PURNA TUGAS TETAP BERKARYA: Syafruddin

[18/7 00.09] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata, Masa Muda, dan Pendidikan Syafruddin Prawiranegara

Informasi pribadi

Lahir :

28 Februari 1911

Serang, Hindia Belanda

Meninggal :

15 Februari 1989 (umur 77)

Jakarta, Indonesia

Makam :

Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir

Partai politik :

Masyumi (1946–1960)

Istri :

Halimah Syehabuddin (menikah 1941)

Anak :

8, termasuk Farid Prawiranegara

Almamater :

Rechts Hogeschool (Mr.)

Pekerjaan :

Politikus - ekonom

Masa muda :

Syafruddin lahir di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten pada 28 Februari 1911. Ia memiliki darah keturunan Suku Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Ayahnya, Raden Arsjad Prawiraatmadja, awalnya bekerja sebagai jaksa di Serang, sebelum menjadi camat di Jawa Timur. Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Pada saat Syafruddin masih berusia satu tahun, ayah dan ibu kandungnya bercerai dan Syafruddin dibesarkan oleh ibu tiri. Syafruddin baru dikenalkan ke ibu kandungnya pada usia tujuh tahun.

Pendidikan :

Syafruddin menempuh pendidikan Europeesche Lagere School (setara SD) di Serang pada 1925, dilanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (setara SMP) di Madiun pada 1928, dan Algemeene Middelbare School (setara SMA) di Bandung pada 1931. Setelah itu, ia masuk ke Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan meraih gelar Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Sarjana Hukum) pada 1939. Selama studinya, Syafruddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis yang apolitis dan didukung pemerintah Hindia Belanda sebagai alternatif dari Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia yang notabene bersifat radikal dan pro-kemerdekaan.

Setelah lulus dari Rechtshoogeschool, Syafruddin bekerja menjadi redaktur di surat kabar Soeara Timur dan mengetuai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) antara 1940 dan 1941. Selama masa awal kariernya, Syafruddin mulai menunjukkan sikap-sikap nasionalis, dan ia tidak setuju dengan tuntutan-tuntutank yang "moderat" (menuntut otonomi yang lebih di Indonesia) dalam Petisi Soetardjo tahun 1936. Belakangan, Syafruddin diterima kerja di kantor pajak di Kediri, sebagai ajudan inspektur pajak. Sebelum pendudukan Jepang, ia juga sempat mendirikan organisasi untuk menolong korban perang.

2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Ringkasan Perjuangan Syafruddin Prawiranegara

Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara; 28 Februari 1911 – 15 Februari 1989) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama.

Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi. Setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi.

Usai mengembalikan mandatnya kepada Sukarno pada 14 Juli 1949, Syafruddin sempat menjadi Wakil Perdana Menteri sebelum ditunjuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Sebagai salah seorang tokoh partai Masyumi yang menganut paham ekonomi sosialisme religius, Syafruddin turut membentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 1950-an, dengan kebijakan moneter yang konservatif dan program sertifikat devisa. Kebijakannya yang paling terkenal, Gunting Syafruddin, bertujuan memangkas pasokan uang dengan memerintahkan pengguntingan uang terbitan Belanda. Selanjutnya, ia menjadi Gubernur Bank Indonesia, tetapi karena mendukung investasi asing dan menentang kebijakan nasionalisasi, ia berseberangan dengan kebijakan Sukarno selama akhir masa Demokrasi Liberal.

Perbedaan pandangan ekonomi, diikuti pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin, membuat Syafruddin turut serta dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia menepi dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.

[18/7 23.15] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Era Jepang dan Karier Politik

Syafruddin Prawiranegara

Pada masa pendudukan, Syafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum dipindahkan ke Bandung. Dalam masa pendudukan ini, Syafruddin mulai berpikir bahwa kemerdekaan Indonesia harus dicapai secepatnya, sehingga ia bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang saat itu bergerak di bawah tanah. Karena itu, ia sering bertemu dengan Sutan Sjahrir dan meskipun Syafruddin sendiri menolak dihubungkan, banyak yang menganggapnya sebagai bagian kelompok perlawanan Sjahrir. Melalui program pendidikan yang dijalankan oleh kaum ulama di sekitar Bandung, Syafruddin bersama Mohammad Natsir juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan militer Jepang.

Karier politik :

Awal revolusi

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Syafruddin dipilih sebagai salah seorang dari 15 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 17 Oktober 1945 (sebulan jelang Masyumi terbentuk). Sebelumnya, ia merupakan anggota KNI Pariangan.

Pada 1946, Syafruddin menjadi anggota Masyumi, meski semula sempat ditawari masuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sjahrir dan Amir Syarifuddin. Menurut Syafruddin, ia memilih masuk Masyumi sebagai seorang Islam, meskipun pada waktu itu ia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam organisasi Islam.

Kala itu, ia berkontribusi mengakhiri status monopoli partai nasional dalam proses terbentuknya Maklumat Wakil Presiden Nomor X sebagai perubahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif sehari-hari, yang menjadikan Indonesia lebih mendekati sistem parlementer. Hal itu juga yang diharapkan membentuk citra Indonesia sebagai pemerintahan yang demokratis dan diperhitungkan dalam politik luar negeri. Berkat kedekatannya dengan Sjahrir, Syafruddin ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II antara 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946, dan selanjutnya diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III antara 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I mulai 29 Januari 1948.

Sjahrir sebenarnya menawarkan kursi Menteri Keuangan kepada Syafruddin dalam Kabinet Sjahrir I, tetapi Syafruddin menolak karena merasa kurang berpengalaman. Belakangan, Syafruddin berkomentar bahwa setelah melihat cara kerja Menteri Keuangan Panji Surachman Cokroadisuryo, ia merasa lebih cocok menjabat.

Di bidang keuangan, Syafruddin berperan besar dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI), salah satunya dengan meyakinkan Mohammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan melawan Belanda dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda.

Saat Hatta sempat ragu-ragu, Syafruddin mengatakan kepadanya bahwa "apabila Hatta ditangkap Belanda, ia akan digantung bukan sebagai pemalsu uang, tapi sebagai pemberontak". Syafruddin menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946, meskipun di lembaran ORI awalnya tercetak tanda tangan Alexander Andries Maramis yang mengatur proses percetakannya. Syafruddin selanjutnya ikut serta dalam konferensi Economic Council for Asia and the Far East di Manila, Filipina pada 1947. Saat itu, partai Masyumi berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejumlah organisasi, sehingga banyak delegasi di Manila menganggap Syafruddin dan para koleganya juga berpaham komunis. Terkejut atas anggapan tersebut, ia menerbitkan Politik dan Revolusi Kita pada 1948 untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu.

Pada tahun pertama setelah kemerdekaan, Syafruddin banyak mengkritik kelompok pemuda yang dianggapnya tidak realistis dalam menekan pemerintah. Kolomnya di surat kabar Berita Indonesia pada Februari 1946 memuji Vladimir Lenin dan Joseph Stalin sebagai tokoh-tokoh "realis" dan mendukung pendekatan Realpolitik Sjahrir yang lebih pragmatis dan realis. Kolom ini ditulis sebagai tanggapan atas pidato Jenderal Sudirman yang dianggap Syafruddin memanas-manasi kelompok pemuda dan mengabaikan kurangnya persenjataan Tentara Republik Indonesia. Bahkan, Syafruddin mengutuk pihak-pihak yang mendorong para pemuda untuk terjun ke medan perang hanya dengan bambu runcing.

[18/7 23.15] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Pemerintah Darurat RI

Syafruddin Prawiranegara

Pemerintah Darurat RI :

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, gencatan senjata berlangsung antara militer Belanda dan Indonesia. Namun demikian, belajar dari pengalaman Agresi Militer Pertama yang diluncurkan Belanda tahun sebelumnya meskipun Perjanjian Linggardjati masih berlaku, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan rencana darurat. Mengikuti saran Letkol Daan Jahja, pemerintah cadangan disiapkan di wilayah Sumatra Tengah, karena wilayah Jawa Tengah dianggap terlalu sempit dan padat. Wakil Presiden merangkap Menteri Pertahanan saat itu, Mohammad Hatta, mulai memindahkan perwira militer dan pejabat-pejabat ke Bukittinggi sebagai bibit pemerintahan darurat mulai bulan Mei 1948. Pada bulan November 1948, Hatta bersama Syafruddin pergi ke Bukittinggi dan mereka mulai mempersiapkan dasar-dasar yang diperlukan untuk pemerintahan darurat tersebut. Meskipun begitu, Hatta harus kembali ke Yogyakarta karena berlangsungnya perundingan di sana, sehingga ia meninggalkan Syafruddin di Bukittinggi dengan perintah untuk membentuk pemerintah darurat apabila Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada pertengahan bulan Desember 1948, Hatta sempat berencana kembali ke Bukittinggi dengan naik pesawat yang disediakan perdana menteri India Jawaharlal Nehru. Akan tetapi, Belanda keburu meluncurkan Agresi Militer Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 saat Hatta masih berada di Yogyakarta. Karena Agresi tersebut, Sukarno dan Hatta beserta sebagian besar pejabat-pejabat pemerintah Indonesia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Syafruddin diberitahu mengenai perkembangan ini hari itu juga oleh Kolonel Hidajat Martaatmadja, dan awalnya ia sempat ragu-ragu. Syafruddin terkejut mendengar bahwa pemerintah Indonesia ditangkap begitu cepat, dan karena mandat yang dikirim Sukarno dan Hatta melalui telegram tidak sampai ke Bukittinggi, ia tidak yakin ia memiliki wewenang untuk membentuk pemerintahan.

Syafruddin mengatur rapat dengan Gubernur Sumatra Teuku Muhammad Hasan dan wakilnya Mohammad Nasroen untuk membahas situasi, tetapi ketika pesawat tempur Belanda mulai terbang di Bukittinggi, rapat tersebut diakhiri. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Bukittinggi dan berpindah ke Halaban, dan pada tanggal 22 Desember Syafruddin mengumumkan didirikannya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dalam struktur PDRI, Syafruddin menjabat sebagai Ketua, merangkap Menteri Pertahanan, Penerangan, dan Luar Negeri. Syafruddin juga mengumumkan Komisariat PDRI di Pulau Jawa yang diisi tokoh-tokoh RI yang tidak ditangkap Belanda seperti Susanto Tirtoprodjo, I. J. Kasimo, dan Soekiman Wirjosandjojo. Syafruddin memilih gelar "Ketua" di PDRI karena kurang yakin atas mandatnya untuk menggunakan gelar "Presiden".

Setelah pengumuman tersebut, Syafruddin dan tokoh-tokoh PDRI mulai bergerak lagi. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah Pekanbaru, sementara tokoh militer bergerak ke Aceh. Kelompok Syafruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Syafruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949, dan disusul kelompok-kelompok lainnya pada bulan itu juga. Dengan adanya pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia, Syafruddin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah, pasukan gerilya di bawah Sudirman, dan dengan dunia internasional (semisal dengan ucapan selamat untuk Jawaharlal Nehru di India atas penunjukannya sebagai Perdana Menteri).

Untuk memastikan tetapnya ada pasokan makanan dan senjata untuk pasukan gerilya di Sumatra, Syafruddin mendirikan suatu badan yang memiliki wewenang atas perdagangan dari pantai timur Sumatra, khususnya penyelundupan candu dan hasil bumi ke Malaya Britania. Syafruddin juga nyaris terbunuh dalam Peristiwa Situjuah yakni saat sejumlah pemimpin Indonesia seperti Chatib Sulaiman dan Arisun Sutan Alamsyah tewas. Syafruddin turut serta dalam rapat pada tanggal 14 Januari 1949, tetapi ia pergi malamnya, sebelum serbuan Belanda pada dini hari tanggal 15 Januari menewaskan para pemimpin tersebut.

Keberadaan PDRI di bawah Syafruddin memungkinkan adanya kepemimpinan terpusat yang menyatukan kelompok-kelompok pejuang yang terus melangsungkan perang gerilya di Jawa dan Sumatra. PDRI juga berkomunikasi dengan diplomat-diplomat Indonesia yang ditugaskan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah Mohammad Roem, yang dapat berunding dari posisi yang lebih kuat karena perlawanan PDRI.

Di bawah tekanan internasional dan masih menghadapi perlawanan gerilya, pihak Belanda mendekati Sukarno dan Hatta untuk berunding hingga menghasilkan Perjanjian Roem-Roijen. Syafruddin merasa dilangkahi dalam hal ini, karena ia menganggap bahwa mandat pemerintahan Indonesia ada pada PDRI bukan pada para tokoh yang berada di Bangka. Tokoh pimpinan perjuangan lain seperti Sudirman juga tidak setuju atas perundingan Sukarno dan Hatta yang tidak sebelumnya berbicara dengan PDRI dalam proses negosiasi, dan meminta Syafruddin untuk menolak perjanjian tersebut.

Lokasi perundingan pemimpin PDRI dengan delegasi Hatta di Padang Japang, Kabupaten Lima Puluh Kota

Menurut Syafruddin, Sukarno dan Hatta beserta para tokoh lain yang diasingkan di Pulau Bangka tidak mengetahui kekuatan militer PDRI.

Hal itu terbukti ketika Hatta hendak menemui Syafruddin dengan pergi ke Aceh karena mengira PDRI memiliki markas di sana.

Untuk membujuk Syafruddin menerima hasil perjanjian Perjanjian Roem-Roijen dan menjemput para pemimpin PDRI ke Yogyakarta, Hatta mengutus delegasi yang terdiri dari Mohammad Natsir, Johannes Leimena, dan Abdoel Halim ke Sumatera Barat. Syafruddin sempat menyatakan ketidaksetujuannya atas Perjanjian Roem-Roijen, tetapi setelah perundingan alot dengan delegasi Hatta di Padang Japang pada 6 Juli 1949, ia bersedia menerimanya demi persatuan nasional. Pada 13 Juli 1949, ia mengembalikan mandatnya selaku Ketua PDRI ke Sukarno.

[18/7 23.16] rudysugengp@gmail.com: 5. Buatkan gambar dan infografis tentang

Waperdam dan Menkeu

Syafruddin Prawiranegara

Waperdam dan Menkeu :

Sekembalinya Syafruddin ke Yogyakarta, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sumatra di dalam Kabinet Hatta II, dengan penugasan di Banda Aceh. Karena pada saat itu kekuasaan dan komunikasi pemerintah pusat sangat lemah di Sumatra, Syafruddin diberikan kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya.

Selama masa PDRI, Syafruddin sering dibujuk oleh pemimpin-pemimpin daerah Aceh yang bertekad memisahkan Aceh sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Utara. Pada bulan Mei 1949, Syafruddin menunjuk Daud Beureu'eh sebagai gubernur militer Aceh. Ketika Syafruddin berkunjung ke Aceh pada bulan Agustus 1949, para tokoh daerah mendesak Syafruddin untuk membentuk provinsi tersebut. Desakan yang dialami Syafruddin cukup keras, sampai ia menerbitkan peraturan Waperdam pada bulan Desember 1949 yang isinya merupakan pemekaran provinsi Aceh dari Sumatera Utara.

Belakangan, pemerintahan pusat selama Kabinet Natsir menyatakan bahwa pembentukan provinsi otonom Aceh merupakan suatu force majeure (keadaan di luar kendali), dan mencabut aturan tersebut. Tindakan tersebut memancing amarah para tokoh Aceh, sampai Mohammad Natsir perlu melakukan safari ke Aceh untuk menenangkan situasi. Di luar itu, Syafruddin juga menenangkan pegawai-pegawai negeri yang pernah bekerja di bawah kekuasaan Belanda, dan memastikan bahwa tidak ada tindak pembalasan terhadap mereka.

Selama periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kabinet Natsir, Syafruddin kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saat penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Syafruddin mengusulkan agar ada klausul Hatta akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri apabila terjadi krisis politik. Usulan ini diterima oleh Masyumi dan Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi kandas karena tidak didukung oleh tokoh-tokoh lain. Antara periode RIS sampai ke jatuhnya Kabinet Wilopo, tokoh Masyumi banyak tersebar dalam pemerintah, dan karena Syafruddin merupakan ekonom termasyhur dalam partai tersebut, pandangannya sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Salah satu program Syafruddin adalah mewajibkan importir barang untuk menggunakan sertifikat devisa. Sertifikat devisa ini dapat diperoleh dengan mengekspor barang, dan bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor.

Uang kertas 2,5 rupiah tahun 1951 dengan tanda tangan Syafruddin

Selain masalah perdagangan, pada masa itu pemerintah Indonesia tertekan hutang warisan Hindia Belanda dari Konferensi Meja Bundar. Karena banyaknya mata uang yang beredar dan tercetak, dan karena kurangnya produksi barang, inflasi juga merebak di masyarakat.

[18/7 23.19] rudysugengp@gmail.com: 6. Buatkan gambar dan infografis tentang

"Kebijakan Gunting Syafruddin" oleh

Syafruddin Prawiranegara

Pada tahun 1950, ada tiga mata uang yang beredar:

uang pemerintah Indonesia, uang pemerintah sipil Belanda NICA, dan uang bank sentral jaman Hindia Belanda (De Javasche Bank) yang dicetak sebelum pendudukan Jepang. Untuk mengurangi persediaan uang, Syafruddin memerintahkan pada tanggal 10 Maret 1950 bahwa semua uang kertas NICA dan De Javasche Bank dengan nilai lebih dari 5 gulden harus digunting menjadi dua potongan.

Kebijakan ini dikenal dengan istilah "Gunting Syafruddin".

Potongan sebelah kiri berlaku sampai tanggal 9 April 1950, dengan nilai setengah dari nilai utuhnya sampai ditukar dengan uang baru, sementara potongan sebelah kanan dapat ditukarkan dengan obligasi pemerintah berjangka 30 tahun dengan bunga 3 persen.

"Gunting" ini juga berlaku untuk rekening bank, dengan separuh saldo rekening (pengecualian sebesar maksimal 200 gulden, apabila saldo rekening di bawah 1.000 gulden) ditukarkan dengan obligasi.

Syafruddin belakangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan ganda:

untuk mengurangi inflasi dan untuk menyelaraskan mata uang yang beredar dengan mencabut mata uang Belanda dari peredaran. Menurut pernyataan De Javasche Bank, meskipun pasokan uang turun 41 persen setelah kebijakan ini, inflasi tetap merebak dengan harga pangan dan sandang yang masih naik.

Kebijakan-kebijakan Syafruddin menuai pro dan kontra dari masyarakat dan kalangan politik. Gunting Syafruddin khususnya menjadi bulan-bulanan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kebijakan Gunting Syafruddin juga dikritik karena diumumkan saat rata-rata karyawan masih memegang uang tunai. Selama masa jabatan Syafruddin di RIS, pendapatan pemerintah meningkat, tetapi defisit tetap berjalan karena pengeluaran pemerintah turut meningkat. Karena pecahnya Perang Korea selama Kabinet Natsir, permintaan komoditas Indonesia dari negara asing meningkat, sehingga pendapatan pemerintah naik drastis dan anggaran pemerintah surplus. Dalam kabinet ini, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo mencetuskan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang bertujuan untuk mengembangkan industri substitusi impor di dalam negeri dan mengembangkan perekonomian "pribumi". Syafruddin merupakan salah satu tokoh yang bertentangan dengan RUP. Selama kabinet Natsir, Syafruddin tetap berhemat dengan anggaran pemerintah, dengan tidak menaikkan gaji pegawai negeri, mempertahankan sejumlah pajak era kolonial, dan menolak memberikan bantuan ke partai politik. Ia juga mempertahankan sejumlah pegawai berkebangsaan Belanda di dalam Kementerian Keuangan itu sendiri. Setelah digantikan oleh Jusuf Wibisono dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo, Syafruddin menjadi pengkritik pemerintah, dan ia menyatakan pada Juni 1951 bahwa kebijakan pemerintah telah menyebabkan penurunan ekonomi, yang tersembunyi oleh ekspor komoditas yang melejit.

Gubernur BI :

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951 dengan membeli sahamnya dan mengubahnya menjadi badan pemerintah. Syafruddin sendiri sebenarnya tidak setuju atas kebijakan ini, karena dia beranggapan bahwa belum cukup banyak orang Indonesia dengan pengalaman perbankan. Meskipun begitu, ia ditunjuk menjadi gubernur De Javasche Bank (belakangan Bank Indonesia atau BI mulai tanggal 1 Juli 1953) pada tanggal 15 Juli 1951, setelah gubernur sebelumnya A. Houwink yang berkebangsaan Belanda mengundurkan diri. Awalnya Syafruddin berniat menolak karena ingin pensiun dari pemerintahan dan bekerja di sektor swasta, tetapi ia akhirnya setuju menjadi gubernur dengan syarat bahwa pegawai Indonesia akan menerima upah yang sama dengan pegawai-pegawai Belanda.

Pandangan ekonomi dan keuangan Syafruddin cukup mirip dengan Houwink. Syafruddin menyebut, Houwink menganggap dirinya sebagai pengganti yang sesuai. Dalam laporan tahunannya yang pertama, Syafruddin berargumen bahwa De Javasche Bank harus tetap menjalankan operasi perbankan umum karena lemahnya pasar modal dan akses ke fasilitas perbankan di Indonesia. Syafruddin merupakan penyusun statuta BI, dan ia menetapkan bahwa cadangan emas dan valuta asing di BI minimal 20 persen dari nilai mata uang yang diterbitkan. Kebijakan cadangan wajib minimal ini dikritik oleh banyak ekonom dan pakar keuangan pada masanya, seperti Sumitro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan dianggap sebagai kebijakan yang gagal mencapai tujuannya.

Syafruddin juga sering mengkritik kebijakan pro-"pribumi" pemerintah yang dianggapnya kurang jelas memisahkan modal "asing" dan "dalam negeri". Menurut Syafruddin, perbedaan antara modal asing dan dalam negeri hanya didasarkan remitansi: dengan kata lain, apabila keuntungan dibawa ke luar negeri, modal tersebut "asing", dan apabila keuntungan tetap di Indonesia, modal tersebut "dalam negeri". Berdasarkan kriteria Syafruddin ini, pengusaha-pengusaha Tionghoa-Indonesia merupakan pengusaha dalam negeri, yang bertentangan dengan kebijakan pro-pengusaha pribumi (Program Benteng) dari Sumitro. Syafruddin juga sering mengkritik kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah selama Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Masa jabatan pertama Syafruddin sebagai Gubernur BI habis pada tahun 1956, dan awalnya pemerintah yang saat itu dikuasai PNI ingin menggantikannya dengan Lukman Hakim yang merupakan anggota partai tersebut. Meskipun begitu, karena manuver Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk mendukung Syafruddin sehingga masa jabatannya diperpanjang.

[18/7 23.20] rudysugengp@gmail.com: 7. Buatkan gambar dan infografis tentang

Keterlibatan dalam PRRI

Syafruddin Prawiranegara

Keterlibatan dalam PRRI :

Latar belakang

Ekonomi Indonesia pada tahun 1957 sedang melemah dan situasi politik dalam negeri semakin memanas. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, sering disalahkan sebagai penyebab kelemahan ekonomi tersebut. Opini masyarakat telah bergeser dan kini menentang posisi Syafruddin yang pro-investasi asing. Selain itu, Sukarno pada tahun 1956 mulai merencanakan Demokrasi Terpimpin yang ditentang secara keras oleh akar rumput Masyumi, sehingga Masyumi dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi berseberangan. Sejumlah tokoh Masyumi di daerah mulai mendukung konsep negara serikat untuk Indonesia, dan perpecahan politik antara Masyumi dan PNI semakin memburuk. Pada tanggal 8 Januari 1957, Masyumi keluar dari koalisi pemerintah.

Keadaan politik semakin memburuk pada tanggal 29 November 1957; Belanda berhasil mencegah pembahasan Papua Barat di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Sukarno memerintahkan serikat-serikat buruh dan kesatuan tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Syafruddin secara terbuka menentang proses nasionalisasi tersebut dan mengkritisi ketidakjelasan rencana pemerintah, termasuk di depan Sukarno sendiri dalam acara Musyawarah Nasional Pembangunan. Setelah percobaan pembunuhan Sukarno di Cikini pada 30 November, Syafruddin dan sejumlah pemimpin Masyumi lainnya diselidiki pihak berwenang, karena sejumlah anggota komplotan merupakan anggota sayap pemuda Masyumi. Selama bulan Desember 1957, Syafruddin beserta Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap dituduh terlibat dalam peristiwa Cikini oleh berbagai media cetak, dan mereka mulai diteror melalui telepon dan diganggu oleh organisasi-organisasi paramiliter di jalanan. Untuk memastikan keamanan pribadi dan keluarga masing-masing, mereka memutuskan untuk pergi dari Jakarta, dan pada Januari 1958, Syafruddin sudah berada di Padang. Meskipun Natsir dan Harahap berdalih bahwa mereka ada urusan lain di Sumatra, Syafruddin mengaku bahwa ia telah kabur dari Jakarta, karena ia "tidak bersedia mati konyol".

Selama di Sumatra, Syafruddin dan para tokoh Masyumi, beserta Sumitro Djojohadikusumo, menghadiri rapat di Sungai Dareh bersama sejumlah tokoh militer yang berniat untuk memberontak seperti Kolonel Maludin Simbolon.

Dalam rapat-rapat tersebut, sejumlah perwira militer berniat untuk memisahkan Sumatra dari RI sebagai negara sendiri, tetapi gagasan ini ditentang oleh pemimpin sipil seperti Syafruddin. Pada akhirnya, rapat ini menghasilkan suatu pernyataan yang intinya menuntut pembubaran Kabinet Djuanda dan pembentukan kabinet baru di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX dan Mohammad Hatta. Para tokoh ini sudah menjalin kontak dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), yang sudah mulai mengirimkan senjata dan pendanaan secara diam-diam sejak 1957. CIA bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Sukarno, tetapi pada saat itu belum mau untuk memberikan dukungan secara terbuka.

Di Palembang, Syafruddin bertemu dengan Kolonel Barlian, Panglima Kodam di Sumatera Selatan. Atas dasar perhitungan bahwa kesatuannya akan menjadi yang pertama diserang apabila memberontak, Barlian tidak langsung memutuskan untuk ikut memberontak. Selama di Palembang, Syafruddin juga menulis suatu surat terbuka ke Sukarno. Dalam tulisannya itu, Syafruddin menyatakan perlawanannya terhadap Demokrasi Terpimpin yang memusatkan kekuasaan pemerintah ke Sukarno sembari menuntut kembalinya pemerintah ke UUD 1945.

Karena aktivitasnya ini, jabatan Syafruddin sebagai Gubernur Bank Indonesia dicabut per tanggal 1 Februari 1958 melalui Keputusan Presiden.

Jalannya PRRI :

Uang kertas edaran PRRI tahun 1958, dengan tanda tangan Syafruddin.

Pada 15 Februari 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan di Padang oleh Kolonel Ahmad Husein. Dalam kabinet PRRI, Syafruddin menduduki jabatan Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Menurut Syafruddin belakangan dalam autobiografinya, Husein memintanya untuk menandatangani deklarasi pendirian PRRI. Syafruddin menulis bahwa ia menolak ini, untuk menekankan bahwa PRRI bukan merupakan inisiatifnya pribadi. Pemerintahan pusat di bawah Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap para pemimpin sipil PRRI, termasuk Syafruddin, dan mencabut jabatan-jabatan mereka. Pesawat tempur TNI Angkatan Udara mulai menggempur kota-kota yang dikendalikan PRRI di Sumatera Barat seperti Padang dan Bukittinggi seminggu setelah deklarasi tersebut. Pemerintah pusat merebut Padang pada April 1958 tanpa perlawanan serius dari sayap militer PRRI. Kabarnya, begitu mendengar berita jatuhnya Padang, Syafruddin naik pitam dan menyatakan tekadnya untuk bergerilya di hutan, yang "bukan pertama kali" untuknya. Ibu kota PRRI di Bukittinggi direbut oleh pemerintah pusat pada tanggal 5 Mei 1958.

Sayap militer PRRI telah hampir ditumpas oleh pemerintah pusat dalam empat bulan saja. Para pemimpin PRRI gagal mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dan dukungan Amerika Serikat untuk PRRI ditarik setelah kegagalan-kegagalan tersebut. PRRI terpaksa mundur menjadi gerilyawan di hutan dan gunung di pulau Sumatra. Meskipun begitu, Syafruddin menolak untuk berkompromi dengan pemerintahan pusat di Jakarta, dan pada ulang tahun PRRI pertama Syafruddin masih mengkritik kerja sama Sukarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerukan perlunya bentuk negara serikat untuk Indonesia. Saat mereka makin terpojok, para pemimpin PRRI memproklamasikan Republik Persatuan Indonesia (RPI) di Bonjol, Pasaman pada 8 Februari 1960 sebagai negara serikat yang akan meliputi seluruh Indonesia dengan Syafruddin sebagai presidennya. Dalam konstitusi RPI, setiap negara anggota bebas memilih bentuk pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara itu, pemerintahan pusat terus menekan PRRI dan merebut kota demi kota, termasuk basis PRRI di Koto Tinggi pada Juli 1960. Karena jatuhnya Koto Tinggi, Syafruddin dkk harus bergerilya di hutan belantara, tanpa fasilitas komunikasi dengan kesatuan-kesatuan PRRI lainnya.

Untuk memecah PRRI, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution pada akhir tahun 1960 mengumumkan program amnesti untuk tentara-tentara yang telah bergabung ke PRRI. Karena deklarasi ini, pasukan PRRI yang tadinya masih mengendalikan sejumlah besar wilayah pedesaan mulai menyerahkan diri ke pemerintah pusat pada pertengahan 1961. Karena kondisi yang makin memburuk, Syafruddin dan Natsir menugaskan Maludin Simbolon untuk berunding dengan pemerintah pusat, tetapi para pemimpin militer memutuskan untuk menyerah tanpa mengikutsertakan para pemimpin sipil.

Dengan posisinya yang makin terpojok, Syafruddin memutuskan untuk menyerah. Setelah memberikan perintah gencatan senjata ke prajurit PRRI yang masih tersisa pada 17 Agustus 1961, ia menyerahkan diri ke pemerintahan pusat pada 25 Agustus 1961 di dekat Kota Padang Sidempuan, bersama Assaat dan Burhanuddin Harahap.

Syafruddin awalnya tidak dipenjara karena adanya amnesti untuk tokoh-tokoh PRRI dari Sukarno, dan sempat tinggal di Medan. Namun, ia ditangkap pada bulan Maret 1962 dan dibawa ke Jakarta, lalu ia ditahan tanpa diadili di Kedu sebelum dipindahkan ke penjara militer di Jakarta. Ia baru dibebaskan pada 26 Juli 1966 menjelang lengsernya Sukarno.

[18/7 23.20] rudysugengp@gmail.com: 8. Buatkan gambar dan infografis tentang

Orde Baru

Syafruddin Prawiranegara

Orde Baru :

Syafruddin pada 1960-an

Sebelum Syafruddin dibebaskan, para pemimpin Masyumi yang dilepaskan lebih dahulu mencoba untuk mendirikan kembali Masyumi, tetapi upaya ini gagal karena ABRI melarang Masyumi dan PSI. Karena itu, Syafruddin cenderung mengekspresikan dirinya melalui agama. Ia merupakan anggota kepengurusan sejumlah organisasi Islam, seperti Korps Mubaligh Indonesia dan Yayasan Pesantren Islam (Al Azhar). Ia juga tetap berkarya dalam bidang ekonomi, dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada Juli 1967. Secara umum, Syafruddin mendukung kebijakan ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan menteri-menteri teknokrat seperti Widjojo Nitisastro dan Mohammad Sadli. Dengan bantuan Oey Beng To, ia menulis buku Sejarah Moneter. Meskipun begitu, Syafruddin menentang korupsi yang terjadi selama era Suharto, dan ia menggunakan sarana dakwah sebagai media dalam meluncurkan kritikannya. Syafruddin juga tidak setuju monopoli ibadah haji oleh pemerintah pusat, dan ia bahkan sempat mendirikan Yayasan Dana Tabungan Haji dan Pembangunan (YDTHP) pada 9 Oktober 1970. Walau yayasan tersebut sempat berjalan, pada tahun 1976 pemerintah melakukan intervensi karena masalah keuangan yang menyebabkan lebih dari 300 orang jemaah haji terlantar.

Di sisi politik, Syafruddin menentang pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Syafruddin bahkan berkomentar bahwa Parmusi lebih buruk dari PKI. Kritikannya membawanya kembali ke penjara pada April 1978.

Syafruddin berikutnya menjadi salah satu tokoh yang mendorong dan ikut menandatangani Petisi 50 pada 1980, beserta tokoh-tokoh eks Masyumi/PRRI seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, serta sejumlah tokoh militer seperti Abdul Haris Nasution dan Hoegeng Imam Santoso.

Petisi tersebut mengkritik hubungan erat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Golkar, pemerkayaan diri Suharto, serta penolakan penggunaan Pancasila sebagai senjata politik.

Pada masa itu, kebijakan pemerintah menekankan penggunaan Pancasila satu-satunya pedoman bagi semua jenis organisasi, termasuk kelompok keagamaan. Meskipun Syafruddin tidak menentang Pancasila itu sendiri, dan menerimanya sebagai dasar negara dan sumber dari Undang-Undang Dasar, Syafruddin tidak dapat menerima Pancasila untuk seluruh kelompok masyarakat.

Dalam surat terbuka untuk Suharto tertanggal 7 Juli 1983, Syafruddin menentang kembali kebijakan pemerintah tersebut, dengan dasar argumen dari pidato Sukarno setelah pengusulan Pancasila pada 1 Juni 1945. Sukarno pada waktu itu melandaskan negara atas asas gotong royong, dan dari sisi pandang Syafruddin, asas ini berarti bahwa masyarakat Indonesia dapat memiliki identitas masing-masing, sementara Pancasila sebagai landasan semua organisasi akan merusak keragaman ini.

Syafruddin juga turut menulis "lembaran putih" seusai Peristiwa Tanjung Priok 1984, yang menuduh kebijakan represif pemerintah terhadap kelompok keagamaan dan pemaksaan Pancasila sebagai akar kerusuhan yang terjadi. Karena aktivitas-aktivitasnya tersebut, Syafruddin dicekal keluar negeri, kecuali untuk urusan berobat. Meskipun begitu, Syafruddin tetap mengkritik pemerintah, dan sempat diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri di suatu masjid di Tanjung Priok pada Juni 1985.

[18/7 23.20] rudysugengp@gmail.com: 9. Buatkan gambar dan infografis tentang

Pandangan di era Orde Baru

Syafruddin Prawiranegara

Pandangan :

Ekonom Thee Kian Wie menuliskan bahwa Syafruddin, beserta tokoh-tokoh semasa seperti Sumitro dan Hatta, merupakan pembuat kebijakan yang pragmatis, meskipun dibandingkan tokoh-tokoh lain pada masa itu pandangan ekonomi Syafruddin dianggap lebih terbuka terhadap investasi dan modal asing. Ia mengedepankan sosialisme religius dengan sistem ekonomi pasar bebas, dan menganggap bahwa pada masa itu belum waktunya untuk menjalankan nasionalisasi berbagai industri. Pandangan-pandangan ini sering berseberangan dengan Sumitro, yang lebih nasionalis. Sumitro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak langsung untuk membantu industrialisasi, sementara Syafruddin tidak percaya bahwa badan usaha milik negara dapat beroperasi dengan efisien. Syafruddin ingin proses nasionalisasi dilangsungkan secara bertahap, dan berpendapat bahwa investasi dan modal asing berdampak positif untuk ekonomi Indonesia.

Meskipun Syafruddin setuju dengan prinsip keadilan sosial dan menghargai upaya organisasi-organisasi komunis di Eropa dalam pergerakan buruh, ia menolak Marxisme secara fundamental karena prinsip ateisme dalam paham komunis. Menurut Syafruddin, seorang Muslim atau Kristen tidak dapat menjadi seorang komunis sepenuhnya. Ia beranggapan bahwa banyak Muslim yang bergabung dengan organisasi komunis karena ketidakpahaman atas asas-asas dalam komunisme, dan juga beranggapan bahwa Marxisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Meskipun begitu, pandangan teologis Syafruddin dapat dianggap liberal, dengan interpretasi yang mengedepankan Al-Qur'an di atas Hadits. Ia juga tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Syafruddin mendukung program keluarga berencana di bawah Suharto meskipun adanya fatwa yang menentang kebijakan tersebut, dan juga menentang pendirian negara Islam seperti Pakistan dengan anggapan bahwa struktur negara tersebut bersifat memaksakan agama Islam ke penduduk Indonesia lainnya.

[18/7 23.21] rudysugengp@gmail.com: 10. Buatkan gambar dan infografis tentang

Nasib Keluarga

Syafruddin Prawiranegara

Keluarga :

Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syehabuddin, putri Camat Buahbatu dan keturunan Raja Pagaruyung pada tanggal 31 Januari 1941.

Mereka memiliki delapan orang anak, salah seorangnya Farid Prawiranegara. Selama era PDRI, keluarganya menetap di Yogyakarta, di bawah perlindungan Hamengkubuwono IX, dan pada era PRRI keluarganya ikut Syafruddin bergerilya di Sumatera Barat.

Ketika Syafruddin mendekam di penjara, keluarganya sempat menjadi tunawisma karena rumah mereka disita. Untuk beberapa lama, mereka menumpang di rumah saudara dan politikus Masyumi yang bersimpati.

Salah seorang anak Syafruddin ditolak masuk berbagai sekolah sampai ia menerima rekomendasi langsung dari politikus Partai Katolik I.J. Kasimo. Begitu Waperdam Johannes Leimena dan Subandrio mengetahui keadaan keluarga Syafruddin yang mengenaskan, rumah mereka dikembalikan dan mereka diberi bantuan berupa sembako. Setelah Sukarno juga diberi tahu, ia menyuruh seorang pebisnis mobil untuk memberikan kepada keluarga Syafruddin dua unit mobil.

[18/7 23.23] rudysugengp@gmail.com: Lanjut

Idham Chalid 4

[18/7 23.24] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Kehidupan Awal Idham Chalid

Informasi pribadi

Lahir :

27 Agustus 1921

Satui, Onderafdeeling Tanah Laoet, Hindia Belanda

Meninggal :

11 Juli 2010 (umur 88)

Jakarta, Indonesia

Makam :

Pondok Pesantren Darul Quran, Cisarua, Bogor

Partai politik :

PPP

Almamater ;

Universitas Al-Azhar

Pekerjaan :

Pendakwah Politikus

Profesi

Latar Belakang :

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1921 di Satui, bagian tenggara Kalimantan Selatan. Ia merupakan anak tengah dari 8 bersaudara, 4 Laki-laki dan 4 perempuan. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.

Konon, keluarganya berasal dari kalangan bergelar atau bangsawan. Namun, ia memiliki cara dan penilaian tentang keturunan dan nasab. Ajaran Islam dan didikan keras ayahnya mengajarkannya bahwa kemuliaan seseorang tidak terletak pada darahnya, melainkan pada amal perbuatan dan darma baktinya.

Idham Chalid memiliki 8 orang anak sebagai buah pernikahannya dengan Ibu Hj. Masturah berasal dari Kalimantan Selatan dan dimakamkan berdampingan di pesantren Darul Qur'an, Cisarua.

Riwayat :

Sejak kecil Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasah. Keahlian berorasi itu kelak menjadi modal utama Idham Chalid dalam meniti karier di jagat politik.

Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada tahun 1922. Idham, yang sedang tumbuh dan gandrung dengan pengetahuan, mendapatkan banyak kesempatan untuk mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan umum. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis.

Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibu kota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan-pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU.

[18/7 23.24] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Era Jepang dan Pasca Kemerdekaan

Idham Chalid

Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia.

Tahun 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan, yang dipimpin Hasan Basry yang juga muridnya saat di Gontor. Usai perang kemerdekaan, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Tahun 1950 ia terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah.

Idham memulai kariernya di NU dengan aktif di GP Ansor. Tahun 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, Idham memegang peran penting sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU.

Sepanjang tahun 1952-1955, ia, yang juga duduk dalam Majelis Pertimbangan Politik PBNU, sering mendampingi Rais Am K.H. Abdul Wahab Hasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara.

Dalam Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat ketiga setelah PNI dan Masyumi. Karena perolehan suara yang cukup besar dalam Pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, NU mendapat jatah lima menteri, termasuk satu kursi wakil perdana menteri, yang oleh PBNU diserahkan kepada Idham Chalid. Pada Muktamar NU ke-21 di Medan bulan Desember tahun yang sama, Idham terpilih menjadi ketua umum PBNU. Saat dipercaya menjadi orang nomor satu NU ia masih berusia 34 tahun. Jabatan tersebut dijabatya hingga tahun 1984 dan menjadikannya orang terlama yang menjadi ketua umum PBNU selama 28 tahun.

Kabinet Ali Sastroamijoyo hanya bertahan setahun, berganti dengan Kabinet Djuanda. Namun Idham Chalid tetap bertahan di posisi wakil perdana menteri sampai Dekret Presiden tahun 1959. Idham kemudian ditarik menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan setahun kemudian menjadi wakil ketua MPRS.

Pertengahan tahun 1966 Orde Lama tumbang dan tampillah Orde Baru. Namun posisi Idham di pemerintahan tidak ikut tumbang. Dalam Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I yang dibentuk Soeharto, ia dipercaya menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat sampai tanggal 28 Oktober 1971.

Kemudian, di akhir tahun 1970 dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang Albert Mangaratua Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan 11 September 1971.

Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam Pemilu 1971. Namun setelah itu pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya tiga partai: Golkar, PDI, dan PPP dan NU tergabung di dalam PPP.

Idham Chalid menjabat presiden PPP, yang dijabatnya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi ketua MPR/DPR RI periode 1971-1977. Jabatan terakhir yang diemban Idham Chalid adalah ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1983.

Dalam bidang pendidikan, Idham mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama/ UNNU (Sekarang Universitas Islam Nusantara) pada 30 November 1950 bersama K.H Subhan Z.E. (Alm.), K.H. Achsien (Alm.), K.H. Habib Utsman Al-Aydarus (Alm.), dan lain-lain dengan K.H.E.Z Muttaqien (Alm.).

Selain mendirikan pesantren di Jakarta dan Cisarua, Bogor, beliau juga di daerah lelulurnya di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, beliau sebelumnya mendirikan pesantren Rasyidiah Khalidiah (Rakha) yg usianya sekatang sudah lebih dari 1 abad dan sampai sekarang tetap berdiri dan berkembang. Pesantren ini telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama dan pendidikan Islam yang tersebar di seluruh Indonesia.

[18/7 23.24] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan Idham Chalid

KH Dr Idham Chalid merupakan salah seorang tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewakili pemerintah di Istana Negara, bersama dengan 6 tokoh lain, berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.

Ia merupakan putera Banjar ketiga yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional setelah Pangeran Antasari dan Hasan Basry.

Mantan Ketua :

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua MPR/DPR tersebut mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara.Sebagai Ketua NU yang menjabat cukup lama, Idham Chalid dapat menentramkan kegelisahan warga NU. Selain untuk agama dan negara, ia juga aktif dalam dunia pendidikan dan mewariskan dua yayasan pendidikan agama Islam Darul Maarif di Jakarta Selatan dan Darul Qur'an di Cisarua-Bogor, yang sekaligus juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Komitmennya dalam bidang pendidikan adalah dengan membuka yayasan pendidikan nirlaba untuk orang yang susah atau tidak mampu.

Atas jasa-jasanya selama hidup, Ketua Umum PBNU dari 1956 hingga 1984, KH Idham Chalid menghiasi mata uang Rupiah pecahan 5.000 yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan ditetapkan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas dan Rupiah Logam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum wafat, KH Idham Chalid mengalami lumpuh akibat stroke selama 10 tahun lebih. Ia meninggal dunia pada 11 Juli 2010, setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit selama 10 hari.

Penghargaan :

Selama hidupnya, ia telah menerima berbagai tanda kehormatan dari dalam maupun luar negeri, diantaranya;

Dalam Negeri :

Indonesia :

Bintang Republik Indonesia Adipradana (10 Maret 1973)

Bintang Mahaputera Utama (15 Februari 1961)

Bintang Gerilya (1956)

Luar Negeri :

Yugoslavia :

1st Rank of the Order of the Yugoslav Flag with Sash (1958)

Mesir :

Order of the Republic, 1st Class (1959)

Belanda :

Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau (1971)

Korea Selatan :

Grand Gwanghwa Medal of the Order of Diplomatic Service Merit (1976)

Catatan :

Idham Chalid menjabat sebagai Menteri Sosial (ad-interim) terhitung sejak 12 Desember 1970 hingga 11 September 1971.

[18/7 23.24] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Ringkasan

Idham Chalid

Idham Chalid (27 Agustus 1921 – 11 Juli 2010) adalah seorang negarawan dan ulama Indonesia. Ia merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Pembangunan. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ketiga, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia keenam. Chalid juga dikenal sebagai tokoh besar Nahdlatul Ulama.

Ia merupakan salah satu politikus Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda, Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial Ad Interim dan Ketua DPA.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikannya di pecahan uang kertas hrupiah baru, pecahan Rp5.000,00.

[18/7 23.24] rudysugengp@gmail.com: Lanjut

Sarmidi 3

[18/7 23.26] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal Sarmidi Mangunsarkoro

Ki Mangunsarkoro atau Sarmidi Mangunsarkoro (23 Mei 1904 – 8 Juni 1957) adalah pejuang di bidang pendidikan nasional, ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1950.

Informasi pribadi

Lahir :

23 Mei 1904

Surakarta, Hindia Belanda

Meninggal :

8 Juni 1957 (umur 53)

Jakarta, Indonesia

Partai politik :

PNI

Kehidupan Awal :

Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat, diawali setelah ia lulus dari Sekolah Guru "Arjuna" Jakarta langsung diangkat menjadi guru HIS Tamansiswa Yogyakarta.

Kemudian pada Th 1929 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diangkat menjadi Kepala Sekolah HIS Budi Utomo Jakarta. Satu tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hadjar Dewantara, ia mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta. Perguruan Tamansiswa di Jakarta itu sebenarnya merupakan penggabungan antara HIS Budi Utomo dan HIS Marsudi Rukun yang dua-duanya dipimpin oleh Ki Sarmidi Mangunsarkoro, dan dalam perkembangannya Perguruan Tamansiswa Cabang Jakarta mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang.

Kehidupan Pribadi :

Pribadi Ki Sarmidi Mangunsarkoro yang tetap sederhana, berpikiran dan berwawasan kebangsaan dan rasa nasional yang tebal tecermin dalam penampilannya sehari-hari yang selalu memakai peci agak bulat, kumis tebal, kemeja Schiller putih serta bersarung Samarinda serta memakai sandal. Penampilan yang sangat sederhana, ia terapkan juga pada waktu menjadi Menteri PP dan K, yaitu tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri. Apabila menghadiri acara jamuan kepresidenan, di jalan raya maupun pergi ke Jakarta yang selalu tidak ketinggalan memakai sarung dan peci.

[18/7 23.26] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Pengabdian dan Perjuangan di Dunia Pendidikan

Sarmidi Mangunsarkoro

Pengabdian di Taman Siswa :

Pada upacara Penutupan Kongres atau Rapat Besar Umum Tamansiswa yang pertama di Yogyakarta pada 13 Agustus 1930, Ki Sarmidi Mangunsarkoro bersama-sama Ki Sadikin, Ki S. Djojoprajitno, Ki Poeger, Ki Kadiroen dan Ki Safioedin Soerjopoetro atas nama Persatuan Tamansiswa seluruh Indonesia menandatangani Keterangan Penerimaan penyerahan "Piagam Persatuan Perjanjian Pendirian" dari tangan Ki Hadjar Dewantara, Ki Tjokrodirjo dan Ki Pronowidigdo untuk mewujudkan usaha pendidikan yang beralaskan hidup dan penghidupan bangsa dengan nama Tamansiswa yang didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta.

Sebagai salah satu orang yang terpilih oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memajukan, menggalakkan serta memodernisasikan Tamansiswa yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air serta berjiwa nasional, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mempunyai beberapa pemikiran demi terlaksananya cita-cita pendidikan Tamansiswa.

Selanjutnya pada tahun 1931 Ki Sarmidi Mangunsarkoro ditugasi untuk menyusun Rencana Pelajaran Baru dan pada tahun 1932 disahkan sebagai Daftar Pelajaran Mangunsarkoro. Atas dasar tugas tersebut maka pada tahun 1932 itu juga ia menulis buku Pengantar Guru Nasional. Buku tersebut mengalami cetak ulang pada tahun 1935.

Dalam ‘Daftar Pelajaran Mangunsarkoro’ yang mencerminkan cita-cita Tamansiswa dan Pengantar Guru Nasional itu di dalam arus pergerakan nasional di Indonesia khususnya di Asia pada umumnya, dapat disimpulkan pemikirannya mewakili salah satu aspek dari kebangunan nasionalisme yaitu "aspek kebudayaan", yang pada hakikatnya merupakan usaha menguji hukum-hukum kesusilaan dan mengajarkan berbagai pembaharuan disesuaikan dengan alam dan zaman. Dua aspek lainnya adalah "aspek sosial ekonomis" yaitu usaha meningkatkan derajat rakyat dengan menumbangkan cengkeraman ekonomi bangsa-bangsa Eropa Barat, sedangkan pada "aspek politik" yaitu usaha merebut kekuasaan politik dari tangan Pemerintah Kolonialisme Belanda.

Pada tahun 1947 Ki Sarmidi Mangunsarkoro diberi tugas oleh Ki Hadjar Dewantara untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan Tamansiswa, dengan bertitik tolak dari Asas Tamansiswa 1922. Dalam Rapat Besar Umum Tamansiswa Tahun 1947 hasil kerja Panitia Mangunsarkoro bernama Pancadarma itu diterima dan menjadi Dasar Tamansiswa, yaitu: Kodrat Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, dan Kemanusiaan.

Perjuangan :

Perjuangan Ki Sarmidi Mangunsarkoro dalam bidang pendidikan, di antaranya pada tahun 1930-1938 menjadi Anggota Pengurus Besar Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dan penganjur gerakan Kepanduan Nasional yang bebas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Selanjutnya pada tahun 1932-1940 ia menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Tamansiswa merangkap Pemimpin Umum Tamansiswa Jawa Barat. Pada tahun 1933 Ki Sarmidi Mangunsarkoro memegang Kepemimpinan Taman Dewasa Raya di Jakarta yang secara khusus membidangi bidang Pendidikan dan Pengajaran.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro semakin dikenal di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan politik melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Ki Sarmidi Mangunsarkoro pada tahun 1928 ikut tampil sebagai pembicara dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 menyampaikan pidato tentang Pendidikan Nasional, yang mengemukakan bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan dan dididik secara demokratis, serta perlunya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.

Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah terpilih menjadi Ketua PNI Pertama sebagai hasil Kongres Serikat Rakyat Indonesia (SERINDO) di Kediri dan menentang politik kompromi dengan Belanda (Perjanjian Linggarjati dan Renvile). Sewaktu terjadi agresi Belanda II di Yogyakarta, Ki Sarmidi Mangunsarkoro pernah ditahan IVG dan dipenjara di Wirogunan.

Menteri Pendidikan :

Sarmidi Mangunsarkoro, 1954

Pada waktu Kabinet Hatta II berkuasa pada Agustus 1949 sampai dengan Januari 1950, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mendapat kepercayaan menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RI. Sewaktu menjabat Menteri PP dan K, ia mendirikan dan meresmikan berdirinya Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) di Yogyakarta, mendirikan Konservatori Karawitan di Surakarta, dan ikut membidani lahirnya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Kepercayaan Pemerintah terhadap reputasi dan dedikasinya kepada Negara, membawa Ki Sarmidi Mangunsarkoro kembali dipercaya menjadi Menteri PP dan K RI pada masa Kabinet Halim sejak Januari 1950 sampai September 1950, dan ia berhasil menyusun dan memperjuangkan di parlemen Undang Undang No 4/1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia. UU No 4/1950 itu disahkan dan sekaligus menjadi Undang Undang Pendidikan Nasional pertama.

[18/7 23.26] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan

Sarmidi Mangunsarkoro

Ki Sarmidi Mangunsarkoro wafat 8 Juni 1957 di Jakarta, dimakamkan di makam Keluarga Besar Tamansiswa Taman Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, Alm Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima tanda jasa Bintang Mahaputra Adipradana dari Pemerintah, dan juga penghargaan dari Tamansiswa dan rakyat.

Gelar Pahlawan Nasional untuk Ki Sarmidi Mangunsarkoro ditetapkan melalui Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.

Gelar ini diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasanya dalam perumusan Sumpah Pemuda serta perjuangannya di bidang pendidikan nasional.

Karya-Karya :

Di sepanjang hidupnya, Ki Sarmidi Mangunsarkoro menulis beberapa buku-buku mengenai pendidikan nasional, kebudayaan dan juga politik. Hal ini seiring dengan perhatian ia yang begitu besar pada ketiga bidang tersebut. Buku-buku tulisan ia antara lain:

* Pendidikan Nasional (Keluarga, Jogjakarta, 1948)

* Masjarakat Sosialis (Pelopor, Jogjakarta, 1951)

* Dasar-Dasar Pendidikan Nasional (Pertjetakan Keluarga, 1951)

* Kebudajaan Rakjat (Usaha Penerbitan Indonesia, 1951)

* Dasar Sosiologi dan Kebudajaan untuk Pendidikan Indonesia Merdeka(Prapancha, Jogjakara, 1952)

* Ilmu Kemasjarakatan (Prapancha, 1952)

* Sosialisme, Marhaenisme dan Komunisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1955)

* Inti Marhaenisme (Wasiat Nasional, Jogja, 1954)

* Guru Tak Berkarakter ratjun Masjarakat: Sumbangan dari Kementerian Penerangan RI oentoek guru Nasional yang Membentuk Djiwa Nasional (ditulis bersama dg Asaat gelar Datuk Mudo, Kementerian Penerangan RI, kata Pengantar 1950)

* Dasar Sosisologi dan Kebudajaan untuk Rakjat Indonesia (Prapancha, 1952)

[18/7 23.27] rudysugengp@gmail.com: Lanjut

I Gusti Ktut Pujo 3

[18/7 23.28] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal I Gusti Ketut Pudja

I Gusti Ketut Pudja (19 Mei 1908 – 4 Mei 1977) adalah Pahlawan Nasional Indonesia. Ia ikut serta dalam perumusan negara Indonesia melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mewakili Sunda Kecil (saat ini Bali dan Nusa Tenggara).

Informasi pribadi

Lahir :

19 Mei 1908

Belanda Sukasada, Bali, Hindia Belanda

Meninggal :

4 Mei 1977 (umur 68)

Jakarta

Kebangsaan :

Indonesia

Istri :

I Gusti Ayu Made Mirah

Anak :

Orang tua :

I Gusti Nyoman Raka dan Jero Ratna Kusuma

Almamater :

Rechtshoogeschool te Batavia

Pekerjaan :

Politikus, tokoh hukum

Masa muda :

Pudja dilahirkan pada 19 Mei 1908 di Singaraja, Bali. Pada tahun 1934, ia lulus dari perkuliahannya di Rechtshoogeschool di Batavia. Pada tahun 1935, ia mulai bekerja di Kantor Residen Bali dan Lombok. HbSetahun kemudian, ia ditempatkan di Raad Van Kerta, yang pada masa itu merupakan kantor pengadilan yang ada di Bali.

Daftar keanggotaan tirto untuk mendapatkan fitur Mode gelap & Teks besar

Periksa Fakta

Kueri

Inception

Baca juga:

Sidang Pertama PPKI dan Detik-Detik Pengesahan Undang Undang Dasar

Orang Bali dalam Persiapan Kemerdekaan

Perkembangan perlawanan terhadap Jepang di Bali tidak lepas dari aktivitas gerakan bawah tanah dari Jawa. Seperti dicatat oleh Geoffrey Robinson dalam Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (2005: 138-139), kontak personal antara pemuda Bali dengan tokoh gerakan anti-Jepang di Jawa sudah terbentuk sejak pertengahan 1944.

Kala itu, seorang pemuda Bali bernama Nyoman Mantik berangkat ke Yogyakarta untuk bertemu dengan Wiyono Suryokusumo, seorang mantan guru Taman Siswa sekaligus tokoh nasionalis Jawa. Robinson menyebut, berkat Suryokusumo pemuda Bali tergerak untuk menjalin hubungan dekat dengan tokoh nasionalis anti-Jepang lainnya seperti Sutan Sjahrir dan Djohan Sjahroezah.

“Sebagaimana di Jawa, mereka (para pemuda Bali) cukup sukses bergerak mengindoktrinasi para prajurit dan perwira Peta dengan nasionalisme Indonesia. Mereka juga menyusup ke badan-badan semacam Kenpeitai dan organisasi intelijen Jepang, Yama Butai,” papar Robinson.

Jelang kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, batalion-batalion Peta di Bali mulai dilucuti agar tidak memberontak. Puncaknya, pada bulan Agustus 1945, batalion Peta di Bali dibubarkan oleh militer Jepang sebelum kabar penyerahan Jepang merembes ke Bali. Akibatnya, para pemuda tidak memiliki pilihan lain selain bekerjasama dengan kelompok nasionalis dari golongan tua demi mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.

Pada 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk menggantikan tugas Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dua hari kemudian, Sukarno dan Mohammad Hatta dilantik menjadi ketua dan wakil ketua yang rencananya akan mengadakan sidang pertama pada 16 Agustus 1945 bersama 19 anggota lainnya.

Berbeda dengan BPUPKI yang sifat keanggotaannya dilatarbelakangi kesamaan ideologis, PPKI memilih anggota berdasarkan kedaerahan. Pada titik ini, pemerintah militer Jepang di Bali setuju untuk memberangkatkan I Gusti Ketut Pudja, seorang pejabat kantor pemerintahan Minseibu (Gubernuran) di Singaraja untuk mewakili Sunda Kecil dalam sidang PPKI.

Ketut Pudja pada awalnya tidak terlalu menonjol di bidang pergerakan melawan imperialisme Jepang. Ida Anak Agung Gde Agung dalam autobiografinya Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali (1993: 175) mendeskripsikan Ketut Pudja sebagai orang yang santai dan suka membaca surat kabar Asia Raya. Di saat-saat senggang dia bahkan menyempatkan diri belajar bahasa Jepang.

Ketut Pudja mulai bekerja di kantor pemerintah Jepang sekitar bulan Agustus 1943. Kantor Minseibu atau kantor Gubernur Sunda Kecil itu bertempat di bangunan bekas kantor Residen Bali dan Lombok di Kota Singaraja. Menimbang latar belakang pendidikannya sebagai sarjana hukum, Ketut Pudja ditempatkan di bagian pemerintahan umum sebagai penasehat umum bagi Minseibu Cokan (Gubernur) yang bernama Shimizu.

Tidak banyak lulusan perguruan tinggi yang bisa dipekerjakan di kantor pemerintahan Jepang kala itu. Ketika Angkatan Laut Jepang menguasai Pulau Bali dan sekitarnya, para pegawai kantor Residen yang sebagian adalah orang-orang Belanda ditangkap dan diangkut keluar Bali. Ketut Pudja dan beberapa orang lokal lainnya merupakan para pegawai pemerintahan kolonial yang tersisa.

Berdasarkan kisah yang dicatat Rika Umar dalam Mr. I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya (1986: 7), semasa kecil Ketut Pudja tidak pernah pergi ke sekolah karena saat itu sekolah formal belum lazim ditemui di Bali. Sebagai gantinya sang ayah mendatangkan seorang guru privat. Kebetulan, ayah Ketut Pudja yang bernama I Gusti Nyoman Raka adalah seorang punggawa atau kepala distrik di Singaraja, Bali.

Barulah ketika menginjak usia sekolah menengah, ayahnya memasukkan putra bungsu dari lima bersaudara itu ke Algemene Middelbare School (AMS). Setelah berhasil menamatkan pelajaran di AMS pada tahun 1929, Ketut Pudja melanjutkan sekolah hukum ke Batavia (Jakarta). Di tahun yang sama, dia mendaftar ke Rechts Hoge School dan lulus sekitar tahun 1934.

[18/7 23.28] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan I Gusti Ketut Pudja

I Gusti Ketut Pudja juga hadir dalam perumusan naskah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Ia kemudian diangkat Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil.

Menyatukan delapan kerajaan tradisional di Bali di bawah satu negara nyatanya bukan perkara mudah. Demi mempersatukan Bali, Ketut Pudja sampai harus berkeliling menemui sendiri para Raja-raja Bali. Bersama Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Sunda Kecil, Ida Bagus Putra Manuaba, dia dengan tekun memberikan penerangan secara bertahap tentang negara kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan Ketut Pudja sempat mendapat perlawanan dari sisa-sisa kekuatan militer Belanda yang merapat di Jawa dengan membonceng pasukan Sekutu. Seperti dicatat dalam Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali (1977: 153), Ketut Pudja dan Putra Manuaba ditangkap tentara NICA yang berbasis di Jawa Timur pada 11 Maret 1946 karena dianggap mengancam ketertiban. Di bawah pengawalan ketat, mereka berdua dipindahkan dari Singaraja, Ibu Kota Sunda Kecil, ke Kota Denpasar.

Setelah dibebaskan dari tahanan, Ketut Pudja sempat kabur ke Yogyakarta ketika kota itu masih menjadi Ibu Kota sementara Republik Indonesia. Setelah tugasnya mempersatukan Sunda Kecil selesai, Ketut Pudja kemudian menjabat ketua Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Abdul Karim Pringgodigdo. Jabatannya itu ia lakoni sampai masuk masa purnabakti pada tahun 1968.

Perjuangan I Gusti Ketut Pudja dalam mengawal berdirinya Republik Indonesia mencakup beberapa tonggak sejarah penting:

Wakil Sunda Kecil di PPKI:

Sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), beliau ditunjuk untuk mewakili wilayah Sunda Kecil (yang saat itu mencakup Bali dan wilayah Nusa Tenggara).

Perumus Teks Proklamasi:

Beliau termasuk salah satu tokoh penting yang ikut hadir dan mengawal proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Maeda.

Gubernur Sunda Kecil Pertama:

Pada 22 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengangkat I Gusti Ketut Pudja sebagai Gubernur Sunda Kecil yang pertama. Tugas ini sangat berat, salah satunya berkeliling menyosialisasikan kemerdekaan Indonesia dan menyatukan delapan kerajaan di Bali di bawah naungan NKRI.

Penahanan oleh NICA:

Akibat pergerakannya yang masif dalam mempertahankan kedaulatan, beliau pernah ditangkap oleh tentara NICA pada 11 Maret 1946 dan dipindahkan dari Singaraja ke Denpasar.

Pengabdian di Pemerintahan:

Setelah perjuangan kemerdekaan, beliau terus mengabdi negara hingga menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

[18/7 23.28] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan I Gusti Ketut Pudja

Atas jasanya, Ketut Pudja pun dianugerahkan penghargaan Bintang Mahaputera oleh Presiden Soeharto.

Pada tahun 2011, I Gusti Ketut Pudja ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional bersama 6 orang llainnya, berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 113/TKA/2011.

Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikan ia di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan Rp. 1.000,-.

[18/7 23.28] rudysugengp@gmail.com: Lanjut

IJ Kasimo 3

[18/7 23.29] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Informasi pribadi

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Lahir :

10 April 1900

Yogyakarta, Hindia Belanda

Meninggal :

1 Agustus 1986 (umur 86)

Jakarta, Indonesia

Makam :

TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Jakarta

Kebangsaan

Indonesia

Partai politik :

Partai Katolik Indonesia

Pahlawan Nasional Indonesia :

S.K. Presiden No. 113/TK/2011 tanggal 7 November 2011.

Pahlawan Nasional Indonesia

Selain itu, beberapa kali ia menjabat sebagai Menteri setelah Indonesia merdeka. Ia jugalah yang memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin umum harian Kompas, Jakob Oetama, ia adalah salah satu tokoh yang menjunjung tinggi moto salus populi supremalex, yang berarti kepentingan rakyat, hukum tertinggi, yang merupakan cermin etika berpolitik yang nyaris klasik dari tangan dirinya.

Kehidupan awal :

Ignatius Josephus Kasimo, 1954

Kasimo Hendrowahyono dilahirkan di Yogyakarta. Ia adalah anak kedua dari sebelas bersaudara. Orang tuanya adalah Dalikem dan Ronosentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta, dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Maka sejak kecil IJ Kasimo dididik sesuai dengan tradisi keraton. Dengan demikian, ia merasakan dan paham benar dengan cara hidup keraton yang semuanya berpusat pada Sultan.

Ketika kakak tertuanya dipersiapkan menggantikan ayahnya, maka Kasimo menggantikan posisi kakaknya dan sekaligus bertanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua. Ia harus bekerja keras membantu ibunya mengurus rumah tangga. Setelah lulus dari Bumi Putra Gading, Kasimo masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo van Lith. Kasimo saat itu tinggal di asrama,dan dia kemudian tertarik untuk belajar agama Katolik dan pada hari raya Paskah bulan April 1913 pada usianya yang ke-13, Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph.

Setelah dewasa, ia menjadi guru pertanian sekaligus mengajarkan agama di Tegal dan Surakarta .

[18/7 23.29] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Aktif di bidang politik :

Kasimo Hendrowahyono adalah salah satu pendiri partai politik Katholiek Djawi yang lalu berubah nama menjadi Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa dan lalu menjadi Partai Politik Katolik Indonesia (PPKI) yang kelak pada tahun 1949 Kasimo akan menjadi ketua umumnya.

Volksraad :

Sebagai anggota PPKI, Kasimo diangkat menjadi anggota Volksraad pada periode tahun 1930 - 1942. Ia ikut menandatangani Petisi Soetardjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda.

Masa Kemerdekaan :

Foto ketika dia bertemu dengan presiden Soekarno

Pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Pada periode tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun pernah menjadi anggota Delegasi Perundingan Republik Indonesia.

Pada masa Agresi Militer II (Politionele Actie) ia bersama menteri lain yang tidak dikurung Belanda bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lalu ketika bisa kembali ke Yogyakarta ia memprakarsai kerja sama seluruh partai Katolik Indonesia untuk bersatu menjadi Partai Katolik.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kasimo duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan kemudian setelah RIS dilebur sebagai anggota DPR. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kasimo juga ikut berjuang merebut Irian Barat.

Kasimo menyatakan pendiriannya untuk menolak gagasan Nasakom yang ditawarkan Bung Karno. Kasimo pun juga menolak Kabinet yang diprakarsai Soekarno dan terdiri dari empat partai pemenang pemilu 1955: PNI, Masyumi, NU dan PKI. Kala itu Masyumi dan Partai Katolik Indonesia yang satu-satunya menolak bekerja sama dengan PKI di kabinet.

Masa Orde Baru :

Pada masa Orde Baru, Kasimo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia.

[18/7 23.29] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Wafat :

Makam IJ Kasimo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta

IJ Kasimo meninggal pada Jumat Kliwon, 1 Agustus 1986 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Sebelum akhir hayatnya, beliau masih aktif mengabdi bagi negara sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada masa pemerintahan Orde Baru.

Atas jasa besarnya, terutama dalam mencetuskan Kasimo Plan untuk swasembada pangan,

negara memberikan gelar Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 113/TK/Tahun 2011.

Selain itu, dedikasinya kepada Gereja Katolik dan kemanusiaan juga diakui dunia internasional ketika Paus Yohanes Paulus II menganugerahinya tanda kehormatan Komandator Golongan Sipil dari Ordo Gregorius Agung (Order of St. Gregory the Great).

Penghargaan :

Gelar Pahlawan Nasional Pahlawan Nasional dari Pemerintah Republik Indonesia.

Vatikan :

Knight Commander of the Order of St. Gregory the Great (KCSG)

[18/7 23.30] rudysugengp@gmail.com: Lanjut

Rajiman 4

[18/7 23.31] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Kehidupan Awal

KRT Rajiman Wedyodiningrat

Informasi pribadi

Lahir :

21 April 1879

Yogyakarta, Hindia Belanda

Meninggal :

20 September 1952 (umur 73)

Widodaren, Ngawi, Indonesia

Hubungan :

Wahidin Soedirohoesodo (saudara)

Karaeng Galesong (Buyut)

Sultan Hasanuddin (Buyut)

Pekerjaan :

Politikus

Profesi :

Dokter

Keluarga besar dari silsilah Ayahnya berasal dari Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta dan dari sisi ibunya berasal dari Gorontalo, Sulawesi. Selain itu, Radjiman juga memiliki silsilah keturunan Bugis-Makassar dari sisi Ayahnya yang memiliki hubungan genealogis dengan Karaeng Naba dari Gowa, Sulawesi Selatan.

Radjiman dikenal sebagai "Dokter Rakyat" karena latar belakangnya yang bukan berasal dari keluarga priayi dan memiliki dedikasi yang kuat dalam memberikan layanan kesehatan dan akses obat-obatan kepada masyarakat luas.

Selain itu, Radjiman juga dikenal sebagai "Bapak Pajak Indonesia" atas usulannya dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 agar pemungutan pajak diatur melalui undang-undang demi keberlangsungan negara.

Asal-usul :

Dokter Radjiman Wedyodiningrat lahir pada hari Kamis Pahing, tanggal 21 April 1879 di kampung Lempuyangan, Jogjakarta.

Dokter Radjiman Wedyodiningrat adalah saudara misan dokter Wahidin Sudirohusodo, di mana lbu dokter Wahidin Sudirohusodo adalah kakak sepupu dari ayah Radjiman Wedyodiningrat. Kelak, Wahidin Soedirohoesodo, selaku paman dan ayah angkatnya inilah yang membiayai pendidikan Radjiman di Batavia.

Pada tahun 1992, berdasarkan keterangan Prof. Mr. Djojodiguno dalam buku biografi Dr. Wahidin Sudirohusodo terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dikonfirmasi oleh Ibu Asri (cucu Dokter Wahidin Sudirohusodo), disampaikan bahwa:

Ibu dari Dokter Wahidin diketahui memiliki seorang saudara laki-laki yang berprofesi sebagai prajurit Koninklijk Nederlandsch - Indische Leger (KNIL). Saudara laki-laki tersebut adalah Sutodrono yang kemudian menikah dengan seorang wanita asal Gorontalo dan dikaruniai putra bernama Radjiman Wedyodiningrat.

Pada tahun 1998, melengkapi cetakan buku biografi Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang diterbitkan sebelumnya tahun 1985 oleh Depdikbud, ditegaskan bahwa Ki Sutodrono adalah ayahnya memiliki silsilah keturunan suku Bugis-Makassar, dan Ibu dari Radjiman memiliki silsilah suku Gorontalo dan berasal dari Gorontalo. Namun, nama lengkap dari ibu Radjiman sendiri belum diketahui.

Dalam catatan silsilah ayahnya, Ki Sutodrono merupakan keturunan ke-7 dari Karaeng Naba, saudara Karaeng Galesong, yang merupakan anak buah dari Kesultanan Mataram. Daeng Naba atau dikenal juga sebagai Karaeng Naba merupakan seorang bangsawan asal Kesultanan Gowa yang melakukan eksodus ke tanah Jawa pasca-Perjanjian Bongaya. Dalam sejarah Mataram, ia dikenal sebagai pemimpin pasukan Bugis-Makassar yang mengabdi pada penguasa Jawa dan berjasa dalam pembentukan bregada prajurit Dhaengan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karaeng Naba menetap di Desa Mlati, Sleman, yang kemudian menjadi tempat pemakamannya.

Meski memiliki akar keturunan dari Sulawesi, yaitu Gorontalo dan Bugis, Radjiman tidak pernah merasa asing di negerinya sendiri. la telah menyatu dengan daerah di mana ia dilahirkan. Jogjakarta adalah kota kelahirannya, dan Indonesia adalah negerinya.

Pendidikan :

Dokter Radjiman Wedyodiningrat dan keluarga (1909).

Dimulai dengan model pembelajaran hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra dr. Wahidin Soedirohoesodo ke sekolah, kemudian atas belas kasihan guru Belanda disuruh mengikuti pelajaran di dalam kelas sampai akhirnya di usia 20 tahun ia sudah berhasil mendapatkan gelar dokter dan mendapat gelar Master of Art pada usia 24 tahun. Ia juga pernah belajar di Belanda, Prancis, Inggris dan Amerika.

Pilihan belajar ilmu kedokteran yang diambil berangkat dari keprihatinannya ketika melihat masyarakat Ngawi saat itu dilanda penyakit pes, begitu pula ia secara khusus belajar ilmu kandungan untuk menyelamatkan generasi ke depan di mana saat itu banyak ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan. Karena keprofesionalannya, pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwana X di Kesunanan Surakarta Hadiningrat, dr. Radjiman diangkat sebagai dokter keraton, dan sempat berkarier serta mengabdikan diri di beberapa rumah sakit di Surakarta.

Sejak tahun 1934 ia memilih tinggal di Dusun Dirgo, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Ngawi dan mengabdikan dirinya sebagai dokter ahli penyakit pes, ketika banyak warga Ngawi yang meninggal dunia karena dilanda wabah penyakit tersebut. Rumah kediamannya yang sekarang telah menjadi situs sudah berusia 134 tahun. Begitu dekatnya Radjiman dengan Bung Karno sampai-sampai Bung Karno pun telah bertandang dua kali ke rumah tersebut.

[18/7 23.31] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Riwayat Ringkas

KRT Rajiman Wedyodiningrat

Riwayat Singkat :

Radjiman Wedyodiningrat adalah seorang tokoh politik dan dokter lulusan School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) pada Desember 1898.

Dalam sejarah pergerakan nasional, ia tercatat sebagai anggota organisasi Boedi Oetomo dan kemudian terpilih menjadi Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tahun 1945. Dalam kapasitasnya sebagai ketua, Radjiman memimpin jalannya perumusan dasar negara dan konstitusi Indonesia.

Pada 9 Agustus 1945, menyusul peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ia bersama Soekarno dan Mohammad Hatta terbang ke Saigon untuk bertemu Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi guna membahas kemerdekaan Indonesia. Tanggal 11 Agustus 1945, perjalanan dilanjutkan ke Dalat dan tiba di hari yang sama. Soekarno, Hatta, dan Radjiman beserta rombongan kemudian harus menunggu keesokan hari sesuai jadwal pertemuan dengan Marsekal Hisaichi Terauchi.

Pasca-kemerdekaan, Radjiman melanjutkan pengabdiannya di legislatif dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode tahun 1950 hingga 1952.

[18/7 23.32] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan

KRT Rajiman Wedyodiningrat

Budi Utomo :

Radjiman terlibat aktif dalam organisasi pergerakan nasional sejak masa awal pembentukannya. Ia merupakan salah satu tokoh utama dalam Boedi Oetomo dan terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Boedi Oetomo pada periode 1914–1915.

Di bawah kepemimpinannya, ia mengarahkan organisasi agar lebih terlibat dalam urusan politik, termasuk memperjuangkan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat pribumi di masa kolonial Hindia Belanda.

BPUPKI :

Dokter Radjiman (ketika itu masih bergelar Wedyodipuro) seusai menangani persalinan sesar salah seorang perempuan kerdil di Rumah Sakit Kadipolo, Surakarta (1915).

Dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia, dr. Radjiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuverinya pada saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat di setiap daerah di Indonesia (kesadaran memiliki tentara rakyat) dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan dr. Radjiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Boedi Utomo.

Pada sidang BPUPKI (29 Mei 1945), ia mengajukan pertanyaan “apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka?” Pertanyaan ini dijawab oleh Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini kemudian ditulis oleh Radjiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama tahun 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Terbongkarnya dokumen yang berada di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi ini menjadi temuan baru dalam sejarah Indonesia yang memaparkan kembali fakta bahwa Soekarno adalah Bapak Bangsa pencetus Pancasila. Masyarakat setempat lebih mengenal kediaman dr. Radjiman dengan sebutan "Kanjengan". Sekarang ini kediaman itu menjadi situs dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat dan masuk wilayah Dusun Paldaplang, Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.

Pada tanggal 9 Agustus 1945, ia membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Saigon dan Dalat untuk menemui pimpinan tentara Jepang untuk Asia Timur Raya terkait dengan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang berencana menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, yang akan menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia.

[18/7 23.33] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan

KRT Rajiman Wedyodiningrat

Wafat :

Rajiman Wedyodiningrat wafat di Ngawi pada 20 September 1952 di usia 73 tahun.

Presiden Soekarno hadir saat pemakaman Radjiman Wedyodiningrat.

Pada masa setelah kemerdekaan RI Radjiman pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama pada saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari RIS.

Penghargaan dan Bentuk Penghormatan

Gelar Pahlawan Nasional:

Diberikan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atas dedikasi serta perjuangannya mendirikan bangsa, berdasarkan

S.K. Presiden No. 068/TK/2013 tanggal 6 November 2013.

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN):

Tanggal 29 Mei ditetapkan sebagai Hari Lanjut Usia Nasional.

Tanggal ini merujuk pada momen saat Radjiman Wedyodiningrat memimpin sidang pertama BPUPKI pada usia yang sudah lanjut (66 tahun) dan menekankan pentingnya dasar filosofis negara (cikal bakal Pancasila).

Bapak Pajak Indonesia:

Gagasan dan pemikiran beliau mengenai pentingnya pembiayaan negara melalui sistem pajak pada sidang BPUPKI di bulan Juli 1945 menjadikannya sangat dihormati dan dikenang sebagai konseptor awal perpajakan di Indonesia.

PURNA TUGAS TETAP BERKARYA

Selasa, 21 Juli 2026

Syafruddin - Rajiman

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

1 - 216

Laporkan Penyalahgunaan