Adam Malik dan

 [11/7 08.35] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Adam Malik 

Informasi pribadi

Lahir :

22 Juli 1917

Pematangsiantar, Sumatera Timur, Hindia Belanda

Meninggal :

5 September 1984 (umur 67)

Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Makam :

Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata

Partai politik :

Golkar

Afiliasi politik

lainnya :

PartindoGerindoMurba

Istri :

Nelly Ilyas 

Anak : 5

Orang tua :

Abdul Malik Batubara (ayah)

Salamah Lubis (ibu)

Pekerjaan :

Politikus Legislator Diplomat Jurnalis

Latar Belakang  :

Adam Malik adalah anak dari pasangan Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Ayahnya, Abdul Malik, adalah seorang pedagang kaya di Pematangsiantar. Adam Malik adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara. Adam Malik menempuh pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar. Ia melanjutkan di Sekolah Agama Madrasah Sumatera Thawalib Parabek di Bukittinggi, tetapi hanya satu setengah tahun saja karena kemudian pulang kampung dan membantu orang tua berdagang.

Keinginannya untuk maju dan berbakti kepada bangsa mendorong Adam Malik untuk pergi merantau ke Jakarta. Pada usia 20 tahun, ia bersama dengan Abdul Hakim, Djohan Sjahroezah, Soemanang, Albert Manumpak Sipahutar, dan Pandu Kartawiguna memelopori berdirinya Kantor Berita Antara.

[11/7 08.36] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan dan Karier Adam Malik 

Adam Malik juga aktif dalam pergerakan kebangsaan yang dilakukannya secara autodidak. Pada masa mudanya, ia sudah aktif ikut pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 

Pada tahun 1934-1935, ia memimpin Partai Indonesia (Partindo) Pematang Siantar dan Medan.

Pada tahun 1940 hingga 1941, Adam Malik merupakan anggota Dewan Pimpinan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta. Bersamaan dengan itu, ia mengawali karier dengan bekerja sebagai wartawan di Jakarta dan merupakan salah satu pendiri Kantor Berita Antara.

Kantor Berita Antara didirikan di Buiten Tijgerstraat 38 Noord Batavia (Jl. Pinangsia II Jakarta Utara) kemudian pindah JI. Pos Utara 53 Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sebagai Direktur diangkat Mr. Soemanang, dan Adam Malik menjabat Redaktur merangkap Wakil Direktur. 

Dengan modal satu meja tulis tua, satu mesin tulis tua, dan satu mesin roneo tua, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar nasional. Sebelumnya, ia sudah sering menulis antara lain di koran Pelita Andalas dan Majalah Partindo. Tahun 1941 sebagai utusan Mr. Soemanang bersama Djohan Sjahroezah datang ke rumah Sugondo Djojopuspito minta agar Soegondo bersedia menjadi Direktur Antara, dan Adam Malik tetap sebagai Redaktur merangkap Wakil Direktur.

Era Jepang :

Di zaman penjajahan Jepang, Adam Malik juga aktif bergerilya melawan Pemerintahan Jepang dalam gerakan pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Pada 1945, menjadi anggota Pimpinan Gerakan Pemuda untuk persiapan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. 

Rengasdengklok :

Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, ia pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Demi mendukung kepemimpinan Soekarno-Hatta, ia menggerakkan rakyat berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta.

Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi, terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947) yang bertugas menyiapkan susunan pemerintahan. Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Tahun 1945-1946 ia menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan di Yogyakarta. Kariernya semakin menanjak ketika menjadi Ketua II Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. Pada tahun 1946, Adam Malik mendirikan Partai Rakyat, sekaligus menjadi anggotanya. 1948-1956, ia menjadi anggota dan Dewan Pimpinan Partai Murba. Pada tahun 1956, ia berhasil memangku jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang lahir dari hasil pemilihan umum.

Karier di Dunia Internasional :

Karier Adam Malik di dunia internasional terbentuk ketika diangkat menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk negara Uni Soviet dan Polandia. 

Pada tahun 1962, ia menjadi Ketua Delegasi Republik Indonesia untuk perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai wilayah Irian Barat di Washington D.C, Amerika Serikat. Yang kemudian pertemuan tersebut menghasilkan Persetujuan Pendahuluan mengenai Irian Barat. Pada bulan September 1962, ia menjadi anggota Dewan Pengawas Lembaga di lembaga yang didirikannya, yaitu Kantor Berita Antara. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu Kabinet yang bernama Kabinet Kerja IV sebagai Menteri Perdagangan sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Trio Sayap Kanan :

Pada masa semakin menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, Adam Malik bersama Roeslan Abdulgani dan Jenderal Abdul Haris Nasution dianggap sebagai musuh PKI dan dicap sebagai trio sayap kanan yang kontra-revolusi.

Trio Awal Orde Baru :

Ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan Orde Lama, posisi Adam Malik yang berseberangan dengan kelompok kiri justru malah menguntungkannya. Tahun 1966, Adam disebut-sebut dalam trio baru Soeharto-Sultan-Malik. Pada tahun yang sama, lewat televisi, ia menyatakan keluar dari Partai Murba karena pendirian Partai Murba, yang menentang masuknya modal asing. Empat tahun kemudian, ia bergabung dengan Golkar. 

Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

Pada tahun 1966, kariernya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II (Waperdam II) sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di kabinet Dwikora II.

Karier murninya sebagai Menteri Luar Negeri dimulai di kabinet Ampera I pada tahun 1966. Pada tahun 1967, ia kembali memangku jabatan Menteri Luar Negeri di kabinet Ampera II. Pada tahun 1968, Menteri Luar Negeri dalam kabinet Pembangunan I, dan tahun 1973 kembali memangku jabatan sebagai Menteri Luar Negeri untuk terakhir kalinya dalam kabinet Pembangunan II. 

Ketua Majelis Umum PBB :

Pada tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26, orang Indonesia pertama dan satu-satunya sebagai Ketua SMU PBB. 

Saat itu dia harus memimpin persidangan PBB untuk memutuskan keanggotaan RRC di PBB yang hingga saat ini masih tetap berlaku.

Wapres ke-3 RI :

Karier tertingginya dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1978. 

Ia merupakan Menteri Luar Negeri RI di urutan kedua yang cukup lama dipercaya untuk memangku jabatan tersebut setelah Dr. Soebandrio. 

Sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Orde Baru, Adam Malik berperanan penting dalam berbagai perundingan dengan negara-negara lain termasuk penjadwalan ulang utang Indonesia peninggalan Orde Lama.

Pembentukan Asean :

Pada tanggal 5-8 Agustus 1967, Adam Malik menjadi perwakilan Indonesia di tingkat menteri untuk pertemuan lima negara yang diadakan di Bangkok. Selain Adam Malik, pertemuan ini dihadiri oleh Tun Abdul Razak (Malaysia), Narciso Ramos (Filipina), Thanat Khoman (Thailand) dan S. Rajaratnam (Singapura). Pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara oleh kelima negara pada tanggal 8 Agustus 1967. Kesepakatan ini kemudian disebut Deklarasi Bangkok.

Semua Bisa Diatur :

Sebagai seorang diplomat, wartawan bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan “semua bisa diatur”. Sebagai diplomat ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan masalah yang dihadapkan kepadanya. Tapi perkataan “semua bisa diatur” itu juga sekaligus sebagai lontaran kritik bahwa di negara ini “semua bisa di atur” dengan uang.

[11/7 08.38] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Adam Malik 

Meninggal dunia :

Setelah mengabdikan diri demi bangsa dan negaranya, H. Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker hati. Jenazahnya  dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. 

Kemudian, isteri dan anak-anaknya mengabadikan namanya dengan mendirikan Museum Adam Malik.

Penghargaan :

Pada tahun 1982, Adam Malik menerima Dag Hammarskjöld Award dari PBB.

Ia juga ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 107/TK/1998. Keputusan ini diterbitkan pada tanggal 6 Nopember tahun 1998. 

Nama Adam Malik berada dalam urutan ke-105 dari 156 pahlawan nasional hingga tahun 2010 berdasarkan rilisan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

[11/7 08.47] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Tjilik Riwut (Cilik Riwut)

Informasi pribadi

Lahir :

Anakletus Tjilik Riwut

2 Februari 1918

Kasongan, Afdeeling Dajaklandeen, Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, Hindia Belanda

Meninggal :

17 Agustus 1987 (umur 69)

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Istri :

Clementine Suparti

Anak : 5

Almamater :

Akademi Angkatan Udara (1945)

Tjilik Riwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai "orang hutan" karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan, adalah seorang pencinta alam yang juga menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia, ia tiga kali mengelilingi pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu dan rakit. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Perawat di Purwakarta dan Bandung.

Tjilik Riwut adalah salah satu putra Dayak dari Suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 108/TK/Tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangannya pada masa kemerdekaan dan pengabdiannya dalam membangun Kalimantan Tengah.

[11/7 09.15] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan dan Karier Tjilik Riwut (Cilik Riwut)

Tjilik Riwut (EYD: Cilik Riwut) (2 Februari 1918 – 17 Agustus 1987) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan Gubernur Kalimantan Tengah kedua dari 1958 hingga 1967.

Karier militer :

Setelah selesai menuntut ilmu di Pulau Jawa, Tjilik Riwut diterjunkan ke Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Noor, Gubernur Borneo saat itu sebagai pelaksana misi Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk, namun dia tidak terjun. Nama-nama yang terjun merebut Kalimantan adalah Harry Aryadi Sumantri, Iskandar, Sersan Mayor Kosasih, F. M. Suyoto, Bahrie, J. Bitak, C. Williem, Imanuel, Mika Amirudin, Ali Akbar, M. Dahlan, J. H. Darius, dan Marawi.

Rombongan-rombongan ekspedisi ke Kalimantan dari Jawa kemudian membentuk barisan perjuangan di daerah yang sangat luas. Mereka menghubungi berbagai suku Dayak di berbagai pelosok Kalimantan untuk menyatukan persepsi rakyat yang selama ini hidup di bawah penjajahan sehingga bersama-sama dapat menggalang persatuan dan kesatuan.

Selain itu, Tjilik Riwut berjasa memimpin pasukan MN 1001 yang berhasil melaksanakan operasi penerjunan pasukan payung pertama dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1947, yang seterusnya ditetapkan sebagai Hari Pasukan Khas TNI-AU. Waktu itu, pemerintah RI masih berada di Yogyakarta dan pangkat Tjilik Riwut adalah Mayor TNI. Pangkat terakhir yang Tjilik Riwut pegang adalah Marsekal Pertama Kehormatan TNI-AU.

Tjilik Riwut adalah salah seorang yang cukup berjasa bagi masuknya pulau Kalimantan ke pangkuan Republik Indonesia. Sebagai seorang putra Dayak, ia mewakili 185.000 rakyat yang terdiri dari 142 suku Dayak, 145 kepala kampung, 12 kepala adat, 3 panglima, 10 patih, dan 2 tumenggung dari pedalaman Kalimantan yang bersumpah setia kepada pemerintah RI secara adat di hadapan Presiden Sukarno di Gedung Agung Yogyakarta, 17 Desember 1946.

Sebagai Tentara, 

Pengalaman perangnya meliputi sebagian besar pulau Kalimantan dan Jawa. Setelah perang usai, Tjilik Riwut aktif di pemerintahan. 

Dia pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah setelah sebelumnya menjadi Wedana Sampit serta Bupati Kotawaringin, menjadi koordinator masyarakat suku-suku terasing untuk seluruh pedalaman Kalimantan, dan terakhir sebagai anggota DPR RI.

[11/7 09.15] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Karya Tulis dan Akhir Hayat Tjilik Riwut (Cilik Riwut)

Karya tulis :

Tjilik Riwut mengasah keterampilan menulisnya semasa dia bergabung dengan Sanusi Pane di Harian Pembangunan. 

Tjilik Riwut telah menulis sejumlah buku mengenai Kalimantan yaitu: 

Makanan Dayak (1948)

Sejarah Kalimantan (1952)

Kalimantan Memanggil (1958)

Memperkenalkan Kalimantan Tengah dan Pembangunan Kota Palangka Raya (1962)

Manaser Panatau Tatu Hiang (1965, stensilan, dalam bahasa Dayak Ngaju)

Kalimantan Membangun (1979)

Pada hari Senin tanggal 17 Agustus 1987, yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI, Tjilik Riwut meninggal di usia 69 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit Suaka Insan karena menderita penyakit liver/hepatitis. Ia dikebumikan di Makam Pahlawan Sanaman Lampang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. 

Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa. Penetapannya sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI No. 108/TK/Tahun 1998 pada tanggal 6 November 1998 merupakan wujud penghargaan atas perjuangannya pada masa kemerdekaan dan pengabdiannya dalam membangun Kalimantan Tengah.

Namanya kini diabadikan untuk salah satu bandar udara yaitu Bandar Udara Tjilik Riwut dan jalan utama di Palangka Raya.

[11/7 09.40] rudysugengp@gmail.com: Revisi Tjilik Riwut 

1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Tjilik Riwut (Cilik Riwut)

Informasi pribadi

Lahir :

Anakletus Tjilik Riwut

2 Februari 1918

Kasongan, Afdeeling Dajaklandeen, Zuider en Oosterafdeeling van Borneo, Hindia Belanda

Meninggal :

17 Agustus 1987 (umur 69)

Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

Istri :

Clementine Suparti

Anak : 5

Almamater :

Akademi Angkatan Udara (1945)

Tjilik Riwut yang dengan bangga selalu menyatakan diri sebagai "orang hutan" karena lahir dan dibesarkan di belantara Kalimantan, adalah seorang pencinta alam yang juga menjunjung tinggi budaya leluhurnya. Ketika masih belia, ia tiga kali mengelilingi pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki serta menaiki perahu dan rakit. Dia menamatkan pendidikan dasarnya di kota kelahirannya. Selanjutnya dia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Perawat di Purwakarta dan Bandung.

Tjilik Riwut adalah salah satu putra Dayak dari Suku Dayak Ngaju yang menjadi anggota KNIP. Perjalanan dan perjuangannya kemudian melampaui batas-batas kesukuan untuk menjadi salah satu pejuang bangsa.

[11/7 09.51] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Latar Belakang Kehidupan La Maddukelleng

Pada akhir abad ke-17, Wajo sedang dalam kondisi terpuruk akibat kekalahannya (sebagai sekutu Gowa-Tallo) dengan aliansi Bone dan VOC dalam Perang Makassar. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Bone memaksa orang-orang Wajo untuk meninggalkan negerinya dan pergi merantau ke Johor, Kalimantan, Nusa Tenggara, kawasan Selat Malaka, serta bagian Nusantara lainnya. Namun, sejak awal abad ke-18, Wajo mulai bangkit secara perlahan dengan memanfaatkan jaringan komunitas rantaunya yang saat itu sudah tersebar ke seluruh Nusantara.

La Maddukelleng sendiri lahir di Tippulue, Belawa sekitar tahun 1700 dari kalangan bangsawan Wajo. Menurut sumber lontaraʼ yang ditelusuri oleh Andi Zainal Abidin (ahli hukum dan sejarawan Sulsel), ayah La Maddukkelleng bernama La Mataesso atau La Raunglangiʼ merupakan Arung (penguasa) Peneki, sementara ibunya yang bernama We Tenriampaʼ atau We Tenriangka merupakan Arung Singkang yang juga merangkap jabatan sebagai Patola (putera/puteri calon pengganti raja Kerajaan Wajo

Tidak terlalu lengkap detail mengenai kehidupan awal La Maddukelleng yang tercatat dalam sumber-sumber Wajo.

Riwayat paling banyak didapat dari Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ (Sejarah Lengkap Wajo) menyebutkan bahwa ia pernah menjadi pembawa puan (tempat sirih) bagi Arung Matoa (pemimpin tertinggi Wajo) La Salewangeng To Tenrirua saat menghadiri upacara pelubangan telinga putri Arumpone (penguasa Bone) La Patauʼ yang bernama I Wale' di Cenrana, Bone. Ketika itu La Maddukkelleng kemungkinan masih remaja (usia 13–14 menurut perkiraan Abidin), sebab ia baru saja selesai dikhitan.

Dalam acara tersebut juga diadakan perburuan rusa dan pesta sabung ayam. Saat pertandingan sabung ayam sedang berlangsung, terjadi kericuhan yang puncaknya seorang dari Bone melemparkan kepala ayam yang sudah mati hingga mengenai kepala Arung Matoa Wajo. La Maddukkelleng yang merasa sangat tersinggung dengan kejadian ini sontak menikam pelaku pelemparan, dan memicu perkelahian yang menewaskan 19 orang Bone dan 15 orang Wajo. Akibat kejadian ini, rombongan Wajo pun bergegas meninggalkan Cenrana dan berlayar menyusuri sungai kembali ke Wajo. Sesampainya di Tosora (ibu kota Wajo), datanglah utusan dari Bone yang meminta agar Wajo menyerahkan pelaku penikaman orang-orang Bone di Cenrana untuk diadili, tetapi sang arung matoa melindungi La Maddukkelleng dengan berkilah bahwa sang pelaku sudah tidak ada di Wajo. Meski begitu, La Maddukelleng tetap khawatir Bone akan menyerang Wajo hanya demi mencari dirinya, sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan Wajo.

Petualangan di perantauan :

Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ mengisahkan bahwa sebelum La Maddukkelleng berangkat merantau, Sang Arung Matoa menanyakan padanya apa saja bekal yang ia bawa menuju tanah rantau. La Maddukkelleng menjawab secara filosofis bahwa bekalnya ialah kelemahlembutan lidahnya, ketajaman badiknya, dan tuah ujung kemaluannya.

Ketiga hal ini lazim disebut sebagai tellu cappaʼ ("tiga ujung") dalam falsafah Bugis. Secara harafiah tiga cappa (ujung) itu disebutkan Cappa lila (ujung lidah), Cappa Kawali (ujung badik), dan Cappa Katawang (Ujung kelelakian). Secara kiasan masing-masing berarti kecakapan dalam diplomasi, keberanian dan kekesatriaan, serta jalinan pernikahan. Tiga-tiganya itulah yang dianggap sebagai kekuatan utama seorang perantau (Bugis: Passompe'). Sepanjang kariernya di perantauan, ketiga-tiganya dimanfaatkan oleh La Maddukelleng dengan sangat efektif untuk memenuhi misi dan ambisi politiknya.

Pada masa pemerintahan Arung Matoa La Salewangeng (menjabat 1715–1736), perdagangan Wajo berkembang pesat dengan dukungan dari komunitas rantaunya di seluruh Nusantara. Ketika La Maddukkelleng meninggalkan Wajo, ia mengunjungi komunitas-komunitas rantau sampai ke Johor. Di sana saudara tuanya Daeng Matekko terlibat dalam perang Johor antara Sultan Sulaiman (Raja Johor) yang dibantu Opu Lima Bersaudara dengan Raja Kecil dari Siak. Kakaknya dan perantau-perantau Wajo memihak Raja Kecil. Perang dimenangkan oleh Sultan Sulaiman bersama Daeng Parani bersaudara. Tapi ia sampai di Johor di saat perang telah usai.

Meski demikian, bersama pasukannya ia membuat keonaran di sekitar Selat Malaka sebagai pelampiasan kemarahannya atas tewasnya kakaknya dalam perang tersebut. Ia digelari Gora'e (penyamun Laut). Namun ia tidak lama di sana. Ia kembali ke Selat Makassar dan menjadi penguasa tidak resmi beberapa pulau kecil dan pesisir. Ia kerap terlibat bentrok dengan Belanda VOC yang sangat dibencinya. Ia membuat Selat Makassar sebagai tempat tidak aman bagi kapal-kapal yang melintas terutama kapal dagang VOC. Belanda kemudian memberinya gelar sebagai Raja Bajak Laut dan terus memburunya.

Melalui kapal-kapal rampasan dan upeti-upeti, ia membangun armada besar yang dibelinya dari orang-orang Inggris sebelum akhirnya menetap di Muara Kandilo Paser, Kalimantan Timur. Di sana, ia membangun diplomasi yang baik dengan Sultan Pasir dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam perniagaan dan politik setempat, Ia kemudian mampu menikahi putri dari penguasa Paser, Andin Anjang.

Saat sebelum Sang Sultan wafat, ia menunjuk puterinya sebagai calon pengganti sultan. Namun, terjadi perselisihan dengan beberapa bangsawan dan perwira Pasir soal pewarisan tahta. Terjadi banyak penolakan. La Maddukelleng mengartikannya sebagai pembangkangan titah sultan. Ia bersama pasukannya dan orang-orang Pasir pendukung istrinya, terlibat perang pada pertengahan 1720-an. Ia memenangkan perang secara mutlak.

Secara de jure, istrinya menjadi Ratu Pasir namun secara de facto La Maddukelleng lebih banyak yang disebut sebagai Sultan Paser. Pasukan La Maddukelleng kemudian dikirim untuk menyerang Kutai karena penguasanya menolak menyerahkan orang-orang Paser yang melarikan diri ke sana. Tapi mengingat persahabatan yang telah terjalin sebelumnya, ia mengampuni para pelarian ke Kutai. Para pemberontak banyak yang ketakutan melarikan diri ke gunung, sementara yang tersisa di kota ditawan.La Maddukkelleng bersama istrinya memimpin Paser sampai 1738.

Selain membuat persekutuan berdasarkan pernikahan dengan penguasa setempat, La Maddukelleng juga bergiat menyokong komunitas-komunitas rantau Wajo di Kalimantan Timur. La Maddukelleng menjalin komunikasi yang baik dengan Sultan Kutai yang telah memberi pemukiman kepada perantau-perantau Wajo di Samarinda. Jauh sebelum La Maddukkelleng merantau, telah ada pemukim orang-orang Bugis yang mendirikan perkampungan baru di Samarinda di bawah legitimasi kesultanan. Mereka dipimpin seorang panglima Wajo yang merantau usai kekalahan di Perang Makassar bernama La Mohang Daeng Mangkona. Ia merupakan pendiri kampung Bugis Samarinda di tepi wilayah muara Sungai Mahakam yang strategis. Dari Sultan Kutai, ia memperoleh hak monopoli atas barang-barang ekspor dari pedalaman (seperti emas, kapur barus, damar, rotan, hingga lilin lebah) dan hasil laut seperti cangkang penyu, agar-agar dan teripang. Komunitas Bugis Samarinda juga memperoleh hak monopoli atas impor beras, garam, rempah, kopi, tembakau, opium, tekstil, besi, senjata api, hingga budak. Masyarakat Wajo di Kutai bahkan diperbolehkan memiliki pemerintahan sendiri, dengan seorang pemimpin yang digelari pua ado (Bugis: Puang Ade' _Pemangku Adat) [16] serta sebuah dewan perwakilan yang beranggotakan para nakhoda dan pedagang kaya-raya. Walaupun demikian, mereka tetap berada di bawah Kesultanan Kutai dan menjadi pembela setia kepentingan kerajaan. Hal ini karena sejak semula kedatangan mereka telah mengikrarkan sumpah setia kepada kerajaan.

La Maddukkelleng saat di Johor mendapat kabar bahwa kakaknya, Daeng Matekko yang awalnya menetap di Matan, Kalimantan Barat, sebelum turut serta dalam konflik kekuasaan antara orang-orang Melayu, komunitas Bugis Riau, serta Raja Kecik dari Minangkabau. Pada perang yang dimenangkan Sultan Sulaiman itu membuat kakaknya, Daeng Matekko, ditewaskan oleh To Passarai (paman Arumpone Batari Toja) di Selangor. Sepanjang hidup La Maddukkelleng mengejar To Passarai dan berhasil mengambil kembali harta benda yang dirampasnya dari kakaknya. Sebagian catatan Lontara Sukkuna Wajo (LSW) menyebutkan bahwa La Maddukkelleng membunuh To Passarai, tetapi ada pula yang menyebut bahwa ia hanya menyergap dan merampas harta To Passarai. Sejarawan Kahtryn Anderson Wellen berpendapat bahwa kolaborasi kedua kakak-beradik ini tidak hanya menunjukkan rekatnya persaudaraan mereka, tetapi juga sentimen permusuhan mereka terhadap Bone, yang tetap bertahan bahkan dalam perantauan sekalipun.

Dalam pertempuran-pertempurannya, La Maddukelleng dibantu oleh seorang kapitan laut bernama To Assa. Dia ini adalah panglima paling diandalkannya selain Cambang Balolo, Puanna Dekke, Puanna Pabbola dan lainnya. La Banna adalah tulang punggung La Maddukkelleng, ia pula yang memimpin pasukan La Maddukkelleng dalam banyak peperangan. Ia bisa disebut panglima kepercayaan La Maddukkelleng. Ia juga sempat menyerang Banjarmasin pada tahun 1730, walaupun armadanya berhasil dipukul mundur.[20] Meski sempat berpisah dengannya, tetapi pada awal 1735, La Maddukkelleng dan La Banna To Assa bergabung kembali untuk panggilan perang dari Wajo untuk membebaskan Wajo dari Bone dan Belanda. Kehadiran armada La Maddukelleng di pesisir Sulawesi meresahkan Belanda sehingga mereka mencoba menghadangnya di laut, tetapi La Maddukelleng berhasil lolos. Bahkan ia banyak memenangkan perang dengan Belanda.

[11/7 09.52] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan La Maddukelleng

Kembali ke Wajo :

Melemahnya hegemoni Bone di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-18 membuat Wajo mampu memperluas jaringan perdagangannya tanpa halangan yang berarti. Hubungan antara komunitas rantau Wajo dan tanah airnya pun tumbuh semakin erat, dan mencapai puncaknya sewaktu La Maddukelleng pulang kembali ke Wajo pada tahun 1730-an. Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ secara khusus menyebut bahwa Arung Matoa La Salewangeng mengirimkan utusan ke Paser pada 1735 untuk meminta La Maddukelleng pulang, karena Wajo sudah siap baik secara finansial maupun militer bila mesti menghadapi Bone. Walaupun begitu, beberapa riwayat menyebut bahwa La Maddukelleng pulang atas keinginan sendiri.

La Maddukelleng berangkat menuju Sulawesi beserta sejumlah besar pasukan dari Paser. Pada Desember 1735, ia tiba di perairan Majene disertai armada 40 kapal dan terlibat konflik dengan Arung Lipukasiʼ (dari Tanete) serta Maraʼdia Balanipa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan La Maddukelleng pimpinan To Assa berhasil dipukul mundur. Ia kemudian merampas perahu milik seorang dari Mangngarancang (Tanete) dan berlayar menuju Binuang, tetapi pada Februari 1736 ia disergap dan 12 pengikutnya terbunuh, sehingga ia mundur lagi ke selatan menuju Puteanging. Riwayat lain menyebut bahwa La Maddukelleng memenangkan pertempuran di Mandar setelah pengepungan selama 75 hari. Sebagai pembalasan atas penyerangan terhadap To Assa, La Maddukelleng pun merampas harta orang-orang Binuang serta menyerang pemukiman-pemukiman di sana.

Setelah itu, La Maddukelleng menuju Sabutung dan menyerang dua pulau di sekitar Makassar pada bulan Maret. Kemudian ia meneruskan perjalanan hingga tiba di Bone. Pada awalnya, ia hendak menuju pusat Wajo melalui muara Sungai Cenrana (yang dikuasai oleh Bone), tetapi karena armadanya tidak diperbolehkan masuk, ia melanjutkan perjalanan ke utara menuju Doping di pesisir timur Wajo. Di sana ia menunggu selama 40 hari, sebelum diperbolehkan turun dari kapal bersama ratusan orang pasukannya pada Mei 1736.

La Maddukelleng kemudian berangkat menuju Sengkang, dan mendapatkan banyak pengikut baru dalam perjalanannya, sehingga jumlah pasukannya mencapai lebih 1000 orang ketika sampai di Sengkang. Persekutuan Tellumpoccoe kemudian mengadakan sidang di Tosora untuk membahas tuduhan-tuduhan kejahatan yang diajukan oleh Bone terhadap La Maddukelleng, tetapi ia kemudian dibebaskan dari segala tuduhan setelah menyampaikan pembelaannya. Menurut Wellen, terbebasnya La Maddukelleng dari tuduhan kemungkinan juga dipengaruhi oleh kekuatan yang ia miliki saat itu.

Masa kepemimpinan di Wajo

Pembebasan Wajo :

Atas permintaan Arung Matoa La Salewangeng, La Maddukelleng berangkat meninggalkan Sengkang. Ia pun menuju Peneki dan dilantik sebagai arung di sana. Begitu dilantik, ia menitahkan agar orang-orang Bone meninggalkan wilayah negerinya, sehingga memicu konflik terbuka. Pasukan Bone pun mengepung Peneki untuk menangkap La Maddukelleng. Berita pengepungan ini sampai di Gowa pada tanggal 5 Juli 1736. Konflik semakin meluas ketika Bone tidak hanya menyerang wilayah Peneki saja, tetapi juga membakar pemukiman di wilayah Wajo yang lain. Salah satu putra La Maddukelleng tewas dalam penyerangan ini, dan panji negeri Tempe (salah satu wanua Wajo) dirampas oleh Bone. Aksi ini menyulut kemarahan orang-orang Wajo, sehingga banyak di antara mereka yang turut membantu La Maddukelleng melawan pasukan Bone.

Pada saat yang sama, Belanda yang merupakan sekutu utama Bone mesti menghadapi pemberontakan di wilayah Marusu yang dipimpin oleh Karaeng Bontolangkasa (sekutu dekat La Maddukelleng) dan Arung Kaju. Perhatian Belanda pun terpecah, meski mereka tetap membantu Bone dengan mengirimkan persenjataan serta sekelompok kecil pasukan di bawah pimpinan Kapten Steinmetz.

[11/7 10.02] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan La Maddukelleng

Sebagai penghargaan atas perlawanan La Maddukelleng terhadap Belanda, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional baginya pada tahun 1998. Meski begitu, menurut Wellen, gambaran La Maddukelleng sebagai tokoh "purwa-nasionalis" yang "berjuang melawan Belanda tanpa kenal lelah dan pamrih" tidak sepenuhnya didukung oleh sumber-sumber sejarah semasa. Naskah Bugis tentang pertemuan demi membahas kejahatan-kejahatan La Maddukelleng, misalnya, menggambarkan dirinya sebagai "penghasut perang" yang "tidak mengindahkan persatuan Tellumpocco". 

Bahkan, ia mungkin saja telah membunuh lebih banyak orang sedaerahnya ketimbang orang Belanda. 

Tapi fakta lain menyebutkan La Maddukkelleng telah diberi gelar oleh kerajaan Wajo sebagai Petta Pammaradekaingngi Wajo cukup gambaran betapa ia telah berhasil mengalahkan Bone dan Belanda yang saat itu menguasai Sulawesi Selatan. Petta Pammaredakaengngi Wajo berarti Sang Pemerdeka atau Sang Pembebas Wajo.

Terlepas dari itu, kenyataan bahwa kisah La Maddukkelleng dapat ditemukan dalam sejumlah besar catatan sejarah Bugis menunjukkan bahwa ia merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam banyak kisah dan imaji orang-orang dari daerahnya. Bagi orang-orang Wajo, La Maddukkelleng berjasa dalam memerdekakan negeri mereka dari kekangan Bone dan Belanda.

Tradisi Wajo amat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan, termasuk di antaranya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan bepergian, dan kemerdekaan dari hukuman yang tidak adil; hak-hak yang tidak dapat terpenuhi dengan sempurna setelah kekalahan Wajo dalam Perang Makassar. Karena itu, orang-orang Wajo memandang "pembebasan" tanah air mereka dari dominasi Bone yang diprakarsai oleh La Maddukelleng sebagai penegakan kembali atas hak-hak kemerdekaan ini. Namun, begitu pula sebaliknya, ketika La Maddukelleng mulai bersikap arogan dengan tidak mengindahkan pendapat rakyatnya, ia dianggap sebagai ancaman bagi kemerdekaan orang-orang Wajo.

Di Kalimantan Timur, tradisi sejarah setempat menekankan persekutuan melalui ikatan kekerabatan antara La Maddukkelleng dan bangsawan Paser alih-alih mengingat konflik yang melibatkan kedua pihak. Ikatan perkawinan sebagaimana bekal falsafah tiga ujung yang dipegang oleh La Maddukkelleng ternyata efektif merekatkan sejarah tiga kerajaan, Wajo, Kutai dan Paser.

Dari pernikahannya dengan Andin Anjang Ratu Paser, ia memiliki puteri yang kemudian dinikahkan dengan Sultan Kutai Aji Muhammad Idris. Tradisi lokal dari pernikahan-pernikahan ini menempatkan La Maddukkelleng sebagai leluhur samping bagi para sultan Kutai sejak Aji Muhammad Muslihuddin|Aji Imbut menjadi Sultan Kutai. Ia adalah cucu La Maddukkelleng, putera Sultan Aji Muhammad Idris dan dibesarkan di Wajo.

Walaupun sebagian detail dari tradisi-tradisi ini tidak bersesuaian dengan beberapa Belanda, tetapi fakta-fakta bahwa menantunya, Aji Muhammad Idris, Sultan Kutai yang ikut berperang membantu mertuanya dan kemudian gugur di medan laga, dan kemudian dikuburkan di Wajo memberi penegas hubungan yang sangat kental antara Wajo dan Kutai waktu itu. 

Sultan Kutai itu menjadi satu-satunya bangsawan di luar Wajo yang mendapatkan gelar anumerta di tanah Bugis, Petta La Darise Matinroe ri Kawanne.

Kuburan Sultan Muhammad Idris yang berada di Wajo dan berdampingan dengan Kuburan La Maddukkelleng menjadi fakta sejarah betapa kuat hubungan itu. Bahkan kemudian Sultan Muhammad Idris dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Gelar ini menyusul gelar pahlawan bagi La Maddukkelleng yang telah diberikan sebelumnya. Di Kabupaten Wajo saat ini, jalan terpanjang di sana diberi nama Jalan Sultan Muhammad Idris. Tradisi-tradisi lain juga menggambarkan besarnya pengaruh perantau Wajo seperti La Maddukelleng pada masyarakat di kawasan tersebut.

[11/7 18.43] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Syarif Kasim II

Yang di pertuan besar Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Kasim II adalah Sultan ke-12 dan juga merupakan sultan terakhir kesultanan Siak. Sultan Syarif Kasim II adalah anak dari Sultan Syarif Hasim I dan istrinya permaisuri Tengku Yuk.Sultan Syarif Hasyim I adalah sultan ke-11 kerajaan siak.

Syarif Kasim lahir di Siak Sri Indra Pura-Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 1968 di Rumbai,Pekanbaru-Riau pada usia 74 tahun.

Ayah dari Syarif Kasim II yakni  Sultan Assyaidin hasyim I Abdul jalil Syaifuddin wafat pada tahun 1908.Setelah ayah nya wafat , Syarif Kasim II di nobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura, yg pada saat itu beliau baru berusia 16 tahun.

Karena beliau belum cukup umur dan tengah menjalani dan menempuh pendidikan di batavia maka Syarif Kasim II di nobatkan sebagai sultan kerajaan Siak Indrapura pada tanggal 13 maret 1915 dengan gelar Sultan Asyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin.

Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin atau yang biasa disebut sebagai Sultan Syarif Kasim II merupakan sultan yang terakhir yakni sultan ke-12 di kesultanan Siak, Provinsi Riau. Sultan Syarif Kasim lahir di Siak Sri Indra Pura-Riau pada 1 Desember 1893 dan wafat pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru-Riau di usia 74 tahun. Ia dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura ketika berumur 23 tahun selepas wafatnya sultan sebelumnya yakni ayah dari sultan Syarif Kasim itu sendiri, Sultan Assyaidin Hasyim I Abdul Jalil Syaifuddin.

Semasa kecil, Syarif Kasim dididik di dalam lingkungan istana. Ia dididik sebagaimana seharusnya adat istiadat para raja, baik dari segi fisik, mental, hingga kerohanian. Ayahnya yang seorang sultan pada masa itu dikenal sebagai sosok yang memegang teguh prinsip-prinsip Islam, ia juga memiliki pemikiran yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itulah syarif kasim remaja yang kala itu berusia 12 tahun dikirim ke Batavia pada tahun 1904 untuk menjalankan pendidikannya. Tahun 1908 ayahnya meninggal dan kesultanan pun dialihkan kepada syarif kasim, akan tetapi pada saat itu umur syarif kasim baru berusia 16 tahun sehingga penobatannya sebagai sultan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1915 ketika ia telah berusia 23 tahun.

Ketika syarif kasim dinobatkan sebagai sultan di kesultanan Siak, Pemerintah Hindia Belanda merasa terancam sebab syarif kasim adalah pemimpin yang berpendidikan dan ia pun secara terang-terangan menolak Sri Ratu Belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di kepulauan Nusantara. Ia tidak mengganggap Kesultanan Siak termasuk bagian dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ia secara tegas menolak penjajahan, sebagai bentuk perjuangan, ia mendirikan sekolah-sekolah di Siak mulai dari tingkat dasar hingga menengah keatas guna mencerdaskan rakyatnya. Putra-putri Siak yang berprestasi dan cerdas akan diberi beasiswa untuk menempuh pendidikan selanjutnya di Batavia dan Medan. Tahun 1917, Syarif Kasim mendirikan Sekolah Agama Islam bernama Madrasah Taufiqiyah Al-Hasyimiah. Lalu pada tahun 1926, Sultan dan Permaisuri Tengku Agung mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang dinamai Latifah School.

Pendidikan dan Sosial: 

Mendirikan berbagai sekolah, termasuk Madrasah Taufiqiyah Al-Hasyimiah (1917) dan Latifah School untuk kaum perempuan (1926) untuk mencerdaskan anak bangsa.

[11/7 18.44] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan  Syarif Kasim II

Sultan Syarif Kasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi beliau menyatakan bahwa kesultanan siak sebagai bagian wilayah indonesia dan dia menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah republik ( setara dengan 151 juta gulden atau €69 uero pada tahun 2011). Beliau bersama Sultan Serdang berusaha membujuk Raja-raja di sumatra timur lainnya untuk turut memihak kepada republik indonesia.

Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II, Kerajaan siak menjadi ancaman bagi pemerintah Hindia belanda.Karena secara terang-terangan Sultan Syarif Kasim II menunjukkan penentangannya kepada penjajah.

Dengan Lantang Sultan Syarif Kasim II menolak Sri ratu belanda sebagai pemimpin tertinggi para raja di kepulauan nusantara termasuk siak.

Sultan Syarif Kasim amat sadar akan pentingnya pendidikan sebagai tonggak perubahan bagi suatu kaum, karena itu beliau mencoba mencerdaskan rakyatnya dengan mendirikan sekolah-sekolah di siak. Dan bagi putra-putri yg cerdas dan berprestasi akan mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan ke medan dan batavia.

Syarif Kasim juga mendukung perjuangan melalui seruan di istana serta memberikan bantuan yang konkrit. Ia membangun kekuatan militer untuk melatih membangkitkan semangat perlawanan dan membela nasib para rakyat. Syarif kasim juga secara tegas menolak campur tangan peraturan pengadilan pemerintahan Hindia Belanda terhadap rakyatnya dan berpegang teguh pada segala peraturan Kerajaan Siak. Selama ia menjadi sultan, para pejabat bukan hanya dari kalangan bangsawan saja, namun juga ada mereka yang dari kalangan biasa yang memiliki kecakapan ilmu yang dibutuhkan dalam pemerintahan. Sultan Syarif Kasim juga menggalakkan perkebunan dan perdagangan agar rakyat Siak dan sekitarnya merasa sejahtera.

Diplomasi: 

Berkeliling membujuk raja-raja di wilayah Sumatra Timur agar turut memihak dan mendukung penuh pemerintahan Republik Indonesia yang baru berdiri.

Pembentukan Militer: 

Membentuk badan-badan perjuangan seperti Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan laskar pemuda, serta menyiagakan persenjataan kesultanan untuk melawan penjajah.

[11/7 18.44] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Syarif Kasim II

Orang-orang menghormati Sultan Syarif Kasim bukan saja hanya karena kedudukan beliau sebagai raja , tetapi juga karena perkataan dan perbuatan beliau bersifat menyatu.Seperti beliau tidak hanya mendukung NKRI dg maklumat dan pernyataan politik saja tetapi juga tindakan atau perbuatan nyata dengan menyumbangkan harta nya dalam jumlah yg sangat besar kepada negara. Dan juga beliau tidak hanya menyayangi rakyatnya dalam bentuk perkataan tetapi juga dg perbuatan nyata yaitu dengan mencerdaskan rakyatnya dengan menyediakan fasilitas sekolah-sekolah.

Ia sangat dihormati oleh orang banyak sebab ia selalu merealisasikan perkataannya menjadi sebuah perbuatan yang nyata. Seperti ketika beliau secara terang-terangan mendukung NKRI setelah kemerdekaan, ia sampai menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar yakni sejumlah 13 juta gulden untuk Pemerintah Republik Indonesia atau setara dengan 120,1 juta USD atau 1,47 trilyun. Ia juga secara langsung menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia. Sebagai bentuk dukungan bagi Pemerintah Republik Indonesia, syarif kasim mendorong para raja di Sumatera Timur untuk turut mendukung dan mengintegrasikan diri dengan Republik Indonesia.

Penghargaan :

Pada peringatan/haul kematian beliau yang ke-19 , beliau mendapat gelar pahlawan nasional.

Penetapannya tanggal 6 november 1998 melalui keputusan presiden No.109/TK/1998 yg di tandatangani BJ Habibie. 

Sultan Syarif Kasim II juga mendapat tanda kehormatan bintang mahaptra Adipradana.

Untuk mengenang jasa-jasanya pemerintah provinsi riau mengabdikan nama beliau pada bandara International di Pekanbaru dengan nama Sultan Syarif Kasim II yg semula bernama bandar udara simpang tiga.

Bandara ini merupakan  tempat pertama kali Sultan Syarif Kasim II melakukan pendaratan perdana dan meresmikannya pada tahu 1943 bersama dengan permaisuri Tengku Agung Sultanah Latifah dan pembesar pemerintahan belanda.

[11/7 23.33] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Hazairin

Hazairin (28 November 1906 – 11 Desember 1975) adalah seorang pakar hukum adat. Ia menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

Informasi pribadi :

Lahir :

28 November 1906

Bukittinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda

Meninggal :

11 Desember 1975 (umur 69)

Jakarta, Indonesia

Almamater :

Rechtshoogeschool te Batavia

Asal-usul :

Hazairin lahir di tengah-tengah keluarga taat beragama, dari pasangan Zakaria Bahri (Bengkulu) dan Aminah (Minangkabau). Ayahnya adalah seorang guru dan kakeknya, Ahmad Bakar, adalah seorang ulama. Dari kedua orang tersebut, Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab.

Hazairin dilahirkan pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpelajar. Ayahnya adalah Zakaria, seorang guru, dan ibunya adalah Aminah. Sejak kecil, Hazairin menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar pada pendidikan.

Ia menempuh pendidikan dasar di Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Bukittinggi dan kemudian melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang. Setelah itu, ia meneruskan ke Algemene Middelbare School (AMS) di Yogyakarta. Minatnya pada hukum dan pemerintahan membawanya untuk menempuh pendidikan tinggi di Rechts Hogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia (Jakarta), di mana ia berhasil meraih gelar Meester in de Rechten (Mr.) pada tahun 1937.

Setelah lulus, Hazairin bekerja sebagai birokrat di berbagai jabatan pemerintahan kolonial, termasuk sebagai Kontrolir di tatanan pemerintah Hindia Belanda, yang memberinya pemahaman mendalam tentang administrasi dan hukum. Namun, pengalamannya ini justru memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

[11/7 23.35] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Karier  Hazairin

Hazairin menamatkan pendidikannya di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum Jakarta) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938–1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah Harahap."

Pada April 1946, dia diangkat sebagai Residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Ketika menjabat sebagai residen, dia mengeluarkan uang kertas yang dikenal sebagai "Uang Kertas Hazairin." Sesudah revolusi fisik berakhir, dia diangkat menjadi Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman.

Hazairin terjun di kancah perpolitikan Indonesia, dengan ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Bersama Wongsonegoro dan Rooseno, dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara sebagai wakil Partai PIR. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai pula, Hazairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955). Pada Pemilu 1955, Partai PIR terpecah menjadi dua, yakni PIR–Wongsonegoro dan PIR–Hazairin. Dalam pemilihan tersebut, PIR–Hazairin hanya memperoleh 114.644 suara atau setara dengan satu kursi.

Selesai terjun di dunia politik, Hazairin menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia. Dia juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Peran dalam Perjuangan Melawan Penjajah

 

Peran Hazairin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai jauh sebelum proklamasi. Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional dan menggunakan pengetahuannya di bidang hukum untuk mendukung perjuangan.

Pejabat di Bengkulu (Pra-Kemerdekaan):

Selama pendudukan Jepang, Hazairin sempat menjabat sebagai Bupati di Bengkulu. Posisinya ini memungkinkannya untuk membangun jaringan dan mempengaruhi masyarakat agar mendukung cita-cita kemerdekaan. Ia juga memanfaatkan jabatannya untuk melindungi rakyat dari kekejaman pendudukan Jepang sejauh kemampuannya.

Gubernur Sumatera Selatan (Pasca-Kemerdekaan):

Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Hazairin ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pertama (saat itu wilayahnya sangat luas, meliputi sebagian besar Sumatera bagian selatan). Penunjukannya ini merupakan bukti kepercayaan pimpinan Republik terhadap kemampuan dan integritasnya.

Sebagai Gubernur, tugas Hazairin sangat berat. Ia harus:

Menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan: Di tengah keterbatasan komunikasi dan ancaman pihak Sekutu/Belanda, ia berjuang memastikan rakyat Sumatera Selatan mengetahui dan mendukung kemerdekaan.

Membangun struktur pemerintahan Republik: Ia mengorganisir dan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan sipil di wilayahnya dari nol, menggantikan struktur kolonial.

Mempersiapkan pertahanan rakyat: Ia menggalang dan mengorganisir laskar-laskar perjuangan serta melatih pemuda untuk menghadapi kembalinya Belanda (NICA) dan Sekutu. Wilayah Sumatera Selatan menjadi salah satu front penting dalam mempertahankan kedaulatan RI.

Peran dalam Agresi Militer Belanda:

Pada masa Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948), Hazairin tidak gentar. Meskipun Belanda berupaya keras menguasai Sumatera Selatan karena kekayaan sumber daya alamnya (terutama minyak), Hazairin memimpin perlawanan. Ia turut serta dalam strategi gerilya, memberikan dukungan moral dan logistik kepada para pejuang. Ia juga berupaya menjaga moral dan semangat juang rakyat di tengah tekanan militer Belanda.

Peran Pasca-Kemerdekaan dan Kontribusi Intelektual

 

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada akhir 1949, Hazairin melanjutkan pengabdiannya di bidang hukum, pendidikan, dan pemerintahan.

1. Menteri Sosial:

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Dalam kapasitas ini, ia berperan dalam pemulihan sosial pasca-perang, penanganan pengungsi, dan pembangunan kesejahteraan rakyat.

2. Pakar Hukum Adat dan Hukum Islam:

Ini adalah salah satu kontribusi terbesar Hazairin. Ia adalah salah satu ahli hukum adat terkemuka di Indonesia yang gigih memperjuangkan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Ia meneliti secara mendalam hukum adat Minangkabau dan hukum waris Islam, serta mengembangkan pemikiran-pemikiran penting tentang sintesis antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional. Ia percaya bahwa hukum adat dan Islam memiliki nilai-nilai yang relevan untuk pembangunan hukum di Indonesia.

3. Anggota Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

Hazairin juga terlibat dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum nasional Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai lokal dan Islam terakomodasi dengan baik.

Membangun Fondasi Hukum Nasional: 

Berperan penting menyatukan nilai-nilai hukum adat dan hukum Islam untuk menciptakan yurisprudensi nasional. Ia juga menulis buku rujukan tentang hukum kewarisan Islam.

Perjuangan Fisik dan Pemerintahan: 

Semasa menjabat sebagai Residen Bengkulu pada masa Perang Kemerdekaan, ia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan rakyat, serta menyuplai kebutuhan logistik bagi para pejuang.

[11/7 23.35] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Karya dan Akhir Hayat  Hazairin

Akademisi dan Penulis:

Hazairin mendedikasikan banyak waktunya untuk dunia pendidikan. Ia menjadi Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam di Universitas Indonesia (UI). Ia juga aktif menulis berbagai buku dan artikel ilmiah yang menjadi rujukan penting bagi para mahasiswa dan peneliti hukum. Karya-karyanya, seperti “Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits”, “Tujuh Serangkai tentang Hukum”, dan “Demokrasi Pancasila”, menunjukkan kedalaman pemikirannya.

Karya :

Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam (1952)

Tujuh Serangkai Tentang Hukum (1981)

Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadits (1982)

Hendak Kemana Hukum Islam (1976)

Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang Faraidhh (1963)

Hukum Kekeluargaan Nasional

Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi, dan Asas-asas Tata Hukum Nasional; Demokrasi Pancasila (1970

Negara Tanpa Penjara (1981)

Hukum Baru di Indonesia (1973)

Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat (1973)

Demokrasi Pancasila (1981)

Kematian :

Hazairin meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 1975 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasanya, pada tahun 1999 Pemerintah mengukuhkan Hazairin sebagai Pahlawan Nasional.

Hazairin adalah contoh nyata seorang intelektual yang tidak hanya berkutat di menara gading ilmu pengetahuan, tetapi juga terjun langsung ke medan perjuangan, mendedikasikan pikiran dan tenaganya untuk kemerdekaan dan pembangunan bangsanya. Pemikiran-pemikirannya tentang hukum adat dan hukum Islam masih relevan dan menjadi dasar penting dalam studi hukum di Indonesia hingga saat ini.

[12/7 00.01] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Ilyas Yakoub

H. Ilyas Ya'kub (Ilyas Yacoub; 14 Juni 1903 – 2 Agustus 1958) adalah seorang pahlawan nasional Indonesia asal Minangkabau, Sumatera Barat. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui SK-Mensos RI Nomor: Pol-61/PK/1968, tanggal 16 Desember 1968, dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Presiden RI (Kepres-RI) No. 074/TK/1999 tertanggal 13 Agustus 1999.

Biodata Ilyas Ya'kub :

Lahir :

14 Juni 1903

Asam Kumbang, Bayang, Pesisir Selatan, Hindia Belanda

Meninggal :

2 Agustus 1958 (umur 55)

Koto Barapak, Bayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat

Pekerjaan :

Ulama, wartawan, politisi

Anak :

Anis Sayadi, Fauzi

Orang tua :

Ya’kub (ayah) dan Siti Hajir (ibu)

Ia pernah memimpin mahasiswa Malaysia-Indonesia di Mesir, juga pendiri partai politik PERMI (Persatuan Muslim Indonesia, 1932) yang berbasis pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Berkat kemampuan dan jasanya sebagai ulama, tokoh pendidikan, dan politikus Islam di awal kemerdekaan (1948), ia dipercaya sebagai Ketua DPR Provinsi Sumatra Tengah merangkap penasihat Gubernur, karena semangat Melayu-nya yang kuat.

Seorang wartawan :

Perjuangan Ilyas Ya’kub sebagai ulama dan tokoh pendidikan Islam banyak mendirikan lembaga pendidikan Islam. Ia juga pernah bekerja sebagai wartawan, di samping berjuang mendirikan lembaga pers sejak masa pendidikan di perguruan tinggi di Timur Tengah.

Sebagai politikus muslim, ia berjasa mewadahi isu agama Islam dan kebangsaan dengan partai politik PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) yang berbasis pada pendidikan Islam yang ia dirikan bersama teman seperjuangan.

Ia pernah menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Medan Rakyat, 1 Februari 1931, serta menjadi politikus Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, sehingga membuatnya tegas dan keras menentang perilaku imperialisme dan kolonialisme Belanda.

Sepak terjang Ilyas, memperlihatkan karakteristik radikal positif yang justru mengangkat martabat dan integritas dirinya, sebagai tokoh Islam (ulama) dan nasionalis yang kuat menentang penjajah. Di sisi lain, Ilyas menarik perhatian (pihak Belanda) dan amat diperhitungkan sebagai tokoh Islam dan Nasional.

Dengan segala cara, Belanda akhirnya dapat menangkap Ilyas beserta isterinya, Tinur, diasingkan ke Boven Digul (dulu Irian Jaya, sekarang Papua) selama 10 tahun (1934 – 1944). Lalu ke Kali Bian Wantaka, Australia, Kupang, Timor, Singapura, Sarawak (Malaysia), Brunei Darussalam, dan Labuan sampai kembali ke tanah air bersama isteri dan enam orang anaknya tahun 1946.

Latar belakang keluarga :

Ilyas Ya’kub merupakan putra dari pasangan suami-isteri Haji Ya’kub – Siti Hajir. Anak ketiga dari empat bersaudara ini, ketika masa kecilnya belajar ilmu agama melalui kakeknya, bernama Syeikh Abdurrahman. Masa itu, Bayang (daerah kelahirannya), masih merupakan sentra pendidikan Islam. Sebab sejak dahulu Bayang termasuk basis pengembangan Islam di Pantai Barat Sumatra berpusat di surau tua yang didirikan (awal 1666), oleh Syeikh Buyung Muda Puluikpuluik, salah seorang dari enam ulama pengembang Islam di Indonesia seangkatan Syeikh Burhanuddin Ulakan Pariaman belajar dengan Syeikh Abdul Rauf Singkel di Aceh. Saat berkobarnya Perang Pauh (28 April 1666) surau ini juga menjadi basis perjuangan melawan Belanda.

Bayang sejak lama menjadi basis konsentrasi perjuangan rakyat Sumatera Barat melawan Belanda. Tercatat perang Bayang berlangsung lebih satu abad, mulai dari tanggal 7 Juni 1663, berakhir dengan Perjanjian Bayang 1771. Sejak itu, Bayang melahirkan banyak ulama besar dan pejuang kemerdekaan dan Islam di pentas sejarah nasional, di antaranya Syeikh Muhammad Fatawi, Syekh Muhammad Jamil (tamatan Makkah 1876), Syeikh Muhammad Shamad (wafat di Makkah tahun 1876), Syeikh Bayang (Syeikh Muhammad Dalil bin Muhammad Fatawi (1864 – 1923) penulis Buku Taraghub il Rahmatillah yang oleh B.J.O. Schrieke disebut sebagai kepustakaan pejuang abad ke-20 yang penuh moral, juga Syeikh Abdurrahman (kakek Ilyas Ya’kub), Syeikh Abdul Wahab (Inyiak Kacuang) dll.

Ayah Ilyas Ya’kub seorang pedagang kain dan hidup di lingkungan ulama, cukup memberi peluang dana dan motivasi baginya untuk mengecap pendidikan lebih baik. Pertama ia mendapat pendidikan di Gouvernements Inlandsche School. Tamat sekolah ia bekerja sebagai juru tulis selama dua tahun (1917–1919) di perusahaan tambang batubara Ombilin, Sawahlunto. Ia keluar dari perusahaan itu, sebagai protes terhadap pimpinan perusahaan asing yang imperialisme dan kolonialisme, serta kasar terhadap kaum buruh pribumi.

Ilyas Ya’kub memperdalam ilmu agama melalui Syekh Haji Abdul Wahab.

Gurunya (juga ayah dari istrinya, Tinur) ini melihat Ilyas Ya’kub berbakat, lalu dibawa ke Makkah. Ketika berada di tanah suci itu, selesai menunaikan ibadah haji, ia berminat untuk menetap di sana guna memperdalam ilmu agamanya. Tahun 1923 ia punya kesempatan ke Mesir. Di sanalah, ia memasuki sebuah universitas mulanya sebagai thalib mustami’ (mahasiswa pendengar).

[12/7 00.01] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Ilyas Yakoub

Wafat :

Sebenarnya banyak perjuangan Ilyas Ya’kub yang tidak tercatat secara menyeluruh, mulai sejak masa awal ia bekerja di Perusahaan Asing (Belanda) yakni Tambang Batubara di Sawah Lunto, masa pendidikan di Mesir pasca Makkah (8 tahun), masa bergerak di PERMI diperkuat Medan Rakyat serta hubungannya dengan tokoh politik, masa konsolidasi ideologi gerakan Islam dan kebangsaan mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang berisiko tinggi pada dirinya masuk penjara keluar penjara penjajah dari satu daerah pengasingan ke daerah pengasingan lainnya di dalam atau luar negeri (13 tahun), sampai ia mengabdi kepada Republik bekerja di badan legislatif. Namun ia telah memenuhi ajakan ‘isy karima wa mut syahida (hidup sebagai orang mulia dan wafat meninggalkan jasa) adalah jasa kepada Islam dan kebangsaan, turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Di akhir hayat yang husn al-khatimah (akhir hayat yang baik) itu Ilyas Ya’kub menghembuskan napas terakhir Sabtu, 2 Agustus 1958 jam 18.00 WIB, ia meninggalkan sebelas orang anak, antara lain putranya Anis Sayadi, Fauzi (satu di antaranya yang menulis riwayat hidup singkat tokoh ini) dll. Kesaksian kebesaran perjuangannya dikukuhkan sebagai pahlawan perintis kemerdekaan RI dengan SK Menteri Sosial Nomor Pol-61/PK/1968, 16 Desember 1968, mendapat piagam penghargaan sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1975. Kepahlawanannya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Presiden RI (Kepres-RI) Nomor 074/TK/Tahun 1999 tanggal 13 Agustus 1999 serta dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana atas jasanya mempertahankan prinsip-prinsip kemerdekaan dari ancaman kolonialisme Belanda sekaligus menggerakkan kemerdekaan RI di samping memperjuang Partai dan Pendidikan Islam. Kebesarannya dihargai Negara dan oleh Pemerintahan Kabupaten setiap bulan diberikan bantuan kesejahteraan sejumlah uang tunai kepada keluarga pahlawan nasional ini ditetapkan dengan SK-Bupati Nomor 400-134/BPT-PS/2005 tanggal 2 Januari 2005.

Ilyas Ya’kub mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipradana atas jasanya mempertahankan prinsip-prinsip kemerdekaan dari ancaman kolonialisme Belanda. Sekaligus menggerakkan kemerdekaan RI dengan risiko dibuang Belanda ke Digul (di Papua – Indonesia sekarang), serta beberapa tempat di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Australia.

Kepahlawanan Ilyas Ya’kub juga diabadikan dengan pemberian namanya kepada gedung olahraga dan jalan serta dibangun sebuah patung di perapatan jalan di gerbang kota Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Indonesia). Makamnya di depan masjid raya Al-Munawarah Koto Barapak, Bayang, Pesisir Selatan, Sumatera Barat juga menjadi saksi bisu kebesarannya dalam Islam dan Kebangsaan.

[12/7 00.04] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan  Ilyas Yakoub

Saat di Mesir Haji Ilyas Ya’kub, aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik, di antaranya Hizb al-Wathan (partai tanah air) didirikan oleh Mustafa Kamal semakin membangkitkan semangat anti penjajah. Ia pernah pula menjabat sebagai ketua Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dan Malaysia (PMIM) di Mesir. Selain itu ia juga fungsionaris wakil ketua organisasi sosial politik Jam’iyat al-Khairiyah dan ketua organisasi politik Difa` al-Wathan (Ketahanan Tanah Air).

Selain gerakan politik yang amat peduli dengan nasib bangsanya terjajah Belanda, di Mesir ia juga aktif menulis artikel dan memublikasikannya di berbagai Surat Kabar Harian di Kairo. Bersama temannya Muchtar Luthfi, ia mendirikan Majalah Seruan Al-Azhar dan Majalah Pilihan Timur. Majalah Seruan Al-Azhar adalah majalah bulanan mahasiswa, sedangkan majalah Pilihan Timur adalah majalah politik. Kedua produk jurnalistik ini banyak dibaca mahasiswa Indonesia–Malaysia di Mesir ketika itu.

Gerakan Ilyas Ya’kub dalam jurnalistik dan politik anti penjajah di Mesir, tercium oleh Belanda. Melalui perwakilannya di Mesir, Belanda mencoba melunakkan sikap radikalnya, tetapi gagal. Sejak itu Belanda semakin mengaris merah Ilyas Ya’kub tidak saja sebagai radikalis, bahkan dicap sebagai ekstrimis dan musuhnya di Indonesia.

Ketika masih dalam ancaman Belanda, tahun 1929 Ilyas Ya’kub kembali dari Mesir. Ia terpaksa transit di Singapura kemudian nyasar berlabuh di Jambi. Di tanah air, ia menemui teman-temannya di Jawa yang bergerak dalam PNI dan PSI. Dari pengalaman dua partai temannya tadi (PNI dan Partai Sarekat Islam) Ilyas Ya’kub berpikir, bahwa jiwa yang dimiliki kedua partai tersebut, yakni Islam dan kebangsaan adalah penting dikombinasikan, dikonversi dan dikonsolidasikan kemudian diwadahi dengan satu wadah yang representatif. Kemudian Haji Ilyas Ya’kub kembali dari kunjungan ini tahun 1930 men-set up idenya: Islam dan kebangsaan dalam dua kegiatannya yakni bidang jurnalistik dan politik. Dalam bidang jurnalistik diwadahi dengan penerbitan pers yakni Medan Rakyat. Dalam bidang politik ia bersama temannya Muchtar Luthfi mendirikan wadah baru bernama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dengan asas Islam dan kebangsaan. Tujuannya menegakan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan dasar Islam dan kebangsaan ini, PERMI menjalankan sikap politik non-kooperasi dan tak kenal kompromi dengan bangsa apapun yang kental punya prilaku imperialisme dan kolonialisme. Karena itu pula PERMI secara prinsipil mencap bahwa kapitalisme dan imperialisme merupakan penyebab penderitaan rakyat Indonesia.

PERMI pada awal mula bernama PMI (Partai Muslimin Indonesia) didirikan Haji Ilyas Ya’kub tahun 1930. PMI ini berbasis pada lembaga pendidikan Islam Sumatra Thawalib dan Diniyah School. Ide dasarnya, pemberdayaan sekolah agama dengan berbagai inovasi ke arah sistem modern, dimulai perbaikan kurikulum, sistem penjenjangan program dan lama masa pendidikan, memberi perlindungan kepada pelajar serta mengorganisasikan sekolah agama sebagai basis perjuangan kemerdekaan dan sentra pencerdasan bangsa dengan pengetahuan Islam dan kebangsaan. Beralasan kemudian PMI berambisi menambah jumlah sekolah agama dengan mendirikan sekolah baru dengan sistem modern, mulai dari tingkat pendidikan dasar (ibtidaiyah) sampai pendidikan tinggi (Al-Kulliyat). Di antara pendidikan tinggi, di Alang Laweh, 12 Februari 1931 didirikan perguruan tinggi dalam bentuk college Islam untuk diploma A dan diploma B, bernama Al-Kulliyat Al-Islamiyah, diselenggarakan intelektual jebolan Timur Tengah di antaranya Janan Thaib (sebagai pimpinan), Syamsuddin Rasyid (onder director), dan Ilyas Ya’kub. Mahasiswa awal diterima lulusan Sumatra Thawalib, Diniyah School, Tarbiyah Islamiyah, AMS (Algemeene Middelbare School), Schakel School dan lulusan sekolah tingkat menengah lainnya.

Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikukuhkan baik internal maupun eksternal. Tantangan Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari Muslim ASEAN yang ketika itu (sejak abad ke-16) disebut dengan istilah Jawi, juga berpeluang berpikir pengembangan Islam tidak terlepas dari politik kekuasaan meskipun di wilayah konsentrasi Islam seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, apalagi di wilayah minoritas Islam. Mari belajar konflik minoritas muslim Moro (sejak abad ke-19) dengan pemerintahan Filipina berbeda sedikit dengan Burma (Myanmar) perkembangan muslim relatif stabil sejak tahun 1930-han atau Singapura tahun 1932 sudah mendirikan Jam’iyat (Pesekutuan) Seruan Islam, apakah ini pengaruh Singapura pernah (tahun 1840) menjadi sentra pengembangan Tarekat Naqsyabandiyah yang dikembangkan Syeikh Ismail Simabur (Minangkabau) di kawasan Nusantara (ASEAN) menarik untuk diteliti dianalisis sintesis dengan fenomena terakhir (sejak tahun 1957) Muhammaddiyah telah pula berkembang di Singapura bersamaan dengan gerakan dakwah didukung ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) di Malaysia. Masih kurun itu (1932) kasus di belahan Nusantara (Asean) juga, Thailand yang tidak pernah dijajah misalnya, agama Negara yang diakui kekuasaan raja secara resmi adalah Buddha Trevada, tetapi kepada masyarakat Islam yang dominant al-syafi’iyah diberikan kemerdekaan mengurus al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga) termasuk munakahat (perkawinan) terutama dalam bentuk NTCR (Nikah Talak-Cerai dan Rujuk) dilakukan kadhi yang mendapat legalisasi pemerintahan raja.

Angin segar dan peluang masyarakat muslim di Nusantara yakni Negara Asean yang satu ini tidak terlepas dari jaringan pembaruan Ahmad Wahab (dari Minangkabau) di Bangkok tahun 1920-an dan kawan-kawan seperti juga Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Falaki (dari Minangkabau) di Malaysia (Yulizal Yunus, 1982).

Konsolidasi PMI merupakan bagian kesadaran bagi penguatan lembaga ke-Islam menunjang visi Islam dan kebangsaan Indonesia. Konsolidasi dilakukan dalam bentuk Kongres Besar bertempat di dekat daerah kelahiran Ilyas Ya’kub yakni Koto Marapak (Bayang Pesisir Selatan) dihadiri oleh seluruh pengurus cabang se Sumatra seperti dari Tapanuli Selatan, Bengkulu, Palembang, Lampung, dll. Di antara keputusan Kongres Besar, PMI diubah namanya menjadi PERMI yang dicap Belanda sebagai partai Islam radikal revolusioner. Kantornya di gedung perguruan Islamic College, Alang Lawas, Padang.

Kalau tadi Ilyas Ya’kub tidak mengenal kompromi dengan komponen yang punya watak imperialisme dan kolonialisme, dalam PERMI ia bisa kompromi dengan Pertindonya Soekarno. Bentuk komprominya dalam bentuk koalisi memperkuat perjuangan kebangsaan, yakni di mana telah ada berdiri cabang Pertindo maka di sana tidak lagi perlu ada cabang PERMI dan sebaliknya. Karena dianggap membahayakan pemerintahan, maka berdasarkan vergarder verbod Belanda mengeluarkan kebijakan exorbita terechten yang menyatakan PERMI terlarang dan diikuti tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokohnya. Haji Ilyas Ya’kub bersama dua temannya Muchtar Luthfi dan Janan Thaib ditangkap dan dipenjarakan. Setelah 9 bulan di penjara Muaro Padang, ia diasingkan selama 10 tahun (1934-1944) ke Bouven Digul Irian Jaya bersama para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia lainnya. Selama di Digul Haji Ilyas Ya’kub didampingi istri Tinur sering sakit-sakitan. Masa awal penjajahan Jepang di Indonesia pun, para tahanan Digul semakin memprihatinkan, mereka dipindahkan lagi ke daerah pedalaman Irian Jaya di Kali Bina Wantaka kemudian diasingkan pula ke Australia[3]. Ia senantiasa dibujuk van der Plas dan van Mook (Belanda), tetapi semangat nasionalis dan Islamnya tidak pernah pudar memotivasi pembangkangannya dalam menentang penjajah dan menggerakkan terwujudnya kemerdekaan Indonesia.

Oktober 1945 pemulangan para tahanan perang dari Australia ke Indonesia dengan kapal Experence Bey Oktober, Haji Ilyas Ya’kub tidak diizinkan turun di pelabuhan Tanjung Priok, bahkan ia kembali ditahan dan diasingkan bersama istri selama 9 bulan berpindah-pindah di Kupang, Serawak, Brunei Darussalam, Labuan, dan Singapura (anaknya Iqbal meninggal di sana). Satu tahun Indonesia merdeka (1946) barulah habis masa tahanan dan Haji Ilyas Ya’kub, ia kembali bergabung dengan kaum republik sekembali dari Cirebon. Ia ikut bergerilya pada Perang Revolusi (1948) dan ikut membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang kemudian dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Ia mendapat tugas menghimpun kekuatan politik (seluruh partai) di Sumatra untuk melawan agresor Belanda. Tahun itu ia menjabat ketua DPR Sumatra Tengah kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPRD wakil Masyumi dan merangkap sebagai penasihat Gubernur Sumatra Tengah bidang politik dan agama.

[12/7 00.25] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Fatmawati

Informasi pribadi

Nama Lahir : Fatimah

Lahir : 5 Februari 1923, Benkoelen, Hindia Belanda

Meninggal : 14 Mei 1980 (umur 57), Kuala Lumpur, Malaysia

Makam : Taman Pemakaman Umum Karet Bivak

Suami : Soekarno (Presiden RI 1),(menikah1943; pisah 1953)​

Anak :

Guntur

Megawati

Rachmawati

Sukmawati

Guruh

Orang tua :

Hasan Din (ayah)

Siti Khadijah (ibu)

Kerabat :

Taufiq Kiemas (menantu)

Puan Maharani (cucu)

Kehidupan :

Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu dari pasangan Hasan Din dan Siti Chadijah.

Salah satu nenek moyangnya adalah seorang putri dari Kesultanan Inderapura (Minangkabau). Ketika ia bertemu Soekarno, ia masih remaja dan Soekarno saat itu sudah menikah dengan seorang wanita berusia 53 tahun bernama Inggit Garnasih. Tak heran, istri Soekarno enggan melepaskan suaminya, tetapi setelah dua tahun, Inggit setuju untuk bercerai. Soekarno membenarkan kebutuhan akan istri barunya dengan menyatakan keinginannya untuk memiliki anak yang dapat meneruskan namanya.

Pada tahun 1943, Fatmawati menjadi istri ketiga Soekarno. Pada tahun 1945, ia menjadi istrinya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Bendera negara baru dijahit oleh Fatmawati, dan bendera yang sama dikibarkan setiap tahun hingga tahun 1967. Meskipun ia adalah istri ketiga Soekarno, semua istri sebelumnya telah diceraikan sesuai dengan hukum negara. Fatmawati oleh karena itu menjadi istri satu-satunya Soekarno pada saat itu.

Fatmawati dikenal anti dengan poligami. Karena itu, setelah Soekarno meminta izin untuk menikahi Hartini pada 7 Juli 1953, Fatmawati memilih untuk meninggalkan Istana Negara.

[12/7 00.45] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Keturunan dan Karya Perjuangan Fatmawati

Pertemuan dengan Soekarno :

Fatmawati pertama kali bertemu Soekarno ketika Soekarno diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bengkulu pada tahun 1938. Pada saat itu, Fatmawati masih sangat muda, tetapi ia segera tertarik pada pemikiran dan semangat perjuangan yang dibawa oleh Soekarno. Hubungan mereka berkembang, dan akhirnya pada tahun 1943, Fatmawati menikah dengan Soekarno di tengah masa penjajahan Jepang.

Kehidupan sebagai Ibu Negara :

Sebagai ibu negara pertama Indonesia, Fatmawati memainkan peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Meski lebih dikenal karena peran domestiknya, ia juga terlibat dalam diplomasi dan hubungan internasional. Fatmawati selalu mendampingi Soekarno dalam acara-acara kenegaraan dan menjadi representasi perempuan Indonesia di mata dunia.

Meskipun hubungannya dengan Soekarno tidak selalu mulus, terutama ketika Soekarno menikah lagi dengan Hartini, Fatmawati tetap dihormati sebagai ibu negara dan sosok yang setia pada bangsa. Ia memilih untuk mundur dari kehidupan publik setelah pernikahan kedua Soekarno, tetapi tetap menjadi figur yang dihormati dalam sejarah Indonesia.

Keturunan :

Fatmawati dan Soekarno menikah pada tanggal 1 Juni 1943 dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu:

1. Guntur Soekarnoputra (l. 3 November 1944), menikah dengan Henny Emilia Hendayani pada tanggal 16 Februari 1970. Mereka memiliki 1 orang putri.

2. Megawati Soekarnoputri (l. 23 Januari 1947), Presiden Ke-5 Republik Indonesia. Dia menikah pertama kali dengan Lettu Surindro Supjarso pada 1 Juni 1968 (w. 22 Januari 1970), menikah kedua kali dengan Hassan Gamal A. Hasan pada tanggal 22 Juni 1972 tetapi dibatalkan setelah 3 bulan, dan menikah terakhir kalinya dengan Taufiq Kiemas (31 Januari 1942 – 8 Juni 2013) pada 14 Maret 1973. Ia memiliki 3 orang anak.

3. Rachmawati Soekarnoputri (27 September 1950 – 3 Juli 2021), menikah pertama kali dengan Dr. Tommy Pariatman Marzuki pada 14 Maret 1969 dan bercerai pada tahun 1973. Dia menikah kedua kali dengan Dicky Suprapto (27 September 1947 – 3 April 2006) pada tahun 1975 dan bercerai. Dia menikah terakhir kalinya dengan Benny Sumarno (19 Mei 1949 – 2 April 2018) pada tahun 1995. Dia memiliki 3 orang anak.

4. Sukmawati Soekarnoputri (l. 26 Oktober 1951), menikah pertama kali dengan K. G. P. A. A. Mangkunegara IX (18 Agustus 1951 – 13 Agustus 2021) pada 16 September 1974 dan bercerai pada tahun 1983. Dia menikah kedua kali dengan Muhammad Hilmy (1954 – 29 Oktober 2018). Dia memiliki 3 orang anak.

5. Guruh Soekarnoputra (l. 13 Januari 1953), menikah dengan Guseynova Sabina Padmavati (l. 1959) pada tanggal 19 Oktober 2002.

Kisah menjahit bendera :

Setahun setelah pernikahannya itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Bendera Merah Putih juga boleh dikibarkan dan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diizinkan berkumandang. Ibu Fatmawati kemudian berfikir bahwa memerlukan bendera Merah Putih untuk dikibarkan di Pegangsaan 56.

"Pada waktu itu tidak mudah untuk mendapatkan kain merah dan putih di luar," tulis Chaerul Basri dalam artikelnya "Merah Putih, Ibu Fatmawati, dan Gedung Proklamasi" yang dimuat di Harian Kompas, 16 Agustus 2001. Barang-Barang bekas impor, semuanya berada di tangan Jepang, dan kalau pun ada di luar, untuk mendapatkannya harus dengan berbisik-bisik," tulisnya.

Berkat bantuan Shimizu, yang merupakan orang ditunjuk oleh Pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. 

Ibu Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah putih. Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang, yang memimpin gudang di Pintu Air, di depan eks Bioskop Capitol. Bendera itulah yang berkibar di Pegangsaan Timur saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Ibu Fatmawati menghabiskan waktunya untuk menjahit bendera itu dalam kondisi fisiknya cukup rentan. Pasalnya, Ibu Fatmawati saat itu sedang hamil tua dan sudah waktunya untuk melahirkan putra sulungnya, Guntur Soekarnoputra. Tak jarang ia menitikkan air mata kala menjahit bendera itu.

"Menjelang kelahiran Guntur, ketika usia kandungan telah mencukupi bulannya, saya paksakan diri menjahit bendera Merah Putih, saya jahit berangsur-angsur dengan mesin jahit Singer yang dijalankan dengan tangan saja, sebab Dokter melarang saya menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jahit." kata Ibu Fatmawati dalam buku yang ditulis oleh Bondan Winarno.

[12/7 00.45] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Fatmawati

Peran Fatmawati dalam Sejarah Nasional

Fatmawati tidak hanya dikenal sebagai penjahit bendera, tetapi juga sebagai tokoh perempuan Indonesia yang aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Pada 1967, ia menerima Penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana, sebuah bentuk penghormatan negara atas dedikasinya.

Sejarawan Universitas Indonesia, Prof. Taufik Abdullah, dalam sebuah seminar nasional tahun 1995, menegaskan:

“Fatmawati adalah simbol kontribusi perempuan dalam perjuangan bangsa. Ia menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil kerja tokoh laki-laki di garis depan, tetapi juga peran perempuan dalam lingkup domestik maupun politik.”

Generasi muda Indonesia hari ini mengenang Fatmawati bukan hanya sebagai istri presiden pertama, tetapi sebagai perempuan yang memberikan kontribusi abadi untuk bangsa. Bendera yang dijahitnya adalah simbol keberanian, kemandirian, dan tekad untuk merdeka.

Dalam sebuah wawancara dokumenter, Megawati Soekarnoputri mengenang ibunya: “Ibu selalu mengatakan bahwa setiap orang, sekecil apa pun perannya, dapat memberi arti bagi bangsa. Itu yang ia ajarkan lewat bendera yang dijahitnya.”

Fatmawati meninggal dunia akibat serangan jantung pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia, saat dalam perjalanan kembali ke Jakarta dari umrah di Makkah. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta Pusat.

Penghargaan :

Pada tanggal 4 November 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional bagi Fatmawati.

Nama Fatmawati diabadikan dalam Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu dan RSUP Fatmawati di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nama Stasiun MRT Fatmawati, salah satu stasiun MRT Jakarta, diambil dari nama RSUP Fatmawati yang berada di dekat stasiun. Kediamannya di Bengkulu kini dijadikan museum.

Dalam budaya populer :

Dalam film Soekarno (2013), Fatmawati diperankan oleh Tika Bravani.

[12/7 01.47] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Dr. Muwardi  sebelum Eksekusi 

Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) :

Sesuai dengan keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Menurut rencana Moewardi akan ditunjuk sebagai pemimpin partai tunggal tersebut, tetapi dengan adanya maklumat Pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian hak-hak legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang dapat menentukan Garis-Garis Besar Haluan Politik Negara/Pemerintah. Kabinet tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden melainkan bertanggung jawab pada Komite Nasional Indonesia Pusat. Orang-orang yang duduk dalam KNIP dan Badan Pekerja KNIP merupakan wakil-wakil dari partai-partai. Pada 30 Oktober 1945, ketika Soekarno, Hatta dan Amir Syarifuddin berada di Surabaya untuk menenangkan keadaan, maka KNIP bersidang dan mengambil keputusan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan partai-partai dengan berbagai pertimbangan.

Sutan Syahrir dan Amir Syarifudin mendirikan Partai Sosial Indonesia; Iwa Kusumasumantri mendirikan Partai Buruh, Dr. Sukiman mendirikan Partai Masyumi, Mangunsarkoro dengan Partai Nasionalis Indonesia, Sukarni mendirikan Partai Murba (Moewardi sempat terlibat aktif di dalamnya) dan partai-partai lain didirikan. Kabinet pertama, kabinet presidensial dijatuhkan oleh KNIP sebagai Badan Legislatif. Syahrir kemudian menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Amir Syariffudin selain memegang jabatan Menteri Keamanan Rakyat juga merangkap sebagai Menteri Penerangan. Kalau kabinet pertama dianggap dekat dengan politik “kolaborasi dengan Jepang” maka kabinet kedua dekat dengan politik “kolaborasi dengan Belanda”. Karena politik kabinet Syahrir adalah politik “berunding dengan Belanda” mengakibatkan oposisi terhadap kabinet meningkat pada awal tahun 1946.

Pada tanggal 5 Januari 1946 di Purwokerto diadakan pertemuan oleh partai-partai dan badan-badan perjuangan yang tidak sehaluan dengan “politik” Kabinet Syahrir untuk membentuk Persatuan Perjuangan (PP). Sementara itu Moewardi segera meluaskan sayap Barisan Banteng dengan menyusun cabang-cabang di tiap-tiap Karisidenan, ranting-ranting di Kabupaten, dan anak ranting di Kawedanaan. Bersama dengan Sudiro, Mulyadi Joyomartono. Banyak berkeliling mengadakan inspeksi ke daerah Jawa Barat, Bandung, Purwakarta, Leles, hingga ke Jawa Timur, Bojonegoro, dan Malang. Khusus di Solo dibentuk Divisi Laskar Banteng di bawah pimpinan Anwar Santoso yang membawahi 5 resimen, berkedudukan di Kartasura, Solo, Wonogiri dan Sragen. Di dalam Pimpinan Barisan Banteng diadakan pembagian pekerjaan.

Sudiro dan Imam Sutadjo memimpin bagian politik yang berhasil menerbitkan harian Pasific dan majalah Banteng. Karena kegiatan menjalankan inspeksi ke Bandung menyebabkan Moewardi terlibat dalam peristiwa “Bandung Lautan Api” 23 Maret 1946 bersama-sama tokoh-tokoh Barisan Banteng, Toha, A.H. Nasution dan Suprayogi. Meskipun sibuk memimpin Barisan Banteng, Moewardi tidak sedikit menyumbangkan pikiran-pikiran perjuangan termasuk strategi militer kepada pimpinan Angkatan Perang, khususnya Jenderal Sudirman dan Jenderal Urip Sumohardjo, Urip tak lain masih sesaudara ipar dengannya. Ditarik ke dunia Politik Pengaruh, kecakapan dan kesanggupan Moewardi dalam memimpin perjuangan diakui oleh kalangan luas di samping perhatiannya yang besar terhadap masalah politik sehingga kaum politikus berhasrat menariknya ke dalam perjuangan politik.

Pendekatan kaum politikus kepada Moewardi mendapat jalan setelah diketahui Moewardi, Sudirman, Urip Sumohardjo dan Tan Malaka tak menyetujui Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini berakhir usai Agresi Belanda I tanggal 1 Juli 1947, Kemudian diadakan gencatan senjata dan diadakan perundingan Indonesia-Belanda di kapal Amerika, Renville di bawah pengawasan Komisi Jasa-Jasa Baik dari PBB tanggal 17 Januari 1948 yang berakhir dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville. Persetujuan Renville pada hakikatnya mendapat banyak tentangan mengakibatkan pembentukan Kabinet Presidensil dengan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. PKI lewat Partai Sosialis Amir Syarifuddin menuntut kursi Menteri Pertahanan, tetapi ditolak dan kursi itu dirangkap oleh Bung Hatta sendiri.

Amir Syarifuddin tidak tinggal diam dan bertindak mendirikan FDR (front Demokrasi Rakyat) tanggal 26 Februari 1948 yang beranggotakan PKI, PS-Amir Syarifuddin, PIB (Partai Buruh Indonesia), SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia). Hampir bersamaan dengan itu BBRI mengadakan kongres di Sarwakan, Solo (sekarang Jl. Honggopranoto) untuk menentang perundingan dengan Belanda yang dilakukan Pemerintah Syahrir. Kongres itu dihadiri oleh Presiden Sukarno untuk mencegah agar jangan sampai Moewardi dengan Barisan Banteng-nya terlibat perselisihan politik dengan pihak pemerintah. Karena kedua sikap politiknya itu, yaitu anti perundingan dengan Belanda dan Anti Swapraja, maka Moewardi bersama Mulyadi Joyomartono ditangkap atas perintah Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono. Namun, akhirnya dilepaskan kembali untuk menghindarkan tindak kekerasan dari BBRI dan simpatisannya kalau sampai Moewardi tidak dibebaskan. Selain itu ada juga campur tangan Sudirman dan Urip Sumohardjo, menyebabkan pemerintah berpikir banyak jika menahan Moewardi.

[12/7 01.47] rudysugengp@gmail.com: 4. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Muwardi 

Sejak PKI berdiri kembali tanggal 25 Oktober 1945, sejak pertengahan tahun 1946, di Solo mulai tampak partai dan badan perjuangan yang menjurus ke paham Sosialis Kiri dan Komunis. Diantaranya garis dan golongan Sosialis menjurus ke Komunis (Partai Sosialis, Partai Buruh, Partai Komunis Indonesia, Pesindo) dan golongan Nasionalis (PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng). Polarisasi partai-partai dan golongan itu terlihat pada peritiwa perebutan kedudukan Residen Solo. Indikasi Solo dalam keadaan gawat adalah peristiwa diculiknya Perdana Menteri Syahrir tanggal 27 Juni 1946, sehingga kekuatan negara sepenuhnya ada ditangan Presiden Sukarno. Namun peristiwa penculikan tersebut hanya berlangsung sehari semalam. Kejadian tersebut berlanjut dengan kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Mayor Soedarsono tanggal 3 Juli 1946 beruntung kudeta tersebut dapat digagalkan untuk mengatasi keadaan yang rawan di Solo sekitar pertengahan tahun 1946.

Pemerintah Pusat berlandaskan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 No. 16/SD mengangkat Mr. Iskak Tjokroadisurjo dan Sudiro masing-masing sebagai Residen dan Wakil Residen Surakarta. Keduanya berasal dari golongan Nasionalis (PNI dan Barisan Banteng). Namun, pengangkatan itu ditentang oleh Golongan Komunis dengan mengajukan resolusi tanggal 8 Oktober 1946. Karena tentangan itu, Pemerintah Pusat sampai mengeluarkan Ketetapan Pemerintah lagi pada tanggal 22 Oktober 1946 No. 21/ SD. Isi ketetapan itu memerintahkan agar kedua pejabat tersebut kembali ke pos-nya untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Namun, Mr Iskak Tjokroadisujo dan Sudiro tidak dapat menjalankan pekerjaan karena pada tanggal 9 November 1946 malahan diculik oleh golongan tertentu. Dan golongan tertentu itu mengangkat Soejas dan Dasuki masing-masing menjadi Residen dan Wakil Residen Surakarta. Golongan tertentu itu adalah golongan Sosialis yang menjurus ke Komunis, karena Soejas dan Dasuki termasuk di dalamnya.

Pertentangan antara dua golongan itu terus memuncak akibat adanya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946 yang berbentuk “Pro” dan “Kontra” perjanjian tersebut. Kemudian golongan yang pro ini membentuk front ” Sayap Kiri” dan terdiri dari Partai Sosialis, PBI, PKI, Pesindo. Sedang yang Kontra juga membentuk front yang bernama “Benteng Republik” dan terdiri dari PNI, Masyumi, BPRI, Barisan Banteng RI. Perjanjian Linggarjati itu akhirnya mendapat tentangan dari anggota partainya sendiri, yaitu Syahrir sendiri. Akibatnya timbul perpecahan dalam Partai Sosialis. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (Ada yang menyebut SOSKA-Sosialis Kanan) dan Amir Syarifuddin tetap dengan Partai Sosialinya yang nantinya bergabung dengan FDR/PKI. Karena itulah maka jatuhlah Kabinet Syahrir (yang ketiga) pada tanggal 26 Juli 1947. Setelah itu dibentuk Kabinet baru di mana Perdana Menterinya adalah Amir Syarifuddin (merangkap Menteri Pertahanan). Kabinet ini melanjutkan perundingan-perundingan dengan Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan yang nilainya dapat dipandang sebagai lebih merugikan Indonesia kalau dibandingkan dengan perjanjian Linggarjati, adalah yang disebut Persetujuan Renville.

Perjuangan di Surakarta: 

Pindah ke Solo, beliau memimpin gerakan rakyat anti-komunis, menolak perundingan dengan Belanda melalui Kongres BBRI, dan mendirikan sekolah kedokteran (cikal bakal Fakultas Kedokteran UNS).

Di Surakarta, Dr. Muwardi mendirikan sekolah kedokteran dan membentuk gerakan rakyat untuk melawan aksi-aksi PKI. Pada peristiwa Madiun, dia adalah salah satu tokoh yang dikabarkan hilang dan diduga dibunuh oleh pemberontak selain Gubernur Soeryo.

Pada 13 September 1948, dalam perjalanan menuju tempat praktiknya, Moewardi diculik oleh Partai Komunis Indonesia dan kemudian dibunuh. Moewardi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 9 Agustus 1964. Sebuah rumah sakit di Surakarta dan sebuah jalan di Jakarta dinamai menurut namanya.

Gugur demi Negara: 

Pada masa gejolak Peristiwa Madiun 1948, Dr. Moewardi diculik dan dikabarkan hilang oleh pemberontak PKI. Namanya kini diabadikan sebagai RSUD Dr. Moewardi di Surakarta.

Dokter Moewardi diakui sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden No. 190/TK/1964. 

Namanya kini diabadikan untuk RSUD Dr. Moewardi di Surakarta, yang terus meraih berbagai penghargaan bergengsi dalam dunia kesehatan.

.

[12/7 13.15] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Ranggong Daeng Romo

Nama : Ranggong Daeng Romo

Lahir : Januari 1915, Polongbangkeng, Sulawesi Selatan

Meninggal : 27 Februari 1947 (umur 32), Langgese

Pekerjaan : Pekerja sosial

Istri : Bungatubu Daeng Lino

Ranggong Daeng Romo (lahir di Polongbangkeng, Takalar, Sulawesi Selatan, 1915, wafat markas besar Lapris, Langgese, 27 Februari 1947 adalah salah satu Pahlawan Nasional Indonesia dari Sulawesi Selatan.

Pendidikan :

Ranggong menempuh pendidikan di Hollandsch Inlandsch School dan Taman Siswa di Makassar setelah sebelumnya menimba ilmu agama di salah satu pesantren di Cikoang. Ranggong bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan pembelian padi milik pemerintah militer Jepang ketika menduduki Sulawesi.

[12/7 13.15] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan  Ranggong Daeng Romo

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Ranggong dinobatkan menjadi salah satu orang yang memprakarsai berdirinya organisasi perjuangan di Polombangkeng oleh Karaeng Pajonga Daeng Ngalle yaitu Gerakan Muda Bajeng (GMB). Sebelumnya, Ranggong sempat bergabung dengan barisan pemuda Seinendan dan diangkat menjadi pemimpin Seinendan di Bontokandatto. Pada Gerakan Muda Bajeng, Ranggong diangkat menjadi komandan barisan pertahanan untuk wilayah Moncokomba dan merangkap sebagai Kepala Wilayah Ko'Mara.

Pada tanggal 2 April 1946, GMB berubah nama menjadi Laskar Lipan Bajeng. Tujuan dari Laskar Lipan Bajeng yaitu untuk menegakkan, membela, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Laskar Lipan Bajeng, Ranggong diangkat sebagai pimpinan. Kemudian laskar-laskar yang ada di Sulawesi Selatan bergabung menjadi Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (Lapris) dan Ranggong diberi kepercayaan penuh untuk memimpin dan menjadi panglima.

[12/7 13.15] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Akhir Hayat dan Penghargaan Ranggong Daeng Romo

Wafat :

Pada tanggal 21 Februari 1946, Ranggong memimpin perang untuk pertama kalinya dengan kekuatan lebih kurang seratus pasukan menyerang pertahanan Belanda. Serangan tersebut dilakukan di sebelah Selatan Makassar serta menimbulkan kesengitan yang luar biasa di antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran tersebut, banyak tokoh Lapris yang meninggal dalam perang termasuk Ranggong yang terbunuh pada 27 Februari 1947. Jenazahnya kemudian dikebumikan di Bangkala.

Penghargaan :

Berkat jasa-jasanya pada negara, berdasarkan SK Presiden RI No. 109/TK/Tahun 2001 Ranggong Daeng Romo dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Saat ini namanya diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Makassar, Jalan Ranggong, yang berada di dekat Pantai Losari.

[12/7 13.43] rudysugengp@gmail.com: 1. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Kehidupan Awal Hasan Basry

Brigadir Jenderal TNI (Purn.) Hasan Basry (17 Juni 1923 – 15 Juli 1984) adalah seorang tokoh militer dan Pahlawan nasional Indonesia. Ia dimakamkan di Simpang Empat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dianugerahi gelar Pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 110/TK/2001 tanggal 3 November 2001.

Informasi pribadi

Lahir :

17 Juni 1923

Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Borneo

Meninggal :

15 Juli 1984 (umur 61)

Jakarta.

Masa Muda :

Hasan Basry menyelesaikan pendidikan di Hollands Inlandsche School (HIS) yang setingkat sekolah dasar, kemudian ia mengikuti pendidikan berbasis Islam, mula-mula di Tsanawiyah al-Wathaniah di Kandangan, kemudian di Kweekschool Islam Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.

[12/7 13.44] rudysugengp@gmail.com: 2. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Perjuangan Hasan Basry

Masa Revolusi Kemerdekaan :

Setelah prolamasi kemerdekaan, Hasan  Basry aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang berpusat di Surabaya. Dari sini ia mengawali kariernya sebagai pejuang. Pada 30 Oktober 1945, Hasan Basry berhasil menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dengan menumpang kapal Bintang Tulen, yang berangkat lewat pelabuhan Kalimas Surabaya. Sesampainya di Banjarmasin, Hasan Basry menemui H. Abdurrahman Sidik di Pekapuran untuk mengirimkan pamflet dan poster tentang kemerdekaan Indonesia. Selain itu melalui A.A. Hamidhan, juga mengirim pamflet ke Amuntai dengan Ahmad Kaderi, sedangkan yang ke Kandangan dikirim lewat H. Ismail.

Di Haruyan pada tanggal 5 Mei 1946 para pejuang mendirikan Lasykar Syaifullah dengan Hasan Basry sebagai pimpinan organisasi tersebut. Program utama organisasi ini adalah latihan keprajuritan. Pada tanggal 24 September 1946 saat acara pasar malam amal banyak tokoh Lasykar Syaifullah yang ditangkap dan dipenjarakan Belanda. Karena itu Hassan Basry mereorganisir anggota yang tersisa dengan membentuk, Benteng Indonesia.

Pada tanggal 15 Nopember 1946, Letnan Asli Zuchri dan Letnan Muda M. Mursid anggota ALRI Divisi IV yang berada di Mojokerto, menghubungi Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yaitu mendirikan satu batalyon ALRI Divisi IV di Kalimantan Selatan. Dengan mengerahkan pasukan Banteng Indonesia Hassan Basry berhasil membentuk batalyon ALRI tersebut. Ia menempatkan markasnya di Haruyan. Selanjutnya ia berusaha menggabungkan semua kekuatan bersenjata di Kalimantan Selatan ke dalam kesatuan yang baru terbentuk itu.

Perkembangan politik di tingkat pemerintah pusat di Jawa menyebabkan posisi Hasan Basry dan pasukannya menjadi sulit. Sesuai dengan Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947), Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto RI atas Jawa, Madura dan Sumatra. Berarti Kalimantan merupakan wilayah yang ada di bawah kekuasaan Belanda. Akan tetapi, Hasan Basry tidak terpengaruh oleh perjanjian tersebut. Ia dan pasukannya tetap melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sikap yang sama diperlihatkan pula terhadap Perjanjian Renville (17 Januari 1948). Ia menolak untuk memindahkan pasukannya ke daerah yang masih dikuasai RI, yakni ke Jawa.

Perjuangan Hassan Basry di Kalimantan Selatan selalu merepotkan pertahanan Belanda pada masa itu dengan puncaknya berhasil memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia yang dikenal dengan Proklamasi 17 Mei 1949 atau Proklamasi Kalimantan.

Pada tanggal 2 September 1949 dilakukan perundingan antara ALRI DIVISI (A) dengan Belanda, beserta penengah UNCI. Pada kesempatan ini, Jenderal Mayor Suharjo atas nama pemerintah mengakui keberadaan ALRI DIVISI (A) sebagai bagian dari Angkatan Perang Indonesia, dengan pemimpin Hassan Basry dengan pangkat Letnan Kolonel.

Kemudian pada 1 November 1949, ALRI DIVISI (A) dilebur ke dalam TNI Angkatan Darat Divisi Lambung Mangkurat, dengan panglima Letkol Hassan Basry. Ia dilantik pada tanggal 10 November 1949.

Pasca Revolusi Kemerdekaan :

Selesai perang kemerdekaan, dia melanjutkan pendidikan agamanya ke Universitas Al-Azhar tahun 1951 – 1953. Selanjutnya diteruskan di American University Cairo tahun 1953 – 1955.

Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1956, Hassan Basry di lantik sebagai Komandan Resimen Infanteri 21/Komandan Territorial VI Kalsel. Dua tahun kemudian, pada tanggal 17 Juli 1958 dia dilantik menjadi Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat. Ia memegang jabatan tersebut hingga 24 September 1958. Ia kemudian menjalani pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung dari September 1958 hingga September 1959. Sekembalinya dari Bandung, pada tanggal 28 September 1959 ia kembali menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer X/Lambung Mangkurat.

Pada saat suasana politik memanas karena kegiatan PKI dan ormasnya, Hassan Basry mengeluarkan surat pembekuan kegiatan PKI beserta ormasnya pada tanggal 22 Agustus 1960. Keluarnya surat ini sempat ditegur oleh Presiden Sukarno, tetapi Hassan Basry sebagai kepala Penguasa Perang Daerah Kalsel tidak mentaati teguran presiden. Pembekuan PKI dan ormasnya diikuti oleh daerah Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Tiga Selatan (Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan).

Hassan Basry mengakhiri masa jabatannya sebagai pangdam pada tanggal 5 September 1961. Dari 1961 hingga 1963, dia menjabat Deputi Wilayah Komando antar Daerah Kalimantan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tanggal 17 Mei 1961, bertepatan peringatan Proklamasi Kalimantan, sebanyak 11 organisasi politik dan militer menetapkan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Kesepakatan ini diikuti oleh ketetapan DPRGR Tingkat II Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962, yaitu ketetapan Hassan Basry sebagai Bapak Gerilya Kalimantan.

Pada 1960 – 1966, Hassan Basry menjadi anggota MPRS. Pada tahun 1970, dia diangkat sebagai Ketua Umum Harian Angkatan 45 Kalsel sekaligus sebagai Dewan Paripurna Angkatan 45 Pusat dan Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia. Pada 1978 – 1982, Hassan Basry menjadi anggota DPR.

[12/7 13.44] rudysugengp@gmail.com: 3. Buatkan gambar dan infografis tentang 

Peran Pendidikan, Akhir Hayat, dan Penghargaan Hasan Basry

Peran di Bidang Pendidikan :

Hassan Basry, bersama rekan-rekan Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Divisi Lambung Mangkurat, para pejuang dan tokoh masyarakat, membentuk Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 3-10 Maret 1957. Salah satu rencana kerja adalah mendirikan perguruan tinggi di Kalimantan. Pada pertengahan tahun 1958 dibentuk Panitia Persiapan Pendirian Universitas Lambung Mangkurat yang diketuai Hassan Basry.

Pada 21 September 1958, panitia berhasil mendirikan Universitas Lambung Mangkurat dengan susunan kepemimpinan: Presiden Universitas: Letkol H. Hasan Basry; Wakil Presiden: Mayor Abdul Wahab Syahranie; dan Sekretaris: Drs. Aspul Anwar. Pada awal berdirinya, universitas ini terdiri atas empat fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik, dan Fakultas Islamilogi. Pada tanggal 1 November 1960, Universitas Lambung Mangkurat resmi sebagai perguruan tinggi negeri (PTN).

Wafat :

Hassan Basry meninggal pada tanggal 15 Juli 1984 setelah sakit dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pemakaman dia dilaksanakan secara militer dengan inspektur upacara Mayjen A.E. Manihuruk. dia dimakamkan di Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan. Atas jasa-jasanya, dia dianugerahi sebagai Pahlawan Kemerdekaan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 November 2001.