Tan Malaka - WZ JOHANNES

 [2/7 15.58] rudysugengp@gmail.com: Berikut TAN MALAKA

[2/7 16.40] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Tan Malaka Konseptor Republik Indonesia

Biodata :

Kelahiran: 

2 Juni 1897, Pandam Gadang

Meninggal: 

21 Februari 1949, Selopanggung

Orang tua: 

Rangkayo Sinah, HM. Rasad

Pendidikan:

Rijkskweekschool (1913–1919), Universitas Komunis Kaum Pekerja dari Timur

Nama lengkap: 

Ibrahim Datuk Tan Malaka

Saudara kandung:

Kamarudin Rasad

Masa Muda :

Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka.

Nama panggilan aslinya adalah Ibrahim, tetapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semibangsawan, ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya.

 Ia lahir di Pandam Gadang, Suliki, Lima Puluh Kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanggal lahirnya tidak jelas, dan bervariasi dari sumber ke sumber, tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897.

Ayahnya adalah HM. Rasad Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sehingga dari nama ibunya, dapatlah diketahui bahwa ia berasal dari suku Simabua. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki, mempelajari ilmu agama Islam yang kaffah, menghafalkan Quran di luar kepala serta mempelajari seni bela diri pencak silat.[8] Selain itu, ia juga belajar ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Wahid Al-Khalidy Asy-Syadzily Tabek Panjang Ampang Godang.

Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Kweekschool (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi), sekolah guru negeri, di Fort de Kock.

Di Kweekschool, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil.

 Menurut gurunya, G. H. Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, ia adalah murid yang sangat baik.

Ia lulus pada tahun 1913, dan kembali ke desanya. Kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk dan tawaran tunangan. Namun, ia hanya menerima gelar.[10] Ia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan ia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama.

Tan Malaka, yang berjuluk "Bapak Republik Indonesia", adalah pelopor kemerdekaan yang merumuskan konsep negara kesatuan jauh sebelum proklamasi. Ia berjuang tanpa kenal kompromi, melintasi berbagai negara, menggunakan puluhan nama samaran, dan menulis karya monumental seperti Madilog untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta feodalisme.

Tan Malaka adalah penggagas utama yang mencetuskan konsep negara Republik Indonesia untuk wilayah Nusantara. Melalui karyanya yang diterbitkan pada tahun 1925, Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia), ia menjadi orang pertama yang membayangkan bentuk negara Indonesia merdeka sebagai sebuah republik. 

Gagasan ini mendahului zamannya dan menjadi cetak biru penting bagi para pemuda dan tokoh pergerakan nasional.

[2/7 16.42] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Tan Malaka Perjuangan Tanpa Kompromi

Berbeda dengan beberapa tokoh pendiri bangsa yang memilih jalan diplomasi, Tan Malaka adalah pejuang kemerdekaan yang radikal dan menolak segala bentuk perundingan dengan penjajah. Ia menginginkan kemerdekaan Indonesia "100 persen".

Aksi Massa: 

Ia percaya bahwa kekuatan penggerak utama revolusi adalah rakyat atau kaum proletar, bukan sekadar elite politik.

Pelarian Internasional:

Karena penentangannya terhadap kolonialisme, ia menjadi buronan internasional di berbagai negara seperti Belanda, Rusia, China, Filipina, dan Thailand.

Pendidikan di Belanda :

Sesampainya di Belanda, ia belajar di Rijkskweekschool (sekolah pendidikan guru pemerintah), Tan Malaka awalnya mengalami gegar budaya. Di sana, ia sangat meremehkan iklim Eropa Utara. Akibatnya, ia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914, dan ia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. 

Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi, serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku De Fransche Revolutie, yang awalnya diberikan oleh G. H. Horensma. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Blos, yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga 1804. 

Setelah Revolusi Rusia Oktober 1917, Tan Malaka menjadi makin tertarik pada komunisme dan sosialisme dan sosialisme reformis. Mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin.

Ia juga mulai membaca karya-karya Friedrich Nietzsche, yang menjadi salah satu anutan politik awalnya. Selama ini Tan Malaka makin tidak menyukai budaya Belanda. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Ia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman, tetapi ditolak, karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu.

Di Belanda, ia bertemu Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), cikal bakal Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tan Malaka juga menjadi tertarik pada Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging (Persatuan Guru Sosial Demokrat) selama ini.

Pada November 1919, Tan Malaka lulus, dan menerima diploma hulpacte (ijazah pendidikan keguruan).

[2/7 16.44] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Tan Malaka Perjuangan Melalui Pendidikan dan Pemikiran

Ia menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan berarti tanpa kemerdekaan berpikir.

Pendidikan untuk Rakyat: 

Pada awal pergerakannya, ia mendirikan Sekolah SI (Sarekat Islam) di Semarang. Sekolah ini dirancang sebagai tandingan sekolah kolonial Belanda agar anak-anak pribumi dari kalangan bawah bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Karya Monumental: 

Ia meninggalkan warisan pemikiran yang luar biasa. 

Buku monumentalnya, Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika), ditulis untuk merombak pola pikir masyarakat dari keterbelakangan dan feodalisme menuju pemikiran yang kritis, logis, dan ilmiah.

 Ia juga menulis Gerpolek (Gerilya Politik dan Ekonomi) dan buku autobiografi Dari Penjara ke Penjara.

Pengajaran dan Jornalisme :

Setelah lulus, ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Janssen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau, di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur.

 Ia pergi ke sana pada bulan Desember 1919, tetapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari 1920.

Ia menghasilkan propaganda subversif untuk kuli, yang dikenal sebagai Deli Spoor,

 dan mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi.

Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan ISDV, dan menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja, dalam salah satu karyanya yang paling awal, "Tanah Orang Miskin"; yang disertakan dalam Het Vrije Woord edisi Maret 1920.[20] Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Post.

Tan Malaka pergi ke Batavia (sekarang Jakarta) ketika guru lamanya, G. H. Horensma, menawarinya pekerjaan sebagai guru; Namun, Tan Malaka menolak tawaran itu. Karena ia ingin mendirikan sekolahnya sendiri; di mana guru lamanya menerima alasannya dan mendukungnya. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921.

Ia kemudian meninggalkan Batavia dan tiba di Yogyakarta pada awal Maret 1921, dan tinggal di rumah Sutopo, seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo. Di sana, ia menulis proposal untuk Sekolah Tata Bahasa.

Di Yogyakarta, ia mengikuti Muktamar ke-5 organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, Darsono, dan Semaun.

Kongres tersebut membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis (PKI). Agus Salim dan tokoh lainnya, Abdul Muis, melarang, sedangkan Semaun dan Darsono sama-sama anggota PKI.

[2/7 17.08] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Tan Malaka Hidup dalam Pengasingan 

Pengasingan di Eropa :

Pada 13 Februari 1922, ia mengunjungi sebuah sekolah di Bandung, ia ditangkap oleh penguasa Belanda, yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis.

Ia pertama kali diasingkan ke Kupang; Namun, ia ingin diasingkan ke Belanda, dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Namun, tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan.

Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda (CPN) dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat, pada pemilihan 1922.

Ia adalah subjek kolonial Belanda pertama (karena ia berasal dari Hindia Belanda) yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Ia tidak berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan, posisi ketiganya dalam tiket membuat pemilihannya sangat tidak mungkin. Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Indonesia, dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun ia tidak memenangkan kursi, ia menerima dukungan kuat yang tak terduga.

Sebelum penghitungan suara selesai, ia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman.

Di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat, dan mungkin bertemu M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow, dan tiba pada Oktober 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern.

Pada Kongres Komintern Dunia Keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar komunisme dan Pan-Islamisme dapat berkolaborasi; Namun, usulannya ditolak oleh banyak orang.

Pada Januari 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden Die Rote Gewerkschafts-Internationale (Serikat Merah Internasional).

 Selama paruh pertama tahun 1923, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal gerakan buruh Indonesia dan Belanda.

Ia juga menjadi agen Biro Timur Komintern saat ia melaporkan pleno ECCI pada bulan Juni 1923.

Tan Malaka kemudian pergi ke Canton (sekarang Guangzhou), tiba pada bulan Desember 1923, dan mengedit jurnal bahasa Inggris, The Dawn, untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik.

Pada Agustus 1924, Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang karena sakit. Pemerintah menerima ini, tetapi karena persyaratan yang memberatkan, ia akhirnya tidak pulang. Pada bulan Desember 1924, PKI mulai runtuh, karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) yang diterbitkan di Kanton pada April 1925.

Di dalamnya dijelaskan keadaan dunia, dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi, Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksinya bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan "menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik".

Pengasingan di Asia :

Pada Juli 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina, karena lingkungan yang lebih mirip dengan Indonesia. Malaka tiba di Manila pada 20 Juli. Di sana, ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debate (Debat), yang diedit oleh Francisco Varona. Publikasi karyanya, seperti Naar de Republiek Indonesia edisi kedua (Desember 1925) dan Semangat Moeda (Semangat Muda; 1926) mungkin didukung oleh Varona. Di sana, Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina Mariano de los Santos, José Abad Santos, dan Crisanto Evangelista.

Di Indonesia, PKI memutuskan untuk memberontak dalam waktu enam bulan setelah pertemuannya, yang diadakan sekitar bulan Desember 1925. Pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka.

Tan Malaka akhirnya menolak strategi ini, dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi.

Ia menggambarkan dalam otobiografinya tentang frustrasinya dan ketidakmampuannya untuk mengamankan informasi berkenaan peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempatnya di Filipina, dan kurangnya pengaruhnya dengan kepemimpinan PKI. Sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka berargumen bahwa ia berwenang untuk menolak rencana PKI, sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI.

Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya, dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan antara para pemimpin. Melihat tidak ada kemajuan, ia pergi ke Singapura sendiri untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lainnya, yang berbagi pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Selama periode ini ia menulis Massa Actie (Aksi Massa), yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis.

Dalam buku ini, ia mengusulkan Aslia, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara. Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikkan arah PKI dan mendapatkan dukungan dari kader-kader di pihaknya.

Upaya penangkapan oleh Belanda :

Pada bulan Desember 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, di mana ia mempelajari kekalahan PKI. Dia, bersama Djamaludin Tamin dan Subakat, mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni 1927, menjauhkan diri dari Komintern serta, dalam manifesto partai baru, mengkritik PKI. Sementara partai memang memiliki keanggotaan kecil di dalam negeri, partai itu tidak pernah tumbuh menjadi organisasi besar; tetapi, dengan PKI bergerak di bawah tanah, itu adalah satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Beberapa kader partai termasuk Adam Malik, Chaerul Saleh, dan Mohammad Yamin.

Ia kemudian kembali ke Filipina pada Agustus 1927. Ia ditangkap pada 12 Agustus 1927 atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Ia dibantu oleh Dr. San Jose Abad membantunya di pengadilan, tetapi ia menerima vonis bahwa ia akan dideportasi ke Amoy (Xiamen), China.

Polisi Permukiman Internasional Kulangsu (Gulangyu), diberitahu tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy, menunggunya di pelabuhan dengan maksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda, karena Belanda ingin menangkapnya, dan akan membawanya ke kamp konsentrasi Boven-Digoel. Namun, ia berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru yang simpatik melindunginya, memercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal membawa Tan Malaka ke suatu tempat di desa Sionching dengan kenalan baru. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929.

Poeze menulis bahwa Malaka mungkin telah bertemu Alimin di sana pada bulan Agustus 1931, dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Malaka akan bekerja lagi untuk Komintern.

Malaka pindah ke Shanghai pada bulan September 1932 setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang, dan memutuskan untuk pergi ke India, menyamar sebagai Cina-Filipina dan menggunakan nama samaran. Ketika ia berada di Hong Kong pada awal Oktober 1932, ia ditangkap oleh pejabat Inggris dari Singapura, dan ditahan selama beberapa bulan.

Ia berharap memiliki kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya di bawah hukum Inggris dan mungkin mencari suaka di Inggris, tetapi setelah beberapa bulan diinterogasi dan dipindahkan antara bagian penjara "Eropa" dan "Cina", diputuskan bahwa ia akan diasingkan begitu saja dari Hong Kong tanpa tuduhan. Ia kemudian dideportasi lagi ke Amoy.

Tan Malaka kemudian melarikan diri sekali lagi, dan melakukan perjalanan ke desa Iwe di selatan Cina. Di sana, ia dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakitnya. Setelah kesehatannya membaik pada awal tahun 1936, ia melakukan perjalanan kembali ke Amoy dan membentuk Sekolah Bahasa Asing.

Abidin Kusno berpendapat bahwa masa tinggal di Shanghai ini merupakan periode penting dalam membentuk tindakan Tan Malaka di kemudian hari selama revolusi Indonesia pada akhir 1940-an; kota pelabuhan itu secara nominal berada di bawah kedaulatan Cina tetapi pertama-tama didominasi oleh negara-negara Eropa dengan konsesi perdagangan di kota itu, dan kemudian oleh Jepang setelah invasi September 1932.

Penindasan orang Tionghoa yang ia lihat di bawah kedua kekuatan ini, menurut Kusno, berkontribusi pada posisinya yang tanpa kompromi terhadap kolaborasi dengan Jepang atau negosiasi dengan Belanda pada 1940-an, ketika banyak nasionalis Indonesia terkemuka mengambil sikap yang lebih mendamaikan.

 Pada Agustus 1937, ia pergi ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, ia kembali ke Indonesia melalui Penang. Ia kemudian berlayar ke Sumatera tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942, di mana ia menulis Madilog. Setelah merasa harus memiliki pekerjaan, ia melamar ke Badan Kesejahteraan Sosial dan segera dikirim ke tambang batu bara di Bayah, pantai selatan Banten.

[2/7 17.23] rudysugengp@gmail.com: 5. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Revolusi Nasional, Pemikiran, hingga Misteri Kematian Tan Malaka 

Sebelumnya :

"Keterlibatan dengan PKI"

Akibatnya, Sarekat Islam terpecah, membentuk Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan berpusat di Semarang.

Usai kongres, Tan Malaka diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Ia menerima tawaran itu, dan pergi ke Semarang.  Sesampainya di Semarang, ia jatuh sakit. Sebulan kemudian, ia telah kembali sehat, dan berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah. Hal ini menyebabkan terciptanya sekolah baru, bernama Sekolah Sarekat Islam, yang akan lebih dikenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan Ternate, dengan pendaftaran dimulai pada tanggal 21 Juni 1921. Sekolah-sekolah tersebut merupakan alasan utama bagi gengsi Tan Malaka dan kebangkitan pesat PKI.

Sebagai pedoman sekolah, Tan Malaka menulis SI Semarang dan Onderwijs, sebuah pedoman pengelolaan sekolah.

Pada bulan Juni 1921, Tan Malaka menjadi ketua Serikat Pegawai Pertjitakan (Asosiasi Pekerja Percetakan), dan menjabat sebagai wakil ketua dan bendahara Serikat Pegawai Pelikan Hindia (SPPH; Persatuan Pekerja Minyak Hindia).

Antara Mei dan Agustus buku pertamanya, Sovjet atau Parlemen? (Soviet atau Parlemen?), yang dimuat dalam jurnal PKI, Soeara Ra'jat (Suara Rakyat); karyanya yang lain, termasuk artikel, diterbitkan di jurnal dan surat kabar PKI lain, Sinar Hindia (Bintang Hindia).[26] Pada bulan Juni, ia menjadi salah satu pemimpin Revolusioner Vakcentrale (Federasi Serikat Pekerja Revolusioner), dan pada bulan Agustus ia terpilih menjadi dewan redaksi jurnal SPPH, Soeara Tambang (Suara Penambang).

Tan Malaka kemudian menggantikan Semaun, yang meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober, sebagai ketua PKI setelah kongres pada tanggal 24 – 25 Desember 1921 di Semarang. Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka, Semaun lebih berhati-hati, sedangkan Tan Malaka lebih radikal.

Di bawah kepemimpinannya, PKI menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam.

Menjadi Oposisi Pemerintah :

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia mulai bertemu dengan bangsanya sendiri dan generasi muda. Ia juga mulai menggunakan nama aslinya lagi, setelah 20 tahun menggunakan nama alias. Ia kemudian melakukan perjalanan ke Jawa dan melihat orang-orang kota Surabaya berperang melawan Tentara India Inggris pada bulan November. Ia menyadari perbedaan perjuangan antara rakyat di beberapa tempat dengan para pemimpin di Jakarta. Ia menilai para pemimpin terlalu lemah dalam bernegosiasi dengan Belanda.

Solusinya terhadap keterputusan yang dirasakan ini adalah dengan mendirikan Persatuan Perjuangan (Front Perjuangan, atau Aksi Bersatu), sebuah koalisi yang terdiri dari sekitar 140 kelompok yang lebih kecil, terutama tidak termasuk PKI. Setelah beberapa bulan berdiskusi, koalisi tersebut resmi dibentuk dalam sebuah kongres di Surakarta pada pertengahan Januari 1946.

Koalisi mengadopsi "Program Minimum", yang menyatakan bahwa hanya kemerdekaan penuh yang dapat diterima, bahwa pemerintah harus mematuhi keinginan rakyat, dan bahwa perkebunan dan industri milik asing harus dinasionalisasi.

Persatuan Perjuangan memiliki dukungan rakyat yang luas, serta dukungan dalam tentara republik. Dengan Mayor Jenderal Sudirman menjadi pendukung kuat koalisi yang diorganisir Tan Malaka. Pada bulan Februari 1946, organisasi tersebut memaksa pengunduran diri sementara Perdana Menteri Sutan Sjahrir, seorang pendukung negosiasi dengan Belanda, dan Sukarno berkonsultasi dengan Tan Malaka untuk mencari dukungannya.

Namun, Tan Malaka tampaknya tidak mampu menjembatani perpecahan politik dalam koalisinya untuk mengubahnya menjadi kontrol politik yang sebenarnya, dan ia ditangkap tak lama kemudian, dengan Sjahrir kembali memimpin kabinet Sukarno.

Mendirikan markas di Blimbing :

Setelah dibebaskan, ia menghabiskan bulan-bulan berikutnya di Yogyakarta, dan berusaha untuk membentuk sebuah partai politik baru, yang disebut Partai Murba (Partai Proletar), tetapi tidak dapat mengulangi keberhasilan sebelumnya dalam menarik pengikut. Ketika Belanda merebut pemerintah nasional pada bulan Desember 1948, ia melarikan diri dari Yogyakarta, dan menuju ke pedesaan Jawa Timur, di mana ia berharap akan dilindungi oleh pasukan gerilya anti-republik. Ia mendirikan markasnya di Blimbing, sebuah desa yang dikelilingi oleh sawah, dan menghubungkan dirinya dengan Mayor Sabarudin, pemimpin Batalyon ke-38 yang terkenal akan sifat kejam dan bengisnya. Menurutnya, kelompok Mayor Sabarudin adalah satu-satunya kelompok bersenjata yang benar-benar berperang melawan Belanda.

Penangkapan dan Kematian :

Mayor Sabarudin, bagaimanapun, berada dalam konflik dengan semua kelompok bersenjata lainnya. Pada 17 Februari 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari, mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari, Korps Speciale Troepen (KST) Belanda kebetulan memulai serangan bernama "Operasi Harimau" dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Poeze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada 21 Februari 1949. Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di desa Patje. Menurut Poeze, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan Dua Sukotjo dari batalyon Sikatan, divisi Brawijaya.

Tidak ada laporan yang dibuat dan Malaka dimakamkan di hutan.

Pemikiran :

"Marxisme dan agama"

Tan Malaka berargumen dengan kuat bahwa komunisme dan Islam sejalan, dan bahwa di Indonesia, revolusi harus dibangun di atas keduanya. Oleh karena itu, ia adalah pendukung kuat dari aliansi lanjutan PKI dengan Sarekat Islam (SI), dan merasa terganggu ketika ia berada di pengasingan, PKI memisahkan diri dari SI. Dalam skala internasional, Tan Malaka juga melihat Islam memiliki potensi untuk menyatukan kelas pekerja di sebagian besar Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan melawan imperialisme dan kapitalisme. Posisi ini menempatkannya dalam oposisi terhadap banyak Komunis Eropa dan kepemimpinan Komintern, yang melihat keyakinan agama sebagai penghalang bagi revolusi proletar dan alat kelas penguasa.

Pendidikan :

Menurut Harry A. Poeze, Malaka beranggapan bahwa pemerintah kolonial menggunakan sistem pendidikan untuk menghasilkan masyarakat pribumi terpelajar yang akan menindas rakyatnya sendiri. Malaka mendirikan Sekolah Sarekat Islam untuk menyaingi sekolah negeri.

Syaifudin menulis bahwa Malaka memiliki empat metode pengajaran yang berbeda: dialog, jembatan keledai, diskusi kritis, dan sosiodrama.

Dalam metode dialog, Malaka menggunakan komunikasi dua arah saat mengajar.[56] Selama mengajar di Deli, ia mendorong siswa untuk mengkritik gurunya, atau orang Belanda itu, yang sering salah. Di sekolah SI, ia memercayakan siswa yang mendapat nilai lebih tinggi untuk mengajar siswa yang nilainya lebih rendah.

Jembatan keledai terinspirasi oleh al-Ghazali; Selain menghafal ilmu, siswa juga diinstruksikan untuk memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.[58] Syaifudin menulis bahwa ini kebalikan dari konsep gaya bank, dan mirip dengan pembelajaran kontekstual.

Pada diskusi kritis, Malaka tidak hanya secara verbal memberikan suatu masalah kepada siswa, tetapi berusaha untuk mengungkapkan masalah secara langsung,[60] metode ini mirip dengan metode pendidikan menghadapi masalah dari Paulo Freire.[61] Dengan metode keempatnya, sosiodrama, Malaka bertujuan agar siswa memahami masalah sosial dan menyelesaikannya melalui role playing, serta memberikan hiburan untuk menghibur siswa setelah belajar.

Madilog dan Gerpolek :

Madilog dan Gerpolek, keduanya seringkali dianggap merupakan karya penting dari Tan Malaka.

Madilog merupakan istilah baru dalam cara berpikir, dengan menghubungkan ilmu bukti serta mengembangkan dengan jalan dan metode yang sesuai dengan akar dan urat kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia. Bukti adalah fakta dan fakta adalah lantainya ilmu bukti. Bagi filsafat, idealisme yang pokok dan pertama adalah budi (mind), kesatuan, pikiran dan penginderaan. Filsafat materialisme menganggap alam, benda dan realitas nyata objektif sekeliling sebagai yang ada, yang pokok dan yang pertama.

Bagi Madilog (Materialisme, Dialektika, Logika) yang pokok dan pertama adalah bukti, walau belum dapat diterangkan secara rasional dan logika tetapi jika fakta sebagai landasan ilmu bukti itu ada secara konkret, sekalipun ilmu pengetahuan secara rasional belum dapat menjelaskannya dan belum dapat menjawab apa, mengapa dan bagaimana.

Semua karya Tan Malaka dan permasalahannya dilatarbelakangi oleh kondisi Indonesia pada masa itu. Terutama rakyat Indonesia, situasi dan kondisi nusantara, serta kebudayaan dan sejarah yang diakhiri dengan bagaimana mengarahkan pemecahan masalah itu. Cara tradisi nyata bangsa Indonesia dengan latar belakang sejarahnya bukanlah cara berpikir yang teoretis dan untuk mencapai Republik Indonesia sudah ia cetuskan sejak tahun 1925 lewat Naar de Republiek Indonesia.

Jika membaca karya-karya Tan Malaka yang meliputi semua bidang kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan sampai kemiliteran (Gerpolek: Gerilya, Politik, dan Ekonomi; 1948), maka akan ditemukan benang putih keilmiahan dan ke-Indonesia-an serta benang merah kemandirian yang merupakan sikap konsisten yang jelas pada gagasan-gagasan dalam perjuangannya.

Pahlawan :

Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri. Ia juga terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946 dengan membentuk Persatuan Perjuangan dan disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sutan Syahrir yang pada waktu itu merupakan perdana menteri. Karena itu ia dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama dua setengah tahun. 

Setelah meletus pemberontakan FDR/PKI di Madiun, September 1948 dengan pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara.

Di sisi lain, setelah mengevaluasi situasi yang amat parah bagi Republik Indonesia akibat Perjanjian Linggajati 1947 dan Renville 1948, yang merupakan buah dari hasil diplomasi Sutan Syahrir dan Perdana Menteri Amir Syarifuddin, Tan Malaka merintis pembentukan Partai Murba, 7 November 1948 di Yogyakarta.

Setelah pemberontakan PKI/FDR di Madiun ditumpas pada akhir November 1948, Tan Malaka menuju Kediri dan mengumpulkan sisa-sisa pemberontak PKI/FDR yang saat itu ada di Kediri, dari situ ia membentuk pasukan Gerilya Pembela Proklamasi. Pada bulan Februari 1949, Tan Malaka ditangkap bersama beberapa orang pengikutnya di Pethok, Kediri, Jawa Timur dan mereka ditembak mati di sana. Tidak ada satupun pihak yang tahu pasti di mana makam Tan Malaka dan siapa yang menangkap dan menembak mati dirinya dan pengikutnya.

Menurut penuturan Harry A. Poeze :

seorang sejarawan Belanda, menyebutkan bahwa yang menangkap dan menembak mati Tan Malaka pada tanggal 21 Februari 1949 adalah pasukan TNI di bawah pimpinan Letnan II Soekotjo (pernah menjadi Wali Kota Surabaya). Batalyon tersebut di bawah komando Brigade S yang panglimanya adalah Letkol Soerachmad. dari Batalyon Sikatan, Divisi Brawijaya.

Keputusan Presiden RI No. 53, yang ditandatangani Presiden Soekarno 28 Maret 1963 menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional.

Setelah melalui berbagai penelusuran dan keterangan para saksi hidup, pada tahun 2007 ditemukan sebuah makam di Desa Selopanggung, Kediri, yang diyakini sebagai makam Tan Malaka.

Pada 21 Februari 2017, jenazah Tan Malaka secara simbolis dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat. Hal ini diupayakan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Karena gagal membawa jenazah Tan Malaka secara utuh, mereka memutuskan untuk memulangkannya secara simbolis, yakni dengan membawa tanah dari pekuburan Tan Malaka.

[2/7 17.52] rudysugengp@gmail.com: Juanda

[2/7 18.10] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Deklarasi Djuanda 1957

Biodata Ir. Juanda Kartasasmita :

Nama Lengkap:

Ir. H. Raden Djuanda Kartawidjaja (EYD: Juanda Kartawijaya)

Tempat, Tanggal Lahir:

Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911

Wafat: 

Jakarta, 7 November 1963 (usia 52 tahun)

Agama: 

Islam

Orang Tua: 

Raden Kartawidjaja (Ayah) dan Nyi Monat (Ibu)

Pendidikan:

* Europeesche Lagere School (ELS)

* Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandung, kini ITB), lulus sebagai Insinyur Sipil (1933).

Semasa mudanya, Djuanda hanya aktif dalam organisasi nonpolitik, di antaranya Paguyuban Pasundan, anggota Muhammadiyah, serta pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. 

Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Djuanda meniti karier dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Ia mengawali karier sebagai pengajar di Algemeene Middelbare School Muhammadiyah, sekolah setara SMA, di Jakarta. Ia juga ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasinya sejak sebelum kemerdekaan di Paguyuban Pasundan pada tahun 1934.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Djuanda diangkat sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Djuanda menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949 dan 1950 hingga 1953. Pada 9 April 1957, ia dipilih sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sostroamidjojo.

Dalam Kabinet Karya I setelah Dekrit Presiden 1959, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan. Ia menjadi pejabat Presiden apabila Sukarno bepergian keluar negeri.

Beliau adalah tokoh negarawan, perdana menteri terakhir Indonesia, dan pencetus konsep wilayah kedaulatan maritim Indonesia yang kita kenal sekarang.

Menyatukan Wilayah Laut: 

Pada 13 Desember 1957, beliau mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah kedaulatan mutlak NKRI.

Mengubah Hukum Kolonial: 

Deklarasi ini mengganti aturan belanda (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939) yang sebelumnya membuat laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, sehingga kapal asing bebas melintas.

Dasar Hukum Internasional:

Perjuangan diplomasi ini memakan waktu puluhan tahun hingga akhirnya diakui oleh dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982.

[2/7 18.14] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Jasa dan Penghormatan Nasional bagi Juanda 

Atas jasa besarnya menyatukan wilayah darat dan laut Indonesia menjadi satu kesatuan utuh, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres No. 244 Tahun 1963.

Nama beliau diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Juanda di Surabaya, hutan raya di Bandung, dan wajahnya diabadikan pada pecahan uang kertas Rupiah.

Pada sore hari tanggal 6 November 1963, Djuanda pergi ke sebuah hotel di Jakarta, ditemani oleh istri dan putrinya, untuk berpartisipasi dalam sebuah upacara. Ia tiba-tiba pingsan pada pukul 23.25, dan denyut nadinya berhenti 20 menit kemudian. Dokter pribadinya bergegas ke tempat kejadian dan memberinya pernapasan buatan, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 7 November, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Djuanda telah meninggal karena serangan jantung. Setelah kematiannya, Djuanda diangkat menjadi tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 224/1963.

Bandar Udara Internasional Juanda dinamai berdasarkan namanya, yang menyarankan pengembangan bandara tersebut. Stasiun Juanda dan juga Halte Juanda mengambil nama dari jalan di dekatnya, yang juga dinamai menurut namanya. 

Ia juga ditampilkan dalam uang kertas rupiah edisi 2016 dan 2022 pecahan Rp50.000.

[2/7 18.19] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Juanda dalam Pengabdian di Pemerintahan dan Kabinet

Perdana Menteri Terakhir: 

Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 (memimpin Kabinet Djuanda) pada periode 1957–1959.

Perdana Menteri dan Kabinet Karya (1957-1959): 

Menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10, ia membentuk kabinet zaken yang diisi oleh para ahli di bidangnya. Masa jabatannya menjadi tonggak penting kestabilan ekonomi dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.

Menteri Serba Bisa: 

Dipercaya memimpin berbagai kementerian krusial sejak awal kemerdekaan, termasuk Menteri Perhubungan, Menteri Pengairan, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pertahanan.

Menteri Keuangan (1959-1963): 

Mengabdi sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja, mengatur stabilitas ekonomi negara hingga akhir hayatnya.

Menteri Perhubungan (1946-1953): 

Berperan penting di awal kemerdekaan dengan merintis pembangunan transportasi. 

Pembangunan Kereta Api: 

Ia juga pernah memimpin pengambilalihan Jawatan Kereta Api dari Jepang.

Beliau memimpin nasionalisasi dan pembenihan aset kereta api Indonesia dari tangan Jepang dan Belanda pascakemerdekaan.

[2/7 18.21] rudysugengp@gmail.com: Sekarang dr. Saharjo

[2/7 18.59] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda dr. Saharjo 

Biodata :

Pria kelahiran kota Solo, 26 Juni 1909

Nama Lengkap: 

Dr. Raden Sahardjo, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 26 Juni 1909.

Wafat: 

Jakarta, 13 November 1963.

Pendidikan:

ELS (Europese Lagere School) di Surakarta.

Sempat menempuh pendidikan di STOVIA (Sekolah Dokter) namun pindah haluan sebelum lulus.

Lulus dari AMS (Sekolah Menengah Atas) Bagian B.

Pekerjaan Utama: 

Guru Perguruan Rakyat, Ahli Hukum, dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Dokter ‘gagal' :

Saharjo yang wafat pada tanggal 13 November 1963, menghabiskan hampir separuh usianya di dunia hukum. 

Namun begitu, cita-cita awal Saharjo sebenarnya bukan menjadi seorang Mesteer in de rechten ataupun ahli hukum. Begitu lulus dari Europese Lagere School –sekolah dasar khusus anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia dari kalangan bangsawan dan pegawai pemerintahan- di Solo, cita-cita yang terbesit pertama kali adalah menjadi seorang dokter.

Memfasilitasi keinginan anaknya, sang Ayah, R Ngabei Sastroprayitno, mengantar Saharjo ke Batavia (Jakarta) untuk sekolah di School tot opleiding voor inlandse artsen (Stovia) atau sekolah kedokteran. Selama sekolah di Stovia, prestasi akademik Saharjo pun baik.

Namun, sayang, cita-cita tidak sejalan dengan bakat. 

Saharjo ternyata tidak suka memotong-motong daging dan tidak tahan melihat darah. 

Studi di Stovia akhirnya hanya bertahan satu tahun. Saharjo memutuskan keluar dan pindah ke Algemene Middelbare School (AMS) –setingkat sekolah menengah atas-.

Setamat dari AMS tahun 1927, Saharjo memilih untuk bekerja sebagai guru di AMS dan Kweekschool Perguruan Rakyat di gang Kenari Jakarta. Memasuki tahun kelima menjadi guru, Saharjo bertemu dengan seorang gadis bernama Siti Nuraini yang kelak menjadi istrinya. 

Tahun 1933, Saharjo memutuskan untuk melanjutkan studi ke Rechts Hooge School (RHS) atau Fakultas Hukum. 

Dengan segala keterbatasan yang dialaminya, di RHS lah Saharjo mulai merintis menjadi seorang ahli hukum.

[2/7 19.02] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Dr Saharjo, Merombak Lambang dan Istilah di Pengadilan 

Dr Saharjo, Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin :

Saharjo dikenal sebagai tokoh hukum yang sederhana, walaupun menjabat Menteri Kehakiman, ia sempat menolak ketika diberikan rumah dinas.

Dalam mitologi Yunani, jagat Bumi ini dikuasai oleh 12 Titan. Dipimpin oleh Cronus, ke-12 Titan itu adalah anak dari Uranus (Dewa Langit) dan Gaia (Dewa Bumi). Salah satu dari mereka adalah Themis atau dikenal juga Justitia, Titan wanita yang digambarkan berpipi indah. 

Kata Themis berarti  hukum alam, ia adalah tubuh dari aturan, hukum, dan adat. Sejumlah sekte menganggap Themis sebagai Dewi yang berperan dalam menentukan kehidupan setelah mati. 

Dengan membawa seperangkat timbangan, ia akan menimbang kebaikan dan keburukan seseorang.

Berabad-abad lamanya, kisah Themis sebagai bagian dari mitologi Yunani tidak lekang dimakan oleh waktu. Selain para sejarahwan serta pemercaya mitologi, masyarakat hukum juga memiliki andil ‘melestarikan' nama Themis. Ia yang selalu diilustrasikan memegang timbangan dan pedang dengan mata tertutup, diidentikkan sebagai simbol keadilan. Terkadang Themis dijadikan logo lembaga atau organisasi hukum di sejumlah negara. Demikian halnya juga di Indonesia.

Namun, sejarah hukum Indonesia mencatat bahwa Themis pernah ditentang oleh seorang tokoh hukum. 

Tokoh itu, Dr Saharjo SH, menolak Dewi Keadilan dijadikan lambang hukum (keadilan) di Indonesia.

Alasannya singkat, Themis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia tidak sekedar mengkritik. Ia juga mengusulkan lambang penggantinya yakni pohon beringin.

Pohon beringin dipilih karena memiliki ‘multifungsi'. Daun pohon beringin yang lebat, misalnya, bisa dijadikan tempat berlindung dari hujan dan panas. Lalu, batangnya yang kokoh bisa menjadi tempat berlindung dari badai dan topan. Atas dasar itulah, menurut Saharjo, pohon beringin dapat memberikan perlindungan (pengayoman) kepada seseorang yang membutuhkannya tanpa meminta balas jasa. Filosofi pohon beringin dinilai sejalan dengan hukum (keadilan) sebagai tempat berlindung seseorang dari tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan.

Ide Saharjo tentang pohon beringin akhirnya diterima dalam Seminar Hukum Nasional tahun 1963. 

Dilukis oleh pelukis Derachman, Lambang Pengayoman berupa pohon beringin resmi ditetapkan sebagai lambang Kehakiman dan Kejaksaan.

Pohon beringin bukan satu-satunya ide original Saharjo. 

Merombak Istilah Pengadilan :

Anak seorang Abdi Dalam Kraton Susuhunan Solo ini juga mengusulkan agar : 

1. istilah penjara diganti dengan pemasyarakatan, 

2. orang hukuman menjadi narapidana. 

Menurutnya, hukuman yang diberikan kepada orang yang bersalah bukan dimaksudkan untuk balas dendam, tetapi mereka dianggap telah menjadi orang yang sesat. 

Makanya, orang-orang yang bersalah harus dikembalikan ke masyarakat untuk menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah. Filosofi pengayoman, menurut Saharjo, adalah tempat pendidikan, bukan penghukuman. 

Sekali lagi, ide Saharjo diterima yang kali ini melalui Konferensi Kepenjaraan pada 27 April 1964, di Bandung.

[2/7 19.02] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Karier dan Akhir Hayat dr. Saharjo

Karir Saharjo di Depkeh dimulai ketika Saharjo baru saja tamat dari Rechts Hooge School dengan gelar Meester in de rechten. Ia bekerja di Departement Van Justicia Pemerintah Hindia Belanda.

Pada waktu pendudukan Jepang : Saharjo juga pernah memegang jabatan wakil Hooki Kyokoyu atau Kepala Kantor Kehakiman. Ketika itu, atasan Saharjo adalah Prof Supomo SH. Kedekatan Saharjo dengan Supomo sebenarnya telah dirintis sejak masa kuliah. Saharjo dipercaya menjadi Asisten Supomo untuk mata kuliah hukum adat.  Masih di era penjajahan Jepang, Saharjo sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Purwakarta, tetapi hanya bertahan delapan bulan karena ia kembali ditarik ke Kantor Kehakiman di Jakarta.

Setelah proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, keahlian Saharjo semakin diakui. Ia menjadi bagian dari Gabungan Ahli Hukum Indonesia yang dipimpin oleh Supomo. 

Para ahli hukum itu diberi tugas menyusun perencanaan organisasi departemen-departemen Pemerintah Republik Indonesia. 

Bersama Supomo, Saharjo juga dipercaya duduk dalam Panitia Perencana yang bertugas merumuskan pasal demi pasal UUD 1945. 

Sementara, karir Saharjo di Depkeh pun terus menanjak. Sekitar tahun 1948, Saharjo dipercaya menduduki jabatan Kepala Bagian Hukum Tata Negara. Selama sepuluh tahun, Saharjo memangku jabatan ini dengan beberapa hasil kerja yang fenomenal seperti dua UU Kewarganegaraan (1947 dan 1958) dan UU Pemilihan Umum (1953).

Setelah Kepala Bagian Hukum Tata Negara, pos jabatan berikutnya yang diduduki Saharjo adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depkeh yang sebelumnya dijabat oleh M Besar Martokusumo. 

Sebelum resmi menjabat Sekjen Depkeh, Saharjo sempat beberapa kali menjadi pelaksana tugas jika Sekjen berhalangan atau pergi ke luar negeri. Puncak karir Saharjo di Depkeh adalah ketika ia dipercaya memimpin departemen itu pada periode Kabinet Kerja I, atau tidak lama setelah Dekrit Presiden 1959.

Jabatan Menteri Kehakiman berlanjut disandang Saharjo pada periode Kabinet Kerja II. Periode berikutnya, negara memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Saharjo. Ia didapuk sebagai Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri yang mengkoordinir Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Mahkamah Agung dan Depkeh.

Ketika wafat pada usia 54 tahun akibat penyakit pendarahan otak, Saharjo telah dikenal sebagai seorang ahli hukum. Tidak semata karena berbagai torehannya di bidang hukum, Saharjo juga dikenal karena prinsip hidupnya yang sederhana. Hal itu, misalnya tergambar ketika Saharjo yang walaupun memegang jabatan tinggi di Depkeh sempat menolak diberi rumah dinas. 

Pada akhirnya, rumah dinas itu memang diterima Saharjo dengan pertimbangan keluarga.

Kiprah Saharjo di bidang hukum serta bidang kenegaraan lainnya menuai sejumlah penghargaan. Pada tanggal 5 Juli 1963, ketika masih hidup, Saharjo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dari negara, Saharjo dianugerahi Satya Lencana Kemerdekaan. Lalu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 245 Tahun 1963 tanggal 29 November 1963, Saharjo ditetapkan sebagai Tokoh Nasional/Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Tidak hanya itu, nama Saharjo juga diabadikan sebagai nama jalan yang membentang dan menghubungkan wilayah Manggarai, Jakarta Selatan dengan Pancoran, Jakarta Selatan. 

Sayang, seperti kebanyakan nama tokoh/pahlawan yang diabadikan sebagai nama jalan, tidak banyak masyarakat yang mengetahui kisah perjalanan Saharjo. Bahkan, kalangan hukum sekalipun.

[2/7 19.05] rudysugengp@gmail.com: Alimin sekarang

[2/7 19.22] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Pergerakan Nasional Alimin

Alimin bin Prawirodirdjo adalah tokoh pergerakan kemerdekaan yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Ia merintis perjuangan anti-kolonial melalui organisasi awal seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan mendirikan serikat buruh pelabuhan. Diasingkan oleh Belanda karena radikalisme politiknya, ia kemudian memimpin pemberontakan PKI 1926 dan menggalang gerakan anti-imperialis di luar negeri sebelum kembali ke Tanah Air.

Lahir : 1889

Surakarta, Hindia Belanda Meninggal : 26 Juni 1964 (umur 74–75) Jakarta, Indonesia

Masa anak-anak :

Alimin Prawirodirjo dilahirkan dari keluarga miskin di Surakarta pada tahun 1889. Saat Alimin masih anak-anak, seorang Belanda bernama G.A.J. Hazeu yang saat itu menjabat Penasihat Urusan Pribumi, memberikan beberapa keping uang, Alimin membagi-bagikan uang ini kepada teman-teman sepermainannya. Hal ini menarik hati dari G.A.J. Hazeu yang kemudian mengangkat Alimin sebagai anak angkatnya, dan kemudian disekolahkan di sekolah Eropa di Batavia dan mahir berbahasa Prancis, Inggris, dan Belanda. G.A.J. Hazeu berharap nantinya Alimin akan bekerja sebagai pegawai pemerintah, alih-alih Alimin malah masuk ke dunia politik dan menjadi jurnalis.

Remaja :

Sejak remaja Alimin telah aktif dalam pergerakan nasional. Semula ia menjadi wartawan koran Djawa Moeda dan bergabung dengan Budi Utomo. Saat kemunculan Sarekat Islam yang lebih jelas garis perlawanannya dengan politik pemerintahan kolonial, Alimin bergabung dengan organisasi tersebut dan pernah tinggal di rumah kost milik H.O.S. Tjokroaminoto.

Setelah itu bersama seorang dokter muda Tjipto Mangoenkoesoemo, ia bergabung dengan Insulinde dan juga sebagai editor di jurnal bernama Modjopahit di Batavia. Ia juga aktif mengorganisasi para buruh pelabuhan dan pelaut, dan turut mendirikan Sarekat Buruh Pelabuhan (dulu namanya Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan).

Pergerakan Awal: 

Menjadi anak didik H.O.S Tjokroaminoto dan aktif memobilisasi kaum buruh serta menyebarkan ideologi anti-kolonial.

Bergabung dengan partai komunis :

Ketika organisasi komunis pertama di Indonesia bernama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) lahir, Alimin bergabung di situ. Belakangan organisasi itu menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia menjadi pimpinan wilayah Jakarta sejak 1918.

Menurut Robert Cribb dalam "Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949" (2010), Alimin yang bergerak di Pelabuhan Tanjung Priok juga berhubungan dengan jawara Banten. Belakangan, PKI wilayah Jakarta dengan sadar merekrut para jawara itu dalam pergerakan. Sikap militansi dan solidaritas kaum jagoan dari dunia hitam itu memberi perlindungan bagi PKI dari gangguan penjahat lain yang disewa oleh penguasa kolonial maupun kaum kapitalis industri sekitar Jakarta.

Pemberontakan 1926: Bersama Musso, ia menggerakkan pemogokan massal dan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Pada awal 1926, sebagai pimpinan PKI Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Tapi sebelum Alimin pulang, pemberontakan sudah meletus 12 November 1926. Alimin dan Musso ditangkap oleh polisi Inggris.

[2/7 19.22] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Pasca Kemerdekaan Alimin

Kembali ke Indonesia: Pulih dan kembali ke Tanah Air pasca Proklamasi untuk mendukung revolusi kemerdekaan Indonesia.

Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwana IX :

Ia pernah bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1946 bahkan memberikan hormat takzim kepadanya dan memberikan buku Das Kapital seperti yang dimintakan Sri Sultan kepadanya.

Bergabung dengan PKI :

Ketika D.N. Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an dan kemudian menjadi Ketua Komite Sentral, Alimin termasuk tokoh komunis yang tidak diindahkannya. 

Namun Alimin masih banyak didatangi oleh para pengikutnya sampai dengan saat meninggalnya pada tahun 1964.

Gelar pahlawan nasional :

Setelah tidak lagi aktif di PKI, Alimin menikah dengan Hajjah Mariah dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Tjipto dan Lilo, dan ia tinggal di Jakarta hingga wafatnya pada tahun 1964.

Pada saat wafatnya Alimin, Soekarno, Presiden RI pertama menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 163 tanggal 26 Juni 1964 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

[2/7 19.23] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Pengasingan Alimin

Pengasingan dan Internasionalisme: 

Melarikan diri dan hidup dalam pengasingan di berbagai negara seperti Singapura, Rusia, dan Tiongkok untuk membangun jejaring gerakan sosialis Asia.

Setelah ia keluar dari penjara, Alimin pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern. Alimin tidak lama di sana karena bertemu dengan Ho Chi Minh dan diajak ke Guangzhou. Pada saat itu ia terlibat secara ilegal untuk mendidik kader-kader komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja untuk melawan penjajah dan merebut kemerdekaan dari jajahan Prancis.

Ketika Jepang melakukan agresi terhadap Tiongkok, Alimin pergi ke daerah basis perlawanan di Yenan dan bergabung bersama tentara merah di sana. Ia pulang ke Indonesia pada tahun 1946, yaitu setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Ia kembali bergabung dengan PKI, sebagai tokoh senior. Sempat menjadi anggota konstituante pada era Orde Lama.

[2/7 19.28] rudysugengp@gmail.com: Muwardi ya

[2/7 20.46] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Awal Mula Pergerakan Dr. Muwardi 

Dr. Moewardi atau yang lebih dikenal sebagai "dokter gembel" (30 Januari 1907 – 13 Oktober 1948) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Pati. Namanya diabadikan menjadi sebuah rumah sakit di Surakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

Moewardi dilahirkan di Desa Randukuning, Pati, Jawa Tengah, pada Rebo Pahing 30 Januari 1907, jam 10.15. Ia merupakan anak ketujuh dari tiga belas bersaudara dalam keluarga Mas Sastrowardojo dan Roepeni.

Ayahnya, Mas Sastrowardojo, adalah seorang mantri guru, sebuah jabatan yang sangat dihormati pada masa itu.

Keluarga Sastrowardojo dikenal memiliki anggota yang beragam profesinya. 

Beberapa di antaranya bekerja sebagai pegawai Pamong Praja, sementara yang lain memilih jalur wiraswasta. Kakak Moewardi, Supardi, adalah seorang analis kesehatan yang menjabat sebagai pemimpin Laboratorium Kesehatan Daerah Yogyakarta sekitar tahun 1940–1950. Salah satu adik Moewardi, Darsono, juga menjadi analis kesehatan.

Menurut silsilah, dari pihak ayah, Moewardi masih keturunan langsung dari "Panembahan Landhoh" Raden Saridin Sunan Landoh atau Syech Jangkung, sedangkan dari pihak Ibu, Moewardi masih keturunan Ario Damar (Bupati Palembang). Dari tiga belas bersaudara, tiga di antaranya meninggal saat masih kecil, yaitu Soenardi, Tarnadi, dan Soedewi. Hal ini membuat Moewardi lebih sering bermain bersama dua kakaknya, Soepadi dan Soenarto (yang kemudian menjabat sebagai Kepala DPU Jawa Tengah pada era 1970-an). 

Seperti kakak beradik pada umumnya, mereka bertiga sering berbuat kenakalan dan bertengkar satu sama lain.

Moewardi lahir dari keluarga ningrat, sehingga ia dan saudara-saudaranya dapat menikmati berbagai fasilitas yang tidak semua masyarakat Indonesia pada masa itu miliki, termasuk akses pendidikan yang layak dan bermutu.

Pada tahun 1913, ayahnya, Mas Sastrowardojo, pindah ke Desa Jakenan untuk mengajar di Sekolah Rakyat Bumi Putera. Karena kecerdasannya, Moewardi dipindahkan ke HIS (Hollandsch Inlandsche School) di Kudus, sebuah sekolah dasar dengan bahasa pengantar Belanda. Sebagai seorang pendidik, Sastrowardojo memiliki cita-cita agar putra-putrinya menjadi orang yang lebih pandai dan memiliki kedudukan lebih tinggi darinya. Demi mendukung pendidikan Moewardi, dan agar jarak sekolah tidak terlalu jauh dari rumah, ia kemudian dipindahkan ke Europesche Lagere School di Pati.

Pasca lulus dari ELS tahun 1921 ayahnya meminta Dr. Umar di Cilacap (Ayah angkat dari Mayjen Ernest Julius Magenda, Direktur Intelijen ABRI pada era 1960-an) memberikan rekomendasi agar Moewardi dapat masuk ke STOVIA (School Tot Opleiding Voor Inlandsche Artsen), atau Sekolah Dokter Jawa, yang saat itu menjadi jalan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Namun, untuk masuk ke STOVIA, seseorang memerlukan rekomendasi dari tokoh yang terpandang.

Moewardi membutuhkan hampir 12 tahun untuk menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan ijazah dokter, bukan karena kurang cerdas, tetapi karena keterlibatannya yang aktif di dunia mahasiswa dan kegiatan kepanduan. Aktivitas-aktivitas tersebut sering menyebabkan ia harus menunda kelulusannya. Ijazah yang seharusnya ia dapatkan pada tahun 1931 baru diterima pada 1 Desember 1933.

Kecerdasan Moewardi masih diingat oleh para gurunya di STOVIA. Salah seorang guru bahkan pernah menawarkan Moewardi posisi sebagai Beroeps-Assistant atau Asisten Profesor pada Geneeskundige Hoge School (Sekolah Tinggi Kedokteran) di bidang spesialisasi Telinga, Hidung, dan Tenggorokan.

Dr. Moewardi adalah Pahlawan Nasional yang dikenal sebagai "dokter gembel" karena pengabdiannya mengobati rakyat miskin. 

Peran utamanya meliputi memimpin ⁠Barisan Pelopor untuk mengamankan pembacaan teks Proklamasi 1945, serta mendirikan sekolah kedokteran dan melawan pemberontakan PKI di Surakarta sebelum diculik dan gugur pada tahun 1948.

Awal Mula Pergerakan: Sebagai lulusan STOVIA yang melanjutkan spesialisasi THT, beliau mendirikan perkumpulan pemuda dan menolak mengucapkan sumpah setia kepada Raja Belanda pada masa kolonial.

[2/7 20.46] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan dan Akhir Hayat Dr. Muwardi 

Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) :

Sesuai dengan keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Menurut rencana Moewardi akan ditunjuk sebagai pemimpin partai tunggal tersebut, tetapi dengan adanya maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian hak-hak legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang dapat menentukan Garis-Garis Besar Haluan Politik Negara/Pemerintah. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden melainkan bertanggung jawab pada Komite Nasional Indonesia Pusat. Orang-orang yang duduk dalam KNIP dan Badan Pekerja KNIP merupakan wakil-wakil dari partai-partai. Pada 30 Oktober 1945, ketika Soekarno, Hatta dan Amir Syarifuddin berada di Surabaya untuk menenangkan keadaan, maka KNIP bersidang dan mengambil keputusan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai-partai dengan berbagai pertimbangan.

Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin mendirikan Partai Sosial Indonesia; Iwa Kusumasumantri mendirikan Partai Buruh, Dr. Sukiman mendirikan Partai Masyumi, Mangunsarkoro dengan Partai Nasionalis Indonesia, Sukarni mendirikan Partai Murba (Moewardi sempat terlibat aktif di dalamnya) dan partai-partai lain didirikan. Kabinet pertama, kabinet presidensial dijatuhkan oleh KNIP sebagai Badan Legislatif. Syahrir kemudian menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Amir Syariffudin selain memegang jabatan Menteri Keamanan Rakyat juga merangkap sebagai Menteri Penerangan. Kalau kabinet pertama dianggap dekat dengan politik “kolaborasi dengan Jepang” maka kabinet kedua dekat dengan politik “kolaborasi dengan Belanda”. Karena politik kabinet Syahrir adalah politik “berunding dengan Belanda” mengakibatkan oposisi terhadap kabinet meningkat pada awal tahun 1946.

Pada tanggal 5 Januari 1946 di Purwokerto diadakan pertemuan oleh partai-partai dan badan-badan perjuangan yang tidak sehaluan dengan “politik” Kabinet Syahrir untuk membentuk Persatuan Perjuangan (PP). Sementara itu Moewardi segera meluaskan sayap Barisan Banteng dengan menyusun cabang-cabang di tiap-tiap Karisidenan, ranting-ranting di Kabupaten, dan anak ranting di Kawedanaan. Bersama dengan Sudiro, Mulyadi Joyomartono. Banyak berkeliling mengadakan inspeksi ke daerah Jawa Barat, Bandung, Purwakarta, Leles, hingga ke Jawa Timur, Bojonegoro, dan Malang. Khusus di Solo dibentuk Divisi Laskar Banteng di bawah pimpinan Anwar Santoso yang membawahi 5 resimen, berkedudukan di Kartasura, Solo, Wonogiri dan Sragen. Di dalam Pimpinan Barisan Banteng diadakan pembagian pekerjaan.

Sudiro dan Imam Sutadjo memimpin bagian politik yang berhasil menerbitkan harian Pasific dan majalah Banteng. Karena kegiatan menjalankan inspeksi ke Bandung menyebabkan Moewardi terlibat dalam peristiwa “Bandung Lautan Api” 23 Maret 1946 bersama-sama tokoh-tokoh Barisan Banteng, Toha, A.H. Nasution dan Suprayogi. Meskipun sibuk memimpin Barisan Banteng, Moewardi tidak sedikit menyumbangkan pikiran-pikiran perjuangan termasuk strategi militer kepada pimpinan Angkatan Perang, khususnya Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumohardjo, Urip tak lain masih sesaudara ipar dengannya. Ditarik ke dunia Politik Pengaruh, kecakapan dan kesanggupan Moewardi dalam memimpin perjuangan diakui oleh kalangan luas di samping perhatiannya yang besar terhadap masalah politik sehingga kaum politikus berhasrat menariknya ke dalam perjuangan politik.

Pendekatan kaum politikus kepada Moewardi mendapat jalan setelah diketahui Moewardi, Sudirman, Urip Sumohardjo dan Tan Malaka tak menyetujui Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini berakhir usai Agresi Belanda I tanggal 1 Juli 1947, Kemudian diadakan gencatan senjata dan diadakan perundingan Indonesia-Belanda di kapal Amerika, Renville di bawah pengawasan Komisi Jasa-Jasa Baik dari PBB tanggal 17 Januari 1948 yang berakhir dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville. Persetujuan Renville pada hakikatnya mendapat banyak tentangan mengakibatkan pembentukan Kabinet Presidensil dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. PKI lewat Partai Sosialis Amir Syarifuddin menuntut kursi Menteri Pertahanan, tetapi ditolak dan kursi itu dirangkap oleh Bung Hatta sendiri.

Amir Syarifuddin tidak tinggal diam dan bertindak mendirikan FDR (front Demokrasi Rakyat) tanggal 26 Februari 1948 yang beranggotakan PKI, PS-Amir Syarifuddin, PIB (Partai Buruh Indonesia), SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Hampir bersamaan dengan itu BBRI mengadakan kongres di Sarwakan, Solo (sekarang Jl. Honggopranoto) untuk menentang perundingan dengan Belanda yang dilakukan Pemerintah Syahrir. Kongres itu dihadiri oleh Presiden Sukarno untuk mencegah agar jangan sampai Moewardi dengan Barisan Banteng-nya terlibat perselisihan politik dengan pihak pemerintah. Karena kedua sikap politiknya itu, yaitu anti perundingan dengan Belanda dan Anti Swapraja, maka Moewardi bersama Mulyadi Joyomartono ditangkap atas perintah Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono. Namun, akhirnya dilepaskan kembali untuk menghindarkan tindak kekerasan dari BBRI dan simpatisannya kalau sampai Moewardi tidak dibebaskan. Selain itu ada juga campur tangan Sudirman dan Urip Sumohardjo, menyebabkan pemerintah berpikir banyak jika menahan Moewardi.

Sejak PKI berdiri kembali tanggal 25 Oktober 1945, sejak pertengahan tahun 1946, di Solo mulai tampak partai dan badan perjuangan yang menjurus ke paham Sosialis Kiri dan Komunis. Diantaranya garis dan golongan Sosialis menjurus ke Komunis (Partai Sosialis, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, Pesindo) dan golongan Nasionalis (PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng). Polarisasi partai-partai dan golongan itu terlihat pada peritiwa perebutan kedudukan Residen Solo. Indikasi Solo dalam keadaan gawat adalah peristiwa diculiknya Perdana Menteri Syahrir tanggal 27 Juni 1946, sehingga kekuatan negara sepenuhnya ada ditangan Presiden Sukarno. Namun peristiwa penculikan tersebut hanya berlangsung sehari semalam. Kejadian tersebut berlanjut dengan kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Mayor Soedarsono tanggal 3 Juli 1946 beruntung kudeta tersebut dapat digagalkan untuk mengatasi keadaan yang rawan di Solo sekitar pertengahan tahun 1946.

Pemerintah Pusat berlandaskan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 16/SD mengangkat Mr. Iskak Tjokroadisurjo dan Sudiro masing-masing sebagai Residen dan Wakil Residen Surakarta. Keduanya berasal dari golongan Nasionalis (PNI dan Barisan Banteng). Namun, pengangkatan itu ditentang oleh Golongan Komunis dengan mengajukan resolusi tanggal 8 Oktober 1946. Karena tentangan itu, Pemerintah Pusat sampai mengeluarkan Ketetapan Pemerintah lagi pada tanggal 22 Oktober 1946 No. 21/ SD. Isi ketetapan itu memerintahkan agar kedua pejabat tersebut kembali ke pos-nya untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Namun, Mr Iskak Tjokroadisujo dan Sudiro tidak dapat menjalankan pekerjaan karena pada tanggal 9 November 1946 malahan diculik oleh golongan tertentu. Dan golongan tertentu itu mengangkat Soejas dan Dasuki masing-masing menjadi Residen dan Wakil Residen Surakarta. Golongan tertentu itu adalah golongan Sosialis yang menjurus ke Komunis, karena Soejas dan Dasuki termasuk di dalamnya.

Pertentangan antara dua golongan itu terus memuncak akibat adanya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 yang berbentuk “Pro” dan “Kontra” perjanjian tersebut. Kemudian golongan yang pro ini membentuk front ” Sayap Kiri” dan terdiri dari Partai Sosialis, PBI, PKI, Pesindo. Sedang yang Kontra juga membentuk front yang bernama “Benteng Republik” dan terdiri dari PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng RI. Perjanjian Linggarjati itu akhirnya mendapat tentangan dari anggota partainya sendiri, yaitu Syahrir sendiri. Akibatnya timbul perpecahan dalam Partai Sosialis. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Ada yang menyebut SOSKA-Sosialis Kanan) dan Amir Syarifuddin tetap dengan Partai Sosialinya yang nantinya bergabung dengan FDR/PKI. Karena itulah maka jatuhlah Kabinet Syahrir (yang ketiga) pada tanggal 26 Juli 1947. Setelah itu dibentuk Kabinet baru di mana Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin (merangkap Menteri Pertahanan). Kabinet ini melanjutkan perundingan-perundingan dengan Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan yang nilainya dapat dipandang sebagai lebih merugikan Indonesia kalau dibandingkan dengan perjanjian Linggarjati, adalah yang disebut Persetujuan Renville.

Perjuangan di Surakarta: 

Pindah ke Solo, beliau memimpin gerakan rakyat anti-komunis, menolak perundingan dengan Belanda melalui Kongres BBRI, dan mendirikan sekolah kedokteran (cikal bakal Fakultas Kedokteran UNS).

Di Surakarta, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Soeryo.

Pada 13 September 1948, dalam perjalanan menuju tempat praktiknya, Moewardi diculik oleh Partai Komunis Indonesia dan kemudian dibunuh. Moewardi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 Agustus 1964. Sebuah rumah sakit di Surakarta dan sebuah jalan di Jakarta dinamai menurut namanya.

Gugur demi Negara: 

Pada masa gejolak Peristiwa Madiun 1948, Dr. Moewardi diculik dan dikabarkan hilang oleh pemberontak PKI. Namanya kini diabadikan sebagai RSUD Dr. Moewardi di Surakarta.

[2/7 20.48] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Pengamanan Proklamasi Dr. Muwardi 

Pengamanan Proklamasi: 

Ditunjuk sebagai Ketua Barisan Pelopor se-Jawa, Dr. Moewardi bertanggung jawab penuh mengamankan Presiden Soekarno, lokasi, dan jalannya proklamasi dari ancaman tentara Jepang.

Moewardi adalah seorang dokter lulusan STOVIA. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan Spesialisasi Telinga Hidung Tenggorokan (THT). Ia juga menjadi ketua dari Barisan Pelopor pada tahun 1945 di Kota Surakarta, dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, Moewardi juga turut memberikan sambutan setelah Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu.

Di Surakarta, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Soeryo.

Barisan Pelopor :

Pengawal Dwi Tunggal Tahun 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Indonesia) yang pimpinan organisasinya langsung berada di bawah komando pemerintah militer Jepang. Jawa Hokokai mempunyai barisan yang namanya Shuisintai atau Barisan Pelopor yang terdiri dari pemuda. Pemimpin umum Barisan Pelopor adalah Bung Karno, sedang Sudiro sebagai Pelaksana Pimpinan Pimpinan Harian dengan dibantu oleh para anggota pengurus, seperti Chaerul Saleh, Agus Karma, Asmara Hadi, Mashud, Sukarjo Wirjopranoto, dan Otto Iskandardinata.

Pada tiap-tiap karisidenan ada Barisan Pelopor yang dipimpin oleh seorang Syuurenotaicho (Komandan Barisan Pelopor Karisidenan). Moewardi adalah ketua Barisan Pelopor Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, wakilnya adalah Wilopo, S.H. Dari luar Barisan Pelopor terlihat hanyalah alat Jepang, tetapi dalam praktiknya menjadi wadah dan sarana perjuangan para pemuda. Sebagai pimpinan Barisan Pelopor Daerah Jakarta Raya, Moewardi membentuk Barisan Pelopor tingkat kecamatan. Kelak di kemudian hari sesudah Bung Karno dipilih menjadi Presiden, atas usul Sudiro, Bung Karno mengangkat Moewardi menjadi Ketua Umum Barisan Pelopor. Dengan “radio-radio gelap” para pemuda sudah tahu tentang kehancuran Jepang karena bom atom.

Berita tentang kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik akhirnya tersebar luas. Salah satu rencana yang santer di kalangan para pemuda dan pemimpin-pemimpin pergerakan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda membentuk Barisan Pelopor untuk mengamankan para pemimpin perjuangan, seperti Soekarno dan Hatta. Moewardi diserahi tugas untuk memimpin Barisan Pelopor di daerah Jakarta.

Sebagai markas Barisan Pelopor Jakarta adalah rumah milik pribadi Moewardi di jalan Cik Di Tiro No 9. Di rumah berkamar 11 buah tersebut, setiap hari rapat digelar untuk mempersiapkan strategi bagi kemerdekaan Indonesia. Di situ selalu hadir Chaerul Saleh, Sudiro, Suwiryo, Dr. Suharto dan Moewardi. Sering kali Moewardi menjual beberapa barang miliknya untuk membeli makanan untuk para pemuda itu. Dalam rapat akbar di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Banteng) sehari sebelum proklamasi, Barisan Pelopor bertugas untuk mengamankan lapangan itu dari kerusuhan dan ancaman balatentara Jepang.

Lapangan Ikada dijaga ketat oleh serdadu Jepang. Setiap serdadu Jepang yang berdekatan dengan rombongan Soekarno-Hatta diawasi oleh tiga orang pemuda. Para pemuda yang mengelilingi dan mengawasi gerak-gerik serdadu-serdadu Jepang itu adalah anak buah Moewardi, pada saat itu komandan lapangan Barisan Pelopor adalah Moeffreini Moe’min seorang bekas Syodancho dari Daidan I Jakarta.

Dalam peristiwa mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Moewardi mendapat tugas dari para pemuda bersama Sayuti Melik untuk membangunkan Bung Karno. Pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadhan di rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta ramai dikunjungi orang Moewardi menjamin keadaan aman kepada Dokter Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Moewardi menunjuk kepada kelompok orang di belakang rumah sambil berkata “Itu barisan berani mati yang saya pimpin”. Sudah diputuskan, pembacaan Proklamasi akan dilangsungkan pagi itu, tetapi saatnya masih akan ditentukan oleh Bung Karno. Ia baru masuk kamar tidur menjelang subuh sekembalinya dari rapat di rumah Maeda.

Di depan rumah Bung Karno mikrofon berdiri dengan standardnya. Karena instruksi Sudiro, Barisan Pelopor terus berdatangan ke Pegangsaan Timur 56. Waktu sudah mendekati pukul 10.00 tetapi Bung Hatta belum juga datang. Moewardi yang tidak sabaran menunggu masuk ke kamar Bung Karno dan mendesak Bung Karno agar segera mengumumkan Proklamasi sendiri saja tanpa menunggu kedatangan Bung Hatta. Alasannya karena Bung Hatta sudah menandatangani teks Proklamasi. Pada mulanya Bung Karno menjawab dengan tenang saja, tetapi karena Moewardi mendesak dengan nada marah Bung Karno menjawab: “Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada, kalau Mas Moewardi tidak mau tunggu silahkan baca Proklamasi sendiri”. Dialog kedua tokoh ini disaksikan oleh Sudiro dan sesudah itu Moewardi tidak mendesak Bung Karno lagi.

Sebetulnya Moewardi melakukan itu karena Sudiro melihat di sekitar jalan Pegangsaan terlihat seorang Jepang yang sedang bercakap-cakap dengan Sukardjo Wirjopranoto. Keduanya sebenarnya khawatir kalau Proklamasi belum dibacakan sudah di serbu Jepang, sehingga akhirnya Proklamasi gagal. Bung Hatta kemudian tiba dan setelah masuk dalam kamar Bung Karno, tidak lama kemudian mereka berdua keluar menuju halaman depan di mana mikrofon, tiang bendera dan para hadirin menunggu.

Setelah pembacaan proklamasi dan upacaranya selesai, Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya pulang. Moewardi masih tinggal untuk berunding dengan Sudiro memilih 6 orang dari Barisan Pelopor yang pendekar pencak untuk menjadi Barisan Pelopor Istimewa yang bertanggung jawab atas keamanan pribadi Bung Karno yang menjadi Presiden pertama RI sesudah proklamasi kemerdekaan. Pimpinan barisan khusus itu diserahkan kepada Sumantoyo, sedang petugas lainnya ialah antara lain Sukarto dan Tukimin. Keenam orang itu setiap saat menanggulangi segala serangan terhadap Presiden RI dengan segala kesediaan mengorbankan nyawa.

Mengingat keadaan pada waktu itu, segala kemungkinan dapat terjadi, terutama tindakan keras dari pihak tentara Jepang. Moewardi kemudian mulai memikirkan pengamanan dari Soekarno dan Hatta. Sesudah 18 Agustus 1945 Bung Karno yang dipilih menjadi Presiden menyerahkan pimpinan Barisan Pelopor ke Moewardi. Nama Barisan Pelopor diubah menjadi Barisan Pelopor Republik Indonesia (BPRI). Meskipun pada 23 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), BPRI tetap berdiri sendiri. BKR mendirikan markas di jalan Cilacap no.5, (rumah milik kakek Jenderal Prabowo Subianto) untuk wilayah karisidenan Jakarta pada 27 Agustus 1945 dipimpin Moeffreini Moe’min yang tak lain anak buah Moewardi di Barisan Pelopor.

Saat Bung Karno menjadi Presiden dan hendak menyusun Kabinet, Moewardi mendapat tawaran langsung dari Bung Karno untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan namun dia menolak karena hendak meneruskan kariernya sebagai dokter. Sehingga dalam jabatan itu diharapkan dapat dipegang oleh Supriyadi, yang pada kenyataanya hilang setelah melakukan pemberontakan PETA. Namun tindakan pejuang di dalam kota tidak semuanya bisa dikontrol. Tidak sedikit kaum pemuda yang menyalahgunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Tercatat BPRI diboncengi oleh “Barisan Usung-Usung”, barisan yang mengangkut barang milik rakyat untuk kepentingan pribadi hingga kemudian muncul tuduhan bahwa BPRI adalah perampok, pencuri dan pembunuh. Oleh karena itu, kepada Moewardi dianjurkan supaya kedudukan BPRI dipindahkan dari Jakarta.

Waktu itu Pemerintah Republik Indonesia telah siap-siap hendak hijrah ke Yogyakarta mengingat kota Jakarta yang tidak aman. Setelah Pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946, pengurus BPRI mengadakan perunding untuk memindahkan markasnya ke Solo. BPRI pada bulan Desember 1945 mengadakan kongres di Gedung Habiproyo, Singosaren (sekarang Matahari Singosaren), Solo. Dalam kongres 15-16 Desember 1945 itu diputuskan untuk mengganti nama dari BPRI menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI). BBRI bermarkas di Solo dengan Moewardi sebagai Pemimpin Umum.

[2/7 20.52] rudysugengp@gmail.com: Terakhir Suryo

[2/7 21.17] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Kehidupan sebelum Kemerdekaan RMTA Suryo

Biodata :

Lahir : 9 Juli 1898

Magetan, Hindia Belanda

Meninggal : 10 November 1948 (umur 50), Bago, Ngawi, Indonesia

Istri : Raden Ayu Mustapeni

Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo (EYD: Ario Suryo; 9 Juli 1898 – 10 November 1948) kini diakui sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Suryo dan dua anggota polisi ditangkap oleh pasukan pro-komunis (PKI) di Walikukun, Widodaren, Ngawi pada 9 November 1948, dan jenazah mereka ditemukan kemudian.

Latar belakang :

Raden Mas Soerjo adalah anak ke dua dari sepuluh bersaudara, lahir di Magetan pada tanggal 9 Juli 1898 beliau adalah seorang keturunan pegawai pamong praja. Ayahnya yakni Raden Mas Wiryosumarto terakhir menjabat Wedana Punung, Pacitan, Jawa Timur. Ibu dari Soerjo adalah Raden Ayu Kustiyah Wiryosumarto adalah adik dari Bupati Madiun zaman Hindia Belanda Raden Ronggo Kusnodininggrat. 

Kakek Soerjo dari pihak ayah adalah Raden Mas Wiryosukarto seorang Patih Magetan yang berasal dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Dari silsilah di atas akhirnya kita mengenal Soerjo bukanlah orang sembarangan Soerjo adalah seorang pemuda yang sudah terbiasa atau familiar dengan urusan rakyat.

Keluarga dan Karier Awal :

Pada Tahun 1926 Raden Mas Soerjo menikah dengan Raden Ayu Mustapeni puteri sulung Raden Mas Adipati Ario Hadiwinoto, yang bergelar Raden Tumenggung Surohadinegoro. 

Saat itu menjabat sebagai Bupati ke-12 Magetan Jawa Timur.

Karier Berdedikasi Tinggi: 

Sebelum menjadi Gubernur, ia sempat menjadi Bupati Magetan periode 1938–1943, di mana beliau mengabdi dengan kedekatan yang kuat bersama rakyat dan pamong praja setempat.

Pendidikan :

Pendidikan Soerjo adalah lulusan Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) yaitu Sekolah Pendidikan Kepamongprajaan untuk pribumi/pemuda Indonesia pada masa Hindia Belanda, pemuda Soerjo pernah juga mendapat kesempatan belajar Politie-School atau Sekolah Polisi di Sukabumi (Jawa Barat) dan pada Bestuursschool atau Bestuurs Academie atau Departemen Dalam Negeri di Batavia (Jakarta).

[2/7 21.22] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

RMTA Suryo Tokoh Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya 

RMTA Soerjo (Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo) adalah Gubernur Jawa Timur pertama yang berjasa besar membakar semangat rakyat dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 

Beliau menolak ultimatum Sekutu dan gugur pada tahun 1948 akibat peristiwa pemberontakan di Madiun.

Inisiator Pertempuran Surabaya: 

Saat Sekutu datang ke Surabaya, Gubernur Soerjo mengambil keputusan tegas untuk melawan setelah berkonsultasi dengan Bung Karno dan Bung Hatta. 

Beliau berpidato di radio dengan gagah berani, mengobarkan semangat "lebih baik hancur daripada dijajah kembali".

Menjaga Stabilitas di Masa Sulit: 

Selain memimpin perlawanan bersenjata, beliau mengoordinasikan berbagai upaya untuk meredakan kekacauan pascaperang di berbagai daerah Jawa Timur.

Revolusi Nasional Indonesia :

Suryo membuat perjanjian gencatan senjata dengan komandan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Aubertin Mallaby di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Namun tetap saja meletus pertempuran tiga hari di Surabaya 28–30 Oktober yang membuat Inggris terdesak. Presiden Soekarno memutuskan datang ke Surabaya untuk mendamaikan kedua pihak.

Gencatan senjata yang disepakati tidak diketahui sepenuhnya oleh para pejuang pribumi. Tetap saja terjadi kontak senjata yang menewaskan Mallaby. 

Hal ini menyulut kemarahan pasukan Inggris. Komandan pasukan yang bernama Jenderal Robert Mansergh mengultimatum rakyat Surabaya supaya menyerahkan semua senjata paling tanggal 9 November 1945, atau keesokan harinya Surabaya akan dihancurkan.

Menanggapi ultimatum tersebut, Presiden Soekarno menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan pemerintah Jawa Timur, yaitu menolak atau menyerah. Gubernur Suryo dengan tegas berpidato di RRI Surabaya bahwa Arek-Arek Suroboyo akan melawan ultimatum Inggris sampai darah penghabisan.

Maka meletuslah pertempuran besar antara rakyat Jawa Timur melawan Inggris di Surabaya yang dimulai tanggal 10 November 1945. Selama tiga minggu pertempuran terjadi di mana Surabaya akhirnya menjadi kota mati. 

Gubernur Suryo termasuk golongan yang terakhir meninggalkan Surabaya untuk kemudian membangun pemerintahan darurat di Mojokerto.

[2/7 21.22] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Riwayat Jabatan dan Akhir Hayat RMTA Suryo 

Riwayat Jabatan :

* Gediplomeerd Inlandsch Ambtenaar di Ngawi (1918)

* Mantri Veldpolitie di Madiun

* Asisten Wedana di Jetis, Ponorogo

* Wedana di Pacitan, sebagai

* Wedana di Gedeg, Mojokerto

* Wedana di Porong, Sidoarjo (1933)

* Bupati Magetan (1938-1943)

* Syucokan/Residen Bojonegoro (1943-1945)

* Gubernur Jawa Timur (1945-1947)

* Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (DPA) (1948-1948)

Kematian :

Pada 10 November 1948, Soerjo berangkat dari Yogyakarta menuju Madiun untuk menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya sang adik (R.M. Sarjoeno seorang Wedana Sepanjang, Sidoarjo) Salah satu yang menjadi korban gerombolan PKI. Gubernur Soerjo tiba sore hari di Surakarta dan melanjutkan perjalanannya ke Madiun pagi-pagi sekali menggunakan mobil. Saat itulah mobil yang ditumpangi Gubernur Soerjo berpapasan dengan sisa-sisa gerombolan PKI. Tanggal 9 November 1948 mobil Ario Soerjo dan dua orang polisi dicegat di Walikukun oleh pasukan pro-PKI, Gubernur Soerjo dan penumpang lainnya yaitu Kolonel Polisi Duryat dan Mayor Polisi Suroko diperintahkan untuk turun dari mobil, dibawa ke hutan, dan kemudian dibunuh oleh PKI. Jenazah Gubernur Soerjo baru ditemukan empat hari kemudian, di Kali Kakah, Ngawi. dan jasad mereka ditemukan terbunuh sesudahnya.[4]

R.M.T. Soerjo dimakamkan di Makam Sasono Mulyo, sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang jasa-jasanya yang terletak di Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. yang diresmikan pada 28 Oktober 1975 oleh Pangdam VII/Brawijaya Mayjen TNI Witarmin.

[2/7 21.32] rudysugengp@gmail.com: Mulai RE MARTADINATA

[2/7 22.13] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Kehidupan Awal RE Martadinata 

Biodata :

Lahir : 29 Maret 1921

Bandung, Jawa Barat, Hindia Belanda

Meninggal : 6 Oktober 1966 (umur 45) Riung Gunung, Cisarua, Indonesia

Makam : Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata

Pendidikan awal :

* Sekolah Dasar HIS di Lahat lulus pada tahun 1934,

* Sekolah Menengah Pertama MULO - B di Bandung lulus pada tahun 1938 dan di sekolah pelayaran. Pendidikannya di bidang pelayaran berpengaruh terhadap kariernya sampai ia mengabdikan dirinya sebagai staf TNI Angkatan Laut. Namun demikian, ia tidak dapat menyelesaikan sekolanya karena kedatangan pendudukan Jepang dan terjadinya perang. Melalui pendidikannya di sekolah pelayaran, R. E. Martadinata sempat memiliki pengalaman bekerja sebagai penerjemah di sekolah tinggi pelayaran di Semarang pada masa pendudukan Jepang tersebut.

* Sekolah Menengah Atas AMS di Jakarta lulus pada tahun 1941

* Sekolah Pelayaran Zeevaart Technische School tidak sempat menyelesaikan karena pendudukan Jepang.

* Sekolah Pelayaran Semarang (SPS-SPM) sekarang menjadi Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang hingga pada masa awal pendudukan Jepang.

* Melanjutkan lagi Sekolah Pelayaran Tinggi Semarang sekarang bernama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang diselenggarakan Jepang sampai ia diangkat sebagai nakhoda kapal latih Dai 28 Sakura Maru.

* Bergabung dengan Angkatan Laut Republik Indonesia tahun 1945

Keluarga ;

R.E. Martadinata menikah dengan Soetiarsih Soeraputra dikarunia 5 putri 2 putra yaitu:

* Soehaeny Martadinata

* Siti Khadijah Martadinata

* Judiati Martadinata

* Irzansyah Martadinata

* Siti Mariam Martadinata

* Vittorio Kuntadi Martadinata

* Roswita Riyanti Martadinata

Laksamana TNI Anumerta Raden Eddy (R.E.) Martadinata adalah pahlawan nasional dan salah satu pendiri Angkatan Laut Indonesia. 

Beliau berjasa besar membentuk BKR Laut di Jawa Barat pasca-kemerdekaan, memimpin ALRI hingga menjadi armada paling disegani di Asia Tenggara, serta gugur dalam tugas kenegaraan akibat kecelakaan helikopter pada tahun 1966.

Kiprah perjuangan dan dedikasi beliau mencakup berbagai aspek penting dalam sejarah Indonesia:

Perjuangan :

Ia menghimpun pemuda bekas siswa Pelayaran Tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Ikan Jakarta. Selanjutnya mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo Jakarta. Setelah pemerintah membentuk BKR, pemuda-pemuda pelaut bekas pelajar dan guru Sekolah Pelayaran Tinggi serta pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya yang dikoordinasi oleh M. Pardi, Adam, Martadinata, Surjadi Untoro, dan lain-lain, membentuk BKR Laoet Poesat yang dalam perjalanannya berubah menjadi TKR Laoet, diubah lagi menjadi TRI Laoet dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI.

Pada masa awal pembentukan BKR, R. E. Martadinata memiliki kontribusi membentuk BKR Laut Jawa Barat bersama Aruji Kartawinata yang menjadi pimpinannya, tidak lama BKR Laut berubah nama menjadi ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia). Memiliki pengaruh di ALRI, R. E. Martadinata sempat mengemban amanat sebagai Kepala Staff Operasi pada Markas Besar ALRI di Yogyakarta. Dedikasinya yang tinggi terhadap negara membuatnya dipercaya sebagai Kepala Staff Komando Daerah Maritim Surabaya. Prestasinya di bidang kemaritiman membuatnya berhasil meneruskan pendidikan di United States Navy Post Graduate School di Amerika Serikat pada tahun 1953.

[2/7 22.15] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Karier RE Martadinata 

Masa Awal Kemerdekaan: 

Setelah proklamasi, beliau mempelopori pembentukan Pemuda Laut, memimpin pengambilalihan kapal senjata serta gedung pertahanan Jepang di pesisir Jakarta, dan bertugas menyebarkan berita proklamasi ke wilayah Lampung.

Membangun Kekuatan Maritim (1959–1966): Menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut, beliau sukses memperkuat armada militer Indonesia hingga sangat disegani di kawasan Asia dan Pasifik.

Jalur Diplomasi: Berperan sebagai diplomat ulung yang berhasil menjalin hubungan luar negeri, termasuk meraih penghargaan militer dari Italia dan Yugoslavia.

Penugasan :

Berbagai penugasan yang pernah diemban selama berkarier di Angkatan Laut hingga akhir hayatnya adalah sebagai berikut:

Wakil Komandan BKR Laut Jawa Barat - Agustus 1945

Ajudan Kepala Staf Umum TKR Laut - Desember 1945

Kepala Staf Operasi V MBA (Bagian Perencanaan) - Maret 1946

Komandan Pendidikan Latihan Opsir Kalibakung (Tegal,Jawa tengah) - Maret 1947

Wakil Komandan ALRI di Aceh - Desember 1948

Komandan Kapal RI Hang Tuah - Desember 1949

Kepala Staf KDMS, diperbantukan di Staf AL Jakarta, Pj Kepala SO - Agustus 1950

Mengikuti pelayaran ke Belanda dengan Kapal Tjerk Hiddes - Desember 1950

Komandan Kapal RI Gajah Mada - Maret 1951

Perwira SO IV Staf ALRI - Oktober 1952

Kepala Biro Planning Staf ALRI

Kepala Pengawas Pembuatan Kapal di Italia dan Komandan KALITA (Kesatuan Angkatan Laut Italia) - Januari 1959

Perwira Spl pada KASAL - April 1959

Menteri / Panglima Angkatan Laut - Juli 1959

Panglima Operasi III KOTOE - September 1963

Duta Besar Luar Biasa & Berkuasa Penuh RI untuk Republik Pakistan - Februari 1966

Kepala Staf Operasi V :

Ketika menjabat sebagai Kepala Staf Operasi V (Bagian Perencana), Martadinata mencurahkan perhatian dalam penyelesaian keruwetan ALRI. Salah satunya adalah soal kedudukan dan pembagian tugas antara MBU. ALRI di Yogyakarta dengan Markas Tertinggi (MT). ALRI yang berkedudukan di Lawang, yang dibentuk berdasarkan spontanitas pemuda-pemuda pelaut di Jawa Timur ia menginginkan agar perwira-perwira senior di Yogyakarta dan di Lawang dapat menyatukan diri dalam wadah Markas ALRI yang tunggal. Januari 1947 dibentuk Dewan Angkatan Laut (DAL) yang diserahi tugas menyelesaikan masalah tersebut.

Mendirikan SAL dan Kepala Pendidikan Latihan :

Penugasan berikutnya adalah mendirikan Sekolah Angkatan Laut (SAL) di Kalibakung, Tegal dan dilanjutkan dengan penugasan sebagai Kepala Pendidikan dan Latihan di Sarangan, Magetan tahun 1948 yang kemudian dikenal dengan nama Special Operation (SO). Martadinata diberi tugas oleh KSAL Subijakto untuk menyelenggarakan sekaligus memimpin SO karena menurut KSAL Subijakto, SO merupakan lembaga pendidikan lanjutan untuk para perwira laut. Pendidikan tersebut diselenggarakan khusus untuk mempersiapkan para perwira laut yang akan bertugas memimpin armada kapal-kapal cepat. Kapal tersebut dirancang bisa menembus blokade Belanda, agar pasukan Republik tetap memperoleh senjata dan amunisi untuk meneruskan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pendidikan SO mengambil tempat di Telaga Sarangan, lereng Gunung Lawu, Jawa Timur.

Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh :

Ketika berlangsung Agresi Militer Belanda II, Ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala Staf AL Daerah Aceh (ALDA) yang bertugas untuk mengendalikan kegiatan staf yang mencakup dua bidang yakni melaksanakan pendidikan dan mengoordinasi kegiatan "Armada Penyelundup" senjata dari luar negri untuk membantu perjuangan.

Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya dan Komandan KRI Hang Tuah :

Bulan Oktober 1949 ia kembali ke Jawa dan diangkat menjadi Kepala Staf Komando Daerah Maritim Surabaya tahun 1950. Saat itu sudah tercapai gencatan senjata antara RI dan Belanda. Sesuai kesepakatan, Belanda menyerahkan peralatan perangnya kepada Angkatan Perang RI, salah satu di antaranya Kapal Perang HrMS Morotai yang kemudian diubah namanya menjadi RI Hang Tuah dan R.E. Martadinata diangkat menjadi Komandannya. RI Hang Tuah merupakan Kapal Perang terbesar saat itu, digunakan untuk operasi-operasi militer menumpas pemberontakan gerombolan Andi Azis di Ujung Pandang dan RMS di Maluku.

Tugas belajar :

Martadinata kemudian berkesempatan mengikuti pendidikan United States Navy Post Graduate School di AS pada tahun 1953. Selesai mengikuti pendidikan di AS, ia mendapat tugas khusus selama tiga tahun sepanjang tahun 1957-1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan 2 kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI yaitu RI Soerapati dan RI Imam Bondjol. Pada kurun waktu tersebut Martadinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, ia diangkat menjadi Hakim Perwira pada pengadilan Tentara di Medan Jakarta dan Surabaya.

Tugas Belajar :

Martadinata kemudian berkesempatan mengikuti pendidikan United States Navy Post Graduate School di AS pada tahun 1953. Selesai mengikuti pendidikan di AS, ia mendapat tugas khusus selama tiga tahun sepanjang tahun 1957-1959 di Italia untuk mengawasi pembuatan 2 kapal korvet kelas Almirante Clemente yang dipesan RI yaitu RI Soerapati dan RI Imam Bondjol. Pada kurun waktu tersebut Martadinata juga sekaligus bertugas mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Yugoslavia. Sekembalinya dari Italia, ia diangkat menjadi Hakim Perwira pada pengadilan Tentara di Medan Jakarta dan Surabaya.

[2/7 22.15] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sikap Martadinata mengenai G30S/PKI dan Akhir Hayat RE Martadinata 

Menteri/Panglima Angkatan Laut :

Pada tahun 1959, terjadi pergolakan di dalam tubuh ALRI yaitu adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan KSAL yang pada saat itu dipimpin oleh Laksamana Madya R. Soebijakto, beberapa perwira yang dimotori oleh Mayor Laut Yos Soedarso dan Mayor (KKO) Ali Sadikin (kemudian disebut sebagai Gerakan 1959) menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan permohonan penggantian KSAL dengan damai dan tanpa kekerasan.

Pada awalnya Presiden Soekarno tidak menyetujui permohonan tersebut, tetapi setelah melihat bahwa gerakan tersebut mendapat dukungan hampir sebagian besar staf ALRI maka Presiden Soekarno memanggil Laksamana Madya R. Soebijakto untuk mendiskusikan Gerakan 1959. Dalam pembicaraan tersebut Presiden menyampaikan rencana penggantian KSAL dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi KSAL maka Laksamana Madya R. Soebijakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Martadinata sebagai penggantinya karena dianggap netral. Pada saat itu Martadinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Setelah menjabat, maka dengan sekuat tenaga ia berhasil mendamaikan kembali golongan-golongan yang saling berlawanan sehingga ALRI tetap utuh dan bersatu.

Pada saat menjabat sebagai Kepala Staf ALRI itulah, R. E. Martadinata berada pada puncak karier. Oleh karena amanatnya sebagai pimpinan tertinggi, ia mendapat mandat melakukan usaha perdamaian antara kelompok yang saling berselisih. Di samping itu, ia dituntut membela keutuhan negara saat terjadi isu dan fitnah yang berpotensi mengancam ketahanan negara. Saat menjabat KSAL yang kemudian diubah namanya diubah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Laut, Angkatan Laut Republik Indonesia memiliki kekuatan yang disegani di kawasan Asia Pasifik seiring dengan meningkatnya konfrontasi dengan Belanda berkaitan dengan perebutan Irian Barat. Dengan dicanangkannya Trikora, maka ALRI membeli peralatan tempur dari Rusia dengan jumlah yang cukup banyak antara lain: 1 kapal penjelajah (kelas Sverdlov), 8 perusak (kelas Skoryy), 8 frigat (kelas Riga), 12 kapal selam (kelas Whiskey) dan kapal-kapal pendukung lainnya yang berjumlah hampir lebih dari 100 buah kapal. Selain itu dibeli pula pesawat pembom torpedo Ilyushin Il-28 seri Il-28T dan Il-28U, serta helikopter Mil Mi-4.

Pada tahun 1965, terjadi kembali pergolakan di dalam tubuh ALRI yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Perwira Progresif Revolusioner (GPPR). Gerakan ini mengikuti pola Gerakan 1959 yaitu menghadap Presiden Sukarno untuk menyampaikan laporan terjadinya kemerosotan kinerja Angkatan Laut karena dikelola oleh para perwira yang tidak profesional serta ketidakpuasan dengan kepemimpinan R.E. Martadinata sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut. Karena gerakan ini dianggap sebagai pelanggaran militer dan sesuai saran dari Letnan Jenderal Ahmad Yani yang ketika itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, maka hampir kurang lebih 150 perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut di mana termasuk di antaranya J.E. Habibie (mantan Dubes RI di Belanda) dan Pongky Soepardjo (mantan Dubes RI di Finlandia) dikeluarkan dari dinas Angkatan Laut.

Sikap Martadinata mengenai G30S/PKI :

Ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, dalam kapasitas sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut, R.E. Martadinata segera memberikan reaksi mengutuk gerakan tersebut dan menyatakan ALRI bekerjasama dengan AD untuk menumpas G30S/PKI. Tindakannya tersebut ternyata tidak disenangi oleh Presiden Soekarno sehingga jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Laut dicopot dan digantikan oleh Laksamana Muda Muljadi. Martadinata kemudian diangkat menjadi duta besar berkuasa penuh RI untuk Pakistan.

Kepangkatan :

* Kapten (Act) Mayor - 1950

* Mayor Laut - 1953

* Letnan Kolonel Laut - 1957

* Kolonel Laut - 1959

* Komodor Laut - 1959

* Laksamana Muda Laut - 1960

* Laksamana Madya Laut - 1964

* Laksamana - 1966

Gugur dalam Tugas: 

Setelah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Pakistan, beliau gugur dalam kecelakaan helikopter di kawasan Riung Gunung, Bogor, pada tanggal 6 Oktober 1966.

Pahlawan Nasional :

Atas jasa dan perjuangannya, R.E. Martadinata dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1966 pada tanggal 9 April 1966.

[2/7 22.39] rudysugengp@gmail.com: Lagi WZ JOHANNES

[2/7 23.50] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Pelopor Ilmu Radiologi dan Rontgen Indonesia Wilhelmus Zakaria Johannes 

Perjuangan Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (W.Z. Johannes) berfokus pada kepeloporan bidang kedokteran radiologi, pengembangan pendidikan tinggi, serta pergerakan politik demi kemerdekaan Indonesia. 

Beliau diakui sebagai Bapak Radiologi Indonesia dan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional pada 27 Maret 1968.

Ahli Pertama: 

Menjadi dokter bumiputera pertama yang mendalami ilmu radiologi.

Uji Coba Mandiri: 

Mengembangkan ketertarikan pada sinar X setelah berhasil sembuh dari kelumpuhan kaki kanan melalui terapi rontgen.

Kepala Bagian CBZ: 

Mengabdi sebagai kepala bagian rontgen di CBZ Batavia (sekarang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo/RSCM) sejak tahun 1936.

Biodata :

Lahir : 16 Juli 1895 Termanu, Onatali, Rote Tengah, Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Hindia Belanda

Meninggal : 4 September 1952 (umur 57) Den Haag, Belanda

Pendidikan Dokter, radiologis

Prof. dr. Wilhelmus Zakaria Johannes sering juga ditulis dalam ejaan baru Wilhelmus Zakaria Yohannes (16 Juli 1895 – 4 September 1952) adalah seorang dokter medis radiologi Indonesia. Johannes adalah dokter medis Indonesia pertama yang belajar radiologi di CBZ (Rumah Sakit Sipil) di Batavia dan kemudian menjadi ahli dalam teknologi Rontgen serta telah banyak berkontribusi pada pengembangan studi kedokteran di Indonesia. Pemerintah Indonesia menghormati WZ Johannes sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dan menamai sebuah rumah sakit umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan namanya. Sebagai penghormatan, nama Wilhelmus Zakaria Johannes digunakan pada sebuah kapal TNI-AL, KRI Wilhelmus Zakaria Johannes (332). Johannes meninggal pada tahun 1952 dan dimakamkan di Pemakaman Jati Petamburan di Jakarta Pusat.

WZ Johannes adalah sepupu dari Profesor Herman Johannes, seorang profesor Indonesia yang menjabat sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada dan paman dari Helmi Johannes, seorang penyiar berita dan produser eksekutif untuk VOA Indonesia di Washington DC.

[2/7 23.50] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Pengembangan Dunia Akademik Pascakemerdekaan dan  Akhir Hayat Wilhelmus Zakaria Johannes 

Guru Besar Kedokteran: 

Menjadi guru besar radiologi pertama di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Rektor Universitas Indonesia: 

Diangkat menjadi Rektor UI pada tahun 1951 untuk membangun kembali universitas yang terbengkalai akibat perang.

Tugas Belajar Terakhir: 

Wafat di Den Haag, Belanda pada 4 September 1952 saat mengemban tugas negara untuk mempelajari sistem rumah sakit dan rontgen modern di Eropa.

Kematian dan Penghargaan :

W.Z. Johannes meninggal pada 4 September 1952 akibat serangan jantung saat tugas belajar di Den Haag, Belanda. Jenazahnya dikirim dengan kapal Modjokerto dari Belanda dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta pada Senin, 24 November 1952. Pemakamkan di Pemakaman Jati Petamburan, Jakarta Pusat pada Rabu, 26 November 1952, sebelum akhirnya dipindahkan ke TMP Kalibata.

Sebagai dokter Indonesia pertama yang mempelajari ilmu radiologi di Belanda, WZ Johannes juga menjadi ahli rontgen pertama yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu kedokteran Indonesia sehingga mendapat gelar Pahlawan Nasional. Gelar tersebut dianugerahkan pada pada 27 Maret 1968 berdasarkan Keppres No. 6/TK/1968.[4]

Namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit umum di Kupang, Nusa Tenggara Timur yakni RSU WZ Johannes. Nama pahlawan ini juga diabadikan menjadi nama sebuah kapal perang TNI-AL yakni KRI Wilhelmus Zakaria Johannes.

[2/7 23.52] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Sosial dan Politik Kemerdekaan dan Karier Wilhelmus Zakaria Johannes 

Menolak Kolonial: Menolak tawaran kerja sama dengan fasilitas dan gaji tinggi dari pemerintah Belanda demi membela tanah air.

Anggota Volksraad: Diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1939 untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Keresidenan Timor.

Yayasan Bakti Mulia: Mendirikan lembaga kemanusiaan bersama rekan-rekannya untuk merawat rakyat sekaligus menggalang dana perjuangan kemerdekaan.

Riwayat hidup :

Wilhelmus Zakaria Johannes lahir di Termanu, 16 Juli 1895. Ia merupakan putra sulung dari M. Z. Johannes dan Ester Johannes-Amalo. Ayahnya bekerja sebagai seorang guru bantu di Sekolah Dasar dan seorang pengurus gereja.[2] W. Z. Johannes adalah sepupu Prof. Dr. Ir. Herman Johannes, guru besar UGM dan paman dari Helmi Johannes, presenter berita dan produser eksekutif televisi VOA Indonesia.

W. Z. Johannes pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Melayu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1905, ia melanjutkan sekolahnya di Europesche Legere School (ELS) di Kupang. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) dan mendapatkan gelar Indische Arts pada 1920. 

Ia juga berkali-kali diancam menjadi sasaran tembak tentara Belanda karena mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumahnya.

Karier :

W. Z. Johannes mengawali kariernya sebagai dokter di rumah sakit di Palembang setelah lulus pendidikan dari STOVIA. Setelah mengabdi selama sembilan tahun di rumah sakit tersebut, ia pindah ke Centrale Burgelijke Ziekenhuis Batavia dan di sana diangkat sebagai asisten dokter B.K. Van der Plaats, seorang guru besar radiologi. Pada 1935, ia dipindahkan lake Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting Semarang. Di sana ia memiliki jasa penting dalam pengembangan radiologi di rumah sakit tersebut. Setelah mengabdi di Semarang selama satu tahun, ia dipindahkan kembali ke rumah sakit sebelumnya hingga tahun 1939 dan sejak saat itu, ia dikenal sebagai ahli radiologi pertama Indonesia. Pada saat yang bersamaan, ia diangkat sebagai anggota Dewan Rakyat yang mewakili Karesidenan Timur. Saat masa pendudukan Jepang di Indonesia, W. Z. Johannes mendirikan Badan Persiapan Persatuan Kristen (BPPK) bersama Sam Ratulangi. Pada tahun 1952, ia diangkat menjadi Rektor Universitas Indonesia.