan

6.2.2.3. Dampak: Kerusuhan oleh Milisi Pro-Integrasi, Intervensi INTERFET Pimpinan Australia

6.2.2.4. Ketegangan dengan Canberra: Protes atas Kepemimpinan Australia di INTERFET.

6.2.2.5. Upaya Rekonsiliasi: Kerjasama dengan PBB dalam Pembentukan Pemerintahan Transisi Timor Leste

6.2.3 Peran Indonesia di ASEAN dan Diplomasi Kawasan

6.2.3.1. Mempertahankan Solidaritas ASEAN: Konsultasi Darurat Membahas krisis Timor Timur (Juli 1999)

6.2.3.2. Diplomasi Preventif: Mencegah Intervensi Negara Luar di konflik internal

6.2.3.3. Dukungan kawasan: Solidaritas dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

6.3 KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID (1999–2001)

6.3.1 Prinsip Dasar Diplomasi Gus Dur

6.3.1.1. "Diplomasi Humanis": Menekankan HAM, demokrasi, dan dialog antaragama

6.3.1.2. Inovasi: Pembukaan hubungan dengan negara non-tradisional

6.3.1.3. Paradigma Baru: Diplomasi sebagai alat rekonsiliasi domestik dan Internasional

6.3.2 Langkah Strategis Terkait Hubungan dengan China

6.3.2.1. Kunjungan Bersejarah ke Beijing pertama oleh Presiden RI Pasca 1967

6.3.2.2. Dampak: Peningkatan perdagangan 400% dalam 2 tahun

6.3.3 Diplomasi Untuk Mendukung Timor Leste

6.3.3.1. Kebijakan rekonsiliasi: Pengakuan hasil referendum dan dukungan kemerdekaan Timor Leste (2002)

6.3.3.2. Kolaborasi dengan UNTAET: Pelatihan Pegawai Negeri Timor Leste oleh Indonesia

6.3.3.3. Kontroversi: Penolakan dari kelompok nasionalis dan militer

6.3.4 Penguatan Peran di Dunia Islam dan OIC

6.3.4.1. Kunjungan ke 19 negara Islam: Dari Maroko hingga Pakistan (1999-2001)

6.3.4.2. Peran mediator: Fasilitasi perdamaian Moro dan Pattani

6.3.4.3. Prestasi: Pengakuan sebagai pemimpin Muslim moderat oleh OIC

6.3.5 Diplomasi Personal ke Israel

6.3.5.1. Kunjungan kontroversial (April 2000): Pertemuan dengan Presiden Ezer Weizman

6.3.5.2. Misi rahasia: Menjembatani dialog Palestina-Israel, ditolak oleh Arafat

6.3.5.3. Dampak domestik: Protes dari MUI dan kelompok konservatif

6.4 KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASA PRESIDEN MEGAWATI SUKARNOPUTRI (2001-2004)

6.4.1 Pilar Utama Kebijakan Luar Negeri

6.4.1.1. Trilogi: Kedaulatan, stabilitas, dan solidaritas ASEAN

6.4.1.2. Penegasan batas wilayah dan penolakan intervensi asing

6.4.1.3. Fokus ekonomi: Pemulihan investasi pasca-kerusuhan 1998

6.4.2 Respons atas Bom Bali 2002 dan Isu Terorisme

6.4.2.1. Kerja sama internasional: Tim gabungan FBI-AFP-Densus 88 mengungkap jaringan Jemaah Islamiyah

6.4.2.2. Langkah hukum: Ratifikasi 12 konvensi antiteror PBB dan UU Antiterorisme (2003)

6.4.2.3. Diplomasi pemulihan pariwisata Bali: Kampanye "Bali Recovery Initiative" untuk pulihkan pariwisata

6.4.3 Hubungan dengan Australia: Dinamika Pasca-Timor Timur

6.4.3.1. Pemulihan hubungan: Kunjungan Megawati ke Canberra (2002) dan PM Howard ke Bali (2003)

6.4.3.2. Kesepakatan keamanan: Persiapan Lombok Treaty (2006) untuk kerangka kerja sama maritim

6.4.3.3. Masalah sensitif: Isu pengungsi Afganistan dan Papua

6.4.4 Diplomasi Ekonomi dan Pemulihan Investasi

6.4.4.1. Misi dagang ke AS-Eropa: Promosi investasi di Sektor Migas dan Sawit

6.4.4.2. Pencapaian: Realisasi investasi asing $9.8 miliar (2004), tertinggi sejak 1997

6.4.4.3. Strategi: Deregulasi sektor energi dan insentif pajak

6.4.5 Kepemimpinan ASEAN: KTT ASEAN ke-IX (2003)

6.4.5.1. Bali Concord II: Cetak biru Komunitas ASEAN 

6.4.5.2. Inisiatif Indonesia: Pembentukan ASEAN Security Community

6.4.5.3. Peran kunci: Mediasi konflik Kamboja-Thailand

6.4.6 Sengketa Sipadan-Ligitan dengan Malaysia

6.4.6.1. Kekalahan di ICJ (2002): Keputusan final berpihak pada Malaysia

6.4.6.2. Penyebab kegagalan: Lemahnya bukti historis dan koordinasi diplomasi

6.4.6.3. Dampak: Reformasi kebijakan perbatasan dan pendirian Bakamla (2005)

6.5 KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014)

6.5.1 Filosofi 'Million Friends Zero Enemy'

6.5.1.1. Implementasi: Peningkatan hubungan dengan 162 negara

6.5.1.2. Diplomasi pro-aktif: SBY sebagai pembicara di 300 forum internasional

6.5.1.3. Soft power: Promosi demokrasi dan moderasi beragama

6.5.2 Kepemimpinan Global: G20 dan DK PBB

6.5.2.1. Peran di G20: Arsitek "Financial Inclusion" untuk negara berkembang

6.5.2.2. Keanggotaan DK PBB (2007-2008): Dukung resolusi Palestina dan nonproliferasi nuklir Iran

6.5.2.3. Prestasi: Indonesia pertama di ASEAN yang memimpin DK PBB

6.5.3 Penguatan Poros Maritim Indo-Pasifik

6.5.3.1. Konsep "Archipelagic Outlook": Diadopsi dalam dokumen EAS (2010)

6.5.3.2. Inisiatif: Kerja sama keamanan maritim dengan India dan Australia

6.5.3.3. Hasil: Penandatanganan Perjanjian Batas Maritim dengan Singapura (2009)

6.5.4 Diplomasi Lingkungan: Bali Road Map hingga COP

6.5.4.1. Tuan rumah UNFCCC COP-13 (2007): Hasilkan "Bali Road Map" untuk pengganti Protokol Kyoto

6.5.4.2. Komitmen nasional: Target reduksi emisi 26% dengan kemampuan sendiri (2010)

6.5.4.3. Diplomasi hutan: Moratorium izin hutan primer 

6.5.5 Revitalisasi Konferensi Asia-Afrika

6.5.5.1. KAA ke-60 di Jakarta (2015)

6.5.5.2. Solidaritas Selatan-Selatan: Bantuan teknis untuk Palestina dan Afrika

6.5.5.3. Warisan: Pembentukan NAASP (New Asian-African Strategic Partnership)

6.5.6 Kontribusi Pasukan Perdamaian Global

6.5.6.1 Pengiriman Kontingen Garuda

6.5.6.1.1. Peningkatan signifikan: Dari 850 personel (2004) menjadi 2.870 (2014)

6.5.6.1.2. Misi utama: UNIFIL (Lebanon), MONUSCO (Kongo), UNAMID (Darfur)

6.5.6.2 Misi Penting di Lebanon dan Kongo

6.5.6.2.1. UNIFIL (2006-2014)

6.5.6.2.2. MONUSCO (2010)

6.5.6.3 Pembentukan Pusat Pelatihan Misi Perdamaian

6.5.6.3.1. PMPP Sentul (2011)

6.5.6.3.2. Inovasi: Pelatihan penjaga perdamaian untuk konflik wilayah Muslim

6.6 KEBIJAKAN LUAR NEGERI MASA PRESIDEN JOKO WIDODO (2014-2024)

6.6.1 Visi Poros Maritim Dunia

6.6.1.1. Implementasi: Pembangunan 24 pelabuhan baru dan tol laut (2014-2024)

6.6.1.2. Penegakan Kedaulatan: Tenggelamkan 488 kapal illegal fishing (2014-2023)

6.6.1.3. Diplomasi maritim: Kemitraan dengan IORA dan Forum Kepulauan Pasifik

6.6.2 Penegasan Kedaulatan Maritim Natuna

6.6.2.1. Insiden 2020-2021: Patroli TNI AL usir 63 kapal China di ZEE Natuna

6.6.2.2. Strategi Diplomasi: Protes Resmi ke PBB, Tolak "nine-dash line" dalam nota Verbal

6.6.2.3. Penguatan Militer: Penempatan KRI Martadinata dan Rudal BrahMos

6.6.3 Percepatan Penetapan Batas Maritim

6.6.3.1. Kesepakatan penting: ZEE dengan Filipina (2014), Palau (2015), Vietnam (2022)

6.6.3.2. Batas landas kontinen: Kesepakatan dengan Singapura (2022) di Selat Singapura

6.6.3.3. Target 2024: Finalisasi 95% Batas Maritim Indonesia

6.6.4 Diplomasi Ekonomi dan Investasi

6.6.4.1. Realisasi investasi: $44 miliar (2023), tertinggi Sepanjang Sejarah

6.6.4.2. Strategi: UU Cipta Kerja, Pembebasan visa untuk 169 Negara, dan "Indonesia Investment Forum"

6.6.4.3. Mitra Utama: China, Singapura, Jepang pada 2023

6.6.5 Perjuangan Kemerdekaan Palestina

6.6.5.1. Sikap Konsisten: Dukung Keanggotaan Penuh Palestina di PBB (2024)

6.6.5.2. Bantuan konkret: $2 juta/tahun untuk UNRWA, rumah sakit Indonesia di Gaza

6.6.5.3. Diplomasi Multilateral: Ko-sponsor Resolusi di DK PBB dan Sidang Umum PBB

6.6.6 Diplomasi Vaksin COVID-19

6.6.6.1. Produksi lokal: Kerjasama dengan Sinovac (Bio Farma) dan Pfizer

6.6.6.2. Bantuan global: Donasi 1.8 juta dosis vaksin ke 20 negara via COVAX (2021)

6.6.6.3. Diplomasi kesehatan: Inisiasi "Global Health Fund" di G20 Bali

6.6.7 Pasukan Perdamaian Era Kontemporer

6.6.7.1 Penambahan Kontingen Perempuan

6.6.7.1.1. Peningkatan: Dari 5% (2014) menjadi 18% (2024)

6.6.7.1.2. Peran strategis: Female Engagement Team di Kongo dan Lebanon

6.6.7.2 Operasi di Afrika Tengah

6.6.7.2.1. Misi MINUSCA (2020-sekarang): Lindungi warga sipil, fasilitasi dialog perdamaian

6.6.7.2.2. Prestasi: Netralisasi 3 kelompok bersenjata di Bangui

6.6.7.3 Kepemimpinan dalam UNIFIL

6.6.7.3.1. Mayor Jenderal Senko sebagai Force Commander UNIFIL (2022-sekarang)

6.6.7.3.2. Inovasi: Patroli maritim gabungan dengan TNI AL dan Angkatan Laut Lebanon.

7.7 PENUTUP: REFLEKSI

7.7.1 Kontinuitas Prinsip Bebas-Aktif

7.7.1.1. Adaptasi prinsip: Dari konflik Perang Dingin hingga persaingan ASChina

7.7.1.2. Konsistensi: Penolakan aliansi militer, komitmen pada hukum internasional dan multilateralisme

7.7.2 Capaian Utama Diplomasi

7.7.2.1. Transformasi: Dari "pariah state" pasca-1998 menjadi "rising middle power"

7.7.2.2. Pengakuan: Anggota G20, peringkat 1 ASEAN dalam Democracy Index 

7.7.2.3. Kemajuan signifikan: 90% batas maritim telah ditetapkan

7.7.2.4. Resolusi damai: Sengketa Ambalat (2009) dan Natuna (2022) tanpa konflik bersenjata

7.7.2.5. Kontribusi: Indonesia penyumbang pasukan terbesar ke-9 dunia

7.7.2.6. Pengakuan: Penerima UN "Service and Sacrifice Award" (2022)

BAB VII: DINAMIKA SOSIAL-BUDAYA ERA REFORMASI

7.1. PENGANTAR

7.1.1. Konteks Historis Reformasi 1998

7.1.2. Ruang Lingkup Analisis: Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya (1998-2025)

7.1.3. Tujuan Pembahasan

7.2. DINAMIKA SOSIAL BUDAYA

7.2.1 Dampak Krisis 1998

7.2.1.1. Kontraksi ekonomi, pengangguran, dan ketimpangan

7.2.1.2. De-industrialisasi dan "pertumbuhan tanpa lapangan kerja"

7.2.2 Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

7.2.2.1 Ledakan Penduduk dan Rebranding KB

7.2.2.1.1. Program Keluarga Berencana (KB) era SBY-Jokowi

7.2.2.1.2. Evolusi Slogan

7.2.2.2 Fenomena Rusunawa dan Budaya Komuter

7.2.2.2.1. Krisis perumahan dan rusunawa

7.2.2.2.2. Peran KRL Jabodetabek dan ekspansi transportasi komuter 

7.2.3 Gaya Hidup Masyarakat Urban

7.2.3.1 Bisnis Kopi dan Budaya Ngafe

7.2.3.1.1. Evolusi kafe

7.2.3.1.2. Fenomena "starling" (Starbucks Keliling)

7.2.3.2 Digitalisasi Platform dan Dampaknya

7.2.3.2.1. Kaskus, Tokopedia, Bukalapak, (Gojek)

7.2.3.2.2. Dampak Konsumtif dan Pinjaman Online

7.2.3.3 Kesadaran Lingkungan

7.2.3.3.1. Program Adiwiyata, Bank Sampah, Plastik Berbayar

7.2.3.4 Transformasi Pembayaran Digital

7.2.3.4.1. Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

7.2.3.4.2. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)

7.3 PERAN PERS, MEDIA, DAN MEDIA SOSIAL

7.3.1 Kebebasan Pers

7.3.3.1. Euforia pasca-Orde Baru vs. Tantangan era Digital

7.3.2. Media Sosial sebagai Ruang Publik Baru

7.3.2.1. Hoaks, post-truth, polarisasi politik

7.3.3 Regulasi dan Kebebasan Berekspresi

7.3.3.1. UU ITE dan dampaknya terhadap kritik sosial

7.4 PERKEMBANGAN SENI, SASTRA, DAN BUDAYA POPULER

7.4.1 Sastra Indonesia

7.4.1.1. Sastra protes (Taufik Ismail, Seno Gumira)

7.4.1.2. Tema Sufistik (Gus Mus) dan Surealis (Leila S. Chudori)

7.4.1.3. Kebangkitan Penulis Baru (Andrea Hirata, Eka Kurniawan)

7.4.2 Sinema dan Televisi

7.4.2.1. Kebangkitan Film Indonesia

7.4.2.2. Dominasi Genre: Drama, Horor, Komedi

7.4.2.3. Reality Show dan Dampak Sosial 

7.4.3 Musik Indonesia 

7.4.3.1. Demokratisasi Industri Musik pasca-1998

7.4.3.2. Band Indie, Dangdut Kontemporer, Dampak TikTok/Spotify

7.4.4 Galeri Seni

7.4.4.1. Galeri Nasional Indonesia (GNI)

7.4.4.2. Museum MACAN dan Ruang Seni Swasta

7.5 KEBIJAKAN DAN PELESTARIAN BUDAYA 

7.5.1 Kerangka Hukum Kebudayaan

7.5.1.1. UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:

7.5.1.1.1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)

7.5.1.1.2. Strategi pemajuan kebudayaan

7.5.1.2. UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya:

7.5.1.2.1. Klasifikasi, perlindungan, dan revitalisasi

7.5.2 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)

7.5.2.1. Mekanisme pengusulan ke UNESCO

7.5.2.2. 15 WBTB Indonesia

7.5.3 Memory of the World (MoW)

7.5.3.1. Naskah kuno Indonesia dalam registrasi UNESCO

7.5.3.2. Contoh: La Galigo, Arsip Konferensi Asia-Afrika

7.5.4. Memori Kolektif Bangsa (MKB)

7.6 TREN BUSANA INDONESIA

7.6.1 Mode Muslim Global

7.6.1.1. Indonesia sebagai kiblat fesyen muslim

7.6.1.2. Transformasi hijab: Selendang, Ikat, dan Syar'i

7.6.2 Revitalisasi Busana Tradisional

7.6.2.1. Dampak penetapan Hari Batik

7.6.2.2. Presiden Jokowi dan promosi baju adat di acara kenegaraan

7.6.3 Brand Lokal dan Thrifting

7.6.3.1. Merek lokal (Hijup.com, Dian Pelangi)

7.6.3.2. Kontroversi impor baju bekas dan Permendag No. 40/2022

7.7 TREN KULINER DAN OLAHRAGA

7.7.1 Kuliner Pasca Krisis

7.7.1.1 Sertifikasi Halal dan BPOM

7.7.1.1.1. Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

7.7.1.1.2. Jaminan keamanan pangan

7.7.1.2 Kritikus Kuliner

7.7.1.2.1. Bondan Winarno, Food vlogger TikTok

7.7.2 Olahraga

7.7.2.1 Ajang Internasional

7.7.2.1.1. SEA Games 2011, Asian Games 2018

7.7.2.2 Media Olahraga

7.7.2.2.1. Versi cetak, siaran langsung, dan konten digital

7.8. PENUTUP

7.8.1. Refleksi perubahan sosial-budaya pasca-Reformasi

7.8.2. Tantangan di era digital: Konservatisme vs. globalisasi

7.8.3. Pelestarian budaya sebagai fondasi identitas nasional

BAB VIII: ISU-ISU PEREMPUAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN HAM ERA 

REFORMASI

8.1 PENDAHULUAN

8.1.1 Latar Belakang Historis Reformasi 1998 dan Dampaknya bagi Perempuan

8.1.2 Tantangan Utama Kesetaraan Gender dalam Gerakan Perempuan

8.1.3 Problematika Tahanan Politik Perempuan yang Belum Terselesaikan

8.2 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

8.2.1 Komnas Perempuan: Pembentukan dan Peran Strategis

8.2.1.1 Signatory Campaign dan Dasar Pendirian

8.2.1.2 Mandat dan Fungsi Komnas Perempuan

8.2.1.3 Analisis Kontribusi dalam Transformasi Kebijakan HAM

8.2.2 Advokasi Hak-Hak Perempuan

8.2.2.1 Adopsi Instrumen HAM PBB (CEDAW, DEVAW)

8.2.2.2 Peran sebagai Forum Komunikasi antar-LSM

8.2.2.3 Kolaborasi dengan Komnas HAM dalam Gugatan Keadilan

8.3 KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DAN DISKRIMINASI

8.3.1 Regulasi Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender

8.3.1.1 Proses Legislasi UU PKDRT (No. 23/2004)

8.3.1.2 Implementasi dan Tantangan UU PKDRT

8.3.1.3 Peran Komnas Perempuan dalam Pendampingan Korban

8.3.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)

8.3.2.1 Inpres No. 9/2000: Landasan Hukum dan Implementasi

8.3.2.2 Integrasi PUG dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah

8.3.2.3 Hambatan Politik-Budaya dalam Penerapan PUG

8.3.3 Penanganan Kekerasan di Dunia Pendidikan

8.3.3.1 Regulasi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permendikbud No. 30/2021)

8.3.3.2 Kebijakan di Pendidikan Dasar-Menengah (Permendikbudristek No. 46/2023)

8.3.3.3 Prevalensi Kekerasan dan Evaluasi Efektivitas Kebijakan

8.4 PERAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL

8.4.1 Forum Gender Global

8.4.1.1 Peran dalam Convention on the Status of Women (CSW)

8.4.1.2 Implementasi Beijing Platform for Action (BPfA)

8.4.2 Diplomasi Gender di Forum Regional

8.4.2.1 Kontribusi dalam ASEAN Committee on Women (ACW)

8.4.2.2 Peran di ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) dan ASEAN 

Commission on Women and Children (ACWC)

8.4.3 Strategi Diplomasi Global

8.4.3.1 Peningkatan Ekonomi Perempuan di G20

8.4.3.2 Advokasi Perempuan dalam Isu Perubahan Iklim (UNFCCC)

8.5 REPRESENTASI POLITIK DAN PEMBERDAYAAN

8.5.1 Kebijakan Afirmatif

8.5.1.1 Regulasi Kuota 30% Perempuan (UU Pemilu 2003–2008)

8.5.1.2 Dinamika Keterwakilan Perempuan di Legislatif (1999–2014)

8.5.1.3 Faktor Penghambat Pencapaian Kuota

8.5.2 Organisasi Perempuan dalam Politik

8.5.2.1 Peran Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

8.5.2.2 Kiprah Kaukus Perempuan Parlemen (KPP-RI)

8.6 ISU TRANSISI DAN KEADILAN SEJARAH

8.6.1 Agenda Pembangunan Global

8.6.1.1 Komitmen Indonesia dalam MDGs (2000–2015)

8.6.1.2 Integrasi Kesetaraan Gender dalam SDGs

8.6.1.3 Ketimpangan Gender pada Indeks Pembangunan

8.6.2 Rekonstruksi Identitas Eks-Tahanan Politik 1965

8.6.2.1 Dampak Stigma Orde Baru terhadap Perempuan Korban

8.6.2.2 Kegagalan Rekonsiliasi Struktural dan Pembatalan UU KKR

8.6.2.3 Strategi Alternatif:

8.6.2.3.1 Pembangunan Jaringan Solidaritas

8.6.2.3.2 Konsolidasi dan Aksi Kolektif

8.6.2.4 Kesenian sebagai Wadah Ekspresi Identitas:

8.6.2.4.1 Wanodja Binangkit

8.6.2.4.2 Dialita

8.6.2.4.3 Kiprah Perempuan (Kiper)

8.7 PENUTUP

8.7.1 Pencapaian dan Tantangan Gerakan Perempuan (1998–2024)

8.7.2 Rekomendasi Kebijakan untuk Masa Depan

8.7.3 Refleksi Kritis atas Agenda Gerakan Perempuan

PENUTUP

Jilid X Sejarah Nasional Indonesia menutup catatan sejarah bangsa pada era Reformasi, mencakup periode transisi dari pemerintahan otoriter Orde Baru menuju sistem demokrasi yang lebih partisipatif, meskipun penuh tantangan dan paradoks. Dalam rentang 1998–2024, Indonesia mengalami pergantian kepemimpinan nasional secara damai, tumbuhnya sistem multipartai, pelaksanaan pemilu langsung, serta meningkatnya partisipasi publik dalam ruang demokrasi. 

Namun, proses demokratisasi ini tidak lepas dari persoalan mendasar seperti menguatnya oligarki, polarisasi politik, serta ketimpangan sosial yang belum terselesaikan.

Secara substansial, Jilid ini tidak hanya menyajikan kronologi politik elite, tetapi juga merekam transformasi sosial-budaya masyarakat, perubahan ekonomi pascakrisis, dan dinamika hubungan internasional Indonesia dalam konteks globalisasi. Dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku sejarah dan tidak semata objek kebijakan, Jilid ini memperlihatkan bagaimana 

Reformasi adalah proyek yang terbuka belum selesai dan senantiasa dinegosiasikan ulang dalam berbagai ruang, baik formal maupun kultural. Inilah yang menjadikan Jilid X memiliki signifikansi khusus dalam keseluruhan narasi sejarah nasional: ia adalah cermin transisi panjang dari otoritarianisme ke demokrasi, dari sentralisme ke desentralisasi, dari negara pengatur ke masyarakat sipil yang menuntut partisipasi aktif.

Dalam konteks historiografi nasional, Jilid X menjadi penanda bahwa sejarah tidak lagi hanya mencatat masa lalu yang “jauh,” tetapi juga masa kini yang masih “hidup” sejarah sebagai history-in-the-making. Ia memerlukan kehati-hatian dalam penilaian, kedalaman dalam interpretasi, dan keberanian untuk mengakui bahwa sejarah kontemporer adalah ruang kontestasi makna. Oleh karena itu, Jilid ini juga menekankan pentingnya pendekatan multidisipliner dan lintas perspektif dalam memahami dinamika Reformasi yang kompleks dan berlapis.

Sebagai penghubung ke Jilid berikutnya, narasi Jilid X memberikan konteks atas dinamika yang tengah dan akan terus berlangsung, terutama menyangkut arah konsolidasi demokrasi, tantangan pembangunan berkelanjutan, serta kebangkitan kekuatan-kekuatan baru dalam politik nasional dan global. Penutupan Jilid ini bersamaan dengan terpilihnya Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, yang membawa babak baru dalam kepemimpinan nasional. Transisi ini menjadi titik awal penting bagi Jilid XI, yang akan menyoroti arah baru Indonesia pasca-2024: apakah bangsa ini akan melanjutkan cita-cita reformasi, menyempurnakannya, atau bahkan menempuh jalur baru dalam sejarahnya.

Dengan demikian, Jilid X bukan hanya epilog dari sebuah era, tetapi juga prolog untuk fase sejarah yang akan datang. Ia menjadi simpul penting dalam perjalanan Indonesia yang senantiasa dinamis, mencerminkan kekuatan dan kelemahan bangsa dalam menyikapi perubahan, serta mempersiapkan masyarakat Indonesia untuk menyongsong abad ke-21 dengan refleksi, kesadaran historis, dan visi kebangsaan yang lebih matang.