Senin, 14 September 2026

Purbaya

 𝗧𝗶𝗴𝗮 𝗪𝗮𝗷𝗮𝗵, 𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗞𝗲𝗯𝗼𝗵𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻


Monday, Sept 14, 2026


.

Saya pernah menulis pada 8 September 2025, ketika Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Judulnya “𝗥𝗘𝗦𝗛𝗨𝗙𝗙𝗟𝗘: 𝗗𝗮𝗿𝗶 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶 𝗸𝗲 𝗣𝗮𝗷𝗲𝗿𝗼.” Saat itu, lima menteri diganti, termasuk Sri Mulyani, menteri keuangan yang menjadi jimat dua periode Jokowi.


Saya menyebut Sri sebagai Ferrari: cepat, presisi, disiplin, tetapi membutuhkan jalan yang tertata. Purbaya saya gambarkan sebagai Pajero: lebih tangguh, lebih berani masuk jalan rusak, dan lebih cocok untuk menghadapi medan politik yang keras.


Waktu itu saya mengira persoalannya hanya pergantian gaya. Ternyata tidak sesederhana itu. Duh, Purbaya hanya bertahan sekitar satu tahun. Hari ini, 14 September 2026, Prabowo menggantinya dengan Suahasil Nazara, orang lama Kementerian Keuangan yang sebelumnya menjabat wakil menteri.


Tidak ada alasan resmi yang mengatakan Purbaya gagal. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi pada masa awal jabatannya tidak buruk. Pertumbuhan mencapai 5,39% pada kuartal IV 2025 dan naik menjadi 5,61% pada kuartal I 2026. Defisit 2025 juga berada di 2,81% dari PDB.


Jadi, kalau ukurannya sekadar angka, sulit mengatakan Purbaya gagal.


Lalu mengapa dia diganti? 


Begini ceritanya: Beberapa waktu sebelum pencopotan, Purbaya mengungkap bahwa Danantara keberatan menyerahkan sekitar Rp120 triliun kepada pemerintah. Purbaya juga menyebut adanya perintah Presiden terkait dana tersebut. Tidak lama kemudian, Purbaya dicopot.


Kita tentu tidak boleh mengatakan bahwa itulah penyebab pencopotan, karena pemerintah belum mengatakan demikian. Tetapi waktunya terlalu dekat untuk diabaikan.


Sekarang kita lihat persoalan yang lebih besar. Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi tinggi. Ia punya banyak program besar: MBG, KDMP, pembangunan, investasi, hilirisasi, Danantara, dan berbagai agenda lainnya. Semua membutuhkan uang.


Masalahnya, pemerintah juga ingin menjaga defisit tetap di bawah 3 persen. Pemerintah tidak ingin pajak dinaikkan terlalu tinggi. Pemerintah juga tidak ingin rupiah melemah dan investor kehilangan kepercayaan.


Persoalannya sederhana. Kalau belanja ingin besar, uang harus tersedia. Kalau pajak tidak dinaikkan, defisit tidak boleh melebar, dan utang harus dijaga, uangnya dari mana?


Ini bukan teori ekonomi. Ini matematika sederhana. Uang negara tidak muncul karena Presiden menginginkannya.


Danantara kemudian menjadi penting. Pemerintah ingin Danantara tumbuh menjadi lembaga investasi negara raksasa. Gampangnya, Danantara ingin menjadi semacam “tabungan investasi negara”: aset dan keuntungan dikumpulkan, lalu diputar untuk menghasilkan keuntungan lebih besar.


Tetapi pemerintah juga membutuhkan uang untuk membiayai program sekarang. Di situlah kepentingannya bisa bertabrakan. Danantara ingin uangnya diputar untuk masa depan. Pemerintah membutuhkan uang untuk membiayai hari ini. Menteri Keuangan berada tepat di tengah-tengahnya.


Sri Mulyani menghadapi persoalan itu dengan cara berbeda. Ia dikenal sangat disiplin menjaga APBN. Ia menjadi semacam rem ketika pemerintah ingin bergerak terlalu cepat.


Purbaya datang dengan karakter berbeda. Ia lebih berani mendorong pertumbuhan dan mencari ruang agar pemerintah bisa bergerak lebih cepat. Untuk beberapa waktu, pendekatan itu terlihat berhasil.


Tetapi menjadi Menteri Keuangan bukan hanya soal membuat ekonomi tumbuh. Ia juga harus menjaga agar pasar percaya, rupiah tidak terguncang, defisit terkendali, dan APBN tetap dipercaya. Ketika semua kepentingan itu bertabrakan, Menteri Keuangan berada dalam posisi paling sulit.


Presiden boleh membuat target. Menteri Keuangan yang harus mencari uangnya. Dan ketika uangnya tidak cukup, Menteri Keuangan pula yang pertama kali ditanya.


Di sinilah saya melihat tiga wajah dalam satu tahun terakhir.


Sri Mulyani adalah wajah pertama. Ia menjaga disiplin fiskal. Ia membuat pasar percaya bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan sembrono mengelola APBN. Tetapi pada saat yang sama, ia harus berhadapan dengan pemerintahan yang ingin bergerak lebih cepat dan membelanjakan lebih banyak. Akhirnya Ferrari masuk garasi.


Purbaya adalah wajah kedua. Ia mencoba membawa kendaraan berbeda. Lebih berani, lebih agresif, lebih siap melewati jalan rusak. Tetapi ada satu kesalahan yang mungkin paling mahal bagi seorang menteri: mengucapkan persoalan internal pemerintah di depan publik.


Ketika Purbaya mengatakan Danantara keberatan memberikan Rp120 triliun dan menyebut perintah Presiden, ia tidak lagi sekadar berbicara soal angka. Ia membuka dapur pemerintah. Dan dapur kekuasaan biasanya tidak suka dilihat orang.


Suahasil adalah wajah ketiga. Begitu dilantik, pesan yang keluar sangat sederhana: APBN harus kredibel dan defisit dijaga di bawah 3 persen.


Tidak ada pidato panjang tentang mengejar pertumbuhan 6 persen. Tidak ada perdebatan terbuka soal Danantara. Pesannya justru menenangkan. Pasar menyukai kalimat seperti itu.


Maka saya melihat pergantian ini bukan sekadar “Purbaya diganti Suahasil.” Ada sesuatu yang lebih besar. Pemerintah tampaknya sedang mengubah cara berbicara tentang ekonomi.


Dari “bagaimana kita bisa bergerak lebih cepat?” kembali menjadi “bagaimana kita menjaga agar APBN tetap dipercaya?” Dan itu membawa kita kembali kepada tulisan saya setahun lalu. Saya menulis Ferrari ke Pajero karena melihat adanya perbedaan karakter antara Sri Mulyani dan Purbaya.


Sekarang saya sadar, persoalannya bukan Ferrari atau Pajero. Persoalannya adalah siapa yang memegang setir, ke mana kendaraan diarahkan, dan siapa yang harus membayar bensinnya.


Presiden menentukan tujuan dan kecepatannya. Menteri Keuangan mencari uangnya. Pasar menilai apakah perjalanan itu masuk akal. Rakyat membayar akibatnya.


Karena itu, saya tidak akan mengatakan Purbaya gagal. Angkanya tidak mendukung kesimpulan sesederhana itu. Saya juga tidak akan mengatakan Suahasil pasti lebih hebat. Itu juga belum terbukti.


Tetapi ada satu hal yang semakin jelas. Menjadi Menteri Keuangan bukan hanya soal pandai menghitung. Ia juga harus tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan terutama kapan angka tidak boleh bertentangan dengan keinginan politik.


Purbaya mungkin tidak kalah dalam menghitung. Ia mungkin hanya kalah dalam satu hal: mengatakan terlalu terang apa yang sedang terjadi di balik angka. Kalau itu benar, maka ada ironi besar di sini.


Purbaya mungkin bukan sedang menerima azab rezim Prabowo. Ia justru mungkin sedang diselamatkan dari azab berikutnya.


Karena kalau janji terlalu banyak, uang terbatas, defisit harus dijaga, pajak tidak ingin dinaikkan, Danantara ingin terus berkembang, sementara semua program harus tetap berjalan, pada akhirnya seseorang harus menjelaskan ketika angka-angka itu tidak lagi bisa dipaksa cocok. Dan biasanya orang itu adalah Menteri Keuangan.


Jadi, siapa pun Menteri Keuangannya, masalahnya tetap sama: pemerintah punya banyak janji dan program, tetapi uang untuk membiayainya terbatas.


Jadi, persoalannya bukan Ferrari atau Pajero. Persoalannya adalah pemerintah ingin pergi jauh, tetapi belum jelas apakah bahan bakarnya cukup.


Ferrari bisa diganti Pajero. Pajero bisa diganti Ferrari. Tetapi kalau bensinnya tidak cukup, keduanya tetap akan berhenti di tengah jalan.


.

#PurbayaDiCopot


https://www.facebook.com/photo/?fbid=1546209293423222&set=a.653144949396332

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kolonel Sarwo Edhie

 Jakarta, dini hari 1 Oktober 1965. Langit masih gelap namun fajar sudah mulai menyingsing. Suara radio RRI menyiarkan pengumuman mengejutka...