Muwardi - Juanda

 [4/7 12.05] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda Iswahyudi 

Biodata :

Lahir :

15 Juli 1918

Surabaya, Jawa Timur, Hindia Belanda (kini Indonesia)

Meninggal :

14 Desember 1947 (umur 29)

Tanjung Hantu, Perak, Uni Malaya (kini Malaysia)

Almamater :

Klein Militaire Brevet (1945)

Kehidupan Pribadi :

Iswahjudi Menikah dengan Ny. Suwarti, putri seorang Asisten Wedana di Slawi, Kabupaten Tegal pada tanggal 27 Maret 1944. Suwarti adalah adik dari pejuang dan seniman terkenal R. Iskak. Pasangan ini berjodoh setelah bertemu pada tahun 1943 dalam sebuah permainan tenis di Surabaya. Hingga kecelakaan yang menyebabkan hilangnya Iswahjoedi pada tahun 1947, pasangan ini belum dikaruniai anak.

Pendidikan :

Masa pendidikan Iswahjudi dimulai dari HIS (Hollandsch-Inlandsche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Surabaya, dan AMS (Algemeene Middelbare School) di Malang. Ia sempat mengikuti pendidikan untuk menjadi dokter di sekolah dokter NIAS (Nederlandschi Indische Artsen School), tetapi Iswahjudi tidak sempat menamatkan pendidikannya di bidang kesehatan tersebut. Setelah itu, ia memilih meneruskan studi pada bidang penerbangan pada tahun 1941. Iswahyudi mengikuti pendidikan di sekolah penerbang Belanda, Luchtvaart Opleiding School  di Kalijati, Jawa Barat. Ia berhasil memperoleh Klein Militaire Brevet atau tanda keahlian, kepandaian serta kemampuan anggota TNI dalam bidang penerbangan, Iswahjudi menjadi salah satu dari orang pribumi yang berhasil meraih tanda keahlian tersebut.

Komodor Udara (Anumerta) R. Iswahyudi adalah pelopor dan perintis awal TNI Angkatan Udara yang gugur dalam misi diplomatik. 

Perintis Penerbangan: Sebagai mantan penerbang Angkatan Udara Belanda (ML-KNIL) yang ditugaskan sebagai mata-mata untuk Indonesia, Iswahyudi menguasai teknik aviasi yang kemudian ia dedikasikan sepenuhnya untuk memperkuat kekuatan udara Republik yang masih sangat terbatas.

[4/7 12.05] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Masa Kemerdekaan dan Akhir Hayat  Iswahyudi

Karier Militer :

Awal tahun 1947, Iswahjoedi diangkat menjadi Komandan Lanud Maospati Madiun dengan dibantu oleh Wiweko Soepono dan Nurtanio. 

Pada tahun ini juga, kembali Iswahyudi ditugaskan menjadi Komandan di Lanud Gadut Bukittinggi. 

Namun Jenazahnya tidak ditemukan hingga saat ini. Namun Secara simbolik sebagai bentuk penghargaan pangkat keduanya dinaikkan menjadi Komodor Muda Udara (U) Anumerta (kini Marsekal Pertama Anumerta).

Sepanjang hidupnya, ia berjuang dengan membela Tanah Air dari masa pendudukan Jepang, mempertahankan kemerdekaan di Surabaya, hingga ditugaskan mencari bantuan senjata dan obat-obatan ke luar negeri menggunakan pesawat.

Pertempuran Surabaya: 

Bersama para pemuda dan pejuang lainnya, ia ikut terjun langsung dalam insiden perebutan senjata dan pertempuran fisik di Surabaya setelah proklamasi kemerdekaan.

Misi Menembus Blokade: 

Pada Desember 1947, ia bersama Halim Perdanakusuma mendapat tugas berat dari KSAU Soerjadi Soerjadarma untuk terbang ke Bangkok, Thailand. 

Misi ini bertujuan membawa bantuan obat-obatan dan senjata, serta mencari dukungan untuk perjuangan diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Gugur dalam Tugas: 

Dalam perjalanan pulang menuju Indonesia pada 14 Desember 1947, pesawat Avro Anson yang dikemudikan Iswahyudi mengalami kecelakaan dan jatuh di lepas pantai Bukit Tanjung Hantu, Perak, Malaya (Malaysia).

Makam dan Penghargaan :

Atas perjuangannya, Iswahjoedi ditempatkan di makam pahlawan TMP Kalibata. 

Pada 10 November 1960, pemerintah Indonesia mengabadikan nama Iswahyudi dengan mengganti nama Lanud Maospati berganti nama menjadi Lanud Iswahyudi,Maospati, Magetan, dan nama jalan, Jalan Marsma TNI (Anumerta) Iswahjudi, dulunya bernama Jalan Raya Madiun-Solo sepanjang 8,6 Kilo Meter yang berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.

[4/7 13.28] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Pengamanan Proklamasi Dr. Muwardi 

Pengamanan Proklamasi: 

Ditunjuk sebagai Ketua Barisan Pelopor se-Jawa, Dr. Moewardi bertanggung jawab penuh mengamankan Presiden Soekarno, lokasi, dan jalannya proklamasi dari ancaman tentara Jepang.

Moewardi adalah seorang dokter lulusan STOVIA. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan Spesialisasi Telinga Hidung Tenggorokan (THT). Ia juga menjadi ketua dari Barisan Pelopor pada tahun 1945 di Kota Surakarta, dan terlibat dalam peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam acara tersebut, Moewardi juga turut memberikan sambutan setelah Soewirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu.

Di Surakarta, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Soeryo.

Barisan Pelopor :

Pengawal Dwi Tunggal Tahun 1944 pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Indonesia) yang pimpinan organisasinya langsung berada di bawah komando pemerintah militer Jepang. Jawa Hokokai mempunyai barisan yang namanya Shuisintai atau Barisan Pelopor yang terdiri dari pemuda. Pemimpin umum Barisan Pelopor adalah Bung Karno, sedang Sudiro sebagai Pelaksana Pimpinan Pimpinan Harian dengan dibantu oleh para anggota pengurus, seperti Chaerul Saleh, Agus Karma, Asmara Hadi, Mashud, Sukarjo Wirjopranoto, dan Otto Iskandardinata.

Pada tiap-tiap karisidenan ada Barisan Pelopor yang dipimpin oleh seorang Syuurenotaicho (Komandan Barisan Pelopor Karisidenan). Moewardi adalah ketua Barisan Pelopor Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya, wakilnya adalah Wilopo, S.H. Dari luar Barisan Pelopor terlihat hanyalah alat Jepang, tetapi dalam praktiknya menjadi wadah dan sarana perjuangan para pemuda. Sebagai pimpinan Barisan Pelopor Daerah Jakarta Raya, Moewardi membentuk Barisan Pelopor tingkat kecamatan. Kelak di kemudian hari sesudah Bung Karno dipilih menjadi Presiden, atas usul Sudiro, Bung Karno mengangkat Moewardi menjadi Ketua Umum Barisan Pelopor. Dengan “radio-radio gelap” para pemuda sudah tahu tentang kehancuran Jepang karena bom atom.

Berita tentang kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik akhirnya tersebar luas. Salah satu rencana yang santer di kalangan para pemuda dan pemimpin-pemimpin pergerakan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda membentuk Barisan Pelopor untuk mengamankan para pemimpin perjuangan, seperti Soekarno dan Hatta. Moewardi diserahi tugas untuk memimpin Barisan Pelopor di daerah Jakarta.

Sebagai markas Barisan Pelopor Jakarta adalah rumah milik pribadi Moewardi di jalan Cik Di Tiro No 9. Di rumah berkamar 11 buah tersebut, setiap hari rapat digelar untuk mempersiapkan strategi bagi kemerdekaan Indonesia. Di situ selalu hadir Chaerul Saleh, Sudiro, Suwiryo, Dr. Suharto dan Moewardi. Sering kali Moewardi menjual beberapa barang miliknya untuk membeli makanan untuk para pemuda itu. Dalam rapat akbar di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Banteng) sehari sebelum proklamasi, Barisan Pelopor bertugas untuk mengamankan lapangan itu dari kerusuhan dan ancaman balatentara Jepang.

Lapangan Ikada dijaga ketat oleh serdadu Jepang. Setiap serdadu Jepang yang berdekatan dengan rombongan Soekarno-Hatta diawasi oleh tiga orang pemuda. Para pemuda yang mengelilingi dan mengawasi gerak-gerik serdadu-serdadu Jepang itu adalah anak buah Moewardi, pada saat itu komandan lapangan Barisan Pelopor adalah Moeffreini Moe’min seorang bekas Syodancho dari Daidan I Jakarta.

Dalam peristiwa mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Moewardi mendapat tugas dari para pemuda bersama Sayuti Melik untuk membangunkan Bung Karno. Pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadhan di rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta ramai dikunjungi orang Moewardi menjamin keadaan aman kepada Dokter Soeharto, dokter pribadi Bung Karno. Moewardi menunjuk kepada kelompok orang di belakang rumah sambil berkata “Itu barisan berani mati yang saya pimpin”. Sudah diputuskan, pembacaan Proklamasi akan dilangsungkan pagi itu, tetapi saatnya masih akan ditentukan oleh Bung Karno. Ia baru masuk kamar tidur menjelang subuh sekembalinya dari rapat di rumah Maeda.

Di depan rumah Bung Karno mikrofon berdiri dengan standardnya. Karena instruksi Sudiro, Barisan Pelopor terus berdatangan ke Pegangsaan Timur 56. Waktu sudah mendekati pukul 10.00 tetapi Bung Hatta belum juga datang. Moewardi yang tidak sabaran menunggu masuk ke kamar Bung Karno dan mendesak Bung Karno agar segera mengumumkan Proklamasi sendiri saja tanpa menunggu kedatangan Bung Hatta. Alasannya karena Bung Hatta sudah menandatangani teks Proklamasi. Pada mulanya Bung Karno menjawab dengan tenang saja, tetapi karena Moewardi mendesak dengan nada marah Bung Karno menjawab: “Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada, kalau Mas Moewardi tidak mau tunggu silahkan baca Proklamasi sendiri”. Dialog kedua tokoh ini disaksikan oleh Sudiro dan sesudah itu Moewardi tidak mendesak Bung Karno lagi.

Sebetulnya Moewardi melakukan itu karena Sudiro melihat di sekitar jalan Pegangsaan terlihat seorang Jepang yang sedang bercakap-cakap dengan Sukardjo Wirjopranoto. Keduanya sebenarnya khawatir kalau Proklamasi belum dibacakan sudah di serbu Jepang, sehingga akhirnya Proklamasi gagal. Bung Hatta kemudian tiba dan setelah masuk dalam kamar Bung Karno, tidak lama kemudian mereka berdua keluar menuju halaman depan di mana mikrofon, tiang bendera dan para hadirin menunggu.

Setelah pembacaan proklamasi dan upacaranya selesai, Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin lainnya pulang. Moewardi masih tinggal untuk berunding dengan Sudiro memilih 6 orang dari Barisan Pelopor yang pendekar pencak untuk menjadi Barisan Pelopor Istimewa yang bertanggung jawab atas keamanan pribadi Bung Karno yang menjadi Presiden pertama RI sesudah proklamasi kemerdekaan. Pimpinan barisan khusus itu diserahkan kepada Sumantoyo, sedang petugas lainnya ialah antara lain Sukarto dan Tukimin. Keenam orang itu setiap saat menanggulangi segala serangan terhadap Presiden RI dengan segala kesediaan mengorbankan nyawa.

Mengingat keadaan pada waktu itu, segala kemungkinan dapat terjadi, terutama tindakan keras dari pihak tentara Jepang. Moewardi kemudian mulai memikirkan pengamanan dari Soekarno dan Hatta. Sesudah 18 Agustus 1945 Bung Karno yang dipilih menjadi Presiden menyerahkan pimpinan Barisan Pelopor ke Moewardi. Nama Barisan Pelopor diubah menjadi Barisan Pelopor Republik Indonesia (BPRI). Meskipun pada 23 Agustus 1945 dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR), BPRI tetap berdiri sendiri. BKR mendirikan markas di jalan Cilacap no.5, (rumah milik kakek Jenderal Prabowo Subianto) untuk wilayah karisidenan Jakarta pada 27 Agustus 1945 dipimpin Moeffreini Moe’min yang tak lain anak buah Moewardi di Barisan Pelopor.

Saat Bung Karno menjadi Presiden dan hendak menyusun Kabinet, Moewardi mendapat tawaran langsung dari Bung Karno untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan namun dia menolak karena hendak meneruskan kariernya sebagai dokter. Sehingga dalam jabatan itu diharapkan dapat dipegang oleh Supriyadi, yang pada kenyataanya hilang setelah melakukan pemberontakan PETA. Namun tindakan pejuang di dalam kota tidak semuanya bisa dikontrol. Tidak sedikit kaum pemuda yang menyalahgunakan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri. Tercatat BPRI diboncengi oleh “Barisan Usung-Usung”, barisan yang mengangkut barang milik rakyat untuk kepentingan pribadi hingga kemudian muncul tuduhan bahwa BPRI adalah perampok, pencuri dan pembunuh. Oleh karena itu, kepada Moewardi dianjurkan supaya kedudukan BPRI dipindahkan dari Jakarta.

Waktu itu Pemerintah Republik Indonesia telah siap-siap hendak hijrah ke Yogyakarta mengingat kota Jakarta yang tidak aman. Setelah Pemerintah RI hijrah ke Yogyakarta tanggal 4 Januari 1946, pengurus BPRI mengadakan perunding untuk memindahkan markasnya ke Solo. BPRI pada bulan Desember 1945 mengadakan kongres di Gedung Habiproyo, Singosaren (sekarang Matahari Singosaren), Solo. Dalam kongres 15-16 Desember 1945 itu diputuskan untuk mengganti nama dari BPRI menjadi Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI). BBRI bermarkas di Solo dengan Moewardi sebagai Pemimpin Umum.

[4/7 13.29] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan dan Akhir Hayat Dr. Muwardi 

Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) :

Sesuai dengan keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Menurut rencana Moewardi akan ditunjuk sebagai pemimpin partai tunggal tersebut, tetapi dengan adanya maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian hak-hak legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang dapat menentukan Garis-Garis Besar Haluan Politik Negara/Pemerintah. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden melainkan bertanggung jawab pada Komite Nasional Indonesia Pusat. Orang-orang yang duduk dalam KNIP dan Badan Pekerja KNIP merupakan wakil-wakil dari partai-partai. Pada 30 Oktober 1945, ketika Soekarno, Hatta dan Amir Syarifuddin berada di Surabaya untuk menenangkan keadaan, maka KNIP bersidang dan mengambil keputusan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai-partai dengan berbagai pertimbangan.

Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin mendirikan Partai Sosial Indonesia; Iwa Kusumasumantri mendirikan Partai Buruh, Dr. Sukiman mendirikan Partai Masyumi, Mangunsarkoro dengan Partai Nasionalis Indonesia, Sukarni mendirikan Partai Murba (Moewardi sempat terlibat aktif di dalamnya) dan partai-partai lain didirikan. Kabinet pertama, kabinet presidensial dijatuhkan oleh KNIP sebagai Badan Legislatif. Syahrir kemudian menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Amir Syariffudin selain memegang jabatan Menteri Keamanan Rakyat juga merangkap sebagai Menteri Penerangan. Kalau kabinet pertama dianggap dekat dengan politik “kolaborasi dengan Jepang” maka kabinet kedua dekat dengan politik “kolaborasi dengan Belanda”. Karena politik kabinet Syahrir adalah politik “berunding dengan Belanda” mengakibatkan oposisi terhadap kabinet meningkat pada awal tahun 1946.

Pada tanggal 5 Januari 1946 di Purwokerto diadakan pertemuan oleh partai-partai dan badan-badan perjuangan yang tidak sehaluan dengan “politik” Kabinet Syahrir untuk membentuk Persatuan Perjuangan (PP). Sementara itu Moewardi segera meluaskan sayap Barisan Banteng dengan menyusun cabang-cabang di tiap-tiap Karisidenan, ranting-ranting di Kabupaten, dan anak ranting di Kawedanaan. Bersama dengan Sudiro, Mulyadi Joyomartono. Banyak berkeliling mengadakan inspeksi ke daerah Jawa Barat, Bandung, Purwakarta, Leles, hingga ke Jawa Timur, Bojonegoro, dan Malang. Khusus di Solo dibentuk Divisi Laskar Banteng di bawah pimpinan Anwar Santoso yang membawahi 5 resimen, berkedudukan di Kartasura, Solo, Wonogiri dan Sragen. Di dalam Pimpinan Barisan Banteng diadakan pembagian pekerjaan.

Sudiro dan Imam Sutadjo memimpin bagian politik yang berhasil menerbitkan harian Pasific dan majalah Banteng. Karena kegiatan menjalankan inspeksi ke Bandung menyebabkan Moewardi terlibat dalam peristiwa “Bandung Lautan Api” 23 Maret 1946 bersama-sama tokoh-tokoh Barisan Banteng, Toha, A.H. Nasution dan Suprayogi. Meskipun sibuk memimpin Barisan Banteng, Moewardi tidak sedikit menyumbangkan pikiran-pikiran perjuangan termasuk strategi militer kepada pimpinan Angkatan Perang, khususnya Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumohardjo, Urip tak lain masih sesaudara ipar dengannya. Ditarik ke dunia Politik Pengaruh, kecakapan dan kesanggupan Moewardi dalam memimpin perjuangan diakui oleh kalangan luas di samping perhatiannya yang besar terhadap masalah politik sehingga kaum politikus berhasrat menariknya ke dalam perjuangan politik.

Pendekatan kaum politikus kepada Moewardi mendapat jalan setelah diketahui Moewardi, Sudirman, Urip Sumohardjo dan Tan Malaka tak menyetujui Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini berakhir usai Agresi Belanda I tanggal 1 Juli 1947, Kemudian diadakan gencatan senjata dan diadakan perundingan Indonesia-Belanda di kapal Amerika, Renville di bawah pengawasan Komisi Jasa-Jasa Baik dari PBB tanggal 17 Januari 1948 yang berakhir dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville. Persetujuan Renville pada hakikatnya mendapat banyak tentangan mengakibatkan pembentukan Kabinet Presidensil dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. PKI lewat Partai Sosialis Amir Syarifuddin menuntut kursi Menteri Pertahanan, tetapi ditolak dan kursi itu dirangkap oleh Bung Hatta sendiri.

Amir Syarifuddin tidak tinggal diam dan bertindak mendirikan FDR (front Demokrasi Rakyat) tanggal 26 Februari 1948 yang beranggotakan PKI, PS-Amir Syarifuddin, PIB (Partai Buruh Indonesia), SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Hampir bersamaan dengan itu BBRI mengadakan kongres di Sarwakan, Solo (sekarang Jl. Honggopranoto) untuk menentang perundingan dengan Belanda yang dilakukan Pemerintah Syahrir. Kongres itu dihadiri oleh Presiden Sukarno untuk mencegah agar jangan sampai Moewardi dengan Barisan Banteng-nya terlibat perselisihan politik dengan pihak pemerintah. Karena kedua sikap politiknya itu, yaitu anti perundingan dengan Belanda dan Anti Swapraja, maka Moewardi bersama Mulyadi Joyomartono ditangkap atas perintah Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono. Namun, akhirnya dilepaskan kembali untuk menghindarkan tindak kekerasan dari BBRI dan simpatisannya kalau sampai Moewardi tidak dibebaskan. Selain itu ada juga campur tangan Sudirman dan Urip Sumohardjo, menyebabkan pemerintah berpikir banyak jika menahan Moewardi.

Sejak PKI berdiri kembali tanggal 25 Oktober 1945, sejak pertengahan tahun 1946, di Solo mulai tampak partai dan badan perjuangan yang menjurus ke paham Sosialis Kiri dan Komunis. Diantaranya garis dan golongan Sosialis menjurus ke Komunis (Partai Sosialis, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, Pesindo) dan golongan Nasionalis (PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng). Polarisasi partai-partai dan golongan itu terlihat pada peritiwa perebutan kedudukan Residen Solo. Indikasi Solo dalam keadaan gawat adalah peristiwa diculiknya Perdana Menteri Syahrir tanggal 27 Juni 1946, sehingga kekuatan negara sepenuhnya ada ditangan Presiden Sukarno. Namun peristiwa penculikan tersebut hanya berlangsung sehari semalam. Kejadian tersebut berlanjut dengan kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Mayor Soedarsono tanggal 3 Juli 1946 beruntung kudeta tersebut dapat digagalkan untuk mengatasi keadaan yang rawan di Solo sekitar pertengahan tahun 1946.

Pemerintah Pusat berlandaskan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 16/SD mengangkat Mr. Iskak Tjokroadisurjo dan Sudiro masing-masing sebagai Residen dan Wakil Residen Surakarta. Keduanya berasal dari golongan Nasionalis (PNI dan Barisan Banteng). Namun, pengangkatan itu ditentang oleh Golongan Komunis dengan mengajukan resolusi tanggal 8 Oktober 1946. Karena tentangan itu, Pemerintah Pusat sampai mengeluarkan Ketetapan Pemerintah lagi pada tanggal 22 Oktober 1946 No. 21/ SD. Isi ketetapan itu memerintahkan agar kedua pejabat tersebut kembali ke pos-nya untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Namun, Mr Iskak Tjokroadisujo dan Sudiro tidak dapat menjalankan pekerjaan karena pada tanggal 9 November 1946 malahan diculik oleh golongan tertentu. Dan golongan tertentu itu mengangkat Soejas dan Dasuki masing-masing menjadi Residen dan Wakil Residen Surakarta. Golongan tertentu itu adalah golongan Sosialis yang menjurus ke Komunis, karena Soejas dan Dasuki termasuk di dalamnya.

Pertentangan antara dua golongan itu terus memuncak akibat adanya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 yang berbentuk “Pro” dan “Kontra” perjanjian tersebut. Kemudian golongan yang pro ini membentuk front ” Sayap Kiri” dan terdiri dari Partai Sosialis, PBI, PKI, Pesindo. Sedang yang Kontra juga membentuk front yang bernama “Benteng Republik” dan terdiri dari PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng RI. Perjanjian Linggarjati itu akhirnya mendapat tentangan dari anggota partainya sendiri, yaitu Syahrir sendiri. Akibatnya timbul perpecahan dalam Partai Sosialis. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Ada yang menyebut SOSKA-Sosialis Kanan) dan Amir Syarifuddin tetap dengan Partai Sosialinya yang nantinya bergabung dengan FDR/PKI. Karena itulah maka jatuhlah Kabinet Syahrir (yang ketiga) pada tanggal 26 Juli 1947. Setelah itu dibentuk Kabinet baru di mana Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin (merangkap Menteri Pertahanan). Kabinet ini melanjutkan perundingan-perundingan dengan Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan yang nilainya dapat dipandang sebagai lebih merugikan Indonesia kalau dibandingkan dengan perjanjian Linggarjati, adalah yang disebut Persetujuan Renville.

Perjuangan di Surakarta: 

Pindah ke Solo, beliau memimpin gerakan rakyat anti-komunis, menolak perundingan dengan Belanda melalui Kongres BBRI, dan mendirikan sekolah kedokteran (cikal bakal Fakultas Kedokteran UNS).

Di Surakarta, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Soeryo.

Pada 13 September 1948, dalam perjalanan menuju tempat praktiknya, Moewardi diculik oleh Partai Komunis Indonesia dan kemudian dibunuh. Moewardi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 Agustus 1964. Sebuah rumah sakit di Surakarta dan sebuah jalan di Jakarta dinamai menurut namanya.

Gugur demi Negara: 

Pada masa gejolak Peristiwa Madiun 1948, Dr. Moewardi diculik dan dikabarkan hilang oleh pemberontak PKI. Namanya kini diabadikan sebagai RSUD Dr. Moewardi di Surakarta.

[4/7 19.19] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda

I Gusti Ngurah Rai 

Lahir pada 30 Januari 1917 di Desa Carangsari, Badung, kiprah militer Ngurah Rai dimulai dengan pendidikan di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dilanjutkan pendidikan militer di Gianyar dan Akademi Militer Jepang. Ia sempat menjadi intel sekutu sebelum proklamasi.

Biografi :

I Gusti Ngurah Rai :

Nama lengkapnya adalah Brigjen TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai. 

Ia dilahirkan di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 30 Januari 1917.

Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung yang berprofesi sebagai manca (jabatan setingkat camat). Sementara ibunya bernama I Gusti Ayu Kompyang.

Masuk Sekolah Militer

Setelah menamatkan pendidikannya di HIS Denpasar dan MULO di Malang, Pada tahun 1936 I Gusti Ngurah Rai melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kader Militer di Gianyar Bali.

Setelah itu, Ia kemudian mengikuti pendidikan di Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO) di Magelang. 

Pada masa pendudukan Jepang, Ngurah Rai bekerja sebagai intel pasukan sekutu di daerah Bali dan Lombok.

[4/7 19.20] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Mengusir Penjajah 

I Gusti Ngurah Rai 

I Gusti Ngurah Rai memimpin Pasukan Ciung Wanara dalam perang gerilya melawan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Puncak perjuangannya terjadi pada 20 November 1946 dalam Perang Puputan Margarana di Tabanan, Bali, di mana ia menyerukan perang habis-habisan hingga gugur bersama 96 prajuritnya demi menolak penjajahan.

Membentuk TKR Sunda Kecil: 

Setelah kemerdekaan, ia mendirikan dan memimpin Tentara Keamanan Rakyat (TKR) wilayah Sunda Kecil (Bali, Lombok, dan Nusa Tenggara).

Komandan TKR Sunda Kecil

Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan I Gusti Ngurah Rai untuk membentuk TKR Sunda Kecil, selanjutnya ia kemudian diangkat menjadi komandannya dengan pangkat Letnal Kolonel.

I Gusti Ngurah Rai kemudian pergi ke Yogyakarta untuk konsolidasi dan mendapatkan petunjuk dari pimpinan TKR, Jenderal Sudirman. Namun sekembalinya dari Yogyakarta, Bali ternyata sudah dikuasai Belanda.

Ini karena perjanjian Linggarjati dimana isinya Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera, sementara Bali tidak termasuk. Ini kemudian menimbulkan kekecewaan I Gusti Ngurah Rai. 

Konsolidasi ke Yogyakarta: 

Pada masa-masa genting, beliau melakukan perjalanan berbahaya ke Yogyakarta untuk bertemu Panglima Besar Jenderal Soedirman guna menyusun strategi dan mencari bantuan persenjataan.

Menolak Perjanjian Linggarjati: 

Beliau menolak hasil Perjanjian Linggarjati yang tidak mengakui Bali sebagai wilayah Republik Indonesia, yang memicu konflik bersenjata lebih lanjut.

[4/7 19.20] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan 

I Gusti Ngurah Rai

Pertempuran Melawan Belanda :

I Gusti Ngurah Rai yang diketahui memiliki! pasukan yang bernama “Ciung Wanara” kemudian melakukan perlawanan sengit.  18 November 1946, pasukannya menyerang daerah Tabanan, Bali yang dikuasai Belanda membuat satu detasemen pasukan Belanda menyerah.

Belanda kemudian marah dan kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali serta Lombok untuk menggempur pasukan I Gusti Ngurah Rai.

Menyerbu Tangsi Belanda :

Pada 18 November 1946, Pasukan Ciung Wanara sukses menyerbu markas dan melucuti senjata Belanda di Tabanan.

Puputan Margarana :

Karena marah, Belanda mengerahkan seluruh kekuatan bersenjata dari Bali dan Lombok untuk mengepung markas Ngurah Rai di Marga, Tabanan. Menghadapi kepungan dan persenjataan modern Belanda yang jauh lebih unggul, Ngurah Rai menolak untuk menyerah dan memilih melakukan puputan (perang sampai titik darah penghabisan).

Puputan Mangarana (Pertempuran Habis-habisan) :

Kekuatan Belanda yang cukup besar membuat I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya semakin terdesak dan bertahan di Mangarana. Akhirnya I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya untuk melakukan pertempuran terakhir. Pertempuran ini kemudian dikenal dengan nama Puputan Margarana atau pertempuran habis-habisan sampai mati.

I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukan Ciung Wanara yang pimpin akhirnya gugur pada tanggal pada tanggal 20 November 1946 di Mangarana, Bali.

Pemerintah Indonesia kemudian membuatkan I Gusti Ngurah Rai Nisan bersama dengan 1.372 pasukannya. Nisan ini dibuat di Kompleks Monumen de Kleine Sunda Eilanden, Candi Marga, Tabanan.

Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada I Gusti Ngurah Rai dan Bintang Mahaputra serta kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI (Anumerta).

Atas jasa dan pengorbanannya  mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada I Gusti Ngurah Rai pada 9 Agustus 1975, berdasarkan Surat Keppres No. 063/TK/TH 1975. 

Penghargaan :

Atas jasa-jasanya tersebut, Nama I Gusti Ngurah Rai diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasioanl di Bali yakni Bandara Ngurah Rai. Namanya juga banyak abadikan sebagai nama jalan di banyak daerah di Indonesia.

[4/7 20.51] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda

Sultan Agung Hanyokrokusumo 

Biodata :

Kelahiran :

Raden Mas Jatmika

1593, Kotagede, Mataram

Kematian :

1645 (umur 51–52) Karta, Mataram

Pemakaman :

Imogiri

Permaisuri :

* Ratu Kulon

* Ratu Wetan

* Keturunan

* KP. Tumenggung Pajang

* KP. Rangga Kajiwan

* GRA. Winongan

* KP. Ng. Loring Pasar

* KP. Purbaya

* Amangkurat I

* GRA. Wiromantri

* KP. Danupaya (RM. Alit)

Keluarga :

Sepanjang hidupnya Hanyakrakusuma menikah dengan tiga istri permaisuri dan beberapa istri selir. 

Istri permaisuri Hanyakrakusuma yaitu Ratu Kulon I / Ratu Mas Tinumpak dari Cirebon, Ratu Kulon II / Ratu Wetan dari Batang, dan Ratu Kidul. 

Istri selir Hanyakrakusuma yang memberinya keturunan yaitu Mas Ayu Wangen, Mas Ayu Sekarrini, Mas Ayu Sulanjari, Mas Ayu Sulanjani, Raden Ayu Kadipaten, Rara Pilih, dan Rara Sariyah.

Dari pernikahan-pernikahannya Hanyakrakusuma memiliki 12 orang anak. Sesuai urutan kelahiran, anak-anaknya yaitu:

1. Raden Mas Kasim / Pangeran Demang Tanpanangkil, anak dari Mas Ayu Wangen.

2. Raden Mas Hina / Raden Mas Hindu / Pangeran Rangga Kajiwan, anak dari Mas Ayu Sekarrini.

3. Raden Ajeng Jenab / Raden Ayu Winongan, anak dari Mas Ayu Wangen.

4. Raden Mas Rarangin, anak dari Mas Ayu Sulanjari.

5. Raden Mas Paranging, anak dari Mas Ayu Sulanjani.

6. Raden Ajeng Wegang, anak dari Mas Ayu Sulanjani.

7. Raden Mas Sarip Mustapa / Pangeran Ngabehi Loring Pasar, anak dari Raden Ayu Kadipaten.

8. Raden Mas Kaseliran, anak dari Rara Pilih.

9. Raden Mas Syah Wawrat / Pangeran Tumenggung Pajang / Panembahan Purbaya II / Pangeran Tumenggung Mataram, anak dari Ratu Kulon I.

10. Raden Mas Sayidin / Raden Mas Jabus / Raden Mas Rageh / Pangeran Adipati Anom Mataram / Amangkurat I, anak dari Ratu Kulon II.

11. Raden Ajeng Riwangan / Raden Ajeng Dilah / Raden Ayu Wiramantri, anak dari Rara Sariyah.

12. Raden Mas Timur / Raden Mas Alit / Pangeran Harya Mataram / Pangeran Harya Danupaya, anak dari Ratu Kulon 

Wangsa :

Mataram

Ayah :

Anyakrawati

Ibu :

Dyah Banawati (Ratu Mas Adi)

Agama :

Islam

Silsilah :

Nama asli dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika. 

Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra dari Susuhunan Anyakrawati dan Ratu Mas Adi Dyah Banawati. 

Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram. 

Sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir dari Kesultanan Pajang.

Versi lain mengatakan bahwa Sultan Agung adalah putra Raden Mas Damar (Pangeran Purbaya), cucu Ki Ageng Giring. 

Dikatakan bahwa Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan oleh istrinya dengan bayi yang dilahirkan oleh Dyah Banawati. 

Versi ini adalah pendapat minoritas yang kebenarannya harus dibuktikan.

Sultan Agung memiliki dua permaisuri utama yang merupakan tradisi Kesultanan Mataram. Kedua permaisuri ini disebut Ratu Kulon dan Ratu Wetan. 

Ratu Kulon merupakan putri dari sultan Kesultanan Cirebon. 

Sedangkan Ratu Wetan merupakan putri dari Adipati Batang sekaligus cucu Ki Juru Martani.

Nama asli Ratu Kulon adalah Ratu Mas Tinumpak. 

Ia melahirkan Raden Mas Syahwawrat yang dikenal sebagai Pangeran Alit. Sedangkan nama asli dari Ratu Wetan adalah Ratu Ayu Batang. Ia melahirkan Raden Mas Sayyidin yang dikenal sebagai Amangkurat I.

Sultan Agung Hanyokrokusumo (1593 - 1645) adalah raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613-1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. 

Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Banowati. 

Sultan Agung naik takhta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun.

Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya setelah empat belas tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. 

Pada masa pemerintahan Sultan Agung daerah pesisir seperi Surabaya dan Madura berhasil ditaklukan. 

Pada kurun waktu 1613 sampai 1645 wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi, membawa Kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yeng lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial dan budaya,yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi.

Pengubahan Gelar :

Susuhunan :

Di awal pemerintahannya, Raden Mas Jatmika bergelar Susuhunan Anyakrakusuma dan dikenal juga sebagai Prabu Pandita Anyakrakusuma. Setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, ia mengubah gelarnya sebagai Susuhunan Agung Adi Prabu Anyakrakusuma atau Sunan Agung. Gelar sultan, baru didapatkan Sunan Agung ketika ia mengirim utusannya kepada syarif Mekkah.

Sultan :

Karena keberhasilanya dalam menaklukan banyak wilayah dan memenangkan pertempuran. 

Sunan Agung melakukan langkah simbolisnya yaitu mengirim utusan ke Makkah untuk meminta gelar sultan. 

Ia tak mau kalah dengan pesaingnya. Pangeran Ratu dari Banten, raja pertama di Jawa yang menerima gelar sultan dari Makkah bergelar Sultan Abulmafakir Mahmud Abdulkadir.

Pada 1641, utusan Sunan Agung tiba di Mataram, mereka menganugerahkan gelar sultan melalui perwakilan syarif Makkah, Zaid ibnu Muhsin Al Hasyimi. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani al-Jawi, disertai kuluk untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zamzam. 

Guci yang dulunya berisi air zamzam itu kini ada di makam Astana Kasultanagungan di Imogiri dengan nama Enceh Kyai Mendung.

Gelar sultan hanya digunakan selama empat tahun (1641-1645), dimulai semenjak Sultan Agung menerima gelar tersebut dari 1641 hingga wafat pada 1645. Ia menjadi satu-satunya raja Mataram yang bergelar sultan. Setelah ia mangkat penerusnya kembali bergelar susuhunan.

Masa Pemerintahan dan Ekspansi Wilayah

Sultan Agung naik takhta sebagai pemimpin Kerajaan Mataram pada tahun 1613 saat usianya 20 tahun. Perjuangannya tidak hanya berfokus pada politik dan militer, tetapi juga pada ekspansi wilayah untuk menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Ia melakukan penaklukan ke berbagai wilayah yang belum mengakui kedaulatan Mataram.

Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Agung meliputi:

Tahun 1614: Kediri, Renong, Lumajang, Malang, dan Madura.

Tahun 1615: Wirasaba.

Tahun 1616: Siwalan dan Lasem.

Tahun 1617: Pasuruan dan Pajang.

Tahun 1619: Tuban.

Antara tahun 1620-1615: Surabaya.

Antara tahun 1635-1636: Giri.

Antara tahun 1636-1640: Blambangan.

Dengan serangkaian penaklukan ini, hampir seluruh wilayah Jawa menjadi daerah kekuasaan Sultan Agung Mataram.

[4/7 20.51] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Budaya Sultan Agung Hanyokrokusumo 

Sultan Agung berhasil menyatukan budaya Hindu-Jawa dengan nilai-nilai Islam, menciptakan identitas baru yang kuat. Usaha nyatanya meliputi: mengganti penanggalan Saka (berdasarkan matahari) dengan Kalender Jawa (berdasarkan bulan) pada tahun 1633, serta mempelopori perayaan ⁠Grebeg Mulud dan Sekaten yang hingga kini masih dilestarikan.

Akulturasi Kebudayaan: 

Sultan Agung memadukan budaya asli, Hindu, dan Islam. Ia mengganti kalender Saka (berdasarkan peredaran matahari) menjadi kalender Jawa (berdasarkan peredaran bulan) yang digunakan hingga saat ini, serta menulis kitab filsafat Sastra Gendhing.

Reputasi sejarah Budaya :

Tarian, Gamelan, dan Wayang :

Perkembangan bedaya sebagai tarian sakral, gamelan dan wayang dikaitkan dengan pencapaian artistik Sultan Agung sebagai budayawan. 

Beberapa bukti tertulis berasal dari sejumlah kecil dalam catatan Belanda.

Namun dalam tutur cerita rakyat yang kompleks, menyebutkan Sultan Agung dengan berbagai bidang pencapaiannya jauh lebih besar. 

Sastra dan Seni: Menciptakan karya sastra agung berupa kitab filsafat yang dikenal dengan nama Sastra Gendhing, yang berisi perpaduan nilai-nilai luhur filosofi Islam dan Kejawen.

Menggabungkan Kalender Hijriyah dan Saka :

Sultan Agung juga dikenal sebagai pendiri kalender Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. 

Sistem Kalender: Mengubah perhitungan tahun Jawa-Hindu (Saka) menjadi tahun Islam (Hijriah) atau Kalender Jawa, di mana tahun baru Islam pertama kali diperingati bersamaan dengan penobatan Sultan Agung.

Membuat Karya :

Selain itu, Sultan Agung telah menulis karya sastra berjudul Serat Sastra Gendhing, yang terdiri dari Pupuh Sinom (14 pada), Pupuh Asmaradana (11 pada), Pupuh Dandanggula (17 pada), dan Pupuh Durma (20 pada) membahas mengenai filosofi hubungan sastra dan gendhing. Ajaran-ajaran mengenai hubungan kosmis, yakni antara manusia dengan Tuhan. Menyatukan sastra dan bunyi gendhing.

Perayaan Tradisional: Melembagakan perayaan budaya yang diwarnai syiar Islam seperti upacara ⁠Sekaten dan tradisi Grebeg Mulud (Grebeg Maulud), yang sampai saat ini masih menjadi tradisi khas Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Di lingkungan karaton Mataram, Sultan Agung membentuk bahasa standar yang disebut bahasa Bagongan, digunakan oleh para bangsawan dan pejabat Mataram untuk menghilangkan kesenjangan di antara para bangsawan dan keluarga raja. 

Bahasa itu diciptakan untuk membentuk persatuan antara pejabat karaton.

Pengaruh Budaya :

Pengaruh politik feodal Sultan Agung menjadikan diberlakukannya penggunaan tingkatan bahasa di wilayah Jawa Barat, ditandai dengan penciptaan bahasa yang disempurnakan yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Lamun sira tinitah bupati anggea ambek kasudarman den dadi surya padhane sumadya lwir ramu mungwing cala lumawan ening mwang kadi ta samudra pamotireng tuwuh rehing amawi santana wruhanira lwir warsa taru rata nglih mangsaning labuh kapat."

Serat Nitipraja karya Sultan Agung

Reformasi Birokrasi :

Namun warisan utama Sultan Agung terletak pada reformasi administrasi yang ia lakukan di wilayah otoritasnya. 

Ia menciptakan struktur administrasi yang inovatif dan rasional.

Dia menciptakan "provinsi" dengan menunjuk orang sebagai Adipati sebagai kepala wilayah Kadipaten, khususnya wilayah-wilayah di bagian barat Jawa, di mana Mataram menghadapi Belanda di Batavia. 

Sebuah kabupaten seperti Karawang, misalnya, diciptakan ketika Sultan Agung mengangkat pangeran Kertabumi sebagai adipati pertamanya pada 1636.

Pada masa ketika Belanda menguasai Nusantara, mereka mempertahankan struktur administrasi yang diwarisi oleh Sultan Agung. 

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, oleh mereka kabupaten disebut regentschappen. 

Gelar bupati umumnya terdiri atas nama resmi, misalnya "Sastradiningrat" dalam kasus Karawang, didahului oleh "Raden Aria Adipati", maka "Raden Aria Adipati Sastradiningrat" (disingkat menjadi RAA Sastradiningrat). 

Kata adipati bertahan dalam sistem pemerintahan kolonial.

[4/7 20.52] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan 

Sultan Agung Hanyokrokusumo

Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dalam usia sekitar 52 tahun. Menjelang akhir hayatnya, ia menunjuk putranya, Raden Mas Sayidin (kelak bergelar Amangkurat I), sebagai penerus takhta. Sebagai warisan terakhirnya, sang raja juga mewariskan kitab tuntunan hidup bertajuk Serat Sastra Gending dan merancang kompleks pemakaman kerajaan di Astana Imogiri.

Sakit dan Penyerahan Kekuasaan: 

Sebelum wafat, Sultan Agung sempat menderita sakit yang cukup parah pada tahun 1642. Karena kondisinya yang menurun, roda pemerintahan Mataram kemudian didelegasikan kepada Tumenggung Wiraguna.

Gelar dari Mekkah: 

Di masa-masa senjanya (sekitar tahun 1640), ia mendapatkan gelar Sultan Abdul Muhammad Maulana Mataram dari Mekkah yang semakin mengukuhkan legitimasi keislaman Kesultanan Mataram.

Wasiat dan Pengganti: 

Sesuai dengan titahnya, takhta kerajaan diteruskan oleh putranya dengan gelar Amangkurat I. Pada awal penobatannya, Amangkurat I mengambil sumpah setia dari seluruh keluarga kerajaan.

Peristirahatan Terakhir: 

Sultan Agung dimakamkan di ⁠Kompleks Pemakaman Imogiri, Yogyakarta, sebuah lokasi yang dibangun sendiri olehnya sebelum meninggal sebagai tempat pemakaman khusus raja-raja Mataram.

Setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mempertahankan istilah Kabupaten tetapi membubarkan residen pada tahun 1950-an, sehingga kabupaten menjadi subdivisi administratif langsung di bawah provinsi. Undang-undang tentang otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 1999 memberikan otonomi tingkat tinggi kepada kabupaten, bukan kepada provinsi. Warisan Sultan Agung juga diakui oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini.

Sultan Agung dihormati di Jawa secara kontemporer baik perjuangannya membela tanah air, warisan tradisi atau budaya yang ia sumbangkan untuk negara. 

Di era presiden Soeharto ia dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

Atas jasa-jasanya tersebut, Sultan Agung Hanyokrokusumo ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 106/TK/1975.

Dalam budaya populer :

Dalam film Sultan Agung: Tahta, Perjuangan, Cinta (2018), Sultan Agung dari Mataram diperankan oleh Ario Bayu.

[4/7 20.52] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sultan Agung Hanyokrokusumo Mengusir Penjajah 

Pemerintahan

Kenaikan takhta :

Sultan Agung menjadi sultan dari Kesultanan Mataram pada tahun 1613 M. 

Masa pemerintahannya berlangsung hingga tahun 1645 M. Ia naik takhta untuk menggantikan posisi dari Pangeran Martapura.

Sultan Agung ketika menjadi raja baru berusia 20 tahun. Pangeran Martapura merupakan saudara tirinya yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama satu hari. Sultan Agung secara teknis adalah sultan Mataram keempat, tetapi ia umumnya dianggap sebagai sultan ketiga, karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya, Ratu Tulungayu, ibu Pangeran Martapura.

Pada tahun kedua pemerintahan Sultan Agung, Patih Mandaraka meninggal karena usianya sudah tua, dan posisinya sebagai patih diduduki oleh Tumenggung Singaranu.

Ibu kota Mataram pada era penobatannya masih berada di Kutagede. Pada 1614, sebuah istana baru dibangun di Karta, sekitar 5 km di barat daya Kutagede, yang mulai ditempati 4 tahun kemudian.

Kepahlawanan :

Pendudukan Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten, dan pemukiman Belanda di Batavia merupakan wilayah di luar kendali Sultan Agung. Dalam upayanya mempersatukan Jawa, Sultan Agung menyatakan Banten yang secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. 

Namun, semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten dari pengaruh Belanda. Namun, jika Sultan Agung menempatkan baris pasukannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial terlalu dekat dengan kedekatan wilayah Banten. 

Serangan ke Batavia :

Sultan Agung menganggap keberadaan Belanda di Batavia sebagai ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataram di Batavia.

Serangan ke-1 :

Pada 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Tahap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya dukungan logistik untuk pasukan Mataram.

Serangan ke-2 :

Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Dipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. 

Total semua 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras tersembunyi di Karawang dan Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. 

Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan, ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram tersebut sangat lemah ketika mencapai Batavia.

Serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur jenderal Belanda yaitu J.P. Coen meninggal menjadi korban wabah tersebut.

Perlawanan terhadap VOC di Batavia: 

Sultan Agung gigih menolak hegemoni Belanda. Ia melancarkan dua ekspedisi militer besar pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC dari Batavia, yang meskipun belum sepenuhnya berhasil karena blokade logistik, tercatat sebagai perlawanan lokal kolosal pertama di Nusantara.

Menyatukan Tanah Jawa: 

Ia berhasil menaklukkan dan menyatukan berbagai wilayah strategis, termasuk daerah pesisir seperti Surabaya dan wilayah Madura, menjadikan wilayah kekuasaan Mataram meliputi sebagian besar Jawa, Madura, hingga wilayah luar Jawa seperti Palembang dan Banjarmasin.

[4/7 21.24] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda Untung Surapati 

Untung Suropati (1660–1706) adalah mantan budak yang bangkit menjadi panglima perang dan bupati Pasuruan. Perjuangannya melawan VOC diwarnai kisah heroik, dimulai dari pembebasan tawanan Pangeran Purbaya (1683), pembunuhan Kapten Francois Tack di Batavia (1686), hingga mendirikan wilayah merdeka di Jawa Timur dan bergelar Adipati Aria Wiranegara.

Biodata :

Biografi

Nama Asli: Surawiraaji

Tempat Tanggal Lahir: Bali, 1660

Istri: Raden Ayu Gusik Kusuma

Jumlah Anak:

- Raden Pengantin

- Raden Surapati

- Raden Suradilaga

Meninggal: 5 Desember 1706, Bangil, Jawa Timur, Hindia Belanda.

Untung Surapati lahir pada 1660. Ia memiliki nama asli Surawiraaji dan lahir di Pulau Dewata.

Belum diketahui secara pasti bagaimana masa kecil dari sang pahlawan yang umumnya diketahui adalah bangsawan Bali. Surawiraaji lalu diambil oleh seorang perwira VOC bernama Van Baber yang kemudian menjualnya kepada Moor saat berada di Makassar untuk dijadikan sebagai budak.

Kisah pemberian nama 'Untung' diawali saat ia dianggap sebagai budak yang berhasil memberikan keberuntungan. Uniknya setelah Moor mengambil Untung, karir militernya di VOC berkembang dengan pesat hingga ia berhasil dipromosikan menjadi penasihat Gubernur Jenderal.

Saat menginjak usia 20 tahun, Untung kedapatan menikahi Suzanne yang merupakan putri dari Moor. Ia pun dimasukkan ke dalam penjara atas tindakannya. Untung tidak tinggal diam, di dalam penjara ia berusaha untuk menyatukan para napi untuk kabur dari penjara.

Pasca ia bebas dari penjara, Untung berupaya untuk membentuk pasukan pemberontak Belanda. Rasa anti VOC ini muncul sejak ia melihat penderitaan rakyat, amarahnya yang sangat kuat memacunya untuk melakukan penyerangan terhadap VOC.

Seiring berjalannya waktu, pasukan pemberontakan terus bertambah banyak hingga berhasil merebut banyak wilayah VOC di sekitar Jawa Barat. Merasa geram dengan sikap Untung, VOC kemudian mengajaknya melakukan perundingan dan menawarkan jabatan kepadanya.

Tanpa ragu Untung mengambil kesempatan itu dengan dalih agar dapat mempelajari strategi VOC. Pada 1683, VOC berhasil mengalahkan Kesultanan Banten. Untung diberikan tugas khusus untuk menjemput putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Pangeran Purbaya.

Dalam perjalanan pasukan Vaandrig Kuveler datang dan memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Tak tinggal diam, Untung yang menyaksikan kejadian tersebut sontak marah dan melakukan pemberontakan dalam rombongan.

Namun dalam kejadian tersebut, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerahkan diri kepada VOC dan Gusik Kusuma yaitu istri Pangeran Purbaya menolak untuk ikut dengan suaminya.

Gusik Kusuma kemudian meminta Untung untuk mengantarnya ke Kartasura, Mataram. Pasca kejadian tersebut Untung kembali menjadi buronan VOC. Ketika melewati Kesultanan Cirebon sempat terjadi kesalahpahaman antara Untung dengan Surapati yaitu anak dari Sultan.

Setelah diadili, diputuskan bahwa yang bersalah adalah Surapati. Ia pun dihukum mati dan gelarnya di serahkan kepada Untung. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Untung dikenal sebagai Untung Surapati.

Dari Budak Menjadi Pemberontak: 

Lahir di Bali dengan nama Surawiraaji, ia sempat menjadi budak di Batavia. 

Setelah dipenjara akibat hubungan asmaranya dengan putri majikannya, ia melarikan diri dan memimpin pemberontakan melawan penindasan VOC.

[4/7 21.25] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Untung Surapati Mengusir Belanda

Setibanya di Kartasura, Untung bertemu dengan Patih Nerangkusuma untuk menyerahkan Raden Ayu Gusik Kusuma. Patih Nerangkusuma merupakan ayah dari Raden Ayu, ia merupakan Patih di Mataram dan menjadi orang yang sangat anti dengan VOC.

Memiliki satu tujuan dengan Untung Surapati dan mengetahui bahwa sang anak juga memiliki perasaan terhadap Untung, Patih Nerangkusuma kemudian menikahkan keduanya.

Februari 1686 Kapten Francois Tack tiba di Kartasura untuk menangkap Untung Surapati. Raja Mataram yaitu Amangkurat II sebelumnya telah dipengaruhi oleh Patih Nerangkusuma kemudian berpura-pura membantu VOC. Kembali lagi dengan kecerdikannya Untung Surapati berhasil membunuh Kapten Tack dan sebanyak 75 orang VOC tewas.

Pasca terbunuhnya Kapten Francois Tack, Untung Surapati bersama pengikutnya bergegas menuju ke arah Jawa Timur (Bangil - Pasuruan). Disanalah kemudian ia membangun kerajaan dan menyandang gelar sebagai Adipati Aria Wiranegara

Pada 1690, Amangkurat II bersiasat mengirimkan pasukannya untuk merebut wilayah Pasuruan, hal ini merupakan sandiwara untuk mengelabui VOC. Penyerangan ini secara sengaja kemudian digagalkan.

Meninggalkan Amangkurat II pada tahun 1703 menyebabkan terjadinya perebutan tahta di Mataram antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger, yang kemudian dimenangkan oleh Pangeran Puger.

Pada 1705, Amangkurat III diusir dari Kartasura dan meminta perlindungan ke Pasuruan. VOC bersama Mataram, Madura, dan Surabaya yang dipimpin oleh Mayor Goovert Knole kemudian menyerang Pasuruan pada bulan September 1706. Dalam pertempuran inilah , Untung Surapati akhirnya tewas pada 5 Desember 1706.

Peristiwa Kapten Tack (1686): 

Untung dan pasukannya berhasil memancing dan menewaskan Kapten Francois Tack, tokoh militer senior VOC, beserta puluhan pasukannya di Batavia.

Penguasa Pasuruan (1686–1706): 

Ia menaklukkan wilayah Pasuruan dan diangkat menjadi bupati yang menyebarkan semangat anti-kolonial. 

Di bawah kekuasaannya, Pasuruan menjadi pusat kekuatan yang menolak tunduk kepada Belanda.

[4/7 21.25] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Untung Surapati

Berkat perjuangan heroiknya melawan VOC, Untung Surapati kemudian dijadikan sebagai Pahlawan Nasional yang telah ditetapkan melalui SK Presiden no. 106/tk/1975 pada 3 November 1975.

Sebagai seorang pejuang Indonesia, beragam peran penting dalam sejarah Indonesia telah dicatat olehnya. Ia pernah memimpin pemberontakan melawan Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Perjuangannya ini dilakukan sebagai bentuk upaya membebaskan tanah Jawa dari penjajahan Kolonial. 

Berkat keberanian dan pengorbanannya, setelah 250 tahun Untung Surapati diakui sebagai Pahlawan Nasional.

Sikap heroik, rela berkorban dan tak pantang menyerah membawa Untung Surapati dijadikan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dan mampu menginspirasi generasi muda.

Akhir Hayat: 

Untung gugur dalam pertempuran mempertahankan benteng Bangil, Pasuruan, dari serangan gabungan pasukan VOC pada 17 Oktober 1706.

[5/7 00.00] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda Tengku Amir Hamzah 

Biodata :

Lahir :

Tengku Amir Hamzah

28 Februari 1911

Tanjung Pura, Langkat, Hindia Belanda

Meninggal :

20 Maret 1946 (umur 35)

Kwala Begumit, Langkat, Indonesia

Pemakaman :

Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat, Indonesia

Karya terkenal :

Boeah Rindoe (1937)

Njanji Soenji (1941)

Pasangan :

Tengku Puteri Kamiliah

Anak :

1

Tengku Amir Hamzah atau lebih dikenal hanya dengan nama pena Amir Hamzah (28 Februari 1911 – 20 Maret 1946)[a] adalah sastrawan Indonesia angkatan Poedjangga Baroe dan Pahlawan Nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara, ia dididik di Sumatra dan Jawa. Saat berguru di SMA di Surakarta pada sekitar 1930, Amir muda terlibat dengan gerakan nasionalis dan jatuh cinta pada teman sekolahnya, Ilik Soendari. Bahkan setelah Amir melanjutkan studinya di sekolah hukum di Batavia (sekarang Jakarta) keduanya tetap dekat, hanya berpisah pada 1937 ketika Amir dipanggil kembali ke Sumatra untuk menikahi putri sultan dan mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Meskipun tidak bahagia dengan pernikahannya, dia memenuhi tugas kekeratonannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945, ia menjabat sebagai wakil pemerintah di Langkat. Namun, pada tahun pertama negara Indonesia lahir, ia meninggal dalam peristiwa konflik sosial berdarah di Sumatra yang disulut oleh faksi dari Partai Komunis Indonesia dan dimakamkan di sebuah kuburan massal.

Amir mulai menulis puisi saat masih remaja meskipun : karya-karyanya tidak bertanggal, yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa. Menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, Kekristenan, dan Sastra Timur, Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Pada 1932 ia turut mendirikan majalah sastra Poedjangga Baroe. Setelah kembali ke Sumatra, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisinya diterbitkan dalam dua koleksi, Njanji Soenji (EYD: "Nyanyi Sunyi", 1937) dan Boeah Rindoe (EYD: "Buah Rindu", 1941), awalnya dalam Poedjangga Baroe, kemudian sebagai buku yang diterbitkan.

Puisi-puisi Amir sarat dengan tema cinta dan agama, dan sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan memperluas struktur tradisional, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik erotis dan ideal, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari dua koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju. Karena puisi-puisinya, Amir disebut "Raja Penyair Zaman Poedjangga Baroe" (EYD: "Raja Penyair Zaman Pujangga Baru") dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era pra-Revolusi Nasional Indonesia.

Masa kecil :

Amir lahir dengan nama Tengkoe Amir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, putra bungsu dari Wakil Sultan Tengkoe Moehammad Adil dan istri ketiganya, Tengkoe Mahdjiwa. Tengkoe Moehammad Adil merupakan Wakil Sultan untuk Luhak Langkat Hulu yang berkedudukan di Binjai. Berdasarkan silsilah keluarga istana Kesultanan Langkat, Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Melalui ayahnya, ia terkait dengan Sultan Langkat kala itu, Machmoed. Kepastian tanggal lahir Amir diperdebatkan, tanggal resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah 28 Februari 1911, tanggal yang digunakan Amir sepanjang hidupnya. Namun kakaknya, Abdoellah Hod menyatakan bahwa Amir lahir pada tanggal 11 Februari 1911. Amir kemudian mengambil nama kakeknya, Tengkoe Hamzah, sebagai nama keduanya; sehingga ia disebut sebagai Amir Hamzah. Meskipun seorang anak bangsawan, dia sering bergaul dalam lingkungan non-bangsawan. Amir Hamzah menghabiskan masa kecil di kampung halamannya. Oleh teman sepermainannya, Amir kecil biasa dipanggil dengan sebutan "Tengku Busu" ("tengku yang bungsu"). Said Hoesny, sahabat Amir pada masa kecilnya menggambarkan bahwa Amir adalah anak manis yang menjadi kesayangan semua orang.

Diketahui bahwa Amir dididik dalam prinsip-prinsip Islam, seperti mengaji, fikih, dan tauhid, dan belajar di Masjid Azizi di Tanjung Pura dari usia muda. Dia tetap seorang Muslim yang taat sepanjang hidupnya. Periode di mana ia menyelesaikan studi formal juga diperdebatkan. Beberapa sumber, termasuk pusat bahasa pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa ia mulai bersekolah pada tahun 1916, sementara biografer M. Lah Husny menulis bahwa tahun pertama sekolah formal penyair ini adalah pada tahun 1918. Di sekolah dasar berbahasa Belanda di mana Amir pertama kali belajar, ia mulai menulis dan mendapat penilaian-penilaian yang bagus;  dalam biografi yang ditulisnya tentang Amir, penulis Nh. Dini menulis bahwa Amir dijuluki "abang" oleh teman-teman sekelasnya karena ia jauh lebih tinggi daripada mereka.

Pada tahun 1924 atau 1925, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan pindah ke Medan untuk belajar di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO, sekolah menengah pertama) di sana. Setelah menyelesaikan studinya sekitar dua tahun kemudian, ia memasuki hubungan formal dengan sepupunya dari pihak ibunya, Aja Bun. Husny menulis bahwa keduanya sengaja dipertemukan dan dijodohkan untuk menikah oleh orang tua mereka, tetapi Dini menganggap hubungan tersebut sebagai sumpah untuk menjadi selalu setia. Karena orang tuanya mengizinkannya untuk menyelesaikan studinya di Jawa, Amir kemudian pergi ke ibu kota kolonial Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta) untuk menyelesaikan studinya.

[5/7 00.01] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Tengku Amir Hamzah

Pasca-kemerdekaan dan kematian

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keseluruhan Pulau Sumatra dinyatakan sebagai bagian de facto dari negara Republik Indonesia yang baru lahir. Pemerintah pusat menetapkan Teuku Muhammad Hasan sebagai gubernur pertama pulau Sumatra, dan pada 29 Oktober 1945 Hasan memilih Amir sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Langkat (di kemudian hari disamakan dengan bupati), dengan kantornya di Binjai; Amir menerima posisi tersebut dengan siap sedia, kemudian menangani berbagai tugas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk meresmikan divisi lokal pertama dari Tentara Keamanan Rakjat (yang kelak menjadi Tentara Nasional Indonesia), membuka pertemuan berbagai cabang lokal dari partai politik nasional, dan mempromosikan pendidikan – terutama keaksaraan alfabet Latin.

Revolusi Nasional Indonesia sedang berkobar dengan berbagai pertempuran di Jawa, dan Republik Indonesia yang baru didirikan tidak stabil. Pada awal 1946, rumor menyebar di Langkat bahwa Amir telah terlihat bersantap dengan perwakilan pemerintah Belanda yang kembali ke Sumatra, dan bangsawan daerah menyadari tumbuhnya benih-benih kerusuhan dalam populasi jelata Langkat. Pada tanggal 7 Maret 1946 selama revolusi sosial yang dipimpin oleh faksi-faksi dari Partai Komunis Indonesia, sebuah kelompok (Pemuda Sosialis Indonesia) dengan kukuh menentang feodalisme dan kaum bangsawan, kekuasaan Amir dilucuti darinya dan ia ditangkap; sementara Kamiliah dan Tahoera lolos. Bersama dengan anggota-anggota keluarga keraton Langkat yang lain, Amir dikirim ke sebuah perkebunan yang dikuasai faksi Komunis di Kwala Begumit, sekitar 10 kilometer di luar Binjai. Kesaksian yang muncul di kemudian hari menunjukkan bahwa para tahanan tersebut, termasuk Amir, diadili oleh penculik mereka, dipaksa untuk menggali lubang, dan disiksa.

Perjuangan Melalui Sastra dan Pergerakan

Pelopor Pujangga Baru: Bersama rekan-rekannya, ia mendirikan majalah sastra Poedjangga Baroe pada tahun 1932. Karya-karyanya seperti Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu tidak hanya bernuansa religius dan cinta, tetapi juga menyuarakan semangat persatuan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan.

Sumpah Pemuda 1928: 

Semasa menempuh pendidikan di Jawa, ia aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan yang menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda.

Pengabdian Langsung di Masa Kemerdekaan :

* Setelah proklamasi kemerdekaan, Amir Hamzah diangkat menjadi Wakil Pemerintah Republik Indonesia untuk wilayah Langkat pada 29 Oktober 1945. 

* Ia mendedikasikan dirinya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara di daerahnya.Pada masa-masa sulit awal kemerdekaan, ia terjebak dalam arus Revolusi Sosial Sumatera Timur pada Maret 1946. Sentimen anti-feodalisme saat itu mengakibatkan ia ditangkap dan dibunuh oleh kaum revolusioner pada 20 Maret 1946, meski kemudian ia dinyatakan sebagai korban yang tidak bersalah.

Karya :

Secara keseluruhan Amir telah menulis lima puluh puisi, delapan belas potongan puisi prosa, dua belas artikel, empat cerita pendek, tiga koleksi puisi, dan satu buku karya asli. Dia juga menerjemahkan empat puluh empat puisi, satu bagian dari puisi prosa, dan satu buku; Johns menulis bahwa terjemahan ini umumnya mencerminkan tema penting dalam karya-karya aslinya.

Sebagian besar tulisan Amir diterbitkan dalam Poedjangga Baroe, meskipun beberapa karya sebelumnya diterbitkan dalam Timboel dan Pandji Poestaka. Tidak ada karya kreatif-nya yang bertanggal, dan tidak ada konsensus mengenai kapan setiap individual puisi ditulis. Meskipun demikian, terdapat konsensus umum bahwa karya-karya yang termasuk dalam Nyanyi Sunyi ditulis setelah karya yang termasuk dalam Buah Rindu, meskipun Buah rindu diterbitkan terakhir. Johns menulis bahwa puisi dalam koleksi tersebut muncul seperti diatur dalam urutan kronologis, ia menunjuk ke berbagai tingkat kematangan yang ditunjukkan Amir kala tulisannya berkembang.

Jassin menulis bahwa Amir mempertahankan identitas Melayu di seluruh karya-karyanya, meskipun menghadiri sekolah yang dikelola oleh orang Eropa. Berbeda dengan karya-karya rekan sezamannya, Alisjahbana atau Sanusi Pane, puisi-puisi Amir tidak memasukkan simbol-simbol modernitas Eropa seperti listrik, kereta api, telepon, dan mesin, yang memungkinkan "Alam dunia Melaju masih utuh..." dalam puisinya. Pada akhirnya, ketika membaca puisi Amir, "Membatja sadjaknja diruang fantasi kita tidak terbajang lukisan seorang jang berpantalon, berdjas dan berdasi, melainkan seorang muda jang berpakaian setjara Melaju." ("dalam imajinasi kita tidak melihat seorang pria bercelana, jaket, dan dasi, tetapi pemuda dalam pakaian tradisional Melayu". Mihardja mencatat bahwa Amir menulis karya-karyanya pada saat teman-teman sekelas mereka, dan banyak penyair lain, "... mentjurahkan isi hati dan buah pikiran" ("mencurahkan hati atau pikiran mereka") dalam bahasa Belanda, atau jika "... melepaskan dirinja dari belenggu Bahasa Belanda" ("mampu membebaskan diri dari belenggu Bahasa Belanda"), dalam bahasa lokal Nusantara.

Karya Amir sering berurusan dengan cinta (baik erotis dan ideal), dengan pengaruh agama ditunjukkan dalam banyak puisinya. Mistisisme adalah penting dalam banyak karyanya, dan puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Pada setidaknya satu cerita pendek, ia mengkritik pandangan tradisional bangsawan dan "merongrong representasi tradisional karakter wanita". 

Ada beberapa perbedaan tematik di antara dua koleksi puisi aslinya, dibahas lebih lanjut di bawah ini.

[5/7 00.01] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Tengku Amir Hamzah

Potongan tulisan Amir terakhir, sebuah fragmen dari puisi 1941-nya Boeah Rindoe, kemudian ditemukan di selnya:

"Wahai maut, datanglah engkau

Lepaskan aku dari nestapa

Padamu lagi tempatku berpaut

Di saat ini gelap gulita"

Pada pagi hari 20 Maret 1946, Amir tewas dengan 26 orang tahanan lainnya dan dimakamkan di sebuah kuburan massal yang telah digali para tahanan tersebut; beberapa saudara Amir juga tewas dalam revolusi tersebut.

Setelah dilumpuhkan oleh pasukan nasionalis, pemimpin revolusi tersebut diinterogasi oleh tim yang dipimpin oleh Adnan Kapau Gani; Adnan dilaporkan telah berulang kali menanyakan "Di mana Amir Hamzah?" selama penyelidikan seputar peristiwa tersebut. Pada tahun 1948 sebuah makam di Kwala Begumit digali dan jenazah yang ditemukan diidentifikasi oleh anggota keluarga; tulang belulang Amir berhasil diidentifikasi karena gigi palsu yang hilang. Pada November 1949 jenazahnya dikuburkan di Masjid Azizi di Tanjung Pura, Langkat. Atas jasa-jasanya, Amir Hamzah diangkat menjadi Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI Nomor 106/ tahun 1975, tanggal 3 November 1975.

Tengku Amir Hamzah berjuang melalui jalur kebudayaan sebagai "Raja Penyair Pujangga Baru" yang menyebarkan semangat nasionalisme dan identitas bangsa. Pasca-Proklamasi, ia mengabdi sebagai Wakil Pemerintah Republik Indonesia untuk Langkat, sebelum gugur secara tragis sebagai korban peristiwa Sosialisme Timur pada tahun 1946.

Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bahasa, sastra, dan bangsa Indonesia, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepadanya pada tahun 1975.

Penghargaan :

Amir telah menerima pengakuan yang luas dari pemerintah Indonesia, dimulai dengan pengakuan dari pemerintah Sumatera Utara segera setelah kematiannya. Pada tahun 1969 ia secara anumerta dianugerahi Satya Lencana Kebudayaan dan Piagam Anugerah Seni. Pada tahun 1975 ia dinyatakan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.

Sebuah taman dinamakan untuknya, Taman Amir Hamzah, yang berlokasi di Jakarta di dekat Monumen Nasional. Sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang dibuka untuk umum pada tahun 1977, juga dinamakan untuknya. 

Beberapa jalan diberi nama untuk Amir, termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya.

Teeuw menganggap Amir sebagai satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era sebelum Revolusi Nasional Indonesia. Anwar menulis bahwa penyair ini adalah "puncak gerakan Pudjangga Baru", mengingat Nyanyi Sunyi telah menjadi "cahaya terang yang disinarkan dia [Amir] di atas bahasa baru"; tetapi, Anwar tidak menyukai Buah Rindu, menganggapnya terlalu klasik. Balfas menggambarkan karya Amir sebagai "karya sastra terbaik yang mengungguli era mereka". Karya Hamzah, khususnya "Padamu Jua", diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia. Karyanya juga salah satu inspirasi untuk drama panggung posmodern 1992 Afrizal Malna, Biografi Yanti setelah 12 Menit.

Jassin telah menyebut Amir "Raja Penyair Zaman Poedjangga Baroe", nama yang dia digunakan sebagai judul bukunya tentang penyair tersebut. Sebagai penutup bukunya tersebut, Jassin menulis:

"... Amir bukanlah seorang pemimpin bersuara lantang mengerahkan rakjat, baik dalam puisi maupun prosanja. Ia adalah seorang perasa dan seorang pengagum, djiwanja mudah tergetar oleh keindahan alam, sendu gembira silih berganti, seluruh sadjaknja bernafaskan kasih : kepada alam, kampung halaman, kepada kembang, kepada kekasih. Dia merindu tak habis2nja, pada zaman jang silam, pada bahagia, pada 'hidup bertentu tudju'. Tak satupun sadjak perdjuangan, sadjak adjakan membangkit tenaga, seperti begitu gemuruh kita dengar dari penjair2 Pudjangga Baru jang lain. Tapi laguan alamnja adalah peresapan jang mesra dari orang jang tak diragukan tjintanja pada tanah airnja."

— H.B. Jassin, (Jassin 1962, hlm. 41)

[5/7 11.47] rudysugengp@gmail.com: 7. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sukarno Hasil Karya dan Akhir Hayatnya 

Soekarno sebagai arsitek :

Selain sebagai presiden, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. 

Semasa menjabat sebagai presiden, ada beberapa karya arsitektur yang dipengaruhi atau dicetuskan oleh Soekarno. Juga perjalanan secara maraton dari bulan Mei sampai Juli pada tahun 1956 ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Italia, Jerman Barat, dan Swiss. Membuat cakrawala alam pikir Soekarno semakin kaya dalam menata Indonesia secara holistik dan menampilkannya sebagai negara yang baru merdeka.

Soekarno membidik Jakarta sebagai wajah (muka) Indonesia terkait beberapa kegiatan berskala internasional yang diadakan di kota itu, tetapi juga merencanakan sebuah kota sejak awal yang diharapkan sebagai pusat pemerintahan pada masa datang. Beberapa karya dipengaruhi oleh Soekarno atau atas perintah dan koordinasinya dengan beberapa arsitek seperti Friedrich Silaban dan Soedarsono, dibantu beberapa arsitek junior untuk visualisasi. Beberapa desain arsitektural juga dibuat melalui sayembara.

1. Masjid Istiqlal (1951)

2. Monumen Nasional (1960)

3. Gedung Conefo

4. Gedung Sarinah

5. Wisma Nusantara

6. Hotel Indonesia (1962)

7. Tugu Selamat Datang

8. Monumen Pembebasan Irian Barat

9. Patung Dirgantara.

Ibadat Haji :

Tahun 1955 Ir. Soekarno menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan sebagai seorang arsitek, Soekarno tergerak memberikan sumbangan ide arsitektural kepada pemerintah Arab Saudi agar membuat bangunan untuk melakukan sa’i menjadi dua jalur dalam bangunan dua lantai. 

Pemerintah Arab Saudi akhirnya melakukan renovasi Masjidil Haram secara besar-besaran pada tahun 1966, termasuk pembuatan lantai bertingkat bagi umat yang melaksanakan sa’i menjadi dua jalur dan lantai bertingkat untuk melakukan tawaf.

Rancangan skema Tata Ruang Kota Palangkaraya yang diresmikan pada tahun 1957.

Karya tulis :

1. Sukarno. Pancasila dan Perdamaian Dunia

2. Sukarno. Kepada Bangsaku : Karya-karya Bung Karno Pada Tahun 1926-1930-1933-1947-1957.

3. Sukarno. Cindy Adams. (1965). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

4. Sukarno. Pantja Sila Sebagai Dasar Negara.

5. Sukarno. Bung Karno Tentang Marhaen Dan Proletar.

6. Sukarno. Negara Nasional Dan Cita-Cita Islam: Kuliah Umum Presiden Soekarno.

7. Sukarno. (1933). Mencapai Indonesia Merdeka.

8. Sukarno. (1945). Lahirnya Pancasila

9. Sukarno. (1951). Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial.

10. Sukarno. (1951). Sarinah: Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia.

11. Sukarno. (1957). Indonesia Merdeka.

12. Sukarno. (1959). Dibawah Bendera Revolusi Jilid 1. (kumpulan esai)

13. Sukarno. (1960). Dibawah Bendera Revolusi Jilid 2. (kumpulan esai)

14. Sukarno. (1960). Amanat Penegasan Presiden Soekarno Didepan Sidang Istimewa Depernas Tanggal 9 Djanuari 1960.

15. Sukarno. (1964). Tjamkan Pantja Sila ! : Pantja Sila Dasar Falsafah Negara.

16. Sukarno. (1964). Komando Presiden/Pemimpin Besar Revolusi: Bersiap-sedialah Menerima Tugas untuk Menjelamatkan R.I. dan untuk Mengganjang "Malaysia"!

17. Sukarno. (1965). Wedjangan Revolusi.

18. Sukarno. (1965). Tjapailah Bintang-Bintang di Langit: Tahun Berdikari.

19. Sukarno. (1965). Pantja Azimat Revolusi.

Musik :

Soekarno menciptakan lagu Bersuka Ria, yang muncul dalam album Mari Bersuka Ria dengan Irama Lenso pada tahun 1965. 

Lagu ini dibawakan oleh Rita Zahara, Bing Slamet, Titiek Puspa, dan Nien Lesmana.

Lagu berjudul "Untuk Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno" ditulis pada awal dekade 1960-an oleh Soetedjo dan dipopulerkan oleh Lilis Suryani, solis perempuan terkenal Indonesia era itu. Liriknya penuh dengan puja-puji untuk Presiden seumur hidup tersebut.

Film, televisi, dan panggung pertunjukan

Artikel utama: Aktor pemeran Bung Karno

Di kancah perfilman, hiburan televisi, dan panggung teater Indonesia dan negara lain, ada beberapa aktor yang memerankan sosok Bung Karno. Semua aktor tersebut, tentu saja bermain dalam film dan panggung pertunjukan dan judul yang berbeda. Kebanyakan aktor itu, ketika mendapatkan tawaran main, merasa bangga karena memerankan tokoh besar, pahlawan proklamator, bapak pendiri bangsa, sekaligus presiden pertama Republik Indonesia.

Wafat :

Pemakaman Soekarno pada 22 Juni 1970 di Blitar, Jawa Timur.

Kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965.

Sebelumnya, ia telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964.

Prof. Dr. K. Fellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Ia bertahan selama 5 tahun sebelum akhirnya meninggal pada hari Minggu, 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik.

Jenazah Soekarno pun dipindahkan dari RSPAD ke Wisma Yasso yang dimiliki oleh Ratna Sari Dewi. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dokter Mahar Mardjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Prof. Dr. Mahar Mardjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal TNI dr. Roebiono Kertopati.

Komunike medis tersebut menyatakan hal sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 1970 jam 20.30 keadaan kesehatan Soekarno semakin memburuk dan kesadaran berangsur-angsur menurun.

Tanggal 21 Juni 1970 jam 03.50 pagi, Soekarno dalam keadaan tidak sadar dan kemudian pada jam 07.00 Ir. Soekarno meninggal dunia.

Tim dokter secara terus-menerus berusaha mengatasi keadaan kritis Soekarno hingga saat meninggalnya.

Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, tetapi pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. 

Hal tersebut ditetapkan lewat Keppres RI No. 44 tahun 1970.

Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya.

Upacara pemakaman Soekarno dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean sebagai inspektur upacara. 

Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama tujuh hari.

Warisan  :

Jalan Proklamasi, yang dulunya bernama Jalan Pegangsaan Timur, merupakan letak bekas kediaman Soekarno yang berada di Jakarta Pusat. 

Rumah tersebut diberikan oleh Syech Faradj bin Martak.

Rumah tersebut menjadi saksi bisu Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang dikumandangkan di sana. Kediaman Bung Karno yang dijadikan tempat pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pun sudah tidak ada lagi dan digantikan dengan kehadiran Tugu Proklamasi dengan patung Soekarno-Hatta yang menggambarkan suasana pembacaan teks Proklamasi pada tahun 1945 dahulu.

Dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Soekarno pada 6 Juni 2001, maka Kantor Filateli Jakarta menerbitkan prangko "100 Tahun Bung Karno".

Prangko yang diterbitkan merupakan empat buah prangko berlatar belakang bendera Merah Putih serta menampilkan gambar diri Soekarno dari muda hingga ketika menjadi Presiden Republik Indonesia. Prangko pertama memiliki nilai nominal Rp500 dan menampilkan potret Soekarno pada saat sekolah menengah. Yang kedua bernilai Rp800 dan gambar Soekarno ketika masih di perguruan tinggi tahun 1920-an terpampang di atasnya. Sementara itu, prangko yang ketiga memiliki nominal Rp900 serta menunjukkan foto Soekarno saat proklamasi kemerdekaan RI. Prangko yang terakhir memiliki gambar Soekarno ketika menjadi Presiden dan bernominal Rp1000. Keempat prangko tersebut dirancang oleh mHeri Purnomo dan dicetak sebanyak 2,5 juta set oleh Perum Peruri. Selain prangko, Divisi Filateli PT Pos Indonesia menerbitkan juga lima macam kemasan prangko, album koleksi prangko, empat jenis kartu pos, dua macam poster Bung Karno serta tiga desain kaus Bung Karno.

Prangko yang menampilkan Soekarno juga diterbitkan oleh Pemerintah Kuba pada tanggal 19 Juni 2008. Prangko tersebut menampilkan gambar Soekarno dan presiden Kuba Fidel Castro. Penerbitan itu bersamaan dengan ulang tahun ke-80 Fidel Castro dan peringatan kunjungan Presiden Indonesia, Soekarno, ke Kuba.

Nama Soekarno diabadikan sebagai nama gelanggang olahraga pada tahun 1958. Bangunan tersebut, yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno, didirikan sebagai sarana keperluan penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta. Pada masa Orde Baru, kompleks olahraga ini diubah namanya menjadi Gelora Senayan. Namun sesuai keputusan Presiden Abdurrahman Wahid, Gelora Senayan kembali pada nama awalnya yaitu Gelanggang Olahraga Bung Karno. Hal ini dilakukan dalam rangka mengenang jasa Bung Karno.

Setelah kematiannya, beberapa yayasan dibuat atas nama Soekarno. Dua di antaranya adalah Yayasan Pendidikan Soekarno dan Yayasan Bung Karno. Yayasan Pendidikan Soekarno adalah organisasi yang mencetuskan ide untuk membangun universitas dengan pemahaman yang diajarkan Bung Karno. 

Yayasan ini dipimpin oleh Rachmawati Soekarnoputri, anak ke tiga Soekarno dan Fatmawati. Pada tahun 25 Juni 1999 Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie meresmikan Universitas Bung Karno yang secara resmi meneruskan pemikiran Bung Karno, Nation and Character Building kepada mahasiswa-mahasiswanya.

Sementara itu, Yayasan Bung Karno memiliki tujuan untuk mengumpulkan dan melestarikan benda-benda seni maupun nonseni kepunyaan Soekarno yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Yayasan tersebut didirikan pada tanggal 1 Juni 1978 oleh delapan putra-putri Soekarno yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, Taufan Soekarnoputra, Bayu Soekarnoputra, dan Kartika Sari Dewi Soekarno.

Pada tahun 2003, Yayasan Bung Karno membuka stan di Arena Pekan Raya Jakarta. Di stan tersebut ditampilkan video pidato Soekarno berjudul "Indonesia Menggugat" yang disampaikan di Gedung Landraad tahun 1930 serta foto-foto semasa Soekarno menjadi presiden. Selain memperlihatkan video dan foto, berbagai cendera mata Soekarno dijual di stan tersebut. Di antaranya adalah kaus, jam emas, koin emas, CD berisi pidato Soekarno, serta kartu pos Soekarno.

Seseorang yang bernama Soenuso Goroyo Sukarno mengaku memiliki harta benda warisan Soekarno. Soenuso mengaku merupakan mantan sersan dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang. Ia pernah menunjukkan benda-benda yang dianggapnya sebagai warisan Soekarno itu kepada sejumlah wartawan di rumahnya di Cileungsi, Bogor. Benda-benda tersebut antara lain sebuah lempengan emas kuning murni 24 karat yang terdaftar dalam register emas JM London, emas putih dengan cap tapal kuda JM Mathey London serta plakat logam berwarna kuning dengan tulisan ejaan lama berupa deposito hibah. Selain itu terdapat pula uang UBCN (Brasil) dan Yugoslavia serta sertifikat deposito obligasi garansi di Bank Swiss dan Bank Netherland. 

Meskipun emas yang ditunjukkan oleh Soenuso bersertifikat namun belum ada pakar yang memastikan keaslian dari emas tersebut.

[5/7 12.13] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda Sukarno

Nama :

Soekarno lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur dengan nama Kusno (Koesno) yang diberikan oleh orangtuanya.

Akan tetapi, karena ia sering sakit maka ketika berumur sebelas tahun namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya.

Pengubahan nama karena sering sakit merupakan budaya Jawa, hal ini dianggap karena penerima nama diyakini "keberatan nama" yang dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah kabotan jeneng. Nama Soekarno diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Bharatayuddha yaitu Karna. Nama "Karna" menjadi "Karno" karena dalam bahasa Jawa huruf "a" berubah menjadi "o" sedangkan awalan "su" memiliki arti "baik".

Di kemudian hari ketika menjadi presiden, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Sukarno karena menurutnya nama tersebut menggunakan ejaan penjajah (Belanda). Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan yang tercantum dalam Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tidak boleh diubah, selain itu tidak mudah untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Sebutan akrab untuk Soekarno adalah Bung Karno.

Panggilan di Negara Barat ;

Achmed Soekarno

Di beberapa negara Barat, nama Soekarno terkadang ditulis Achmed Soekarno. 

Hal ini terjadi karena ketika Soekarno pertama kali berkunjung ke Amerika Serikat, sejumlah wartawan bertanya-tanya, "Siapa nama kecil Soekarno?", karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian penamaan di Indonesia, terutama nama Jawa, yang hanya menggunakan satu nama saja atau tidak memiliki nama keluarga.

Soekarno menyebutkan bahwa nama Achmed didapatnya ketika menunaikan ibadah haji.

Dalam beberapa versi lain, disebutkan pemberian nama Achmed di depan nama Soekarno, dilakukan oleh para diplomat muslim asal Indonesia yang sedang melakukan misi luar negeri dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh negara-negara Arab.

Dalam buku Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia dijelaskan bahwa namanya hanya "Sukarno" saja, karena dalam masyarakat Indonesia bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata.

Masa kecil dan remaja :

Soekarno dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 6 Juni 1901, dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo (1873–1945) dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai (1881–1958). Keduanya bertemu ketika Raden Soekemi yang merupakan seorang guru ditempatkan di Sekolah Dasar Pribumi di Singaraja, Bali. Nyoman Rai merupakan keturunan bangsawan dari Bali dan beragama Hindu, sedangkan Raden Soekemi sendiri beragama Islam. 

Mereka telah memiliki seorang putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Ketika kecil Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hardjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur.

Ia bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke Mojokerto, mengikuti orangtuanya yang ditugaskan di kota tersebut.

Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School, sekolah tempat ia bekerja. Kemudian pada Juni 1911 Soekarno dipindahkan ke Europeesche Lagere School (ELS) untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School (HBS). 

Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur.

Ia dapat diterima di HBS atas bantuan seorang kawan bapaknya yang bernama H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokroaminoto bahkan memberi tempat tinggal bagi Soekarno di pondokan kediamannya.

Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat itu, seperti Alimin, Musso, Darsono, Haji Agus Salim, dan Abdul Muis, juga SM Kartosuwiryo.

Soekarno kemudian aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Tri Koro Dharmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo.

Nama organisasi tersebut kemudian ia ganti menjadi Jong Java (Pemuda Jawa) pada 1918.

 Selain itu, Soekarno juga aktif menulis di harian "Oetoesan Hindia" yang dipimpin oleh Tjokroaminoto.

 Di surat kabar Oetoesan Hindia tersebut, Soekarno menggunakan nama samaran Bima dan telah menulis sekitar 500 artikel.

Tamat HBS Soerabaja bulan Juli 1921, bersama Djoko Asmo rekan satu angkatan di HBS, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1921, setelah dua bulan dia meninggalkan kuliah, tetapi pada tahun 1922 mendaftar kembali dan tamat pada tahun 1926. Soekarno dinyatakan lulus ujian insinyur pada tanggal 25 Mei 1926 dan pada Dies Natalis ke-6 TH Bandung tanggal 3 Juli 1926 dia diwisuda bersama delapan belas insinyur lainnya.

Prof. Jacob Clay selaku ketua fakultas pada saat itu menyatakan "Terutama penting peristiwa itu bagi kita karena ada di antaranya 3 orang insinyur orang Jawa". Mereka adalah Soekarno, Anwari, dan Soetedjo, selain itu ada seorang lagi dari Minahasa yaitu Johannes Alexander Henricus Ondang.

Saat di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Tjokroaminoto.

Di sana ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij.

[5/7 12.30] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Sukarno 

Perjuangan awal kemerdekaan :

Politik Etis

Soekarno pertama kali mengenal ide-ide nasionalis saat hidup di bawah pemerintahan Oemar Said Tjokroaminoto. Kemudian, ketika menjadi mahasiswa di Bandung, ia membenamkan dirinya dalam filsafat politik Eropa, Amerika, nasionalis, komunis, dan agama, yang pada akhirnya mengembangkan karyanya memiliki ideologi politik swasembada ala sosialis Indonesia. Ia mulai menata ide-idenya sebagai Marhaenisme, yang diambil dari nama Marhaen, seorang petani Indonesia yang ia temui di wilayah selatan Bandung, yang memiliki sebidang tanah kecil dan menggarapnya sendiri, sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Di universitas, Soekarno mulai mengorganisasi klub belajar untuk mahasiswa Indonesia, Algemeene Studieclub, yang bertentangan dengan klub mahasiswa yang didominasi oleh mahasiswa Belanda.

Keterlibatan dalam Partai Nasional Indonesia :

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno bersama teman-temannya dari Algemeene Studieclub mendirikan partai pro-kemerdekaan yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Soekarno terpilih sebagai pemimpin pertama. Partai ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia (Saat itu bernama Hindia Belanda), dan menentang imperialisme dan kapitalisme karena berpendapat bahwa kedua sistem tersebut memperburuk kehidupan rakyat Indonesia. Partai ini juga menganjurkan sekularisme dan persatuan di antara berbagai etnis di Hindia Belanda, untuk membentuk Indonesia yang bersatu. Soekarno juga berharap bahwa Jepang akan memulai perang melawan kekuatan barat dan Jawa kemudian dapat memperoleh kemerdekaannya dengan bantuan Jepang. PNI mulai menarik sejumlah besar pengikut, khususnya di kalangan pemuda lulusan universitas yang menginginkan kebebasan dan kesempatan yang lebih luas yang tidak diberikan kepada mereka dalam sistem politik kolonialisme Belanda yang rasis dan konstriktif. Hal ini terjadi segera setelah disintegrasi Sarekat Islam pada awal tahun 1920-an dan hancurnya Partai Komunis Indonesia setelah pemberontakan yang gagal pada tahun 1926.[

Penangkapan, persidangan, dan pemenjaraan 

Penangkapan dan persidangan :

Kegiatan PNI menarik perhatian pemerintah kolonial, dan pidato serta pertemuan Soekarno sering kali disusupi dan diganggu oleh agen polisi rahasia kolonial (Politieke Inlichtingendienst). Akhirnya, Soekarno dan para pemimpin penting PNI lainnya ditangkap pada tanggal 29 Desember 1929 oleh otoritas kolonial Belanda dalam serangkaian penggerebekan di seluruh Jawa. Soekarno sendiri ditangkap saat sedang berkunjung ke Yogyakarta. Selama persidangannya di gedung pengadilan Landraad Bandung dari bulan Agustus hingga Desember 1930, Soekarno menyampaikan serangkaian pidato politik panjang yang menyerang kolonialisme dan imperialisme, bertajuk Indonesia Menggoegat (Indonesia Accuses).

Hukuman dan penjara

Pada bulan Desember 1930, Soekarno dijatuhi hukuman empat tahun penjara, yang dijalani di penjara Sukamiskin di Bandung. Namun pidatonya mendapat liputan luas dari media, dan karena tekanan kuat dari unsur-unsur liberal di Belanda dan Hindia Belanda, Soekarno dibebaskan lebih awal pada tanggal 31 Desember 1931. Dengan ini Saat itu, ia telah menjadi pahlawan populer yang dikenal luas di seluruh Indonesia.

Namun, selama ia dipenjara, PNI terpecah belah akibat penindasan pemerintah kolonial dan pertikaian internal. PNI yang asli dibubarkan oleh Belanda, dan mantan anggotanya membentuk dua partai berbeda; Partai Indonesia (Partindo) di bawah rekan Soekarno, Sartono yang mempromosikan agitasi massa, dan Pendidikan Nasionalis Indonesia (PNI Baru) di bawah Mohammad Hatta dan Soetan Sjahrir, dua orang nasionalis yang baru saja kembali dari studi di Belanda, dan mempromosikan strategi jangka panjang dalam menyediakan pendidikan modern kepada masyarakat Indonesia yang tidak berpendidikan untuk mengembangkan elit intelektual yang mampu memberikan perlawanan efektif terhadap pemerintahan Belanda. Setelah berusaha mendamaikan kedua partai untuk membentuk satu front persatuan nasionalis, Soekarno memilih menjadi ketua Partindo pada tanggal 28 Juli 1932. Partindo tetap mempertahankan keselarasan dengan strategi agitasi massa langsung yang dilakukan Soekarno, dan Soekarno tidak setuju dengan Perjuangan jangka panjang berbasis kader Hatta. Hatta sendiri meyakini kemerdekaan Indonesia tidak akan terjadi semasa hidupnya, sedangkan Soekarno meyakini strategi Hatta mengabaikan fakta bahwa politik hanya dapat melakukan perubahan nyata melalui pembentukan dan pemanfaatan kekuatan (machtsvorming en machtsaanwending).

Selama periode ini, untuk menghidupi dirinya dan partai secara finansial, Soekarno kembali ke dunia arsitektur, membuka biro Soekarno & Roosseno bersama junior universitasnya, Roosseno. Dia juga menulis artikel untuk surat kabar partai, Fikiran Ra'jat (Pikiran Rakyat). Saat bermarkas di Bandung, Soekarno sering bepergian ke seluruh Jawa untuk menjalin kontak dengan kaum nasionalis lainnya. Aktivitasnya semakin menarik perhatian PID Belanda. 

Pada pertengahan tahun 1933, Soekarno menerbitkan serangkaian tulisan berjudul Mentjapai Indonesia Merdeka (“Mencapai Indonesia Merdeka”). Karena tulisan ini, ia ditangkap oleh polisi Belanda saat mengunjungi rekan nasionalisnya, Mohammad Hoesni Thamrin di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 1933.

Diasingkan :

Kali ini, untuk mencegah pemberian platform kepada Soekarno untuk menyampaikan pidato politik, gubernur jenderal garis keras Jonkheer, Bonifacius Cornelis de Jonge menggunakan kekuatan daruratnya untuk mengirim Soekarno ke pengasingan internal tanpa pengadilan. 

Ende, Flores, NTT :

Pada tahun 1934, Soekarno dikapalkan bersama keluarganya (termasuk Inggit Garnasih), ke kota terpencil Ende, di pulau Flores. Selama berada di Flores, ia memanfaatkan kebebasan bergeraknya yang terbatas untuk mendirikan teater anak-anak. 

Di antara anggotanya adalah politisi masa depan Frans Seda.

Bengkulu :

Karena wabah malaria di Flores, pemerintah Belanda memutuskan untuk memindahkan Soekarno dan keluarganya ke Bencoolen (sekarang Bengkulu) di pantai barat Sumatra, pada bulan Februari 1938.

Di Bengkulu, Soekarno berkenalan dengan Hassan Din, ketua organisasi Muhammadiyah setempat, dan dia diizinkan untuk mengajar agama di sekolah lokal milik Muhammadiyah. Salah satu muridnya adalah Fatmawati yang berusia 15 tahun, putri Hassan Din. Ia menjalin hubungan asmara dengan Fatmawati, yang ia beralasan dengan menyatakan ketidakmampuan Inggit Garnasih menghasilkan anak selama hampir 20 tahun pernikahan mereka. 

Soekarno masih berada di pengasingan Bengkulu ketika Jepang menyerbu kepulauan pada tahun 1942.

Perang Dunia II dan pendudukan Jepang :

Soekarno di rumah di pengasingan, Bengkulu

Pada awal tahun 1929, selama Kebangkitan Nasional Indonesia, Soekarno dan rekan pemimpin nasionalis Indonesia Mohammad Hatta (kemudian Wakil Presiden), pertama kali meramalkan Perang Pasifik dan Perang Pasifik. peluang yang mungkin diberikan oleh kemajuan Jepang di Indonesia demi tujuan kemerdekaan Indonesia.

Pada bulan Februari 1942, Kekaisaran Jepang menginvasi Hindia Belanda dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda yang berbaris, mengangkut bus dan truk Soekarno dan rombongannya tiga ratus kilometer dari Bengkulu ke Padang, Sumatera Barat. 

Mereka bermaksud menahannya dan mengirimnya ke Australia namun tiba-tiba meninggalkannya untuk menyelamatkan diri ketika pasukan Jepang mendekat di Padang.

Kerja sama dengan Jepang :

Jepang mempunyai arsip mereka sendiri mengenai Soekarno. Pada 18 Maret 1942, Soekarno memenuhi undangan komandan Jepang di Sumatera Kolonel Fujiyama di Bukittingi. yang ingin memanfaatkannya untuk mengorganisir dan menenangkan rakyat Indonesia. Soekarno menyanggupi, dan sebaliknya, ingin memanfaatkan Jepang untuk memperoleh kemerdekaan bagi Indonesia: "Terpujilah Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadaku jalannya; di lembah Ngarai (Sianok) itu aku berkata: Ya, Indonesia Merdeka hanya bisa dicapai dengan Dai Nippon ... Untuk pertama kalinya sepanjang hidupku, aku melihat diriku di cermin Asia."

Dibebaskan Jepang :

Pada bulan Juli 1942, Soekarno tiba di Jakarta dan ia bersatu kembali dengan para pemimpin nasionalis lainnya yang baru-baru ini dibebaskan oleh Jepang, termasuk Mohammad Hatta. 

Di sana, ia bertemu dengan Panglima Jepang Jenderal Hitoshi Imamura, yang meminta Soekarno dan kaum nasionalis lainnya untuk menggalang dukungan dari masyarakat Indonesia untuk membantu upaya perang Jepang.

[5/7 12.53] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sukarno di era Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan 

Era Jepang :

Soekarno bersedia mendukung Jepang, dengan imbalan platform bagi dirinya untuk menyebarkan ide-ide nasionalis kepada masyarakat luas. Sebaliknya Jepang membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya alam Indonesia untuk membantu upaya perangnya. Jepang merekrut jutaan orang, terutama dari Jawa, untuk melakukan kerja paksa romusha. Mereka terpaksa membangun rel kereta api, lapangan terbang, dan fasilitas lainnya untuk Jepang di Indonesia hingga Burma. Selain itu, Jepang meminta beras dan makanan lain yang diproduksi oleh petani Indonesia untuk memasok pasukan mereka, sekaligus memaksa petani untuk menanam tanaman minyak jarak untuk digunakan sebagai bahan bakar dan pelumas penerbangan.

Gerakan 3 A dan Organisasi PUTERA :

Untuk mendapatkan kerja sama dari penduduk Indonesia dan untuk mencegah perlawanan terhadap tindakan tersebut, Jepang menempatkan Soekarno sebagai ketua gerakan propaganda organisasi massa 3A Jepang (Tiga-A). 

Pada bulan Maret 1943, Jepang membentuk organisasi baru bernama Poesat Tenaga Rakjat (POETERA) di bawah Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan KH Mas Mansjoer. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap perekrutan romusha, permintaan produk makanan, dan untuk mempromosikan sentimen pro-Jepang dan anti-Barat di kalangan masyarakat Indonesia. 

Soekarno yang menciptakan istilah Amerika kita setrika, Inggris kita linggis untuk mempromosikan sentimen anti-Sekutu.

Pada tahun-tahun berikutnya, Soekarno merasa malu atas perannya dalam pemerintahan romusha. Selain itu, permintaan makanan oleh Jepang menyebabkan kelaparan yang meluas di Jawa, yang menewaskan lebih dari satu juta orang pada tahun 1944–1945. Menurutnya, hal ini merupakan pengorbanan yang perlu dilakukan demi kemerdekaan Indonesia pada masa depan.

Pembentukan PETA :

Ia juga terlibat dalam pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho (Pasukan Tentara Relawan Indonesia) melalui pidato-pidato yang disiarkan di radio Jepang dan jaringan pengeras suara di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. 

Pada pertengahan tahun 1945, unit-unit ini berjumlah sekitar dua juta dan bersiap untuk mengalahkan Pasukan Sekutu yang dikirim untuk merebut kembali Jawa.

Cerai dengan Inggit :

Sementara itu, Soekarno akhirnya menceraikan Inggit yang menolak keinginan suaminya untuk berpoligami. 

Dia diberi rumah di Bandung dan uang pensiun seumur hidupnya. 

Menikah dengan Fatmawati :

Pada tahun 1943, ia menikah dengan Fatmawati. 

Mereka tinggal di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, yang disita dari pemilik Belanda sebelumnya dan diberikan kepada Soekarno oleh Jepang. Rumah ini nantinya menjadi tempat berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Tur 17 hari  ke Jepang :

Pada tanggal 10 November 1943, Soekarno dan Hatta dikirim dalam tur 17 hari di Jepang, di mana mereka diberi penghargaan oleh Kaisar Hirohito dan minum anggur serta makan malam di rumah Perdana Menteri Hideki Tojo di Tokyo. 

Janji Kemerdekaan oleh Jepang :

Pada tanggal 7 September 1944, ketika perang tidak menguntungkan Jepang, Perdana Menteri Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, meskipun tanggalnya belum ditentukan. Pengumuman ini, menurut sejarah resmi AS, dipandang sebagai pembenaran besar atas kolaborasi Soekarno dengan Jepang.

AS pada saat itu menganggap Soekarno sebagai salah satu "pemimpin kolaborator terkemuka."

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan) :

Pada tanggal 29 April 1945, ketika Filipina dibebaskan oleh pasukan Amerika, Jepang mengizinkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah kuasi legislatif yang terdiri dari 67 perwakilan dari sebagian besar kelompok etnis di Indonesia. Soekarno diangkat sebagai ketua BPUPKI dan ditugaskan memimpin pembahasan untuk mempersiapkan dasar negara Indonesia masa depan. 

Untuk memberikan platform yang umum dan dapat diterima untuk menyatukan berbagai faksi yang berselisih di BPUPKI, Soekarno merumuskan pemikiran ideologisnya yang dikembangkan selama dua puluh tahun sebelumnya ke dalam lima prinsip. 

Ide Pancasila :

Pada tanggal 1 Juni 1945, ia memperkenalkan seperangkat lima prinsip, yang dikenal sebagai Pancasila, dalam sidang gabungan BPUPKI yang diadakan di bekas Gedung Volksraad (sekarang disebut Gedung Pancasila).

Pancasila, seperti yang disampaikan Soekarno dalam pidato BPUPKI, terdiri dari lima prinsip yang menurut Soekarno umum dianut oleh seluruh rakyat Indonesia:

Nasionalisme, di mana negara kesatuan Indonesia akan terbentang dari Sabang sampai Merauke, meliputi seluruh bekas Hindia Belanda.

Internasionalisme, artinya Indonesia harus menghargai hak asasi manusia dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia, serta tidak boleh terjerumus ke dalam fasisme chauvinistik seperti yang dilakukan oleh Jerman Nazi yang meyakini superioritas ras Arya

Demokrasi, yang diyakini Soekarno selalu ada dalam darah bangsa Indonesia melalui praktik musyawarah untuk muafakat, sebuah demokrasi ala Indonesia yang berbeda dengan liberalisme ala Barat.

Keadilan sosial, suatu bentuk sosialisme populis di bidang ekonomi dengan oposisi gaya Marxis terhadap kapitalisme bebas. Keadilan sosial juga dimaksudkan untuk memberikan pemerataan perekonomian bagi seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan dominasi ekonomi penuh oleh Belanda dan Tiongkok pada masa kolonial.

Ketuhanan, di mana semua agama diperlakukan sama dan mempunyai kebebasan beragama. Soekarno memandang masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang spiritual dan religius, tetapi pada hakikatnya toleran terhadap perbedaan keyakinan agama.

Panitia 9 :

Pada tanggal 22 Juni, unsur-unsur Islam dan nasionalis dari BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan orang (Panitia Sembilan), yang merumuskan Gagasan Soekarno ke dalam lima butir Pancasila, dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta:[43]

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islambbagi para pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab'

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan

Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Karena adanya tekanan dari unsur Islam, maka sila pertama menyebutkan kewajiban umat Islam untuk mengamalkan syariat Islam (syariah). Namun Sila final sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945, tidak mengacu pada hukum Islam demi persatuan bangsa. 

Kompromi Pancasila :

Penghapusan syariah dilakukan oleh Mohammad Hatta berdasarkan permintaan perwakilan Kristen Alexander Andries Maramis, dan setelah berkonsultasi dengan perwakilan Islam moderat Teuku Mohammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo.

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) :

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengizinkan pembentukan badan yang lebih kecil, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebuah komite beranggotakan 21 orang yang bertugas menciptakan struktur pemerintahan khusus untuk negara Indonesia masa depan. 

Dipanggil ke Vietnam :

Pada tanggal 9 Agustus, pimpinan tertinggi PPKI (Soekarno, Hatta, dan KRT Radjiman Wediodiningrat), dipanggil oleh Panglima Pasukan Ekspedisi Selatan Jepang, Marsekal Lapangan Hisaichi Terauchi, ke Da Lat, 100 km dari Saigon. Marsekal Lapangan Terauchi memberikan kebebasan kepada Soekarno untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia, bebas dari campur tangan Jepang. Setelah minum dan makan, rombongan Soekarno diterbangkan kembali ke Jakarta pada 14 Agustus.

Tanpa sepengetahuan para tamu, bom atom telah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan Jepang sedang mempersiapkan penyerahan.

Jepang Menyerah pada Sekutu :

Penyerahan Jepang

Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyatakan penerimaan mereka terhadap persyaratan Deklarasi Potsdam dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. 

Sore hari itu, Soekarno menerima informasi ini dari para pemimpin kelompok pemuda dan anggota PETA Chairul Saleh, Soekarni, dan Wikana, yang telah mendengarkan siaran radio Barat. Mereka mendesak agar Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, saat Jepang sedang kebingungan dan sebelum kedatangan pasukan Sekutu. 

Menghadapi pergantian peristiwa yang cepat ini, Soekarno menunda-nunda. Dia takut akan pertumpahan darah karena tanggapan bermusuhan dari Jepang terhadap tindakan tersebut dan prihatin dengan kemungkinan pembalasan Sekutu pada masa depan.

Penculikan ke Rengasdengklok :

Pada dini hari tanggal 16 Agustus, ketiga pemimpin pemuda tersebut, karena tidak sabar dengan keragu-raguan Soekarno, menculiknya dari rumahnya dan membawanya ke sebuah rumah kecil di Rengasdengklok, Karawang, milik sebuah keluarga Tionghoa dan ditempati oleh PETA. Di sana mereka memperoleh komitmen Soekarno untuk mendeklarasikan kemerdekaan keesokan harinya. 

Malamnya, para pemuda mengantar Soekarno kembali ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung angkatan laut Jepang di kawasan Menteng Jakarta, yang bersimpati dengan kemerdekaan Indonesia. 

Di sana, ia dan asistennya Sajoeti Melik menyiapkan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan :

Soekarno didampingi Mohammad Hatta (kanan), memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno kembali ke rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, di mana Mohammad Hatta bergabung dengannya. Sepanjang pagi, selebaran dadakan yang dicetak oleh PETA dan golongan pemuda menginformasikan kepada masyarakat bahwa proklamasi akan segera dilakukan. 

Akhirnya pada pukul 10 pagi, Soekarno dan Hatta melangkah ke teras depan, tempat Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan 500 orang massa. Bangunan paling bersejarah ini kemudian diperintahkan untuk dibongkar oleh Soekarno sendiri, tanpa alasan yang jelas.

Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, PPKI mendeklarasikan susunan dasar pemerintahan Negara Republik Indonesia yang baru:

Mengangkat Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden serta kabinetnya.

Memberlakukan UUD Indonesia Tahun 1945, yang pada saat itu tidak menyertakan referensi apapun terhadap hukum Islam.

Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (Komite Nasional Indonesia Poesat/KNIP) untuk membantu presiden sebelum pemilihan parlemen.

Visi Soekarno terhadap UUD Indonesia tahun 1945 terdiri dari Pancasila. Filsafat politik Soekarno pada dasarnya merupakan perpaduan unsur-unsur Marxisme, nasionalisme dan Islam. 

Hal ini tercermin dalam usulan Pancasila versinya yang diajukannya kepada BPUPKI dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945.

[5/7 13.41] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sukarno di era Demokrasi Liberal dan Terpimpin 

Perjuangan Bung Karno bergeser dari posisinya sebagai kepala negara simbolis dalam sistem multipartai Demokrasi Liberal (1950–1959) menjadi pemegang kekuasaan eksekutif penuh melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pada era Demokrasi Terpimpin. 

1. Era Demokrasi Liberal / Parlementer (1950–1959)

Pada masa ini, Soekarno menjabat sebagai Presiden dengan sistem pemerintahan parlementer yang didampingi oleh seorang Perdana Menteri.

Konsepsi Politik: Semangat perjuangannya difokuskan untuk menyatukan berbagai faksi ideologis. 

Beliau menggagas pembentukan Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom) dan mengusulkan konsep Golongan Karya (Golkar) sebagai penyempurnaan sistem politik.

Merespons Ketidakstabilan: 

Sistem multipartai yang mengusung jatuh-bangunnya tujuh kabinet dalam sembilan tahun memperburuk keadaan bangsa dan menghambat program pembangunan. 

Hal ini mendorong Bung Karno untuk mencari alternatif sistem yang lebih stabil demi kelangsungan negara.

Macam Kabinet :

1. Kabinet Natsir

Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja kabinet Natsir:

Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante

Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara

Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman

Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat

Menyempurnakan organisasi angkatan perang

Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Hasil kerja kabinet ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan) dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, dan gerakan RMS.

Kabinet Natsir jatuh pada 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan dan belum sempat melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dalam program Kabinet Natsir, kemudian diterapkan Program Benteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng resmi berjalan selama tiga tahun (1950–1953) dengan tiga kabinet berbeda (Natsir, Sukiman, dan Wilopo).

2. Kabinet Sukiman-Suwirjo

Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada Era Demokrasi Parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja kabinet Sukiman:

Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara

Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani

Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan

Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah

Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan

Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara

Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi, di antaranya:

adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cockran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) . Di mana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika.

adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

masalah Irian Barat belum juga teratasi

hubungan Sukirman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi.

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada ikatan Mutual Security Act (MSA). DI dalam MSA, terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok Barat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

3. Kabinet Wilopo

Program kerja kabinet Wilopo:

Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum

Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia

Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan

Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran

Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu:

Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah

Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan

Kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para pertani karena bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kebinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga Ali-Wongsonegoro:

Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah

Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum

Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI

Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB

Penyelesaian pertikaian politik

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konfereni Asia Afrika, pada masa ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya

5. Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Djanu Ismadi dari PIR-Hazairin dan Harsono Tjokroaminoto dari PSII. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu

mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;

melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi; serta

memperjuangkan pengembalian Irian Barat.

Keberhasilan kabinet ini di antaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.

Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali–Roem–Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan tanggal 26 Maret 1956.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II

Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebut pula Kabinet Ali–Roem–Idham karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI beserta dua Wakil Perdana Menteri yakni Mohamad Roem dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan Konferensi Meja Bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia–Afrika. Program kerjanya disebut rencana pembangunan lima tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu

menyelesaikan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar;

menyelesaikan masalah Irian Barat;

membentuk Provinsi Irian Barat;

menjalankan politik luar negeri bebas aktif;

membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD;

mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;

menyehatkan keseimbangan keuangan negara; dan

mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Djuanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden.

7. Kabinet Djuanda 

Kabinet Djuanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja dari PNI, beserta tiga orang Wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idham Chalid dari NU, serta Johannes Leimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu

membentuk Dewan Nasional,

menormalisasi keadaan Republik Indonesia,

melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar,

memperjuangkan Irian Barat, dan

mempercepat pembangunan.

2. Era Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Dinamika perjuangan berlanjut melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali UUD 1945, mengakhiri sistem parlementer, dan memusatkan kekuasaan di tangan Presiden.

Pembebasan Irian Barat: 

Perjuangan diplomatik dan militer digalakkan secara total melalui Komando Pembebasan Irian Barat (Trikora) pada 1961, yang sukses mengembalikan wilayah tersebut ke pangkuan Ibu Pertiwi melalui Pepera.

Politik Luar Negeri (Ganyang Malaysia): 

Bung Karno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neo-kolonialisme Inggris, dan berani mengambil langkah ekstrem dengan menarik Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Poros Anti-Imperialis: 

Membentuk blok kekuatan alternatif baru New Emerging Forces (Nefo) untuk melawan dominasi negara-negara Barat (Oldefo), yang diwujudkan melalui penyelenggaraan ajang olahraga internasional GANEFO.

*Pengertian Demokrasi Terpimpin :*

Menurut Yayuk Nuryanto dalam buku Cakap Berdemokrasi Ala Generasi Milenial (2018), Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang proses pengambilan keputusan dan kebijakannya berpusat pada satu orang, yakni pemimpin negara.

Sementara itu, Suarlin dan Fatmawati dalam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (2022) menyebutkan bahwa sistem ini menempatkan pemimpin sebagai pusat kekuasaan politik dan arah kebijakan nasional.

Secara historis, gagasan Demokrasi Terpimpin pertama kali disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang Konstituante pada 10 November 1956. Ide ini kemudian diresmikan secara konstitusional setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisi:

Pembubaran Konstituante,

Berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950,

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dekrit ini menjadi tonggak lahirnya masa Demokrasi Terpimpin sekaligus berakhirnya masa Demokrasi Liberal di Indonesia.

*Tujuan dan Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin :*

Penerapan Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi oleh ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal.

Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar yang baru, sementara pergantian kabinet yang terlalu sering menyebabkan pemerintahan tidak berjalan efektif.

Melalui konsep Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno berupaya memulihkan stabilitas politik dan memperkuat persatuan nasional dengan menjadikan pemimpin sebagai pusat koordinasi politik, ekonomi, dan sosial.

Awalnya, sistem ini dimaksudkan sebagai wujud dari prinsip “demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, seiring waktu, maknanya bergeser menjadi demokrasi yang sangat terpusat pada kekuasaan Presiden.

*Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin :*

Dalam pelaksanaannya, Demokrasi Terpimpin memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari sistem demokrasi lainnya. Berikut beberapa ciri utama yang menggambarkan praktik politik pada periode 1959–1966:

1. Dominasi Kekuasaan di Tangan Presiden

Pada masa ini, Presiden Soekarno memegang kekuasaan tertinggi atas lembaga-lembaga negara.

Kedudukan MPRS dan lembaga legislatif berada di bawah kendali presiden. Bahkan, MPRS pernah menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

Kondisi ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan kekuasaan (check and balance) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

2. Pembatasan Hak Politik Rakyat

Kebebasan politik rakyat mulai dibatasi. Salah satu contohnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955, yang kemudian digantikan oleh DPR Gotong Royong (DPR-GR) dengan anggota yang diangkat langsung oleh presiden.

Selain itu, pembubaran partai politik dan pembatasan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan alasan menjaga stabilitas nasional.

3. Dominasi Partai Tertentu dan Politik Ideologi

Dalam sistem ini, muncul Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Presiden Soekarno membentuk Front Nasional, yang menjadi wadah bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya.

Kondisi ini menggeser peran partai-partai lain dan menciptakan ketidakseimbangan dalam politik nasional.

4. Peran Ganda Militer (Dwifungsi ABRI)

Militer memiliki peran penting dalam pemerintahan, tidak hanya di bidang pertahanan, tetapi juga dalam urusan politik dan pemerintahan.

Presiden Soekarno menempatkan diri sebagai Panglima Tertinggi TNI, dan menerapkan konsep balance of power antara militer dan partai politik.

Peran militer yang semakin luas ini dikenal sebagai Dwifungsi ABRI, yang kelak menjadi ciri khas politik Indonesia pada masa-masa berikutnya.

5. Politik Luar Negeri Poros “Oldefo-Nefo”

Dalam bidang politik luar negeri, Indonesia meninggalkan prinsip bebas-aktif dan menggantinya dengan politik poros dunia yang membagi kekuatan global menjadi dua:

Oldefo (Old Established Forces): negara-negara kapitalis dan kolonialis seperti Amerika Serikat dan sekutunya,

Nefo (New Emerging Forces): negara-negara berkembang dan anti-imperialis.

Indonesia memperkuat hubungan dengan negara-negara Nefo seperti Tiongkok, Korea Utara, dan Uni Soviet. Salah satu wujud nyata kebijakan ini adalah penyelenggaraan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) di Jakarta pada tahun 1963.

Namun, arah politik luar negeri tersebut juga menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Barat dan konflik diplomatik, terutama dengan Malaysia melalui Dwikora (Dwi Komando Rakyat) tahun 1964.

*Dampak dan Akhir dari Demokrasi Terpimpin :*

Walaupun awalnya dimaksudkan untuk memperkuat persatuan nasional, praktik Demokrasi Terpimpin justru menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada satu tangan, mengurangi fungsi lembaga legislatif, dan membatasi partisipasi rakyat dalam politik.

Ketegangan politik dan meningkatnya pengaruh PKI menimbulkan konflik internal yang memuncak pada peristiwa G30S tahun 1965, yang akhirnya menandai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Setelah itu, Indonesia memasuki era baru, yaitu masa Demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Demokrasi Terpimpin merupakan fase penting dalam perjalanan politik Indonesia. Sistem ini lahir dari keinginan untuk menata kembali kehidupan politik yang kacau pada masa Demokrasi Liberal, namun dalam praktiknya justru menimbulkan konsentrasi kekuasaan pada satu figur.

Dari periode ini, bangsa Indonesia belajar bahwa keseimbangan kekuasaan, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hukum adalah elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

[5/7 15.00] rudysugengp@gmail.com: 6. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Sukarno Sosok Mendunia

Perjuangan Bung Karno di Asia dan dunia diwujudkan melalui Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955. Melalui forum ini, beliau berhasil menggalang solidaritas bangsa-bangsa terjajah, menggaungkan semangat anti-imperialisme, serta menjadi motor penggerak kemerdekaan bagi negara-negara berkembang.

Langkah strategis Bung Karno di panggung internasional meliputi:

Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955: Diselenggarakan di Bandung pada 18-24 April 1955, KAA mempertemukan 29 negara yang mewakili lebih dari setengah populasi dunia. Pidato pembuka Bung Karno yang bertajuk "Lahirkanlah Asia Baru dan Afrika Baru" sukses menjadi mercusuar gerakan dekolonisasi global.

Gerakan Non-Blok (GNB): 

Menolak memihak Blok Barat maupun Blok Timur di tengah Perang Dingin. Gagasan ini memosisikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang yang independen dan berdaulat.

Pidato "To Build the World Anew" di PBB: 

Pada Sidang Umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, beliau menyampaikan gagasan besar mengenai tata dunia baru yang damai tanpa penindasan, serta mempromosikan Pancasila sebagai ideologi perdamaian.

GANEFO (Games of the New Emerging Forces): 

Mendirikan pesta olahraga tandingan Olimpiade pada tahun 1963 sebagai wadah solidaritas dan kebangkitan negara-negara berkembang (New Emerging Forces).

BUNG KARNO tokoh besar dan sangat berpengaruh di dunia internasional. Sejumlah gagasan besarnya telah mewarnai peradaban dunia. 

Konferensi Asia Afrika adalah salah satu ide besar Bung Karno yang turut mempengaruhi spirit anti kolonialisme dan imperialisme negara-negara di Asia Afrika.

Semangat juangnya terhadap perlawanan atas segala penjajahan dan penindasan menjadi inspirasi para pemimpin dunia lainnya, terutama negara-negara berkembang.

Bung Karno menginspirasi dunia. Ia menjadi inisiator lahirnya Games of the New Emerging Forces (GANEFO) atau Olimpiadenya Bangsa Asia Afrika untuk menandingi Olimpiade dunia.

Gagasan besar lain yang turut menjadikan Indonesia disorot oleh dunia saat itu adalah ide Bung Karno tentang Gerakan Non Blok atau tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tidak ke Uni Soviet, tidak pula ke Amerika Serikat. 

Bung Karno abadi dalam gagasan, cita-cita, dan jejak langkah penuh perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia Raya.

Sang Putra Fajar itu juga merupakan tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan Islam di dunia. 

Bung Karno dipuja-puja dan dikagumi bangsa lain. Ia dikenang sebagai pejuang kemerdekaan bangsa-bangsa dunia ketiga dan sosok yang hangat, cerdas dan inspiratif.

Perjuangan Bangsa Aljazair untuk merdeka dari Perancis juga terinspirasi setelah hadir dalam KAA yang digagas Bung Karno. Bahkan Indonesia saat itu juga mengirim persenjataan dan melatih tentara Aljazair. 

Komitmen atas kemerdekaan Palestina juga telah digaungkan Bung Karno sejak dulu. Bahkan, Indonesia atas perintah Bung Karno, beberapa kali mengambil sikap tegas untuk tidak mengakui kedaulatan Israel. 

Itulah Bung Karno. Komunikator handal. Sosok Bapak Bangsa yang sangat visioner. Pemikirannya saat itu selalu cemerlang dan telah melampaui zaman.

Dengan Fidel Castro, Pemimpin Kuba yang paling anti dan dibenci Amerika Serikat ia begitu akrab. 

Begitu pun dengan Che Guevara, pejuang revolusi dari Argentina beraliran Marxis. Tokoh utama revolusi di Amerika Selatan dan Kuba yang hingga saat ini menjadi simbol perlawanan kaum Marxis, Bung Karno juga bersahabat baik.

Ketika Bung Karno melawat ke Kuba, sebagai balasan kunjungan Che Guevara ke Indonesia, ia banyak berdiskusi dengan Castro soal apa yang telah dilakukannya di Indonesia. Di tengah kepulan cerutu kuba yang legendaris, Soekarno memaparkan konsepnya soal Marhaenisme. 

Sukarno menjelaskan kemandirian di bidang ekonomi. Bagaimana rakyat bisa menjadi tuan di negerinya sendiri tanpa didikte imperialisme.

Kepada John F Kennedy, Bung Karno juga bersahabat baik. Pun demikian dengan Pemimpin pembebasan Vietnam, Ho Chi Minh.

[5/7 15.03] rudysugengp@gmail.com: Revisi BK NO. 5

5. Buatkan gambar dan infografis tentang   

Sukarno di Era 1965

  

Perjuangan Bung Karno di era G30S/PKI berpusat pada usahanya menyelamatkan keutuhan bangsa dari perpecahan dan mempertahankan kekuasaannya.   

Ia menolak membubarkan PKI untuk menjaga konsep politik Nasakom, namun posisinya semakin tertekan hingga akhirnya terpaksa menandatangani Supersemar pada 11 Maret 1966.  

  

Alasan Menolak Pembubaran PKI:   

Bung Karno menolak mendesak tuntutan dari militer dan demonstran (Tritura) untuk membubarkan PKI. Ia berusaha keras mencegah pertumpahan darah yang lebih luas dan menyeimbangkan kembali kekuatan politik.  

  

Pembentukan Kabinet Dwikora:   

Untuk meredam gejolak, Bung Karno sempat merombak kabinet, namun langkah ini ditentang oleh aksi boikot mahasiswa dan militer yang menuntut pembersihan unsur komunis di pemerintahan.  

  

Penerbitan Supersemar: Di tengah kepungan massa dan desakan para jenderal di Istana Bogor pada 11 Maret 1966, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.  

  

Pidato "Nawaksara": Pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 1966, Bung Karno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal sebagai Nawaksara.   

Pidato ini merupakan pembelaan politiknya terkait peristiwa G30S, namun ditolak oleh MPRS yang saat itu kekuatannya telah bergeser.  

  

Puncak dari perjuangan politiknya berakhir pada tahun 1967, ketika MPRS mengeluarkan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut mandat kepresidenannya.  

  

Istilah G-30-S/PKI :  

Pemberontakan G-30S/PKI atau Gerakan Tigapuluh September PKI menurut istilah Jenderal Soeharto atau Gestok atau Gerakan Satu Oktober 1965 menurut istilah Presiden Soekarno merupakan salah satu peristiwa politik paling dramatis dan kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dramaturgi tersebut dimulai dengan skenario gerakan politik pembunuhan para perwira tinggi TNI pada waktu itu dan menimbulkan turbulensi politik dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberontakan politik dan bersenjata  itupun akhirnya memakan korban digulingkannya Presiden Soekarno dari jabatan presiden dan dengan pelaksanaan proyek desoekarnoisasi.  

  

Dan Brown, dalam novel The Da Vinci Code menulis istilah History is always writen by the winners, sejarah selalu  di tulis oleh pemenang. Gestok 1965 telah menjadi peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia karena sejak saat itu narasi politik tentang bagaimana sesungguhnya latar belakang dan peristiwa terjadinya pemberontakan tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 tidak dapat diketahui dengan jernih dan obyektif oleh bangsa Indonesia. Penulisan dan kesimpulan persitiwa tersebut kemudian hanya menjadi monopoli kekuasaan Orde Baru sebagai Sang Pemenang. Narasi tunggal sejarah bangsa Indonesia tentang peristiwa tahun 1965  oleh versi Pemenang tersebut kemudian di tulis menjadi narasi resmi atas nama negara mulai dari penulisan buku-buku sejarah hingga pembuatan film Pemberontakan G-30S/PKI sejak tahun 1984. Sejak saat itu, setiap orang atau kelompok dan organisasi yang ingin mengetahui apalagi meluruskan tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa G-30S/PKI atau Gestok tersebut akan dikenakan stigma sebagai PKI, Komunis atau Pendukung PKI. Tidak jarang bagi tokoh-tokoh yang mencoba membahas apalagi berusaha meluruskan obyektifitas persitiwa tahun 1965 tersebut berakhir dengan nasib yang tragis.   

  

Saat ini, Rezim Orde Baru sebagai Sang Pemenang peristiwa pemberontakan politik tahun 1965 tersebut telah ditumbangkan rakyat melalui gerakan Reformasi tahun 1998 dengan epilog ditetapkannya mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Orde Baru sebagai Tersangka Korupsi melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Haruskah sejarah kelam bangsa Indonesia tahun 1965 itu mau terus kita propagandanya menurut versi rezim yang korup dan sudah tidak berlaku lagi?  

  

Pemberontakan G-30S/PKI atau Gerakan Tigapuluh September PKI menurut istilah Jenderal Soeharto atau Gestok atau Gerakan Satu Oktober 1965 menurut istilah Presiden Soekarno merupakan salah satu peristiwa politik paling dramatis dan kelam bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dramaturgi tersebut dimulai dengan skenario gerakan politik pembunuhan para perwira tinggi TNI pada waktu itu dan menimbulkan turbulensi politik dari berbagai lapisan masyarakat. Pemberontakan politik dan bersenjata  itupun akhirnya memakan korban digulingkannya Presiden Soekarno dari jabatan presiden dan dengan pelaksanaan proyek desoekarnoisasi.  

  

Dan Brown, dalam novel The Da Vinci Code menulis istilah History is always writen by the winners, sejarah selalu  di tulis oleh pemenang. Gestok 1965 telah menjadi peristiwa kelam bagi bangsa Indonesia karena sejak saat itu narasi politik tentang bagaimana sesungguhnya latar belakang dan peristiwa terjadinya pemberontakan tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 tidak dapat diketahui dengan jernih dan obyektif oleh bangsa Indonesia. Penulisan dan kesimpulan persitiwa tersebut kemudian hanya menjadi monopoli kekuasaan Orde Baru sebagai Sang Pemenang. Narasi tunggal sejarah bangsa Indonesia tentang peristiwa tahun 1965  oleh versi Pemenang tersebut kemudian di tulis menjadi narasi resmi atas nama negara mulai dari penulisan buku-buku sejarah hingga pembuatan film Pemberontakan G-30S/PKI sejak tahun 1984. Sejak saat itu, setiap orang atau kelompok dan organisasi yang ingin mengetahui apalagi meluruskan tentang bagaimana sesungguhnya peristiwa itu terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat dalam peristiwa G-30S/PKI atau Gestok tersebut akan dikenakan stigma sebagai PKI, Komunis atau Pendukung PKI. Tidak jarang bagi tokoh-tokoh yang mencoba membahas apalagi berusaha meluruskan obyektifitas persitiwa tahun 1965 tersebut berakhir dengan nasib yang tragis.   

  

Saat ini, Rezim Orde Baru sebagai Sang Pemenang peristiwa pemberontakan politik tahun 1965 tersebut telah ditumbangkan rakyat melalui gerakan Reformasi tahun 1998 dengan epilog ditetapkannya mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Orde Baru sebagai Tersangka Korupsi melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Haruskah sejarah kelam bangsa Indonesia tahun 1965 itu mau terus kita propagandanya menurut versi rezim yang korup dan sudah tidak berlaku lagi?  

  

*BUNG KARNO KORBAN PEMBERONTAKAN G.30.S/PKI*  

  

Kalau kita lihat sisi sejarah yang lain di luar narasi versi Orde Baru, maka kita dapat melihat pandangan dan sikap Presiden Soekarno pada waktu itu. Menurut Presiden Soekarno, peristiwa Gestok (Bung Karno menyebut Gestok karena peristiwa pembunuhan para jenderal dan perwira TNI pada waktu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965) dalam suratnya kepada Pimpinan MPRS RI tanggal 10 Januari 1967 yang dikenal dengan Pidato Pelengkap Nakwaksara menjelaskan bahwa peristiwa G.30.S adalah suatu “complete ovverompeling” atau penyerbuan yang lengkap/sempurna bagi dirinya. Berdasarkan penyelidikannya, Bung Karno menjelaskan bahwa Peristiwa G.30.S ditimbulkannya oleh pertemuannya tiga sebab, yaitu : (a) Keblingernya pimpinan PKI, (b) Kelihaian subversi nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme), (c) Adanya oknum-oknum yang tidak benar. Oleh karenanya Presiden Soekarno pun mengutuk Peristiwa Gestok 1965 tersebut dan menyatakan yang bersalah harus dihukum. Presiden Soekarno kemudian membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili pelaku-pelaku pemberontakan tersebut.  

  

Presiden Soekarno juga menolak permintaan MPRS harus bertanggung jawab sendiri atas peristiwa Gestok tersebut. Presiden Soekarnopun menanyakan dalam suratnya tersebut, siapa yang bertanggungjawab atas usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno dalam penggranatan di Cikini, pemberondongan dari pesawat udara oleh Maukar, pencegatan bersenjata di gedung Stanvac dan di Cisalak. Presiden Soekarno pun meminta “kebenaran dan keadilan” atas peristiwa tersebut.  

  

Teori Presiden Soekarno yang menyebutkan bahwa Peristiwa Gestok adalah “penyerbuan yang lengkap/sempurna” terhadap dirinya kemudian menjadi kenyataan. Pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara Presiden Soekarno yang diminta dan disampaikan kepada Pimpinan MPRS RI untuk mempertanggungjawabkan Persitiwa G.30S/PKI pada waktu itu ditolak MPRS. Setelah Pimpinan dan anggota MPRS diganti dengan orang-orang yang anti terhadap Presiden Soekarno, yaitu antara lain, Ketua MPRS Chairul Saleh digantikan Jenderal TNI AD A.H. Nasution dan Wakil Ketua MPRS Ali Sastriamidojo diganti Osa Maliki kemudian mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang mencabut kekuasan Presiden Soekarno.   

  

Tragisnya, dalam bagian menimbang/konsideran Tap MPRS tersebut dituliskan, berdasarkan laporan Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (dhi. Jenderal Soeharto) dituduhkan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G.30S/PKI. Berdasarkan tuduhan itulah akhirnya MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno. Dalam pasal 6 Tap MPRS XXXIII/1967 itu terdapat ketentuan bahwa Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden berkewajiban untuk melakukan proses peradilan atas tuduhan Bung Karno terlibat dalam Peristiwa G.30S/PKI. Namun, sampai Bung Karno meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1970 tidak pernah ada proses peradilan apapun, apalagi sebuah peradilan yang fair atas tuduhan keji yang dialamatkan kepada Bung Karno. Akhirnya Sang Proklamator Bangsa Indonesia itu meninggal dunia dengan membawa beban yang amat berat bagi diri dan keluarganya sebagai tertuduh pengkhianat kepada bangsa dan negara yang ia ikut susah payah mendirikannya, melalui pemberontakan G.30S/PKI.  

  

Setelah 45 Tahun berlalu, tuduhan keji Bung Karno melakukan pengkhianatan karena mendukung Peristiwa G.30S/PKI itupun diralat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 7 November 2012 melalui Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 83/TK/Tahun 2012, Bung Karno mendapatkan status kenegaraan sebagai Pahlawan Nasional.   

  

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno tersebut memiliki implikasi hukum gugurnya tuduhan Bung Karno pernah melakukan pengkhianatan kepada bangsa dan negara sebagaimana tuduhan dalam Tap MPRS Nomor XXXIII/1967 tersebut. Mengapa demikian, karena dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diatur ketentuan bahwa syarat seorang tokoh bangsa Indonesia dapat memperoleh status gelar Pahlawan Nasional adalah apabila semasa hidupnya (antara lain) tidak pernah dihukum apalagi berkhianat kepada bangsa dan negara.  

  

Meskipun demikian, Bung Karno kini sudah tiada. Beliau telah pergi meninggalkan kita semua sejak 47 tahun lalu. Keluarga besar Bung Karno dan para pengikut-pengikutnya pun sudah mengikhlaskan kepergiannya dan peristiwa kelam yang dialami Bung Karno dan bangsa Indonesia. Saya yakin demi persatuan bangsa Indonesia, kita semua sudah memaafkan kejahatan politik kepada seorang Pendiri Bangsa, namun tidak untuk kita lupakan agar kita semua dapat memetik hikmahnya, forgiving but not forgetting.   

  

Dengan dimensi narasi sejarah yang demikian itu, apakah masih relevan lagi jika saat ini bangsa Indonesia masih ingin memprogandakan kembali narasi sejarah G.30S/PKI hanya mengikuti cerita yang dibuat oleh rezim Orde Baru melalui pemutaran Film G.30S/PKI. Selain rezim tersebut sudah tiada dan dijatuhkan rakyat dengan membawa stigma sebagai rezim koruptor sebagaimana TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, juga narasi Film G.30S/PKI bukanlah fakta yang obyektif dan komprehensif tentang sejarah bangsa Indonesia di tahun 1965-1967. Film tersebut secara konten mengandung unsur kekerasan dan hanya mempertontonkan perpecahan ditubuh TNI dan pertikaian politik para pendahulu bangsa yang sangat merusak nation and character building generasi muda bangsa Indonesia.   

  

Jika kita konsisten untuk menjaga persatuan bangsa dengan sungguh-sungguh, marilah kita akhiri melanjutkan sisa-sisa konflik para pendahulu bangsa kita. Masih banyak hal-hal positif yang telah diperbuat para pendahulu bangsa Indonesia yang dapat kita jadikan suri tauladan bagi generasi bangsa berikutnya. “Marilah Kita Warisi Api Perjuangan Para Pendahulu Bangsa Bukan Mewarisi Abunya”.  

  

Membicarakan kebangkitan PKI dan komunisme dalam sistem negara hukum Pancasila adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Selain tiap-tiap bangsa wajib bertuhan menurut falsafah sila Ketuhanan dalam Pancasila sebagaimana dipidatokan Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, PKI juga sudah mati permanen di Indonesia. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Sebagai Partai Terlarang  di Indonesia sudah final karena berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS/MPR sejak Tahun 1960-2002 telah dinyatakan masih berlaku. Sementara, lembaga MPR RI paska perubahan UUD Tahun 1945 menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 1999-2002, sudah tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk membuat ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar (regeling). Dengan demikian tidak ada lagi celah hukum apapun bagi bangkitnya PKI di Indonesia karena TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 sudah tidak dapat lagi cabut oleh siapapun dan lembaga negara manapun termasuk oleh MPR RI sendiri.

[5/7 15.10] rudysugengp@gmail.com: Moh. Hatta

[5/7 15.34] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Masa Muda Mohammad Hatta 

Lahir :

Mohammad Athar

12 Agustus 1902

Fort de Kock, Sumatra's Westkust, Hindia Belanda

Meninggal :

14 Maret 1980 (umur 77)

Jakarta, Indonesia

Makam :

TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Jakarta

Masa muda

Latar belakang :

Mohammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Djamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batuhampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukittinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya, Athar berasal dari bahasa Arab, yang berarti "harum". Athar lahir sebagai anak kedua, setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batuhampar dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batuhampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca-Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta.

Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur tujuh bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang. Haji Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning melahirkan empat orang anak, yang semuanya adalah perempuan.

Pendidikan dan pergaulan :

Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah enam bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas tiga.

 Ia lalu pindah ke ELS di Padang (kini SMA Negeri 1 Padang) sampai tahun 1913, dan melanjutkan ke MULO sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. 

Selain keluarga, perdagangan memengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota Serikat Oesaha dan aktif dalam Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara.[14] Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prins Hendrik School. Mohammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta.

Kakeknya bermaksud akan ke Mekkah, dan pada kesempatan tersebut, ia dapat membawa Mohammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir (Al-Azhar).

 Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batuhmpar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Namun, hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris untuk menggantikannya.[16] Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gaeknya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan.

Keluarga :

Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Siti Rahmiati dan tiga hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Meutia Farida, Gemala Rabi'ah, dan Halida Nuriah.

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat.

 Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang taat beragama dan menghargai pendidikan. Menurut catatan dari Museum Mohammad Hatta Bukittinggi (Kemendikbud, 2020), sejak kecil Hatta dikenal sebagai anak yang rajin membaca dan memiliki ketertarikan besar terhadap politik dan ekonomi.

Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan menengah di Sumatera Barat, Hatta melanjutkan studi ke Handels Hoogeschool Rotterdam, Belanda (kini Erasmus University Rotterdam) pada tahun 1921. Di sana, ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) — organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi dan pemikiran.

Dalam arsip Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas.go.id), tercatat bahwa Hatta pernah menjadi Ketua PI dan menulis berbagai artikel yang menyerukan kemerdekaan bangsa, menentang penjajahan, serta memperkenalkan gagasan nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional.

[5/7 21.10] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Mohammad Hatta 

Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda  dari 1921–1932. 

Ia bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam), selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereeniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hadjar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia; PI,  mengemukakan jati diri suatu bangsa, bukan lagi suatu tanah yang dijajah.

Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar, dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, tetapi ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI, selain itu dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama "Konvensi Semaun-Hatta". Inilah yang dijadikan alasan Pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta.

Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun, sehingga hubungan Hatta dengan komunisme mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis.

Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang "Liga Menentang Imperialisme, Penindasan Kolonial dan untuk Kemerdekaan Nasional" di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI, Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan, karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. 

Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nazir Datuk Pamuntjak, dan Abdulmadjid Djojoadiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun, terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926–1927, dan menghasut (opruiing) supaya menentang Kerajaan Belanda. Moh. Hatta sendiri dihukum tiga tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar.

Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya "Indonesia Merdeka" (Indonesië Vrij) pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen, bernama J.E.W. Duys. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan, karena tuduhan tidak bisa dibuktikan.

Sampai pada tahun 1931, Mohammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI; namun demikian ia akan tetap membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis, dan mendapat arahan dari partai komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. PI di Belanda mengecam sikap Hatta sebab ia bersama Soedjadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini.

Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI Baru. Ini mendorong Hatta dan Sjahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Sjahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Sjahrir dapat melanjutkan studinya.

1932–1941: Pengasingan :

Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan Sosialis Merdeka (Onafhankelijke Socialistische Partij, OSP) untuk menjadi anggota parlemen Belanda, dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengiriminya telegram pada 6 Desember 1932, yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota Parlemen. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya dia menolak masuk, dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut, sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif.

Setelah Hatta kembali dari Belanda, Sjahrir tidak bisa balik ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul, dan selanjutnya ke Banda Neira. Baik di Digul maupun Banda Neira, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta, dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, tetapi bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik.

Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. 

Di sana, ia mengatur waktunya sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu. Sehingga, beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, misalnya memberantas malaria. Apabila ia mau bekerja sama, ia diberi gaji f 7.50 sebulan. Namun, kalau tidak, ia hanya diberi gaji f 2.50 saja. Gajinya itu tidak ia habiskan sendiri. Ia juga peduli terhadap kawannya yang kekurangan.

Di Digul, selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Di antara tahanan tersebut, ada beberapa orang yang ibadah shalat dan puasanya teratur; baik dari Minangkabau maupun Banten. Namun, mereka ditangkap karena -pada umumnya- terlibat pemberontakan komunis. Pada masa itu, ia menulis surat untuk iparnya untuk dikirimi alat-alat pertukangan seperti paku dan gergaji. Selain itu, dia juga menceritakan nasib orang-orang buangan dalam surat itu. Kemudian, ipar Hatta mengirim surat itu ke koran Pemandangan di Jakarta dan segera surat itu dimuat. Surat itu dibaca menteri jajahan pada saat itu, Colijn. Colijn mengecam pemerintah dan segera mengirim residen Ambon untuk menemui Hatta di Digul. Maka uang diberikan untuknya, Hatta menolak dan ia juga meminta supaya kalau mau ditambah, diberikan juga kepada pemimpin lain yang hidup dalam pembuangan.

Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan dia dipindah dari Digul ke Banda Neira. Hatta pindah bersama Sjahrir pada bulan Februari pada tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Di situ, ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakannya untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya.

Sewaktu di Banda Neira, ia bercocok tanam dan menulis di koran "Sin Tit Po" (dipimpin Liem Koen Hian; bulanan ini berhenti pada 1938) dengan honorarium f 75 dalam Bahasa Belanda. Kemudian, ia menulis di Nationale Commantaren (Komentar Nasional; dipimpin Sam Ratulangi) dan juga, ia menulis di koran Pemandangan dengan honorarium f 50 sebulan per satu/dua tulisan. Hatta juga pernah menerima tawaran Kiai Haji Mas Mansur untuk ke Makassar, dia menolak dengan alasan kalaupun dirinya ke Makassar dia masih berstatus tahanan juga. Waktu itu, sudah ada Cipto Mangunkusumo dan Iwa Kusumasumantri. Mereka semua sudah saling mengenal.

Selain itu, di Banda Neira, Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak dr. Cipto belajar tata-buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Neira yang belajar kepada Hatta. Ada seorang kenalan Hatta dari Sumatera Barat yang mengirimkan dua orang kemenakannya untuk belajar ekonomi dan juga sejarah. Selain itu, dari Bukittinggi dikirim Anwar Sutan Saidi sebanyak empat orang pemuda yang belajar kepada Hatta.

Pada tahun 1941, Mohammad Hatta menulis artikel di koran Pemandangan yang isinya supaya rakyat Indonesia jangan memihak kepada baik ke pihak Barat ataupun fasisme Jepang. Kelak, pada zaman Jepang tulisan Hatta dijadikan bahan oleh penguasa Jepang untuk tidak percaya Hatta selama Perang Pasifik. Yang mana, kelak tulisan Hatta dibaca Murase, seorang Wakil Kepala Kempeitai (dinas intelijen) dan menyarankan Hatta agar mengikuti Nippon Seishin di Tokyo pada November 1943.

Perjuangan Melalui Organisasi dan Pendidikan : (1921–1932)

Semangat antikolonialisme Hatta mulai membara saat ia menempuh studi di Handelshogeschool (kini Erasmus University Rotterdam) di Belanda. Di sana, ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia (PI) dan menjabat sebagai ketua. Hatta menjadikan organisasi tersebut sebagai wadah perjuangan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dan mimbar internasional, di mana ia lantang menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia.

Masa Pembuangan dan Keteguhan Prinsip :

Setelah kembali ke tanah air pada 1932, Hatta bergabung dengan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) untuk melatih kader-kader bangsa. Akibat pergerakannya yang dianggap mengancam pemerintah kolonial, Hatta ditangkap dan diasingkan ke Boven Digoel (Papua) pada 1935, lalu dipindahkan ke Banda Neira hingga 1942. Di pengasingan, ia tetap produktif menulis artikel-artikel perjuangan dan mengajar anak-anak setempat

[5/7 21.35] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Muhammad Hatta di era Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan 

1942–1945: Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Desember 1941, angkatan perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Hal ini memicu Perang Pasifik, dan setelah Pearl Harbor, Jepang segera menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Dalam keadaan genting tersebut, Pemerintah Belanda memerintahkan untuk memindahkan orang-orang buangan dari Digul ke Australia, karena khawatir kerja sama dengan Jepang. Hatta dan Sjahrir dipindahkan pada Februari 1942, ke Sukabumi setelah menginap sehari di Surabaya dan naik kereta api ke Jakarta. Bersama kedua orang ini, turut pula 3 orang anak-anak dari Banda yang dijadikan anak angkat oleh Sjahrir.

Setelah itu, ia dibawa kembali ke Jakarta. Ia bertemu Mayor Jenderal Harada. Hatta menanyakan keinginan Jepang datang ke Indonesia. Harada menawarkan kerjasama dengan Hatta. Kalau mau, ia akan diberi jabatan penting. Hatta menolak, dan memilih menjadi penasihat. Ia dijadikan penasihat dan diberi kantor di Pegangsaan Timur dan rumah di Oranje Boulevard (Jalan Diponegoro). Orang terkenal pada masa sebelum perang, baik orang pergerakan, atau mereka yang bekerja sama dengan Belanda, diikutsertakan seperti Abdul Karim Pringgodigdo, Surachman, Sujitno Mangunkususmo, Sunarjo Kolopaking, Supomo, dan Sumargo Djojohadikusumo. Pada masa ini, ia banyak mendapat tenaga-tenaga baru. Pekerjaan di sini, merupakan tempat saran oleh pihak Jepang.Jepang mengharapkan agar Hatta memberikan nasihat yang menguntungkan mereka, malah Hatta memanfaatkan itu untuk membela kepentingan rakyat.

1945: Mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia

Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Ir. Soekarno. 

Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Panglima Asia Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat).

Penculikan Sukarno - Hatta :

Penculikan itu dilakukan oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi Kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Sebelum rapat, mereka menemui somabuco (kepala pemerintahan umum) Mayjen Nishimura untuk mengetahui sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga tidak adanya kesepahaman itu meyakinkan mereka berdua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan itu tanpa kaitan lagi dengan Jepang.

Proklamasi dan Awal Kemerdekaan (1945) :

Bung Hatta memiliki peran sentral dalam detik-detik kemerdekaan bangsa. Sebagai salah satu tokoh founding father, ia menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada 17 Agustus 1945, Hatta mendampingi Soekarno membacakan teks Proklamasi. Ia menyumbangkan kalimat pertama dalam naskah bersejarah tersebut yang berbunyi: "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya".

1945–1956: Menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia

Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno.

Maklumat Wakil Presiden No. X :

Maklumat Wakil Presiden Nomor X (sering kali dikaitkan dengan maklumat tanggal 16 Oktober 1945) adalah aturan yang memberikan perluasan wewenang kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Secara garis besar, isi dari maklumat ini menetapkan bahwa:

Sebelum MPR dan DPR terbentuk, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih dari anggota KNIP dan bertanggung jawab kepada KNIP itu sendiri.

Maklumat ini dikeluarkan atas usul BP-KNIP agar dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara demokrasi yang dibangun atas kedaulatan rakyat, bukan negara fasis buatan Jepang.

Selama menjadi Wakil Presiden, Bung Hatta amat gigih bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di Sidang Pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari – 6 Maret 1947 dan hasilnya Persetujuan Linggajati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947.

Lolos Agresi Militer Belanda I :

Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematangsiantar. 

Dia dengan selamat bersama dengan Gubernur Sumatra Mr. T. Hassan tiba di Bukittinggi. 

Sebelumnya pada 12 Juli 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Kemudian dalam Kongres Koperasi II di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kemudian, Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai Wakil Presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil Perjanjian Renville dengan berakibat jatuhnya Kabinet Amir dan digantikan oleh Kabinet Hatta. 

Pada era Kabinet Hatta yang dibentuk pada 29 Januari 1948, Bung Hatta menjadi Perdana Menteri dan merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan.

Agresi Militer Belanda II :

Suasana panas waktu timbul Pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948, memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. 

Bung Hatta bersama Bung Karno diangkut oleh tentara Belanda pada hari itu juga. Pada tahun yang sama, Bung Hatta bersama Bung Karno diasingkan ke Menumbing, Bangka. Beberapa waktu setelah pengasingan karena mengalami adanya sebuah perundingan Komisi Tiga Negara (KTN) di Kaliurang, di mana Critchley datang mewakili Australia dan Cochran mewakili Amerika.

Ketua Delegasi KMB :

Pada Juli 1949, terjadi kemenangan Cochran dalam menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini, terjadilah sebuah perundingan penting, Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag. Sesudah berunding selama 3 bulan, pada 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberi tanda pengakuan Belanda atas kedaulatan negara Indonesia tanpa syarat, kecuali Irian Barat yang akan dirundingkan lagi dalam waktu setahun setelah Pengakuan Kedaulatan, kepada Bung Hatta, yang bertindak sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia di Amsterdam dan di Jakarta.

Perdana Menteri RIS :

Penyerahan kedaulatan diserahkan di Amsterdam oleh Ratu Juliana kepada Drs. Mohammad Hatta serta di Jakarta oleh Dr. Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Belanda, kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Sehingga pada akhirnya negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Bung Hatta terpilih menjadi Perdana Menteri RIS juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri RIS dan berkedudukan di Jakarta, dan Bung Karno menjadi Presiden RIS. 

Ternyata RIS tidak berlangsung lama, dan pada 17 Agustus 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ibu kota Jakarta dan Perdana Menteri Mohammad Natsir. 

Bung Hatta menjadi Wakil Presiden RI lagi dan berdinas di Jalan Medan Merdeka Selatan 13 Jakarta.

Usul Berhenti jadi Wakil Presiden :

Pada tahun 1955, Mohammad Hatta membuat pernyataan bahwa bila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai wakil presiden. 

Menurutnya, dalam negara yang mempunyai kabinet parlementer, Kepala Negara adalah sekadar simbol saja, sehingga Wakil Presiden tidak diperlukan lagi.

Pada tanggal 20 Juli 1956, Mohammad Hatta menulis sepucuk surat kepada Ketua DPR pada saat itu, Sartono yang isinya antara lain, "Merdeka, Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai wakil presiden. 

Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi."

DPR menolak secara halus permintaan Mohammad Hatta tersebut, dengan cara mendiamkan surat tersebut. 

Kemudian, pada tanggal 23 November 1956, Bung Hatta menulis surat susulan yang isinya sama, bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden RI. 

Akhirnya, pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden, jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun.

Diberi Honoris Causa, menolak halus :

Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya, gelar Doctor Honoris Causa ingin diberikan pada tahun 1951. 

Namun, gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Kata dia, “Nanti saja kalau saya telah berusia 60 tahun.”

[5/7 22.43] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi 

“Koperasi adalah soko guru perekonomian nasional.” Kalimat ini begitu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ia bukan sekadar jargon, melainkan sebuah gagasan besar bahwa kesejahteraan rakyat bisa lahir dari semangat kebersamaan, bukan dari persaingan semata.

Dalam sejarah ekonomi Indonesia, koperasi hadir sebagai wujud nyata dari nilai gotong royong yang telah menjadi DNA masyarakat nusantara.

Awal Mula Gerakan Koperasi di Indonesia :

Gerakan koperasi di tanah air mulai tumbuh pada awal abad ke-20, saat bangsa masih berada dalam cengkeraman kolonialisme. Pada 1896, Patih Aria Wiriatmadja mendirikan koperasi kredit di Purwokerto untuk membantu rakyat kecil terbebas dari jeratan lintah darat. Dari situlah benih koperasi mulai berkembang.

Di masa kolonial, koperasi sering dipandang sebelah mata. Pemerintah Hindia Belanda memberi ruang terbatas karena khawatir koperasi menjadi wadah perlawanan rakyat. Namun, para tokoh pergerakan melihat koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi—sebuah jalan sunyi menuju kemandirian bangsa.

Bung Hatta: Bapak Koperasi Indonesia :

Nama Mohammad Hatta tak bisa dilepaskan dari sejarah koperasi Indonesia. Bung Hatta, yang kemudian diberi gelar Bapak Koperasi, percaya bahwa koperasi adalah jawaban atas masalah kesenjangan ekonomi. Baginya, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, melainkan juga sebuah “sekolah demokrasi ekonomi” di mana rakyat belajar mengelola, berbagi, dan bertanggung jawab bersama.

Pidato Bung Hatta pada Kongres Koperasi Indonesia pertama tahun 1947 di Tasikmalaya menjadi tonggak sejarah. Ia menegaskan bahwa koperasi adalah sistem ekonomi yang berakar dari budaya gotong royong bangsa. Pandangan ini kemudian menjiwai konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi di pusat sistem perekonomian nasional.

Perkembangan Koperasi di Era Orde Lama & Orde Baru :

Di era Orde Lama, koperasi sering dijadikan instrumen politik sekaligus alat mobilisasi rakyat. Pemerintah memberi dukungan, tapi birokratisasi kerap membuat gerakan koperasi kehilangan kemandirian.

Pada masa Orde Baru, koperasi semakin dilembagakan. Salah satu keberhasilan yang dikenang adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang tersebar hingga pelosok. Namun, di balik keberhasilan itu, koperasi juga tak luput dari kritik: banyak yang sekadar formalitas, hanya papan nama tanpa gerakan riil.

Era Reformasi hingga Kini :

Reformasi 1998 membuka babak baru bagi koperasi. Regulasi yang lebih terbuka memberi ruang inovasi, meski tantangan juga semakin besar. Globalisasi dan persaingan pasar bebas menuntut koperasi untuk beradaptasi.

Memasuki era digital, wajah koperasi mulai berubah. Lahir koperasi digital yang berbasis aplikasi, platform daring, dan ekosistem e-commerce. Beberapa koperasi bahkan masuk ke sektor fintech, energi terbarukan, hingga ekonomi kreatif. Koperasi kini tak lagi identik dengan simpan pinjam tradisional, melainkan juga ruang kolaborasi digital yang menghubungkan jutaan anggota dalam jejaring modern.

Tantangan & Masa Depan Koperasi Indonesia :

Kini, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali didorong sebagai program unggulan melalui Koperasi Merah Putih. Pertanyaannya: bagaimana koperasi bisa tetap relevan di tengah disrupsi teknologi, kecerdasan buatan, dan dominasi perusahaan raksasa digital?

Jawabannya ada pada semangat awal koperasi itu sendiri: kebersamaan. Dengan teknologi, koperasi bisa mengelola data anggota, mempermudah akses modal, memperluas pasar lewat platform digital, bahkan masuk ke sektor pertanian cerdas dan perdagangan global. Masa depan koperasi bukan sekadar bertahan, tetapi berkembang dengan wajah baru: koperasi digital yang inklusif, efisien, dan kompetitif.

Sejarah koperasi di Indonesia bukan hanya kisah lembaga ekonomi, tetapi sebuah gerakan sosial dan kebudayaan. Dari Patih Wiriatmadja hingga Bung Hatta, dari KUD hingga koperasi digital, koperasi selalu menjadi ruang belajar bagi bangsa: belajar berbagi, belajar mandiri, dan belajar percaya pada kekuatan gotong royong.

Koperasi adalah cermin kepribadian bangsa. Ia lahir dari akar budaya, tumbuh bersama rakyat, dan kini menatap masa depan dengan teknologi. Jika Bung Hatta pernah berkata bahwa koperasi adalah jalan menuju demokrasi ekonomi, maka di era digital, koperasi adalah jalan menuju demokrasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bapak Koperasi dan Fondasi Ekonomi :

Selain perjuangan politik, Hatta diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia. 

Pemikiran ekonominya tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menitikberatkan pada asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Ia merintis sistem ekonomi kerakyatan untuk memastikan kekayaan negara dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat.

Membela Nasib Rakyat Kecil: 

Melalui pidatonya di Kongres Koperasi I di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947, beliau menegaskan bahwa koperasi adalah "alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat".

Pendidikan dan Kaderisasi: 

Hatta melihat koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan "sekolah demokrasi" dan sarana membangun moral gotong royong serta rasa saling percaya.

Mengusulkan Tiga Jenis Koperasi: 

Beliau menggagas pembentukan Koperasi Konsumsi (untuk kebutuhan sehari-hari), Koperasi Produksi, dan Koperasi Kredit (untuk membantu rakyat dari jeratan lintah darat).

Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta

Selain dikenal sebagai negarawan, Mohammad Hatta adalah ekonom ulung yang memiliki pandangan jauh ke depan. 

Ia menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan juga menolak sosialisme ekstrem yang meniadakan hak individu.

Sebagai gantinya, Hatta memperkenalkan konsep “Demokrasi Ekonomi”, di mana kesejahteraan masyarakat menjadi pusat dari pembangunan ekonomi. Ia percaya bahwa kekuatan ekonomi seharusnya ada di tangan rakyat melalui sistem koperasi.

Menurut Hatta, koperasi bukan hanya badan usaha, tetapi juga sarana pendidikan moral dan sosial. Melalui koperasi, rakyat bisa belajar bekerja sama, saling percaya, dan berbagi hasil secara adil. 

Dalam pidatonya di Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya, 12 Juli 1947, yang dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI (kemenkopukm.go.id), Hatta menyatakan bahwa koperasi adalah “alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat kecil.” Karena jasa dan dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi, Mohammad Hatta diberi gelar “Bapak Koperasi Indonesia”, dan setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional.

Pada 12 Juli 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia.

Kemudian dalam Kongres Koperasi II di Bandung tanggal 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

[5/7 22.44] rudysugengp@gmail.com: 5. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Pensiun Wapres, Akhir Hayat dan Penghargaan Muhammad Hatta

1956–1980: Setelah Pensiun

Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956 (yang kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian Dr. Mohammad Hatta dari Jabatan Sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 5 Februari 1957), dia dan keluarga berpindah rumah dari Jalan Medan Merdeka Selatan 13 ke Jalan Diponegoro. 

Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah pensiun adalah menambah dari penghasilan menulis buku dan mengajar. Meskipun sudah tak menjabat lagi sebagai Wakil Presiden, pada tahun 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari Pemerintah RRC. Rakyat sana masih menganggap dia sebagai “a great son of his country”, terbukti dari penyambutan yang seharusnya diberikan kepada seorang kepala negara di mana PM Zhou Enlai sendiri menyambut dia yang bukan lagi sebagai wakil presiden.

Tahun 1963 Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno, dengan biaya negara, karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap.

Pada 31 Januari 1970, melalui Keppres No. 12/1970 telah dibentuk Komisi Empat yang bertugas mengusut masalah korupsi. Untuk keperluan itu Dr. Moh. Hatta (mantan Wakil Presiden RI) telah diangkat menjadi Penasihat Presiden dalam masalah pemberantasan Korupsi. 

Komisi Empat ini diketuai oleh Wilopo, SH, dengan anggota-anggota: IJ Kasimo, Prof. Dr. Yohanes, dan H. Anwar Tjokroaminoto, dengan sekretaris Kepala Bakin/Sekretaris Kopkamtib, Mayjen. Sutopo Juwono. 

Dr. Moh. Hatta juga ditunjuk sebagai Penasihat Komisi Empat tersebut. Namun, secara kontroversial, Presiden Suharto membubarkan komisi tersebut dan hanya memberikan izin untuk mengusut tuntas 2 kasus korupsi saja yaitu kasus korupsi Pertamina dan Bulog.

Anggota Dewa Penasehat Presiden Suharto :

Hatta dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Anggota Dewan Penasihat Presiden. 

Pada 15 Agustus 1972, Bung Hatta mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia Kelas I dari Pemerintah Republik Indonesia.[74] Kemudian, pada tahun yang sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat dia sebagai warga utama Ibukota Jakarta dengan segala fasilitasnya, seperti perbaikan besarnya pensiun dan penetapan rumah dia menjadi salah satu gedung yang bersejarah di Jakarta.

Ketua Panitia 5 :

Kemudian, pada tahun 1975, Bung Hatta menjadi anggota Panitia Lima bersama Prof Mr. Soebardjo, Prof Mr. Sunario, A.A. Maramis, dan Prof Mr. Pringgodigdo untuk memberi pengertian mengenai Pancasila sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir dan batin para penyusun UUD 1945 dengan Pancasilanya. Ternyata, Bung Hatta resmi menjadi Ketua Panitia Lima. Tak hanya itu, Bung Hatta kembali mendapatkan gelar doctor honouris causa sebagai tokoh proklamator dari Universitas Indonesia yang seharusnya diberikan pada tahun 1951. Pemberian gelar tersebut dilakukan di Jakarta pada 30 Juli 1975 dan diberikan secara langsung oleh Rektor Mahar Mardjono.

Kritik pada Suharto :

Pada Tahun 1978 bersama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan rezim otoriter Suharto.

Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun ke-5 Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia.

Mengapa Mohammad Hatta Dikenang Sebagai Pemimpin Sederhana

Sosok Mohammad Hatta dikenal luas karena kejujuran dan kesederhanaannya. Dalam buku biografi “Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi” (Jakarta: Kompas, 1979), Hatta menceritakan bahwa ia tetap hidup sederhana bahkan setelah menjabat sebagai Wakil Presiden.

Dikisahkan, Hatta pernah tidak sanggup membeli sepatu impor yang diinginkannya karena gajinya sebagai pejabat negara tidak mencukupi. Kisah itu menunjukkan integritas dan kejujuran Hatta dalam menjaga moralitas sebagai pemimpin bangsa.

Dalam banyak kesempatan, Hatta menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi. Prinsip ini menjadikannya teladan abadi bagi pejabat publik hingga saat ini.

Kontribusi Hatta Pasca Kemerdekaan :

Setelah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956 karena perbedaan prinsip dengan Soekarno, Hatta tetap aktif dalam dunia pendidikan dan penulisan. Ia menulis berbagai buku dan artikel tentang politik, ekonomi, dan moral bangsa. Pemikirannya menjadi warisan intelektual yang penting bagi generasi penerus.

Beberapa karyanya yang terkenal antara lain “Demokrasi Kita”, “Menuju Negara Hukum”, dan “Ekonomi Rakyat dan Koperasi”. Melalui tulisan-tulisan itu, Hatta terus menyuarakan pentingnya moralitas, hukum, dan keadilan sosial sebagai dasar kehidupan berbangsa.

Menurut Lembaga Arsip Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), nilai-nilai perjuangan Hatta telah ditetapkan sebagai Warisan Dokumenter Memory of the World (MOW) UNESCO pada tahun 2013 melalui arsip “Naskah Proklamasi dan Risalah Sidang PPKI”.

Bagaimana Warisan Hatta Hidup Hingga Kini

Warisan pemikiran dan keteladanan Mohammad Hatta masih sangat relevan di tengah tantangan ekonomi dan sosial Indonesia modern. Semangat koperasi, kemandirian ekonomi rakyat, serta integritas moral menjadi nilai-nilai yang terus dijaga oleh berbagai lembaga dan organisasi di seluruh Indonesia.

Nama Mohammad Hatta juga diabadikan dalam berbagai institusi dan tempat penting, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Universitas Bung Hatta di Padang. Ini menjadi simbol penghormatan bangsa terhadap jasa-jasa besar yang telah ia torehkan.

Mohammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Meski raganya telah tiada, namun pemikiran dan keteladanannya tetap hidup dalam semangat bangsa Indonesia yang terus berjuang menuju keadilan dan kemakmuran.

Mohammad Hatta bukan hanya Proklamator, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi besar tentang masa depan bangsa. Ia memadukan semangat nasionalisme dengan moralitas, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari setiap kebijakan.

Melalui prinsip kesederhanaan, kejujuran, dan kerja sama, Hatta menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih jika rakyat berdaulat atas ekonomi dan kehidupannya sendiri. Sosoknya tetap menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh anak bangsa Indonesia.

Wafat :

Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik.

Mendapat gelar pahlawan :

Setelah wafat, Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamator Kemerdekaan kepada Bung Hatta pada 23 Oktober 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pahlawan Nasional.

Bung Hatta Award :

Sejak 9 April 2003, Perkumpulan BHACA yang diprakarsai oleh Theodore Permadi Rachmat dan Teten Masduki menyelenggarakan perhelatan penganugerahan Bung Hatta Award yang diserahkan kepada para tokoh Indonesia dari berbagai latar belakang profesi yang dinilai memiliki komitmen anti-korupsi. Beberapa tokoh yang pernah menerima penghargaan tersebut antara lain Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama, dan Joko Widodo.

[6/7 02.51] rudysugengp@gmail.com: Revisi Gb. 1

Karena salah Nama K

1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Biodata dan Deklarasi Djuanda 1957

Biodata Ir. Juanda Kartawijaya :

Nama Lengkap :

Kartawidjaja (EYD: Juanda Kartawijaya)

Tempat, Tanggal Lahir:

Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911

Wafat: 

Jakarta, 7 November 1963 (usia 52 tahun)

Agama: 

Islam

Orang Tua: 

Raden Kartawidjaja (Ayah) dan Nyi Monat (Ibu)

Pendidikan:

* Europeesche Lagere School (ELS)

* Technische Hoogeschool te Bandoeng (TH Bandung, kini ITB), lulus sebagai Insinyur Sipil (1933).

Semasa mudanya, Djuanda hanya aktif dalam organisasi nonpolitik, di antaranya Paguyuban Pasundan, anggota Muhammadiyah, serta pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah. 

Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Djuanda meniti karier dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Ia mengawali karier sebagai pengajar di Algemeene Middelbare School Muhammadiyah, sekolah setara SMA, di Jakarta. Ia juga ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung. Selain itu, ia juga memulai keaktifan organisasinya sejak sebelum kemerdekaan di Paguyuban Pasundan pada tahun 1934.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Djuanda diangkat sebagai Kepala Djawatan Kereta Api Republik Indonesia di awal kemerdekaan. Djuanda menjadi Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949 dan 1950 hingga 1953. Pada 9 April 1957, ia dipilih sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sostroamidjojo.

Dalam Kabinet Karya I setelah Dekrit Presiden 1959, Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan. Ia menjadi pejabat Presiden apabila Sukarno bepergian keluar negeri.

Beliau adalah tokoh negarawan, perdana menteri terakhir Indonesia, dan pencetus konsep wilayah kedaulatan maritim Indonesia yang kita kenal sekarang.

Menyatukan Wilayah Laut: 

Pada 13 Desember 1957, beliau mencetuskan Deklarasi Djuanda yang menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia adalah wilayah kedaulatan mutlak NKRI.

Mengubah Hukum Kolonial: 

Deklarasi ini mengganti aturan belanda (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939) yang sebelumnya membuat laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, sehingga kapal asing bebas melintas.

Dasar Hukum Internasional:

Perjuangan diplomasi ini memakan waktu puluhan tahun hingga akhirnya diakui oleh dunia dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982.

2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Juanda dalam Pengabdian di Pemerintahan dan Kabinet

Perdana Menteri Terakhir: 

Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10 (memimpin Kabinet Djuanda) pada periode 1957–1959.

Perdana Menteri dan Kabinet Karya (1957-1959): 

Menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-10, ia membentuk kabinet zaken yang diisi oleh para ahli di bidangnya. Masa jabatannya menjadi tonggak penting kestabilan ekonomi dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin.

Menteri Serba Bisa: 

Dipercaya memimpin berbagai kementerian krusial sejak awal kemerdekaan, termasuk Menteri Perhubungan, Menteri Pengairan, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pertahanan.

Menteri Keuangan (1959-1963): 

Mengabdi sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja, mengatur stabilitas ekonomi negara hingga akhir hayatnya.

Menteri Perhubungan (1946-1953): 

Berperan penting di awal kemerdekaan dengan merintis pembangunan transportasi. 

Pembangunan Kereta Api: 

Ia juga pernah memimpin pengambilalihan Jawatan Kereta Api dari Jepang.

Beliau memimpin nasionalisasi dan pembenihan aset kereta api Indonesia dari tangan Jepang dan Belanda pascakemerdekaan.

3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Jasa dan Penghormatan Nasional bagi Juanda 

Atas jasa besarnya menyatukan wilayah darat dan laut Indonesia menjadi satu kesatuan utuh, beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres No. 244 Tahun 1963.

Nama beliau diabadikan sebagai nama Bandara Internasional Juanda di Surabaya, hutan raya di Bandung, dan wajahnya diabadikan pada pecahan uang kertas Rupiah.

Pada sore hari tanggal 6 November 1963, Djuanda pergi ke sebuah hotel di Jakarta, ditemani oleh istri dan putrinya, untuk berpartisipasi dalam sebuah upacara. Ia tiba-tiba pingsan pada pukul 23.25, dan denyut nadinya berhenti 20 menit kemudian. Dokter pribadinya bergegas ke tempat kejadian dan memberinya pernapasan buatan, tetapi tidak berhasil. Pada tanggal 7 November, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa Djuanda telah meninggal karena serangan jantung. Setelah kematiannya, Djuanda diangkat menjadi tokoh nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 224/1963.

Bandar Udara Internasional Juanda dinamai berdasarkan namanya, yang menyarankan pengembangan bandara tersebut. Stasiun Juanda dan juga Halte Juanda mengambil nama dari jalan di dekatnya, yang juga dinamai menurut namanya. 

Ia juga ditampilkan dalam uang kertas rupiah edisi 2016 dan 2022 pecahan Rp50.000.