PURNA TUGAS TETAP BERKARYA: Jatikusumo

[12/7 20.03] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal GPH Jatikusuma

Informasi pribadi

Nama Lahir : Bendara Raden Mas Subandana

Lahir : 1 Juli 1917, Surakarta, Kesunanan Surakarta Hadiningrat, Hindia Belanda

Meninggal : 4 Juli 1992 (umur 75), Jakarta, Indonesia

Makam : Astana Pajimatan Himagiri, Bantul, Yogyakarta

Istri : Raden Ayu Suharsi

Hubungan :

Kesultanan Mataram (dinasti)

Pakubuwana (monarki)

Orang tua :

Pakubuwana X (ayah)

Raden Ayu Kirana Rukmi (ibu)

Djatikoesoemo adalah putra bangsa yang berdarah keraton, terlahir sebagai putra ke-23 dari Susuhunan Pakubuwono X. Jenazahnya dimakamkan di kompleks Makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

[12/7 20.04] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Karier Perjuangan GPH Jatikusuma

GPH Djatikoesoemo memulai karier militernya saat ia mengikuti pendidikan militer pada zaman belanda yaitu di Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO) akan tetapi di Tanggal 3 Maret 1942, Djatikoesoemo yang saat itu masih taruna CORO ditugaskan ikut bertempur melawan tentara Jepang di Ciater, Subang, Jawa Barat sampai dengan tanggal 8 Maret 1942 karena pada tanggal tersebut Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Pangkalan Udara Suryadarma.

Setelah Belanda menyerah maka Djatikoesoemo pun mengikuti pendidikan militer yang bernama Jawa Boei Kanbu Giyugun Resentai di mana pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Jepang di Bogor, Jawa Barat dengan tujuan melatih calon perwira tentara Pembela Tanah Air yang bertugas memimpin pasukan sukarela untuk mempertahankan pulau jawa dari ancaman invasi Sekutu setelah lulus dari pendidikan tersebut, Djatikoesoemo pun menyandang pangkat Shodancho (Komandan Kompi) dan ditugaskan di Daidan (Batalyon) I Tentara PETA Surakarta.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Shodancho GPH Djatikoesoemo bergabung kedalam Badan Keamanan Rakyat dan menjabat sebagai Ketua BKR Surakarta hingga pada puncaknya menjadi perwira tinggi diperbantukan Markas Besar TNI Angkatan Darat di tahun 1972.

[12/7 20.04] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan GPH Jatikusuma

Kematian :

Djatikoesoemo meninggal dunia pada 4 Juli 1992 dalam usia 75 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD Gatot Soebroto), Jakarta akibat serangan jantung. Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudharmono melayat ke rumah duka. Sudharmono merupakan anak didik Djati saat di Divisi Ronggolawe. Anak didik lainnya, Jenderal Try Sutrisno yang kala itu menjadi Panglima ABRI memimpin upacara penghormatan terakhir pemakaman KSAD pertama itu. Djati dimakamkan di Imogiri, makam keluarga raja-raja Jawa. Lima tahun kemudian, pada November 1997, Presiden Soeharto memberikan penghargaan untuk para mantan KSAD.

Pahlawan Nasional :

Atas jasa dan perjuangannya GPH. Djatikusumo dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh presiden RI Megawati Soekarno Putri dengan No. SK 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

[12/7 20.14] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Masa Muda Abdul Haris Nasution

Biodata :

Lahir :

3 Desember 1918

Kotanopan, Mandailing, Hindia Belanda

Meninggal :

6 September 2000 (umur 81)

Jakarta, Indonesia

Makam :

TMPNU Kalibata, Jakarta Selatan, Jakarta

Istri :

Johana Sunarti Gondokusumo

(menikah 1947)

Anak :

2, termasuk Irma Suryani

Julukan :

Pak NasNurdin

Kehidupan awal :

Nasution dilahirkan di Desa Hutapungkut, Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dari keluarga Batak Muslim. Ia adalah anak kedua dan juga merupakan putra tertua dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menjual tekstil, karet dan kopi. Ayahnya, yang religius dan anggota organisasi Sarekat Islam, ingin sang anak belajar di sekolah agama, sementara ibunya ingin ia belajar kedokteran di Batavia. Namun, setelah lulus dari sekolah pada tahun 1932, Nasution menerima beasiswa untuk belajar di Sekolah Raja Bukittinggi (kini SMA Negeri 2 Bukittinggi). Ia menempuh studi selama tiga tahun dan tinggal di asrama.

Pada tahun 1935 Nasution pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi, di sana ia tinggal selama tiga tahun. Keinginannya untuk menjadi guru secara bertahap memudar saat minatnya dalam politik tumbuh. Ia diam-diam membeli buku yang ditulis oleh Soekarno dan membacanya dengan teman-temannya. Setelah lulus pada tahun 1937, Nasution kembali ke Sumatra dan mengajar di Bengkulu, ia tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno. Ia kadang-kadang berbicara dengan Soekarno, dan mendengarnya berpidato. Setahun kemudian Nasution pindah ke Tanjung Raja, dekat Palembang, di mana ia melanjutkan mengajar, tetapi ia menjadi lebih dan lebih tertarik pada politik dan militer.

Pada tahun 1940, Jerman Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima orang Indonesia. Nasution kemudian bergabung, karena ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pelatihan militer. Seiring dengan beberapa orang Indonesia lainnya, ia dikirim ke Akademi Militer Bandung untuk pelatihan. Pada bulan September 1940 ia dipromosikan menjadi kopral, tiga bulan kemudian menjadi sersan. Ia kemudian menjadi seorang perwira di Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Pada tahun 1942 Jepang menyerbu dan menduduki Indonesia. Pada saat itu, Nasution di Surabaya, ia ditempatkan di sana untuk mempertahankan pelabuhan. Nasution kemudian menemukan jalan kembali ke Bandung dan bersembunyi, karena ia takut ditangkap oleh Jepang. Namun, ia kemudian membantu milisi PETA yang dibentuk oleh penjajah Jepang dengan membawa pesan, tetapi tidak benar-benar menjadi anggota.

[12/7 20.19] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Abdul Haris Nasution

Nasution bersiap demobilisasi Divisi Siliwangi pasca Perjanjian Renville

Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution bergabung dengan militer Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada bulan Mei 1946, ia diangkat menjadi Panglima Regional Divisi Siliwangi, yang memelihara keamanan Jawa Barat. Dalam posisi ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial yang akan menjadi doktrin pertahanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa depan.

Saat menjadi Panglima Divisi Siliwangi 1949

Pada bulan Januari 1948, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda menandatangani Perjanjian Renville, membagi Jawa antara daerah yang dikuasai Belanda dan Indonesia. Karena wilayah yang diduduki oleh Belanda termasuk Jawa Barat, Nasution dipaksa untuk memimpin Divisi Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah.

Wakil Panglima :

Nasution sebagai Wakil Panglima TKR

Pada 1948 Nasution naik ke posisi Wakil Panglima TKR. Meskipun hanya berpangkat Kolonel, penunjukan ini membuat Nasution menjadi orang paling kuat kedua di TKR, setelah Jenderal Soedirman. Nasution segera pergi untuk bekerja dalam peran barunya. Pada bulan April, ia membantu Soedirman mereorganisasi struktur pasukan. Pada bulan Juni, pada sebuah pertemuan, saran Nasution bahwa TKR harus melakukan perang gerilya melawan Belanda disetujui.

Meski bukanlah Panglima TKR, Nasution memperoleh pengalaman peran sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada bulan September 1948 saat Peristiwa Madiun. Kota Madiun di Jawa Timur diambil alih oleh mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Musso dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah kabar itu sampai ke Markas TKR di Yogyakarta, diadakan pertemuan antara perwira militer senior. Soedirman sangat ingin menghindari kekerasan dan ingin negosiasi dilakukan. Soedirman kemudian menugaskan Letnan Kolonel Soeharto, untuk menegosiasikan kesepakatan dengan komunis. Setelah melakukan perjalanannya, Soeharto kembali ke Nasution dan Soedirman untuk melaporkan bahwa segala sesuatu tampak damai. Nasution tidak percaya laporan ini sementara Soedirman sedang sakit. Nasution sebagai Wakil Panglima kemudian memutuskan tindakan keras, mengirim pasukan untuk mengakhiri pemberontakan komunis di sana.

Pada 30 September, Madiun diambil alih oleh pasukan republik dari Divisi Siliwangi. Ribuan anggota partai komunis tewas dan 36.000 lainnya dipenjara. Di antara yang terbunuh adalah Musso pada 31 Oktober, diduga ia terbunuh ketika mencoba melarikan diri dari penjara. Pemimpin PKI lainnya seperti DN Aidit pergi ke pengasingan di Cina.

Penyerahan Markas Besar Militer Belanda di Jakarta kepada Tentara RIS yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Harris Nasution yang pada saat itu adalah Panglima Angkatan Darat RIS.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan sukses di Yogyakarta dan kemudian mendudukinya. Nasution, bersama-sama dengan TKR dan para komandan lainnya, mundur ke pedesaan untuk melawan dengan taktik perang gerilya. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan Belanda, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan di Sumatra. Dalam pemerintahan sementara ini, Nasution diberikan posisi Komandan Angkatan Darat dan Teritorial Jawa. Setelah pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, PDRI mngembalikan kekuasaan kepada Soekarno dan Hatta, dan Nasution kembali ke posisinya sebagai Wakil Panglima Soedirman.

[12/7 20.24] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Demokrasi Parlementer Abdul Haris Nasution

*Era Demokrasi Parlementer*

Periode pertama sebagai KSAD :

Nasution, 1951

Pada tahun 1950, Nasution mengambil posisinya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, dengan T.B. Simatupang menggantikan Soedirman yang telah meninggal dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Perang.

Pada tahun 1952, Nasution dan Simatupang memutuskan untuk mengadopsi kebijakan restrukturisasi dan reorganisasi untuk ABRI. Dalam pengaturan ini, Nasution dan Simatupang berharap untuk menciptakan tentara yang lebih kecil tetapi yang lebih modern dan profesional. Nasution dan Simatupang, yang keduanya telah dilatih oleh pemerintah kolonial Belanda ingin melepaskan para prajurit yang dilatih oleh Jepang dan mengintegrasikan lebih banyak tentara yang dilatih oleh Belanda. Namun, hal ini ditentang oleh Bambang Supeno yang merupakan pimpinan prajurit yang dilatih oleh Jepang (PETA).

Dalam mengadopsi kebijakan mereka, Nasution dan Simatupang mendapat dukungan dari Perdana Menteri Wilopo dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwana IX sedangkan Bambang Supeno berhasil menemukan dukungan dari kalangan partai oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Partai Masyumi. Para anggota DPR kemudian mulai membuat perbedaan pendapat mereka tentang restrukturisasi ABRI. Nasution dan Simatupang tidak senang melihat apa yang mereka anggap sebagai campur tangan urusan militer oleh warga sipil.

Peristiwa 17 Oktober :

Nasution dengan atase militer Tiongkok dan seorang pria lainnya

Pada 17 Oktober 1952, Nasution dan Simatupang memobilisasi pasukan mereka dalam unjuk kekuatan. Memprotes campur tangan sipil dalam urusan militer, pasukan Nasution dan Simatupang mengelilingi Istana Kepresidenan dan mengarahkan moncong meriam ke Istana. Permintaan mereka ke Soekarno adalah mengajukan tuntutan pembubaran DPR. Untuk alasan ini, Nasution dan Simatupang juga memobilisasi demonstran sipil. Soekarno keluar dari Istana Kepresidenan dan meyakinkan baik tentara dan warga sipil untuk pulang. Nasution dan Simatupang telah dikalahkan.

Nasution dan Simatupang kemudian diperiksa oleh Jaksa Agung Suprapto. Pada bulan Desember 1952, mereka berdua kehilangan posisi mereka di ABRI dan diberhentikan dari ikatan dinas.

Pokok-Pokok Gerilya :

"Pokok-Pokok Gerilya" oleh A.H. Nasution

Ketika ia bukan lagi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution menulis sebuah buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman Nasution sendiri yang berjuang dan mengorganisir perang gerilya selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Awalnya buku ini dirilis pada tahun 1953, dan menjadi salah satu buku yang paling banyak dipelajari pada perang gerilya bersama dengan karya-karya Mao Zedong pada subjek yang sama.

Periode kedua sebagai KSAD :

Nasution sebagai KSAD, 1957

Pada 7 November 1955, setelah tiga tahun pengasingan, Nasution diangkat kembali ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Ia segera mulai bekerja pada angkatan darat dan strukturnya dengan mengadopsi pendekatan tiga kali lipat. Pendekatan pertama adalah untuk merumuskan sistem tur tugas, sehingga perwira bisa ditempatkan di seluruh negeri dan mendapatkan pengalaman. Pendekatan ini juga akan menghasilkan perwira militer yang lebih profesional, bukannya merasa ikatan pribadi dan loyalitas ke provinsi dan daerah dari mana mereka berasal. Pendekatan kedua Nasution adalah untuk memusatkan pelatihan militer. Semua metode pelatihan pasukan sekarang akan seragam, bukan komandan daerah yang menyiapkan metode pelatihan pasukan mereka sendiri. Pendekatan ketiga dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan pengaruh militer dan kekuatan sehingga mampu mengurus dirinya sendiri, bukan mengandalkan keputusan sipil. Nasution tidak memiliki masalah menerapkan dua pendekatan pertama, tetapi ia harus menunggu untuk menerapkan pendekatan ketiga.

Pada 1957, Presiden Soekarno mulai memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin untuk retorikanya dalam menanggapi kekecewaan dengan pendekatan Demokrasi Parlementer yang telah diadopsi Indonesia sejak November 1945. Dalam hal ini, ia menemukan ikatan yang sama dengan Nasution dan tentara, yang tidak lupa cara di mana warga sipil mengganggu urusan militer pada tahun 1952. Pada 14 Maret 1957, setelah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan kabinetnya, Soekarno mengumumkan keadaan darurat.

Langkah ini tidak hanya mengakhiri peran seremonial Soekarno sebagai presiden, tetapi juga meningkatkan pengaruh dan kekuasaan militer. Dalam pengaturan ini, panglima daerah mampu mencampuri urusan sipil seperti ekonomi dan masalah administrasi. Atas perintah dari Soekarno sendiri, tentara juga mulai berpartisipasi dalam politik, mengisi posisi yang berkisar dari menteri kabinet hingga gubernur provinsi dan bahkan anggota DPR. Pada bulan Desember 1957, Nasution semakin meningkatkan peran tentara dengan memerintahkan para tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang baru dinasionalisasi. Selain meningkatkan peran tentara, langkah ini juga dirancang untuk menghentikan pengaruh PKI yang semakin kuat.

Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang akan menjadi dasar bagi doktrin Dwifungsi yang pada rezim Soeharto akan diadopsi. Berbicara di Magelang, Jawa Tengah, Nasution menyatakan bahwa ABRI harus mengadopsi "jalan tengah" dalam pendekatannya terhadap bangsa. Menurut Nasution, ABRI tidak harus di bawah kendali sipil. Pada saat yang sama, ABRI tidak boleh mendominasi bangsa dengan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kediktatoran militer.

Pemberontakan PRRI :

Pada akhir 1956, ada tuntutan dari panglima daerah di Sumatra untuk otonomi yang lebih di provinsi-provinsi mereka. Ketika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, pasukan mulai memberontak, dan pada awal 1957, telah tegas mengambil alih pemerintahan di Sumatra. Kemudian, pada tanggal 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Husein menyatakan pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Hal ini mendorong pemerintah pusat untuk menggelar pasukan.

Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, Nasution biasanya telah terlibat dalam memobilisasi pasukan ke Sumatra. Namun, kali ini Kolonel Ahmad Yani yang ditugaskan memimpin pasukan kesana dan berhasil menumpas pemberontakan.

Kembali ke UUD 1945 :

Nasution mendengar Soekarno membacakan dekret 1959.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret yang menyatakan bahwa Indonesia sekarang akan kembali ke UUD 1945 yang asli. Sistem demokrasi parlementer akan berakhir dan Soekarno sekarang adalah Kepala Pemerintahan dan sekaligus Kepala Negara. Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, sambil terus memegang posisi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

[12/7 20.26] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Demokrasi Terpimpin Abdul Haris Nasution

*Era Demokrasi Terpimpin*

Korupsi di Angkatan Darat :

Nasution bersama Kontingen Garuda, pasukan perdamaian untuk PBB

Sejak 1956, Nasution telah berusaha untuk membasmi korupsi di Angkatan Darat, tetapi kembali berlakunya UUD 1945 tampaknya telah memperbaharui tekadnya dalam hal ini. Ia percaya bahwa tentara harus memberi contoh untuk seluruh masyarakat. Tidak lama setelah keputusan Soekarno, Nasution mengirim Brigadir Jenderal Sungkono untuk menyelidiki transaksi keuangan dari Kodam VII/Diponegoro dan panglimanya, Kolonel Soeharto.

Temuan Sungkono mengungkapkan bahwa selama menjadi pangdam, Soeharto telah mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat setempat. Namun, yayasan tersebut didanai melalui pungutan wajib (bukan sumbangan sukarela) dari industri produksi dan layanan. Soeharto juga terlibat dalam barter ilegal. Ia telah membarter gula dengan beras dari Thailand.

Nasution ingin mengambil tindakan terhadap Soeharto dan mengusirnya dari militer. Namun, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Gatot Soebroto mengintervensi. Gatot telah menjadikan Soeharto berada di bawah sayapnya ketika ia menjadi Pangdam VII/Diponegoro dan telah melihat bakat dari Soeharto. Gatot meminta Nasution untuk tidak mengusir Soeharto karena bakat Soeharto bisa dikembangkan lebih lanjut. Nasution mendengarkan saran Gatot. Keputusannya adalah untuk mencopot Soeharto dari jabatannya dan menghukumnya dengan mengirimnya ke Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Irian Barat :

A.H. Nasution dalam buku Jalesveva Jayamahe, 1960

Selama perjuangan kemerdekaan, Soekarno selalu menganggap Irian Barat juga termasuk sebagai Indonesia. Ketika Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia, Irian Barat terus menjadi koloni Belanda. Soekarno tidak menyerah dan terus mendorong Irian Barat harus dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia melalui PBB dan melalui Konferensi Asia–Afrika, di mana negara-negara yang hadir berjanji untuk mendukung klaim Indonesia. Belanda tetap terus bersikeras. Pada tahun 1960, Soekarno sudah kehabisan kesabaran. Pada bulan Juli, ia bertemu dengan penasihat utamanya, termasuk Nasution, dan disepakati bahwa Indonesia akan mengejar kebijakan konfrontasi melawan Belanda pada masalah Irian Barat.

Sebagai bagian dari persiapan untuk operasi ini, Nasution berpaling ke Soeharto, yang telah menyelesaikan kursus Seskoad pada bulan November 1960. Soeharto, sekarang seorang brigadir jenderal, ditugaskan oleh Nasution untuk membuat unit kekuatan strategis yang akan siaga, siap ketika dipanggil untuk melakukan tindakan setiap saat. Soeharto ditempatkan bertugas di gugus tugas ini dan pada bulan Maret 1961, Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) dibentuk, dengan Soeharto diangkat sebagai panglimanya.[24] Caduad pada tahun 1963 berubah nama menjadi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).

Pada awal 1962, Nasution dan Yani adalah komandan keseluruhan yang disebut dengan operasi Pembebasan Irian Barat, dengan Soeharto yang ditempatkan di Indonesia timur sebagai komandan lapangan.

Rivalitas dengan PKI :

Pada saat ini, Soekarno mulai melihat PKI sebagai sekutu politik utamanya, bukan tentara lagi. Meskipun ia telah menetapkan Indonesia nonblok selama Perang Dingin, pernyataan bahwa PRRI diberi bantuan oleh Amerika Serikat, menyebabkan Soekarno mengadopsi sikap anti-Amerika. Dalam hal ini, ia memiliki PKI sebagai sekutu alami. Bagi PKI, bersekutu dengan Soekarno hanya akan menambah momentum politik sebagai pengaruh mereka terus tumbuh dalam politik Indonesia.

Nasution mewaspadai pengaruh PKI atas Soekarno dan pada gilirannya, Soekarno menyadari bahwa Nasution tidak senang tentang pengaruh PKI dan mengambil langkah untuk melemahkan kekuasaannya. Pada bulan Juli 1962, Soekarno mereorganisasi struktur ABRI. Status kepala cabang Angkatan Bersenjata sekarang akan ditingkatkan dari kepala staf menjadi panglima. Sebagai panglima, kepala cabang angkatan bersenjata akan memiliki kekuatan lebih dan hanya akan menjawab untuk Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Yang membantu Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI adalah kepala staf ABRI. Soekarno menunjuk Nasution untuk posisi kepala staf ABRI dan menunjuk Ahmad Yani sebagai panglima angkatan darat. Dengan melakukan ini, Soekarno menurunkan kekuatan Nasution, sebagai kepala staf ABRI ia hanya bertanggung jawab untuk hal-hal administratif saja dan ia tanpa pasukan.

Saat menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata 1962

Sekarang dalam posisi tak berdaya, Nasution mulai memikirkan cara lain untuk menghentikan momentum PKI. Saat yang tepat datang pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Mei 1963. Nasution, Partai Nasional Indonesia (PNI) serta anggota TNI yang hadir mengajukan mosi bahwa Soekarno ditunjuk sebagai presiden seumur hidup.[26] Alasan di balik ini adalah bahwa dengan ditunjuknya Soekarno sebagai presiden seumur hidup, menjadikan tidak akan adanya pemilu, dan tanpa pemilu, PKI tidak akan bisa mendapatkan berkuasa tidak peduli berapa banyak partai tumbuh. Akhirnya, Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

Perbedaan dengan Yani :

Nasution segera mulai mengembangkan sikap permusuhan terhadap Yani. Keduanya, baik Nasution dan Yani sama-sama anti-komunis, tetapi sikap mereka terhadap Soekarno berbeda. Nasution mengkritik Soekarno yang dianggap mendukung PKI, sementara Yani, seorang loyalis Soekarno, mengambil sikap yang lebih lembut. Nasution mengkritik sikap lembut Yani dan hubungan antara keduanya memburuk. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, Yani mulai menggantikan komandan daerah yang dekat dengan Nasution dengan mereka yang dekat dengan dirinya.

Pada 13 Januari 1965, sebuah delegasi dari pejabat yang mewakili Nasution dan Yani bertemu dalam upaya untuk mendamaikan perbedaan antara dua jenderal itu. Pertemuan itu gagal mengusahakan Yani untuk menjauhkan diri dari Soekarno, tetapi delegasi sepakat untuk mengadakan seminar di mana mereka bisa berbicara tentang iklim politik saat ini dan peran tentara dalam politik.

Sebuah dokumen beredar di Jakarta. Dijuluki Dokumen Gilchrist, dokumen itu adalah surat yang mengaku datang dari Duta Besar Britania Raya Andrew Gilchrist, dan menyebutkan "teman-teman tentara lokal kami". Kecurigaan pun langsung dilemparkan pada tentara yang ingin memulai kudeta. Meskipun Yani dengan cepat menyangkal tuduhan itu, PKI mulai menjalankan kampanye, mengklaim bahwa Dewan Jenderal yang berencana menggulingkan presiden. Sebagai perwira paling senior di Angkatan Darat, Nasution, dan Yani terlibat untuk menjadi bagian dari Dewan ini.

[12/7 20.29] rudysugengp@gmail.com: 5. Buatkan gambar dan infografis tentang

Era G 30 S/PKI dan Orde Baru Abdul Haris Nasution

*G30S dan Transisi ke Orde Baru*

Percobaan penculikan :

Nasution yang kakinya terluka sedang membahas situasi di markas Kostrad pada malam tanggal 1 Oktober 1965

Artikel utama: Gerakan 30 September

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, pasukan yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September (G30S) mencoba untuk menculik tujuh perwira Angkatan Darat anti-komunis termasuk Nasution. Letnan Doel Arief yang memimpin pasukan untuk menangkap Nasution, dan timnya yang terdiri dari empat truk dan dua mobil militer berjalan menyusuri Jalan Teuku Umar yang sepi pada pukul 4:00 pagi. Rumah Nasution di No 40, rumah sederhana dengan satu lantai. Penjaga rumah di pos jaga di luar rumah melihat kendaraan yang datang, tetapi setelah melihat orang-orang itu tentara ia tidak curiga dan tidak menelepon atasannya. Sersan Iskaq, yang bertanggung jawab menjaga rumah saat itu. Sersan itu berada di ruang jaga di ruang depan bersama dengan setengah lusin tentara, beberapa di antaranya sedang tidur. Seorang penjaga sedang tidur di taman depan dan satu lagi sedang bertugas di bagian belakang rumah. Dalam sebuah pondok yang terpisah, dua ajudan Nasution sedang tidur, seorang letnan muda bernama Pierre Tendean, dan ajun komisaris polisi Hamdan Mansjur.

Sebelum alarm menyala, pasukan Letnan Arief telah melompat pagar dan menguasai para penjaga yang mengantuk di pos jaga dan ruang jaga. Lainnya masuk dari seluruh sisi rumah dan menutupinya dari belakang. Sekitar lima belas tentara masuk ke rumah. Nasution dan istrinya terganggu oleh nyamuk dan terjaga. Mereka tidak mendengar para penjaga yang telah dikuasai tetapi Nyonya Nasution mendengar pintu dibuka paksa. Ia bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa dan membuka pintu kamar tidur, ia melihat tentara Cakrabirawa (pengawal presiden) dengan senjata siap menembak. Ia menutup pintu dan berteriak memberitahu suaminya. Nasution ingin melihatnya dan ketika ia membuka pintu, tentara menembak ke arahnya. Ia melemparkan dirinya ke lantai dan istrinya membanting dan mengunci pintu. Orang-orang di sisi lain mulai menghancurkan pintu bawah dan melepaskan tembakan-tembakan ke kamar tidur. Nyonya Nasution mendorong suaminya keluar melalui pintu lain dan menyusuri koridor ke pintu samping rumah. Nasution berlari ke halaman rumahnya menuju dinding yang memisahkan halamannya dengan Kedutaan Besar Irak. Ia ditemukan oleh tentara yang kemudian menembaknya tetapi meleset. Memanjat dinding, Nasution mengalami patah pergelangan kaki saat ia jatuh ke halaman Kedutaan Irak untuk bersembunyi, sehingga ia tidak dikejar.

Seluruh penghuni rumah terbangun dan ketakutan oleh penembakan itu. Ibu dan adik Nasution, Mardiah, juga tinggal di rumah dan berlari ke kamar tidur Nasution. Mardiah membawa putri Nasution yang berusia lima tahun, Irma, dari tempat tidurnya, memeluk erat anak itu dalam pelukannya, dan mencoba lari ke tempat aman. Saat ia berlari, seorang kopral dari penjaga istana melepaskan tembakan ke arahnya melalui pintu. Irma tertembak dan menerima tiga peluru di punggungnya. Ia meninggal lima hari kemudian di rumah sakit. Putri sulung Nasution, Janti yang berusia 13 tahun, dan perawatnya Alfiah sudah lari ke rumah pondok ajudan Nasution dan bersembunyi di bawah tempat tidur.

Tendean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi ia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata.[30] Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat ia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya ia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arief dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke rumah sakit pusat angkatan darat. Komandan garnisun Jakarta, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, bergegas ke rumah Nasution.

Karel Satsuit Tubun, seorang penjaga di rumah Wakil Perdana Menteri Indonesia, Johannes Leimena yang juga merupakan tetangga Nasution, mendengar keributan dan berjalan ke rumah Nasution. Dalam kebingungan penjaga itu ditembak dan dibunuh. Pembunuhan penjaga itu tidak direncanakan.

Nasution terus bersembunyi di halaman tetangganya sampai pukul 06:00 ketika ia kembali ke rumahnya dalam keadaan patah pergelangan kaki. Nasution kemudian meminta ajudan untuk membawanya ke Departemen Pertahanan dan Keamanan karena ia pikir itu akan lebih aman di sana. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa ia masih hidup dan aman. Setelah mengetahui bahwa Soeharto mengambil alih komando tentara, Nasution kemudian memerintahkan ia untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan presiden, menghubungi panglima angkatan laut R.E. Martadinata, komandan korps marinir R. Hartono serta kepala kepolisian Soetjipto Joedodihardjo, dan mengamankan Jakarta dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Angkatan udara tidak termasuk karena Panglima Omar Dhani dicurigai sebagai simpatisan G30S. Soeharto segera mengintegrasikan perintah tersebut ke dalam rencananya untuk mengamankan kota.

Sekitar pukul 14:00, setelah Gerakan 30 September mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi, Nasution mengirim perintah lain untuk Soeharto, Martadinata dan Joedodihardjo. Dalam rangka itu, Nasution mengatakan bahwa ia yakin Soekarno telah diculik dan dibawa ke markas G30S di Halim. Karena itu ia memerintahkan ABRI untuk membebaskan presiden, memulihkan keamanan Jakarta, dan yang paling penting, menunjuk Soeharto sebagai kepala operasi. Sama seperti Soeharto yang mulai bekerja, tetapi pesan datang dari Soekarno di Halim. Soekarno telah memutuskan untuk menunjuk Mayjen Pranoto Reksosamodra – loyalis Soekarno – untuk mengisi posisi Panglima Angkatan Darat dan sekarang ingin Pranoto untuk datang menemuinya. Soeharto tidak mengizinkan Pranoto pergi tetapi ia tahu bahwa Soekarno tidak akan menyerah untuk mencoba memanggil Pranoto. Untuk memperkuat posisi tawar, Soeharto meminta Nasution untuk datang ke Markas Kostrad.

Nasution tiba di markas Kostrad sekitar pukul 6 sore, Soeharto mulai mengerahkan pasukan Sarwo Edhie Wibowo untuk mengamankan Jakarta dari Gerakan 30 September. Di sana, Nasution akhirnya menerima pertolongan pertama untuk pergelangan kakinya yang patah. Setelah Jakarta aman, Martadinata datang ke markas Kostrad dengan salinan Keputusan Presiden yang menunjuk Pranoto. Setelah melihat keputusan tersebut, Soeharto mengundang Martadinata dan Nasution ke ruangan untuk membahas situasi.

Nasution meminta Martadinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Martadinata menjawab bahwa pada sore hari dia, Joedodihardjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi.[34] Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta.

Dengan pasukan Sarwo Edhie, Jakarta dengan cepat berhasil diamankan. Soeharto kemudian mengalihkan perhatiannya ke Halim dan mulai membuat persiapan untuk menyerang pangkalan udara. Untuk membantunya, Nasution memerintahkan angkatan laut dan polisi untuk membantu Soeharto dalam menumpas Gerakan 30 September. Untuk angkatan udara, Nasution mengeluarkan perintah mengatakan bahwa mereka tidak akan dihukum atas pembangkangan jika mereka menolak untuk mematuhi perintah Dhani. Pada pukul 06:00 tanggal 2 Oktober, Halim berhasil diambil alih dan Gerakan 30 September secara resmi dikalahkan.

Kehilangan kesempatan :

Meskipun Soeharto telah menjadi tokoh kunci pada 1 Oktober, banyak perwira Angkatan Darat lainnya masih berpaling ke Nasution untuk kepemimpinan dan mengharapkannya untuk mengambil kontrol yang lebih menentukan situasi. Namun, Nasution tampak ragu-ragu dan perlahan tetapi pasti dukungan mulai menjauh darinya. Mungkin alasan ini adalah karena ia masih berduka atas putrinya, Ade Irma, yang meninggal pada tanggal 6 Oktober.

Dalam beberapa minggu pertama setelah G30S, Nasution-lah yang terus-menerus melobi Soekarno untuk menunjuk Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Soekarno, yang setelah 1 Oktober tetap menginginkan Pranoto sebagai pimpinan angkatan darat, awalnya menjadikan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib, tetapi dengan lobi terus-menerus yang dilakukan Nasution, Soekarno akhirnya dibujuk dan pada tanggal 14 Oktober 1965, ditunjuklah Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat.

Sebuah peluang emas datang ke Nasution pada bulan Desember 1965 ketika ada pembicaraan tentang penunjukkan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian. Nasution tidak memanfaatkan ini dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Soeharto mengambil inisiatif pada awal 1966 dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Pada 24 Februari 1966, Nasution tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam perombakan kabinet. Posisi Kepala Staf ABRI juga dihapuskan.

Pada tahap ini, harapan bahwa Nasution akan melakukan sesuatu sekarang telah hilang, para perwira militer dan gerakan mahasiswa berada di belakang Soeharto. Namun demikian, ia terus menjadi tokoh yang dihormati, banyak perwira militer megunjunginya pada hari-hari menjelang penandatanganan Supersemar, dokumen penyerahan kewenangan dari Soekarno ke Soeharto. Bahkan, ketika Soeharto hendak pergi Markas Kostrad untuk menunggu pengiriman Supersemar, ia menelepon Nasution dan meminta restunya. Istri Nasution memberi restu atas nama Nasution, yang tidak hadir.

Indra politik Nasution tampaknya telah kembali setelah Soeharto menerima Supersemar. Itu mungkin karena ia yang pertama kali menyadari bahwa Supersemar tidak hanya memberikan kekuasaan darurat kepada Soeharto tetapi juga memberinya kontrol eksekutif. Pada 12 Maret 1966, setelah Soeharto melarang keberadaan PKI, Nasution menyarankan kepada Soeharto bahwa ia membentuk kabinet darurat. Soeharto, masih hati-hati tentang apa yang ia bisa atau tidak bisa lakukan dengan kekuatan barunya, karena pembentukan kabinet adalah tanggung jawab presiden. Nasution mendorong Soeharto dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh, tetapi Soeharto tidak menanggapi dan percakapan berakhir tiba-tiba.

Ketua MPRS :

Nasution memberi selamat kepada Jenderal Soeharto atas pengangkatannya sebagai acting presiden, 12 Maret 1967

Dengan kekuatan barunya, Soeharto mulai membersihkan pemerintahan dari pengaruh komunis. Setelah penangkapan 15 menteri kabinet pada 18 Maret 1966, Soeharto mengincar MPRS, mencopot anggota yang dianggap simpatisan komunis dan menggantinya dengan anggota yang lebih bersimpati pada tujuan militer. Selama pembersihan, MPRS juga kehilangan ketuanya, Chaerul Saleh, dan ada kebutuhan untuk mengisi posisi yang kosong. Nasution adalah pilihan yang sangat populer karena semua fraksi di MPRS menominasikan ia untuk posisi Ketua MPRS. Namun, Nasution menunggu sampai Soeharto menyatakan dukungan untuk pencalonannya sebelum menerima nominasi.

Pada 20 Juni 1966, Sidang Umum MPRS dimulai. Nasution menetapkan Supersemar sebagai agenda pertama yang akan dibahas dalam daftar dengan berjalan ke aula pertemuan dengan dokumen yang sebenarnya. Keesokan harinya, pada 21 Juni MPRS meratifikasi Supersemar, sehingga ilegal bagi Soekarno untuk menariknya kembali. Pada 22 Juni, Soekarno menyampaikan pidato berjudul Nawaksara (Sembilan butir) di depan sidang. Nasution dan anggota MPRS lainnya merasa kecewa. Soekarno tidak menyebutkan apa-apa tentang G30S. Sebaliknya, Soekarno tampaknya memberikan penjelasan tentang pengangkatannya sebagai presiden seumur hidup, rencana kerjanya sebagai presiden, dan bagaimana Konstitusi bekerja dalam praktik. MPRS menolak untuk meratifikasi pidato ini.

Selama dua minggu ke depan, Nasution sibuk memimpin Sidang Umum MPRS. Di bawah kepemimpinannya, MPRS mengambil langkah-langkah seperti melarang paham Marxisme-Leninisme, mencabut keputusan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan memerintahkan pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 1968. Sidang Umum MPRS juga meningkatkan kekuasaan Soeharto dengan secara resmi memerintahkannya untuk merumuskan kabinet baru. Sebuah keputusan juga disahkan yang menyatakan bahwa jika presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya, ia kini akan digantikan oleh pemegang Supersemar, bukan wakil presiden.

Tahun 1966 pun berlalu, Soekarno semakin defensif dan popularitasnya di kalangan rakyat Indonesia semakin menurun. Soeharto, yang tahu bahwa kemenangan politiknya sudah dekat, turun untuk memainkan peran orang Jawa yang sopan dengan terus-menerus memberikan kata-kata meyakinkan kepada Soekarno dan membelanya dari tuntutan para demonstran. Jenderal lainnya seperti Nasution tidak penuh belas kasihan, Nasution menyatakan bahwa Soekarno harus bertanggung jawab atas situasi buruk yang melanda pemerintahan dan masyarakat Indonesia pada saat itu. Nasution juga menyerukan agar Soekarno dibawa ke pengadilan.

Pada 10 Januari 1967, Nasution dan MPRS bersidang lagi dan Soekarno menyerahkan laporannya (dia tidak menyampaikan hal itu secara pribadi sebagai pidato) yang diharapkan bisa mengatasi masalah G30S. Diberi judul "Pelengkap Nawaksara", laporan itu berbicara tentang desakan Soekarno menyebut G30S dengan Gerakan 1 Oktober (Gestok). Pada G30S, Soekarno mengatakan bahwa PKI membuat kesalahan besar pada pagi hari 1 Oktober, tetapi juga menambahkan bahwa hal ini disebabkan oleh kecerdikan pihak neokolonialis. Soekarno juga menambahkan bahwa jika ia akan disalahkan atas G30S, Menteri Pertahanan dan Keamanan pada saat itu (Nasution) juga harus disalahkan karena tidak melihat G30S datang dan menghentikannya sebelum terjadi.[37] Laporan sekali lagi ditolak oleh MPRS.

Pada bulan Februari 1967, DPR-GR menyerukan Sidang Istimewa MPRS pada bulan Maret untuk mengganti Soekarno dengan Soeharto. Soekarno tampaknya pasrah akan nasibnya, akhirnya pada 12 Maret 1967 Soekarno secara resmi dicabut mandatnya sebagai Presiden oleh MPRS. Nasution kemudian menyumpah Soeharto ke tampuk kekuasaan sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian pada 27 Maret 1968, Nasution memimpin pemilihan dan pelantikan Soeharto sebagai Presiden penuh.

Orde Baru

Jatuh dari kekuasaan :

Meskipun bantuan dari Nasution memberinya kesempatan naik ke kekuasaan, Soeharto melihat Nasution sebagai saingan dan segera mulai bekerja untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.

Pada tahun 1969, Nasution dilarang berbicara di Seskoad dan Akademi Militer. Pada tahun 1971, Nasution tiba-tiba diberhentikan dari dinas militer, ketika berusia 53, dua tahun lebih cepat dari usia pensiun yakni 55 tahun. Nasution akhirnya pada tahun 1972 digantikan oleh Idham Chalid sebagai Ketua MPRS. Kejatuhan Nasution secara drastis tersebut membuatnya mendapatkan julukan sebagai Gelandangan Politik.

Oposisi terhadap Orde Baru :

Setelah ia disingkirkan dari posisi kekuasaan, Nasution berkembang menjadi lawan politik Orde Baru. Pada akhir tahun 70-an, rezim Soeharto telah berubah dari populer menjadi otoriter dan korup. Pada saat ini banyak suara mulai secara terbuka berbicara dan mengkritik rezim. Setelah pemilu legislatif tahun 1977, di mana terdapat dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Golkar, Nasution mengatakan bahwa ada krisis kepemimpinan pada masa Orde Baru.

Pada bulan Juli tahun 1978, bersama-sama dengan mantan wakil presiden Hatta, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB). Pemerintah Soeharto bergerak cepat dan tidak mengizinkan YLKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari 1979. Nasution dan YLKB tidak menyerah. Pada bulan Agustus 1979, ia berhasil mengadakan pertemuan yang dihadiri anggota DPR. Mungkin secara signifikan, anggota ABRI menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Nasution mengkritik Orde Baru karena tidak sepenuhnya melaksanakan Pancasila dan UUD 1945.

Soeharto menanggapi kritikan tersebut. Pada 27 Maret 1980, pada Rapat ABRI, Soeharto dalam pidatonya mengatakan bahwa anggota ABRI harus siap untuk mempertahankan kursi mereka di DPR dan mereka harus melindungi Pancasila dan UUD 1945 dari kemungkinan-kemungkinan amendemen. Untuk itu, Soeharto memerintahkan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, harus memilih mitra-mitra politik yang benar yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini karena pada saat itu diyakini ada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang meragukannya. Soeharto mengulangi hal ini dalam pidato lain tanggal 16 April 1980, pada kesempatan ulang tahun Kopassus. Di mana ia membantah tuduhan korupsi dan mengklaim jika memungkinkan, ia akan menculik satu orang dari 2/3 anggota MPR yang menginginkan amendemen. Hal itu akan mencegah MPR untuk mengubah konstitusi.

Petisi 50 :

Nasution kemudian memutuskan bahwa penentang rezim harus membuat pernyataan besar. Ia mengumpulkan anggota ABRI yang tidak puas dengan rezim Soeharto seperti mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso, dan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Mochamad Jasin. Mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap serta ketua PDRI Syafruddin Prawiranegara ikut bergabung. Bersama dengan banyak nama kritikus terkenal terhadap pemerintah, mereka menandatangani petisi yang dikenal sebagai Petisi 50, disebut demikian karena ada 50 orang penandatangan petisi tersebut.

Petisi itu ditandatangani pada 5 Mei 1980 dan disampaikan ke DPR pada 13 Mei 1980. Petisi ini menyerukan Soeharto untuk berhenti menafsirkan Pancasila sesuai tujuannya sendiri dan bagi ABRI untuk bersikap netral dalam politik bukan malah menguntungkan Golkar. DPR, khususnya anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia menanggapi serius petisi ini dan meminta Soeharto untuk merespon masalah ini. Soeharto menjawab bahwa pidato-pidatonya pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980 adalah respon yang cukup memadai. Ia menambahkan jika ada masalah, DPR bisa melakukan penyelidikan khusus. Di sini anggota PPP dan PDI berhenti, mengetahui bahwa gerakan mereka akan dikalahkan karena dominasi Golkar. Bagi penandatangan petisi seperti Nasution, Soeharto memberlakukan larangan perjalanan dan membuat transaksi bisnis yang sulit sehingga penandatangan petisi akan memiliki masa sulit dalam mencari nafkah.

[12/7 20.30] rudysugengp@gmail.com: 6. Buatkan gambar dan infografis tentang

Rekonsiliasi dan Akhir Hayat Abdul Haris Nasution

Rekonsiliasi :

Soeharto bersama Frits A. Kakiailatu menjenguk A.H. Nasution yang sedang sakit di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada 13 Maret 1997.

Pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik, dan penegakan hukum terhadap penandatangan Petisi 50 dilonggarkan.

Pada Juni 1993, ketika ia berada di rumah sakit karena sakit, Nasution dikunjungi oleh para petinggi militer. Ia kemudian menerima kunjungan B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Habibie kemudian mengundang Nasution dan penandatangan Petisi 50 lainnya untuk mengunjungi galangan kapal dan pabrik pesawat yang berada di bawah yurisdiksinya. Pemerintah juga mulai mengklaim bahwa meskipun ada larangan perjalanan bagi para penandatangan Petisi 50, tetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk Nasution. Sementara itu, Nasution membantah telah mengkritik pemerintah, ia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai "perbedaan pendapat".

Akhirnya, pada bulan Juli 1993, Soeharto mengundang Nasution ke Istana Presiden untuk bertemu. Hal ini diikuti oleh pertemuan lain pada 18 Agustus 1993, setelah perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak ada pembicaraan tentang politik, tetapi jelas bahwa mereka berdua berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan di antara mereka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, Nasution mendorong upaya Indonesia untuk melakukan proses rekonsiliasi sehingga bangsa bisa bersatu di bawah kepemimpinan Soeharto.

Pada tanggal 5 Oktober 1997, pada kesempatan ulang tahun ABRI, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, pangkat yang juga diberikan kepada Soeharto dan Soedirman.

Keluarga dan akhir hayat :

Nasution menikah dengan Johana Sunarti Gondokusumo pada 30 Mei 1947 di Ciwidey, Bandung, bersamanya ia memiliki dua anak perempuan, yakni Hendrianti Saharah Nasution dan Irma Suryani Nasution.

Irma tewas dalam peristiwa G30S.

Istrinya meninggal pada tahun 2010 dalam usia 87.

Nasution sendiri meninggal pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita stroke dan kemudian koma.

Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hendrianti Saharah meninggal pada tahun 2021 dalam usia 69.

Pahlawan Nasional Indonesia :

S.K. Presiden No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

[12/7 22.11] rudysugengp@gmail.com: Iwa Kusumasumantri

[12/7 22.40] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Kehidupan Awal Iwa Kusumasumantri

Informasi pribadi

Lahir :

31 Mei 1899

Ciamis, Hindia Belanda

Meninggal :

27 November 1971 (umur 72)

Jakarta, Indonesia

Kehidupan awal :

Iwa lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 31 Mei 1899. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di sekolah yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, ia berangkat ke Bandung, di mana ia masuk di Sekolah Pegawai Pemerintah Pribumi (Opleidingsschool Voor inlandse Ambtenaren, atau OSVIA ). Tidak mau mengadaptasi budaya Barat dalam menuntut ilmu di sekolah, ia keluar dan pindah ke Batavia (sekarang Jakarta) untuk masuk di sekolah hukum, sementara ketika di ibu kota kolonial tersebut, ia juga bagian dari Jong Java, sebuah organisasi untuk pemuda Jawa.

Iwa lulus pada tahun 1921 dan melanjutkan studinya di Universitas Leiden di Belanda. Di negara itu ia bergabung dengan Serikat Indonesia (Indonesische Vereeniging), sebuah kelompok nasionalis para intelektual Indonesia. Dia menekankan bahwa Indonesia harus bekerja sama, terlepas dari ras, keyakinan, atau kelas sosial, untuk memastikan kemerdekaan dari Belanda; ia menyerukan tentang non-kerjasama dengan kekuatan-kekuatan kolonial. Pada tahun 1925 ia pindah ke Uni Soviet untuk menghabiskan setengah tahun belajar di Universitas Komunis kaum tertindas dari Timur di Moskow. Di Uni Soviet ia sempat menikah dengan seorang wanita Ukraina bernama Anna Ivanova; keduanya memiliki seorang putri, bernama Sumira Dingli.

Setelah kembali ke Hindia tahun 1927, Iwa bergabung dengan Partai Nasional Indonesia dan bekerja sebagai pengacara. Dia kemudian pindah ke Medan, Sumatera Utara, di mana ia mendirikan surat kabar Matahari Terbit; koran yang mengaspirasi hak-hak pekerja dan mengkritik perkebunan milik Belanda yang besar di daerah itu. Karena tulisan-tulisannya, dan mengikuti upaya untuk mengorganisasi serikat dagang, pada 1929 Iwa ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan menghabiskan satu tahun di penjara sebelum dibuang ke Banda Neira, di Kepulauan Banda, untuk jangka waktu sepuluh tahun. Dan pada tahun 1929 tersebut Iwa memimpin media Matahari Indonesia.

Pembela Buruh dan Tokoh Pers:

Ia mendirikan Sarekat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) di Medan dan menerbitkan surat kabar Matahari Indonesia untuk memperjuangkan nasib kaum tertindas.

Masa Pengasingan:

Akibat ideologinya, ia ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bandanaira dan Makassar selama 10 tahun.

[12/7 22.41] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Iwa Kusumasumantri

Era Jepang :

Sementara ketika di Banda Iwa menjadi seorang Muslim yang taat, namun ia terus percaya pada nilai Marxisme. Dia juga bertemu beberapa tokoh nasionalis terkemuka yang juga ada di pengasingan, termasuk Muhammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tjipto Mangunkusumo. Iwa kemudian kembali ke Batavia dan, selama pendudukan Jepang (1942-1945) dioperasikan sebuah firma hukum di sana. Ia juga memberikan beberapa kuliah tentang penyebab nasionalis, di bawah pengawasan ketat pasukan pendudukan Jepang.

Pasca-kemerdekaan :

Sebagai akibat dari kekalahan Jepang di Asia Pasifik yang semakin jelas, pemimpin nasionalis Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Iwa menyarankan penggunaan istilah proklamasi, yang akhirnya digunakan, dan membantu menyusun UUD 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Selama bulan-bulan awal revolusi yang kemudian diikuti dengan proklamasi, Iwa bekerja sama dengan elemen baru, pribumi, dan pemerintah. Pada tanggal 31 Agustus ia terpilih sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat sampai November 1945. Ia kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan, yang dipimpin oleh Tan Malaka. Ia dituduh terlibat dan sempat ditahan karena didakwa terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946, yang menyebabkan pemerintah Indonesia memenjarakannya; tahanan lainnya termasuk Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, dan Tan Malaka.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, dan di Republik Indonesia Serikat yang baru ini, Iwa menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga 1950.

Pada tahun 1953 Iwa terpilih sebagai Menteri Pertahanan Pertama di Kabinet Ali Sastroamidjojo, di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo; masa jabatannya berlangsung sampai tahun 1955.

Pada tahun 1957 Iwa menjadi rektor di Universitas Padjadjaran di Bandung. Istilah politik terakhir, 1963-1964, adalah sebagai menteri untuk Kabinet Kerja IV.

Perumus UUD:

Sebagai anggota PPKI, Iwa mengusulkan pasal yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar, yang kemudian diakomodasi oleh Soepomo

[12/7 22.41] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Pengabdian, Akhir Hayat, dan Penghargaan Iwa Kusumasumantri

Pengabdian Pasca-Kemerdekaan:

Ia menjabat sebagai Menteri Sosial pada kabinet pertama RI dan Menteri Pertahanan (1953-1955), serta menjadi Presiden/Rektor pertama Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung.

Peran Akademik dan Intelektual :

Setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan, Iwa aktif sebagai akademisi dan dilantik sebagai Rektor pertama Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung pada tahun 1957. Ia juga menjadi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 1961 serta menjabat di Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Iwa dikenal sebagai penulis produktif. Karyanya meliputi tema-tema hukum, sejarah perjuangan, hingga filsafat politik. Beberapa karya pentingnya antara lain:

1. Revolusionalisasi Hukum di Indonesia (1958),

2. Pokok-pokok Ilmu Politik (1964), (Muamalah Politik).

3. Sejarah Revolusi Indonesia (trilogi)

Akhir Hayat :

Iwa Kusumasumantri wafat di Jakarta pada 27 November 1971.

Ia dimakamkan di TPU Karet Bivak.

Pada tanggal 6 November 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia atas jasa dan dedikasinya bagi bangsa, berdasarkan ⁠Keppres No. 073/TK/2002.

Menurut sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam, ini adalah sebuah proses, karena afiliasi Iwa dengan Tan Malaka dan kepentingan komunis lainnya, upaya yang sebelumnya tidak didukung oleh pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Presiden Soeharto.

[12/7 22.42] rudysugengp@gmail.com: Andi Jemma

[12/7 23.06] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal Andi Jemma

Info Pribadi :

Andi Jemma

Lahir :

15 Januari 1901

Palopo, Celebes

Meninggal :

23 Februari 1965 (umur 64)

Makassar, Sulawesi Selatan

Gelar:

Datu Luwu (Raja)

Orang Tua:

Andi Tenri Lengka (Ayah) dan

Sitti Huzaimah Andi Kambo Opu Daeng Risompa (Ibu)

Wilayah kekuasaannya kemudian menjadi daerah setingkat kabupaten setelah beberapa wilayahnya memisahkan diri menjadi beberapa kabupaten, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Tana Toraja, semuanya masih di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Kolaka menjadi sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara dan Poso di Sulawesi Tengah.

Peran :

Kedatuan Luwu merupakan kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan akan bergabung dengan Republik Indonesia. Andi Jemma menjabat setingkat wadana di Kolaka hingga 1923 sebelum diangkat menjadi Datu. Andi Jemma kembali ke Palopo dan mempersiapkan diri menjadi Datu. Beliau Datu Luwu Andi Djemma merupakan Tokoh Utama Pelopor Keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) di Tanah Luwu. Bahkan Ketika Andi Jemma menjadi Datu, organisasi kebangsaan dan agama lainnya seperti Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Muhammadiyah berkesempatan menjalankan organisasinya di Kerajaan Luwu.

[12/7 23.06] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Andi Jemma

Menjelang kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Andi Jemma memimpin Gerakan Soekarno Muda dan memimpin Perlawanan Semesta Rakyat Luwu pada 23 Januari 1946. Saat ini, Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta. Perlawanan semesta rakyat Luwu mencatat sejarah karena merupakan perlawanan terbesar dan terluas hingga sepanjang 200 km. Andi Djemma memimpin rakyat Luwu untuk berperang dengan tentara sekutu yang pada saat itu diboncengi tentara NICA (Nedelands Indiscehe Civic Administration).

Pada 5 Oktober 1945, Jemma sempat mengultimatum pihak Sekutu agar segera melucuti tentaranya dan kembali ke tangsinya di Palopo. Ultimatum itu dibalas Gubernur Jenderal Belanda, Van Mook, dengan ultimatum juga. Andi Djemma yang mempunyai lima putera itu baru tertangkap Belanda pada 3 Juli 1946 dan diasingkan ke Ternate.

Selepas Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Andi Jemma pun dibebaskan. Ia kemudian kembali ke Makassar pada Maret 1950.

[12/7 23.07] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat, Penghargaan, dan Peninggalan Andi Jemma

Akhir Hayat :

Andi Jemma wafat di usia 64 tahun pada 23 Februari 1965. Datu Luwu ini pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang dengan upacara militer.

Penghargaan :

Berselang 37 tahun setelah kematiannya, pemerintah Indonesia mengangkat Andi Jemma sebagai Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal itu diputuskan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73/TK/2002 pada tanggal 6 November 2002.

Selain itu, Andi Jemma juga mendapat penghargaan dari Kementerian Pertahanan (1960) dan Satyalancana Karya tingkat II (1964).

Peninggalan :

Nama Andi Jemma kini diabadikan sebagai nama jalan di kota Makassar, dahulu bernama jalan landak baru.

Pemberian nama ini dilakukan oleh Wali kota Makassar Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto atau biasa dikenal sebagai Danny Pomanto pada bulan Oktober 2017.

[12/7 23.18] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Warisan Pong Tiku

Perlawanan kedua dan kematian :

Di Tondon Tiku memulai persiapan pemakaman ibunya, persiapan yang dalam budaya Toraja memakan waktu beberapa bulan. Saat mengurus persiapan, dia menyuruh seorang penasihat mengumpulkan senjata secara diam-diam sementara yang lain disuruhnya pergi ke bentengnya di Alla' dan Ambeso. Tiku kemudian membuat persiapan untuk melarikan diri dari tahanan Belanda; dia juga mengembalikan semua properti yang dia ambil sebagai tuan, karena dia tahu dia tidak akan menggunakannya lagi. Selama di Tondon, pasukan Belanda dianggap melecehkan Pong Tiku. Malam sebelum pemakaman ibunya, pada Januari 1907, Tiku dan 300 pengikutnya melarikan diri dari Tondon, menuju selatan.

Setelah dia diberitahu bahwa Belanda telah mengejarnya, Tiku memerintahkan sebagian besar pengikutnya untuk kembali ke Tondon sementara dia dan sekelompok lima belas orang, termasuk dua istrinya, terus ke selatan. Mereka pertama kali tiba di Ambeso, tetapi benteng itu jatuh beberapa hari kemudian, dan saat itu mereka mengungsi ke Alla'. Benteng ini pula jatuh pada akhir Maret 1907 dan Tiku mulai kembali ke Tondon melalui hutan. Dia dan para pemimpin lainnya, baik Bugis maupun Toraja, dikejar oleh pasukan Belanda. Para pemimpin lainnya menyerah kepada Belanda dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di Makassar atau diasingkan ke Buton. Tiku, sementara itu, tetap bersembunyi di hutan.

Pada tanggal 30 Juni 1907 Tiku dan dua anak buahnya ditangkap oleh pasukan Belanda; dia adalah pemimpin gerilya terakhir yang ditangkap. Setelah beberapa hari di penjara, pada 10 Juli 1907 Tiku ditembak mati oleh tentara Belanda di dekat Sungai Sa'dan; beberapa laporan menyatakan bahwa ia sedang mandi pada saat itu. Ia dimakamkan bersama seluruh keluarganya di Tondol, sementara sepupunya Tandibua' menjadi penguasa Pangala', di bawah Belanda.

Warisan :

Setelah kematian Tiku, pemerintah kolonial berharap dia segera dilupakan, sebuah harapan yang tidak terwujud; Tandibua' memberontak pada tahun 1917, dan pemberontakan lokal lainnya muncul di berbagai daerah di Sulawesi sampai kaburnya Belanda setelah Pendudukan Jepang. Selama pendudukan, pasukan Jepang menggunakan Tiku sebagai simbol perjuangan Toraja melawan agresi kolonial, bekerja untuk menyatukan rakyat melawan Eropa. Walau hal ini kurang diterima di daerah taklukan Tiku seperti Baruppu' dan Sesean. Di sana, Tiku dikenang sebagai pria yang membunuh orang lain untuk mencuri istri mereka.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mendeklarasikan Tiku sebagai pahlawan nasional pada tahun 1964. Pada tahun 1970, sebuah monumen untuknya dibangun di tepi sungai Sa'dan. Tiku dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia dengan Keputusan Presiden 073/TK/2002 pada tanggal 6 November 2002. Pada peringatan kematian Tiku, upacara peringatan diadakan di ibukota provinsi Makassar.

Selain beberapa jalan, Bandara Pongtiku di Tana Toraja dinamai berdasarkan namanya.

[12/7 23.23] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Serbuan Belanda dan Perjuangan Pong Tiku

Serbuan Belanda :

Pada tahun 1905 tanah Bugis dan Toraja yang sebelumnya terfragmentasi telah bersatu menjadi empat wilayah utama, salah satunya berada di bawah Tiku. Pada bulan Juli tahun itu, raja Gowa, negara tetangga, mulai mengumpulkan tentara untuk melawan penjajah dan mencegah sisa tanah Toraja ditaklukkan. Ma'dika Bombing, seorang pemimpin dari negara wilayah selatan, meminta bantuan Tiku. Sebulan setelah para utusan bubar, para pemimpin berkumpul di Gowa untuk membuat rencana aksi. Hasilnya adalah para penguasa lokal harus berhenti berperang di antara mereka sendiri dan fokus pada Belanda, yang memiliki kekuatan lebih unggul; Walau begitu konflik internal ini, tidak sepenuhnya mereda. Pada saat pertemuan ditangguhkan, Belanda sudah mulai menyerang Luwu. Tiku ditugaskan untuk mengalihkan Belanda dari kota Rantepo yang sulit untuk dipertahankan, mulai membangun pasukannya dan pertahanannya.

Pada bulan Januari 1906 Tiku mengirim pengintai ke Sidareng dan Sawitto, yang diserbu Belanda, untuk mengamati jalannya pertempuran. Ketika pengintai melaporkan kekuatan luar biasa pasukan Belanda dan kekuatan magis yang digunakan untuk melawan tentara Bugis, dia memerintahkan bentengnya untuk meningkatkan kesiapan dan mulai menimbun beras; bulan itu, Luwu jatuh ke tangan pasukan Belanda, yang kemudian bergerak lebih jauh ke pedalaman. Pada bulan Februari anak buah Tiku, dikirim untuk memperkuat kerajaan selatan, melaporkan bahwa tidak ada lagi kepemimpinan yang koheren dan bahwa kedua kerajaan kalah melawan Eropa. Ini meyakinkan Tiku untuk melatih lebih banyak pasukan dan membentuk dewan militer beranggotakan sembilan orang, dengan dirinya sebagai pemimpinnya.

Pada Maret 1906, kerajaan lainnya telah jatuh, meninggalkan Tiku sebagai penguasa Toraja terakhir. Belanda merebut Rantepao tanpa perlawanan, tanpa menyadari bahwa penyerahan kota telah direncanakan oleh Tiku. Melalui sebuah surat, Panglima Belanda Kapten Kilian menyuruh Tiku untuk menyerah, sebuah tuntutan yang tidak dipenuhi oleh Tiku. Sadar akan pasukan Tiku yang sudah terkumpul dan banyaknya benteng, Kilian tidak mencoba melakukan serangan langsung. Sebaliknya, pada April 1906 ia mengirim rombongan ekspedisi ke Tondon. Meskipun gerakan pasukan ini tidak dilawan, setelah malam tiba pasukan Tiku menyerang kamp Belanda di Tondon; ini memaksa pasukan Belanda untuk mundur ke Rantepao dan dikejar oleh pasukan Tiku, yang mengakibatkan banyak korban dari pihak Belanda di sepanjang perjalanan.

Strategi Tiku didasarkan pada pengalaman yang diperolehnya saat melawan panglima perang lainnya. Belanda dan pasukan pribumi, di sisi lain, meremehkan pasukan Tiku dan tidak mampu beradaptasi dengan cuaca dingin di dataran tinggi.

Perjuangan awal :

Ekspedisi yang gagal menyebabkan perang terbuka antara Tiku, yang bersembunyi di bentengnya di Buntu Batu, dan pasukan Belanda. Tiku memiliki mata-mata di Rantepao. Pada tanggal 22 Juni, mereka melaporkan bahwa sebuah batalyon Belanda yang terdiri dari kira-kira 250 orang dan 500 kuli telah meninggalkan desa pada malam sebelumnya, mengarah ke selatan menuju arah benteng Tiku di Lali' Londong. Tiku memerintahkan agar jalan tersebut disabotase, sehingga memperpanjang waktu tempuh dari satu hari menjadi lima hari. Pada malam tanggal 26 Juni, pasukan Tiku menyerang pasukan Belanda di luar Lali' Londong, sebuah serangan yang tidak diprediksi oleh Belanda. Namun, tidak ada yang tewas dalam serangan itu. Keesokan paginya, Belanda memulai pengepungan di Lali' Londong, menggunakan granat tangan dan tangga. Karena tidak mampu menghadapi granat, senjata baru Belanda yang tidak digunakan melawan panglima perang lain sebelumnya, sore itu benteng itu berhasil direbut pasukan Belanda.

Kekalahan ini membuat Tiku memperkuat anak buahnya. Pasukan Toraja dipersenjatai dengan senapan, tombak, batu besar, pedang, dan ekstrak cabai, disemprotkan ke mata musuh dengan alat yang disebut tirik lada , atau sumpitan, untuk membutakan mereka. Tiku sendiri dipersenjatai dengan senapan, tombak, dan labo Portugis. Dia mengenakan baju pelindung, sepu (penjaga selangkangan), dan songkok dengan tonjolan berbentuk tanduk kerbau, dan membawa perisai yang dihias. Dengan tentaranya, Tiku menggali lubang yang diisi dengan tiang bambu tajam di sepanjang rute pasokan Belanda. Mereka yang berjalan di atas lubang akan jatuh dan tertusuk.

Namun, ini tidak cukup untuk menghentikan kemajuan Belanda. Pada 17 Oktober 1906, dua benteng bernama Bamba Puang dan Kotu, jatuh, setelah beberapa kali serangan gagal Belanda sejak Juni. Karena kampanye melawan Tiku berlangsung lebih lama daripada sebagian besar kampanye pendudukan lainnya, hal ini dianggap melemahkan otoritas Belanda di Sulawesi, Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz mengirim Gubernur Sulawesi Swart untuk memimpin serangan secara pribadi.

Setelah pengepungan yang lama, Andi Guru dan mantan letnan Tiku, Tandi Bunna' – keduanya saat itu sudah bekerja untuk Belanda – mendekati Tiku pada tanggal 26 Oktober dan menawarkan gencatan senjata. Meski awalnya tidak mau, Tiku dilaporkan diyakinkan oleh warga sipil yang mengingatkannya bahwa ibunya – yang telah meninggal dalam pengepungan – perlu dikuburkan. Setelah tiga hari gencatan senjata, pada malam 30 Oktober pasukan Belanda mengambil alih benteng, mengambil semua senjata, dan menangkap Tiku. Dia dan tentaranya terpaksa kabur ke Tondon.

[12/7 23.32] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Strategi Kopi dan perang saudara Pong Tiku

Kopi dan perang saudara :

Khawatir akan persaingan dari kerajaan Luwu dan Bone di utara, dan Sidareng dan Sawitto di selatan, Pongtiku berusaha memperkuat pertahanan wilayahnya. Kerajaan akhirnya mencapai beberapa perjanjian perdagangan. Namun, perambahan Bugis menyebabkan ketegangan baru antara negara bagian, yang mencapai puncaknya dalam Perang Kopi pada tahun 1889. Pongtiku memihak kerajaan selatan yang dipengaruhi Bugis.

Pemimpin militer Bone Petta Panggawae dan prajurit Songko' Borrong[a] menyerbu Pangala' dan memihak Pong Maramba', seorang bangsawan kecil. Panggawae mengambil alih ibu kota Pongtiku di Tondon dan meruntuhkan kota, membuat Tiku dan penduduk sipil meninggalkan daerah tersebut. Pongtiku, yang berpihak pada pemimpin Sidenreng, Andi Guru, berhasil merebut kembali sisa-sisa ibu kota malam itu. Perang berakhir pada tahun 1890. Atas perintah pemerintah kolonial di Jawa, pasukan Belanda merangsek sampai Bone. Namun, negara-negara bagian yang tersisa segera memulai serangkaian perjuangan lain atas perdagangan senjata dan budak. Negara-negara kemudian menukar senjata dengan budak. Tiku juga berpartisipasi dalam perdagangan.

Pongtiku akhirnya membentuk aliansi dengan para pemimpin Bugis terdekat, yang mengurangi ketegangan dan meningkatkan perdagangan; ia juga mempelajari sistem penulisan dan bahasa kelompok tersebut, sehingga ia dapat dengan mudah berkorespondensi dengan para pemimpin Bugis. Pada saat ini Tiku telah merebut banyak wilayah. Untuk menghindari pengulangan penghancuran Tondon, Tiku memulai pembangunan tujuh benteng di tanahnya, serta beberapa pos pengawasan dan gudang. Benteng Toraja dirancang untuk mencegah masuknya lembah menuju pusat populasi, dan benteng Tiku dibagi antara bagian timur dan barat tanahnya. Dia menerapkan sistem pajak untuk mendanai langkah-langkah defensif ini: pemilik sawah diwajibkan untuk dikenakan pajak dua pertiga dari hasil panen mereka, sementara petani lain dikenai pajak sepuluh persen.

[12/7 23.38] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Kehidupan Awal Pong Tiku

Pong Tiku (juga dieja Pontiku dan Pongtiku; 1846 – 10 Juli 1907), yang dikenal di antara sekutu Bugisnya sebagai Ne' Baso, adalah seorang pemimpin Toraja dan pejuang gerilya yang beroperasi di Sulawesi bagian selatan. Ia dikenal dengan senjata tirrik lada atau semprotan air cabai menggunakan bambu kecil dalam masa perjuangannya.

Info Pribadi :

Lahir :

1846

Rindingallo, Toraja Utara, Sulawesi

Meninggal :

Juli 10, 1907 (umur 60–61)

Tondon, Makale, Tana Toraja, Hindia Belanda

Sebab meninggal :

Ditembak mati

Makam :

Tondon, Tana Toraja

Pekerjaan :

Pemimpin, gerilyawan

Tahun aktif :

1880–1907

Sebagai putera dari penguasa Pangala', Pong Tiku merebut kerajaan tetangga yang bernama Baruppu' (terletak di bagian Utara barat daya dari Pangala) dan menjadi pemimpinnya. Lalu, setelah kematian ayahnya, ia juga memerintah Pangala'. Karena perdagangan kopi dan bersekutu dengan suku Bugis dataran rendah, Pongtiku mampu memperoleh kekayaan, tanah, dan kekuasaan yang besar. Selama Perang Kopi (1889–1890), ibu kotanya di Tondon dihancurkan oleh penguasa lain, tetapi dapat direbut kembali pada hari yang sama. Ketika kolonial Belanda yang berbasis di Jawa menginvasi Sulawesi pada awal 1900-an, Pongtiku dan tentaranya memanfaatkan benteng untuk bertahan dan basis untuk melancarkan serangan. Ia ditangkap pada Oktober 1906, tetapi pada Januari 1907, ia berhasil melarikan diri dan meski tetap menjadi buronan hingga Juni. Dia dieksekusi beberapa hari setelah ditangkap kembali.

Pongtiku adalah pemimpin perlawanan paling lama di Sulawesi, sehingga Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz menganggapnya perusak stabilitas kontrol Belanda atas wilayah Sulawesi dan mengirim Gubernur Sulawesi untuk mengawasi penangkapannya. Sejak kematiannya, ia telah digunakan sebagai simbol perlawanan Toraja. Panjang diperingati di Sulawesi, ia resmi dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2002.

Kehidupan awal dan naik ke tampuk kekuasaan :

Pongtiku lahir di dekat Rantepao, di dataran tinggi Sulawesi (sekarang bagian dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan) pada tahun 1846. Pada saat itu, Sulawesi selatan adalah pusat bagi perdagangan kopi yang berkembang pesat dan dikendalikan oleh banyak panglima perang. Pongtiku yang merupakan anak dari salah satu panglima perang ini, yang juga merupakan penguasa daerah Pangala'. Ia merupakan anak bungsu dari enam bersaudara keluarga Siambo' Karaeng dan istrinya Leb'ok. Pongtiku adalah pemuda yang atletis, dan bersahabat baik dengan para pedagang kopi yang berkunjung ke desanya.

Pada tahun 1880, terjadi perang antara Pangala' dan Baruppu', negara tetangga yang dipimpin oleh Pasusu. Pongtiku berperan aktif dalam kampanye melawan Baruppu', dan ketika Pasusu dikalahkan, Tiku menggantikannya sebagai penguasa Baruppu'. Kerajaan yang baru dianeksasi ini kaya akan sawah dan mudah dipertahankan, memberi Pongtiku kekuasaan yang besar. Meskipun orang Toraja secara tradisional menghargai tenaga manusia dan berusaha untuk tidak membunuh tawanan perang, sejarah lisan Baruppu menggambarkan Pongtiku sebagai pembunuh pria, wanita, dan anak-anak tanpa ampun.

Ketika, tidak lama kemudian, ayah Pongtiku meninggal, Tiku juga menjadi pemimpin Pangala'. Sebagai pemimpin, Pongtiku bekerja untuk memperkuat ekonomi dengan meningkatkan perdagangan kopi dan membentuk aliansi strategis dengan penduduk dataran rendah yang didominasi orang Bugis. Keberhasilan ekonomi yang dibawanya membuat penguasa terdekatnya menghormati dan iri pada Pongtiku.

[13/7 00.28] rudysugengp@gmail.com: 7. Buatkan gambar dan Infografis tentang

Abdul Haris Nasution di era G 30 S/PKI

Percobaan penculikan :

Nasution yang kakinya terluka sedang membahas situasi di markas Kostrad pada malam tanggal 1 Oktober 1965

Artikel utama: Gerakan 30 September

Tendean mengambil senjatanya dan lari dari rumah, tetapi ia tertangkap dalam beberapa langkah. Dalam kegelapan, ia membuat kesalahan dan sudah berada di bawah todongan senjata. Setelah mendorong suaminya keluar rumah, Nyonya Nasution lari ke dalam dan membawa putrinya yang terluka. Saat ia menelepon dokter, pasukan Cakrabirawa menuntutnya agar memberitahu mereka di mana keberadaan suaminya. Kabarnya ia melakukan percakapan singkat sambil marah-marah dengan Arief dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution sedang keluar kota selama beberapa hari ini. Pasukan itu pun pergi dari rumah Nasution dan membawa Tendean pergi dengan mereka. Nyonya Nasution membawa putrinya yang terluka ke rumah sakit pusat angkatan darat. Komandan garnisun Jakarta, Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, bergegas ke rumah Nasution.

Nasution meminta Martadinata bagaimana caranya presiden datang untuk menunjuk Pranoto. Martadinata menjawab bahwa pada sore hari dia, Joedodihardjo, dan Dhani telah menghadiri pertemuan dengan Soekarno di Halim untuk memutuskan siapa yang harus menjadi Panglima Angkatan Darat setelah Yani tewas. Pertemuan telah memutuskan bahwa Pranoto harus menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengatakan bahwa penunjukan Soekarno tidak dapat diterima karena penunjukan datang ketika Soeharto telah memulai operasi. Nasution dan Soeharto kemudian mengundang Pranoto dan meyakinkannya untuk menunda menerima pengangkatannya sebagai Panglima Angkatan Darat sampai setelah Soeharto selesai menumpas percobaan kudeta.

Kehilangan kesempatan :

Sebuah peluang emas datang ke Nasution pada bulan Desember 1965 ketika ada pembicaraan tentang penunjukkan dirinya sebagai wakil presiden untuk membantu Soekarno dalam masa ketidakpastian.

Nasution tidak memanfaatkan ini dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Soeharto mengambil inisiatif pada awal 1966 dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong. Pada 24 Februari 1966, Nasution tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam perombakan kabinet. Posisi Kepala Staf ABRI juga dihapuskan.

Ketua MPRS :

Nasution memberi selamat kepada Jenderal Soeharto atas pengangkatannya sebagai acting presiden, 12 Maret 1967

[13/7 00.28] rudysugengp@gmail.com: 8. Buatkan gambar dan Infografis tentang

Abdul Haris Nasution di era Orde Baru

Jatuh dari kekuasaan :

Meskipun bantuan dari Nasution memberinya kesempatan naik ke kekuasaan, Soeharto melihat Nasution sebagai saingan dan segera mulai bekerja untuk menyingkirkannya dari kekuasaan.

Oposisi terhadap Orde Baru :

Petisi 50 :

Petisi itu ditandatangani pada 5 Mei 1980 dan disampaikan ke DPR pada 13 Mei 1980. Petisi ini menyerukan Soeharto untuk berhenti menafsirkan Pancasila sesuai tujuannya sendiri dan bagi ABRI untuk bersikap netral dalam politik bukan malah menguntungkan Golkar. DPR, khususnya anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia menanggapi serius petisi ini dan meminta Soeharto untuk merespon masalah ini. Soeharto menjawab bahwa pidato-pidatonya pada tanggal 27 Maret 1980 dan 16 April 1980 adalah respon yang cukup memadai. Ia menambahkan jika ada masalah, DPR bisa melakukan penyelidikan khusus. Di sini anggota PPP dan PDI berhenti, mengetahui bahwa gerakan mereka akan dikalahkan karena dominasi Golkar. Bagi penandatangan petisi seperti Nasution, Soeharto memberlakukan larangan perjalanan dan membuat transaksi bisnis yang sulit; sehingga penandatangan petisi akan memiliki masa sulit dalam mencari nafkah.

[13/7 00.37] rudysugengp@gmail.com: 9. Buatkan gambar dan infografis tentang

Rekonsiliasi Orde Baru Abdul Haris Nasution

Soeharto bersama Frits A. Kakiailatu menjenguk A.H. Nasution yang sedang sakit di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada 13 Maret 1997.

Pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik, dan penegakan hukum terhadap penandatangan Petisi 50 dilonggarkan.

Pada tanggal 5 Oktober 1997, pada kesempatan ulang tahun ABRI, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, pangkat yang juga diberikan kepada Soeharto dan Soedirman.

[13/7 00.46] rudysugengp@gmail.com: 10. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat Abdul Haris Nasution

Keluarga dan akhir hayat :

Nasution menikah dengan Johana Sunarti Gondokusumo pada 30 Mei 1947 di Ciwidey, Bandung, bersamanya ia memiliki dua anak perempuan, yakni Hendrianti Saharah Nasution dan Irma Suryani Nasution.

Irma tewas dalam peristiwa G30S.

Istrinya meninggal pada tahun 2010 dalam usia 87.

Nasution sendiri meninggal pada 6 September 2000 di Jakarta setelah menderita stroke dan kemudian koma.

Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Hendrianti Saharah meninggal pada tahun 2021 dalam usia 69.

Pahlawan Nasional Indonesia :

S.K. Presiden No. 073/TK/2002 tanggal 6 November 2002.

[13/7 17.51] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Biodata dan Kehidupan Awal Sukarjo Wiryopranoto

Raden Soekardjo Wirjopranoto (ER, EYD: Raden Sukarjo Wiryopranoto; 5 Juni 1903 – 23 Oktober 1962) adalah seorang pejuang kemerdekaan dan Pahlawan Nasional Indonesia asal Cilacap. Ia juga turut menjadi pejuang perebutan kembali Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia (RI).

Informasi pribadi :

Lahir :

Soekardjo Wirjopranoto

5 Juni 1903

Kesugihan, Cilacap, Hindia Belanda

Meninggal :

23 Oktober 1962 (umur 59)

New York, Amerika Serikat

Makam :

TMP Kalibata

Kebangsaan

Jawa, Indonesia

Pekerjaan :

Aktivis kemerdekaan, politisi, kemudian diplomat

Kehidupan awal :

Sukarjo adalah putra dari Wiryodiharjo yang bekerja pada Jawatan Kereta Api pada zaman Hindia Belanda. Ibunya berasal dari Purwokerto, keturunan seorang alim ulama, bernama Kyai Asmadi. Sukarjo dilahirkan di Desa Kasugihan dan mempunyai saudara berjumlah tujuh orang dan ia adalah anak keenam.

Ketika Sukarjo berumur tiga tahun, ayahnya meninggal dunia. Sehingga ia dan saudara-saudaranya dibesarkan oleh sang ibu.

Pada masa sekolah, Sukarjo menempuh pendidikannya di Europeesche Lagere School (ELS) atau Sekolah Dasar zaman Hindia Belanda. Pada tahun 1917, Sukarjo lulus dari ELS. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Hukum atau Rechtsschool di Jakarta. Lima tahun kemudian setelah lulus dari Sekolah Hukum, ia mulai bekerja sebagai pegawai negeri.

Awalnya ia bekerja di Pengadilan Negeri Purwokerto. Ketika tahun 1962, Sukarjo dipindahkan ke Magelang. Tidak lama setelah ditempatkan di Magelang, Sukarjo dipindahkan ke Lumajang.

Ketika Sukarjo berada di Lumajang, terjadilah pemberontakan PKI tahun 1926/1927. Sukarjo menjadi salah satu pemuda yang paling berani, karena ia mendatangi rumah seorang dokter bernama dr. Muhammad. Karena putra dari dr. Muhammad, Sunaryo ikut ditangkap dan dibuang ke Digul karena dianggap terlibat pemberontakan PKI. Oleh sebab itulah, banyak orang yang tidak berani mendatangi rumahnya, kecuali Sukarjo. Sukarjo mendatangi rumah dr. Muhammad bersama istrinya, Umaryani untuk berkenalan dan menenangkan dr. Muhammad yang sedang terpukul atas kejadian tersebut.

Perbuatan Sukarjo pada zaman ini dapat dikatakan membahayakan dirinya, namun ia merupakan seorang yang bijaksana. Sukarjo pun mulai tertarik pada pergerakan nasional, sehingga ia menjadi anggota dari Jong Java.

2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Sukarjo Wiryopranoto

Kehidupan politik :

Sukarjo yang menyadari bahwa menjadi pegawai negeri, artinya ia hanya bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial, akhirnya Sukarjo mendirikan kantor pengacaranya sendiri bernama Wisynu. Tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan melindungi rakyat yang lemah.

Budi Utomo :

Berkat keaktifannya dalam dunia hukum dan politik, Sukarjo pun tergabung dalam organisasi Budi Utomo dan dipercaya menjadi Ketua Cabang Malang. Selama bergabung dalam Budi Utomo, Sukarjo berusaha keras untuk mempertebal rasa kebangsaan dan harga diri bangsa.

Volksraad (Dewan Rakyat) :

Pada tahun 1937, Sukarjo diangkat menjadi anggota Volksraad sebagai wakil Budi Utomo. Ia tergabung sebagai anggota Fraksi Nasional di bawah pimpinan M.H. Thamrin bersama R.P. Soeroso dan Otto Iskandardinata.

Langkah-langkah politik yang Sukarjo lakukan di dalam Volksraad antara lain adalah membela nasib pegawai rendah. Ia juga mengusulkan agar pengangkatan anggota-anggota Gemeenteraad atau Wali kota bagi orang Indonesia disamakan dengan orang Belanda.

Cita-cita Sukarjo itu terlaksana ketika tahun 1937, Mr. Dr. Subroto diangkat menjadi Wali kota Madiun. Pengangkatan ini menimbulkan kegaduhan di kalangan bangsa Belanda. Dua tahun kemudian Mr. Dr. Sunroto diangkat menjadi Wali kota Bogor, sedangkan Mr. Susanto Tirtoprojo menggantikan sebagai Wali kota Madiun.

Sukarjo aktif dalam pendirian dan perjuangan GAPI (Gabungan Politik Indonesia). Pada tahun 1939, GAPI melancarkan perjuangan dengan semboyan “Indonesia Berparlemen”. Maksudnya agar Volksraad menjadi Dewan Perwakilan Rakyat yang sebenarnya. GAPI, bersama dengan MIAI dan PVPN, mendirikan Madjelis Rakjat Indonesia pada bulan September 1941, di mana Sukarjo juga menjadi pengurus di dalamnya.

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) :

Sukarjo Wiryopranoto diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Cosakai. Pada tahun 1943, ia diangkat menjadi ketua muda Jawa Shinbun Kai, yaitu perserikatan surat kabar di Jawa.

Kabinet Syahrir :

Sebelum Agresi Militer II (Desember 1948), Sukarjo Wiryopranoto ditangkap Belanda di Jakarta dan diusir serta dikirim ke Yogyakarta, karena majalah “Mimbar Indonesia” yang dianggap berbahaya bagi politik Belanda. Sesudah majalah tersebut diizinkan terbit kembali pada bulan Februari 1949, ia kembali ke Jakarta. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sukarjo Wiryopranoto diangkat sebagai juru bicara negara dalam Kabinet Syahrir.

Duta Besar Republik Indonesia :

Bulan Januari 1950, Sukarjo Wirjopranoto sempat menjadi kepala editor majalah Mimbar Indonesia. Pada 27 Februari 1950, ia diangkat menjadi Duta Besar RI di Vatikan dan merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa RI dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Italia.

Kemudian ia ditarik kembali ke tanah air menjabat sebagai kepala Direktorat Asia-Pasifik pada Departemen Luar Negeri. Selanjutnya, ia ditugaskan menjadi Duta Besar Luar Biasa RI dan Berkuasa Penuh pada Pemerintah Republik Rakyat Cina dan merangkap sebagai kepala Perwakilan Diplomatik pada Pemerintah Rakyat Mongolia.

3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan Sukarjo Wiryopranoto

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) :

Empat tahun kemudian, pada tahun 1960, Sukarjo diangkat menjadi Wakil Tetap RI di PBB. Selama menjabat di PBB, ia sibuk memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Wafat :

Makam Sukarjo Wirjopranoto di TMP Kalibata, Jakarta

Ketika bangsa Indonesia berhasil memasukkan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, Sukarjo Wiryopranoto meninggal pada tanggal 23 Oktober 1962 di New York.

Jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Penghargaan :

Pada 29 Oktober 1962, berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 342 Tahun 1962, Sukarjo dianugerahi gelar Tokoh Nasional atau Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

[13/7 19.42] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang

Kehidupan Awal Suryopranoto

Lahir di Yogyakarta pada 11 Januari 1871, Suryopranoto adalah kakak Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), alias putra sulung KPH Suryaningrat. Meski lahir dari keluarga bangsawan, jejak perjuangan Soerjopranoto justru dikenal sebagai pembela rakyat kecil yang tertindas.

Sampai menginjak usia dewasa kebiasaannya tersebut masih terus dilakukan, sehingga kemudian ia terkenal dengan sebutan "Den Mas Iskandar Pendekar Jalanan". Kemudian dengan tubuhnya yang tegap tinggi dan besar, beliau mendapat julukan lagi "Den Mas Landung".

Pendidikan :

Sebagai pemilik status istimewa yaitu sebagai cucu seorang raja, RM. Soeryopranoto berkesempatan menempuh pendidikan formal di sekolah rendah Eropa atau Europeesche Lagere School (ELS). Lulus dari ELS kemudian meneruskan ke Klien Ambtenaren Cursus (Kursus Pegawai Rendah), dan setelah lulus ia diterima sebagai pegawai pada Controleurs-kantoor di Tuban Jawa Timur. Akibat pernah menempeleng seorang Controleur Belanda, maka RM. Soeryopranoto dikeluarkan dan segera kembali ke Yogyakarta. Di Yogyakarta oleh pamannya KPH Suryokusumo diangkat sebagai Wedana Sentana Praja Paku Alaman dengan pangkat Panji dengan tugas mengurusi administrasi kerabat Paku Alaman. Selama di Yogyakarta, RM. Soeryopranoto mendirikan Mardi Kaskaya pada tahun 1900. Satu tahun kemudian juga mendirikan Societeit Soetrohardjo sebuah klub yang identik dengan sebuah kelompok belajar (biblioteek).

Membahayakan Belanda :

Oleh karena kiprah RM. Soeryopranoto ini, dia dipandang membahayakan oleh Belanda, sehingga dengan dalih melanjutkan pendidikan ke Middlebare Londbouw School (MLS) dia harus meninggalkan Yogyakarta dan pergi ke Bogor.

Tahun 1907 pendidikan di MLS Bogor selesai dan RM. Soeryopranoto berhak atas Landbouw Kundige (Ahli Pertanian), dan Landbouw Leerar (Guru Pertanian).

Dengan ijazah yang dimilikinya itu ia ditugaskan di Kejajar, Wonosobo sebagai Lanbouw Consulent (Kepala Dinas Pertanian).

Organisasi :

Sewaktu di Wonosobo ini, RM. Soeryopranoto berhasil mendirikan SI (Sarekat Islam) dan dia sendiri menjadi anggota Komisaris Central Sarekat Islam (CSI). Pada tahun 1916, karena ada konflik dengan pejabat Belanda, RM. Soeryopranoto keluar dari pekerjaannya di Wonosobo, ia coba mendirikan Mardi kiswa, suatu koperasi petani, namun gagal. la lalu aktif dalam BO, dan menjadi pemimpin Adhi Dharma.

Adhi Dharma merupakan organisasi para pangeran Pakualaman yang bertujuan meningkatkan kehidupan spiritual, moral, dan intelektual yang serasi. RM. Soeryopranoto berhasil mengubah organisasi itu dari sekedar klub para pangeran menjadi jaringan perlindungan yang diberikan oleh pangeran dan priyayi kepada bermacam-macam orang dan golongan masyarakat (patronage). Program dari Adhi Dharma ini adalah menolong kaum cacat, memberi pinjaman kepada yang memerlukan, memajukan perdagangan, dan mendirikan sekolah.

[13/7 19.42] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang

Perjuangan Suryopranoto

Setahun setelah tamat dari MLS, pada 1908, Suryopranoto diperkerjakan sebagai Kepala Dinas Pertanian (Landbouw Consulent) untuk daerah Wonosobo, Dieng, dan Batus dengan tugas mengawasi perkebunan tembakau. Ia juga merangkap sebagai pemimpin sekolah pertanian.

Suatu ketika, pada 1914, rasa keadilannya terusik saat mendapati seorang Asisten Wedana yang dipecat hanya karena menjadi anggota Sarekat Islam. Sebagai protes atas tindakan yang mengekang hak berserikat dan berkumpul itu, Soerjopranoto menyobek ijazah-ijazahnya sendiri dan melemparkannya bersama bundelan kunci di hadapan atasannya (Residen Belanda) sambil meminta berhenti.

Sejak itu, ia bersumpah tidak akan lagi bekerja pada pemerintah penjajah Belanda untuk selama-lamanya, dan memberikan seluruh tenaga dan pikirannya pada perjuangan melawan penjajahan dan menegakkan hak-hak dari kaum tertindas.

Suryopranoto yang aktif di Budi Utomo merasa tidak puas karena organisasi ini tidak bersifat kerakyatan dan tidak revolusioner. Ia minta diri keluar dari organisasi tersebut setelah usulnya untuk membuatnya menjadi pergerakan rakyat ditolak. Selanjutnya, pada 1915, ia mengembangkan aktivitasnya sendiri secara langsung di kalangan rakyat jelata dengan mendirikan Barisan Kerja (Arbeidsleger) Adhi Dharma (kebaktian yang luhur).

Adhi Dharma bergerak dalam bidang pemberdayaan sosial-ekonomi, meliputi tabungan, koperasi, pertukangan, pendidikan, kesehatan, dan advokasi, yang kesemuanya didasarkan atas semangat gotong-royong. Semua aktivitas ini ditujukan untuk: 1) menggugah jiwa rakyat kecil akan kesadaran harga dirinya, 2) merupakan persiapan penggalangan gerakan rakyat jelata, gerakan buruh dan tani.

Ia juga aktif dalam organisasi Sarekat Islam. Karena semangat dan kemampuannya, segera ia menduduki tempat di pucuk pimpinan organisasi tersebut sebagai orang kedua setelah Tjokroaminoto.

Dalam kongres Sarekat Islam di Surabaya pada 1919, Soerjopranoto mengemukakan bahwa perjuangan menjadikan alat-alat produksi menjadi milik umum tidak harus dicapai dengan aksi bersenjata, tetapi bisa dengan aksi moral, lewat protes-protes, dan jika perlu dengan “pemogokan” yang kesemua itu harus dilakukan secara serentak.

Gagasan itu kemudian praktikkan sendiri dengan memimpin pemogokan umum di kalangan pekerja pabrik-pabrik gula yang pertama di tanah air. Sebelumnya, pada 1917, Soerjopranoto bergabung dengan serikat buruh pertama yang didirikan di Indonesia, Personel Fabrieks Bond (PFB), di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemogokan Buruh :

Lewat serikat buruh ini, pemogokan buruh pertama kali dilakukan pada 20 Agustus 1920, di pabrik gula Madu Kismo. Pemogokan ini begitu luas dan hebat sehingga oleh De Express disebut sebagai “De Staking Koning” (Raja Pemogokan). Yang dihadapi sebagai lawan pada waktu itu adalah Politiek Economische Bond (PEB), yaitu kumpulan tuan-tuan pabrik di bawah pimpinan Engelenberg dan Brugers.

Selama menjadi pemimpin SI, Soerjopranoto berulang kali masuk penjara karena aktivitas dan tulisan-tulisannya. Sekali ia dipenjarakan di Malang selama 3 bulan (1923), kedua di Semarang selama 6 bulan (1926), dan ketiga kalinya di Bandung (Sukamiskin) selama 16 bulan (1933), dengan peringatan untuk keempat kalinya akan diganjar 4 × 16 bulan.

Pasca-kemerdekaan, ia aktif menjadi guru Taman Siswa, juga sesekali memberikan kursus pada para pemuda. Ia menerbitkan dua buku, tentang sosialisme dan ilmu tata negara. Setelah tahun 1949, ia berhenti dari aktivitas kerja, aktivitasnya hanya menjadi simpatisan PSII dan anggota kehormatan Kongres Rakyat.

[13/7 19.42] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan Suryopranoto

Akhir Hayat :

Suryopranoto meninggal pada 15 Oktober 1959 di usia 88 tahun, di rumah menantunya di Cimahi, Bandung, Jawa Barat.

Dua hari kemudian yaitu tanggal 17 Oktober 1959, dengan diiringi ribuan pelayat, jenazah R.M. Suryopranoto dimakamkan di makam keluarga "Rachmat Jati", Kotagede, Yogyakarta. Upacara pemakaman jenazah R.M. Suryopranoto dilakukan secara militer sebagai seorang perwira tinggi.

Penghargaan :

Untuk menghargai jasa-jasanya dan perjuangannya dalam merintis kemerdekaan maka dengan Keputusan Presiden RI tanggal 30 November 1959, Nomor : 310, tahun 1959, R.M. Suryopranoto diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Sukarno menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tingkat II kepada Almarhum R.M. Suryopranoto.

Peninggalan :

Mengingat benda mesin ketik tersebut memiliki nilai sejarah dan perlu diselamatkan dan diinformasikan kepada masyarakat, maka pada tanggal 2 Oktober 2002 berdasarkan berita acara serah terima barang nomor 591/SB/UPT/BD/02.X/2002, Mesin Ketik udheng, piring dan sendok tersebut diangkat menjadi salah satu koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta Unit II (Museum Perjuangan Yogyakarta)

PURNA TUGAS TETAP BERKARYA

Selasa, 21 Juli 2026

Jatikusumo - Suryopranoto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

1 - 216

Laporkan Penyalahgunaan