216 Zainal Abidin Syah

 1. Buatkan Gambar dan Infografis tentang

Kehidupan awal

Zainal Abidin Syah

Informasi Pribadi 

Lahir :

5 Agustus 1912

Soasio, Tidore, Hindia Belanda

Meninggal :

4 Juli 1967 (umur 54)

Ambon, Maluku, Indonesia

Ayah :

Do Husain Do Sangaji

Ibu :

Do Salma Do Yusup

Wangsa :

Kesultanan Tidore

Agama :

Islam

Kehidupan awal

Zainal Abidin Syah Alting lahir di Soasio, kota utama Pulau Tidore, pada tahun 1912. Ayahnya, Dano Husain, adalah cicit Sultan Ahmad Saifuddin Alting (wafat 1865). Nama keluarga kerajaan Maluku sering diambil dari nama kota dan pejabat Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting. Ibunya bernama Salma dan saudara-saudaranya adalah Amir, Halni, dan Idris. Pada masa itu, Kesultanan sedang kosong sejak wafatnya penguasa terakhir pada tahun 1905, dan urusan zelfbesturende landschap (wilayah otonom) ditangani oleh dewan kabupaten. Setelah menempuh pendidikan di Batavia dan Makassar, Zainal Abidin menjabat sebagai pejabat di birokrasi kolonial Belanda di Ternate, Manokwari, dan Sorong. Ketika Jepang menginvasi dan menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942, Zainal Abidin diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah di Tidore untuk sementara waktu. Menjelang akhir perang ia membangkitkan ketidaksenangan Jepang dan diasingkan ke Halmahera.

Kehidupan pribadi :

Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947—1967, ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1956 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Propinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibu kota sementara di Soa-Sio Tidore. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu. Sultan Zainal Abidin Syah kemudian ditetapkan sebagai Gubernur sementara propinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Soa-Sio Tidore (SK Presiden RI No. 142/ Tahun 1956, Tanggal 23 September 1956). Selanjutnya sesuai SK Presiden RI No. 220/ Tahun 1961, Tanggal 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai gubernur tetap Propinsi Irian Barat. Sebagai gubernur Sultan Zainal Abidin Syah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar (TRIKORA) Perjuangan Pembebasan Irian Barat.

Sultan Zainal Abidin Syah memegang jabatan gubernur Irian Barat sampai tahun 1961, Selanjutnya beliau menetap di Ambon hingga wafat pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 1986, pihak keluarga kesultanan Tidore memindahkan kerangka Sultan Zainal Abidin ke Soa Sio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka (Pelataran Emas) Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.

2. Buatkan Gambar dan Infografis tentang

Sultan Tidore

Zainal Abidin Syah

Sultan Tidore

Sebagai pewaris tahta, Zainal Abidin Syah akhirnya dilantik sebagai Sultan Tidore pada tanggal 16 Desember 1946 oleh GGNI (Governor General van Nederlands Indies) di Bali. Meskipun terikat aturan adat, ia tetap menjaga kedekatan dengan rakyat dan aktif berinteraksi tanpa memandang status sosial.

Setelah Jepang menyerah, Belanda mencoba membangun kembali posisi mereka di Hindia Timur dan mendirikan negara semu, Negara Indonesia Timur, pada tahun 1946. Negara ini mencakup Maluku, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil. Sebagai orang yang berpengalaman dalam administrasi, Zainal Abidin diangkat menjadi Sultan Tidore pada akhir tahun 1946 dan mulai menjabat pada Februari 1947. Dengan demikian, Kesultanan Tidore bangkit kembali setelah masa transisi kekuasaan selama 42 tahun.

Terlepas dari latar belakang kolonial yang melatarbelakangi jabatannya, ia dihormati oleh pemerintahan republik Soekarno setelah tahun 1949. Pada tahun 1952, ia diangkat menjadi kepala wilayah Maluku Utara dengan kedudukannya di Ternate. Pada saat yang sama, atmosfer anti-feodalisme di Indonesia pasca-pembebasan membuat kerajaan-kerajaan lama tampak semakin anakronistis, dan lambat laun digantikan oleh fungsi-fungsi birokrasi modern.

3. Buatkan Gambar dan Infografis tentang

Gubernur Pertama Irian Barat dan Sengketa Papua
Zainal Abidin Syah

Perjuangan Diplomasi Irian Barat

Penentu Arah Papua: 

Secara historis, wilayah Papua berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore. Sultan Zainal Abidin Syah menggunakan legitimasi ini untuk mematahkan klaim kolonial Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

Gubernur Pertama Irian Barat: 

Pada 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno membentuk Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kota sementara di Soasiu, Tidore. Sultan Zainal Abidin Syah kemudian dilantik sebagai gubernur pertamanya untuk menegaskan kedaulatan NKRI atas wilayah tersebut.

Kontribusi Militer dan Trikora

Operasi Mandala: Selama menjabat sebagai gubernur, ia terlibat aktif dalam mendukung aspek logistik dan strategi Operasi Mandala. Operasi militer ini merupakan bagian dari gerakan Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman Belanda.

Melawan Penjajahan: 

Jauh sebelum penyerahan kedaulatan, ia konsisten menolak tunduk pada tekanan politik kolonial Belanda maupun siksaan saat sempat ditangkap oleh pasukan pendudukan Jepang karena dituduh menjadi mata-mata sekutu.

Sengketa Papua :

Sebagian wilayah Nugini Barat telah berada di bawah kendali Sultan Tidore setidaknya sejak abad ke-17, tetapi setelah tahun 1949, Belanda mempertahankan kekuasaan kolonialnya atas setengah pulau tersebut demi sumber daya yang menguntungkan dan kepentingan strategisnya, untuk mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia, dan untuk mengisinya kembali dengan orang-orang Indo yang melarikan diri.

Pemerintahan Soekarno berusaha keras untuk menggabungkan sisa wilayah Hindia Belanda ini ke dalam Republik Indonesia untuk melengkapi Revolusi. Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Sukarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibu kotanya di Soasiu, Tidore. Pemerintah Indonesia berargumen bahwa Papua dan pulau-pulau di sekitarnya telah menjadi milik Kesultanan Tidore yang kini menjadi wilayah Indonesia selama ratusan tahun. Oleh karena itu, ia mengangkat Sultan Zainal Abidin sebagai Gubernur pada tanggal 23 September 1956 (Keputusan Presiden 142/1956).

Sebagai kepala daerah Maluku Utara, ia digantikan oleh Sultan Bacan.

Masa jabatannya bertepatan dengan memburuknya hubungan Indonesia-Belanda. Hubungan diplomatik diputus pada tahun 1960 dan pemerintah Soekarno mulai membeli senjata untuk dapat menghadapi posisi Belanda di Nugini.

Operasi militer Trikora dimulai pada bulan Desember 1961, dan akhirnya menghasilkan solusi politik di mana Indonesia mencaplok Nugini Barat (1963). Sementara operasi berlangsung, masa jabatan Zainal Abidin berakhir, dan ia digantikan sebagai gubernur oleh P. Pamuji pada tahun 1962. Setelah masa jabatannya, Zainal Abidin mengundurkan diri ke Ambon, di mana ia meninggal pada tanggal 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Meskipun ia meninggalkan seorang putra, Mahmud Raimadoya, tidak ada sultan baru yang diangkat, karena kesultanan tersebut praktis telah mati sejak beberapa tahun. Dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah pada tahun 1965, para bangsawan tradisional di Maluku tidak lagi diberi posisi dalam pemerintahan formal.

Lama setelah itu, jenazahnya dipindahkan ke Tidore, dan dimakamkan kembali pada tanggal 11 Maret 1986 di Sonyine Salaka (Halaman Emas) yang dulunya merupakan lokasi istana lama. Seorang Sultan tituler dari cabang dinasti lain akhirnya dipilih pada tahun 1999.

4. Buatkan Gambar dan Infografis tentang

Akhir Hayat dan Penghargaan

Zainal Abidin Syah

Usulan Pahlawan :

Perjuangan panjang pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore sekaligus tokoh pejuang kemerdekaan Maluku Utara, sebagai Pahlawan Nasional  akhirnya berbuah hasil pada masa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda.

Usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional terhadap Sultan Zainal Abidin Syah pertama kali diajukan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) pada tahun 2021. Setelah melewati tahapan verifikasi di tingkat provinsi dan nasional, nama beliau sempat diajukan ke Kementerian Sosial RI, namun belum ditetapkan oleh Presiden RI.

Pada tahun 2022, pengusulan kembali dilakukan bersama beberapa tokoh lain, namun yang ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional adalah almarhum Salahuddin Bin Talabudin, Sementara itu, tahun 2024 menjadi masa moratorium, di mana pemerintah pusat tidak melakukan penetapan Pahlawan Nasional.

Memasuki tahun 2025, di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda, Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mengajukan rekomendasi resmi kepada Menteri Sosial RI melalui Surat Gubernur Maluku Utara Nomor : 400.9/1/1452/G tanggal 20 Maret 2025, dengan dukungan penuh dari TP2GD Provinsi Maluku Utara.

Perjuangan panjang tersebut akhirnya mencapai puncaknya pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-80, ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional  melalui Keputusan Presiden Nomor : 116. TK/ Tahun 2025 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025.

Sejarah singkat pengusulan ini dibacakan langsung dalam Upacara Hari Pahlawan Nasional di halaman kantor Gubernur, Sofifi, Senin (10/11).

Penganugerahan ini menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Maluku Utara, khususnya Kesultanan Tidore, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa dan perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah dalam mempertahankan kedaulatan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

(Sumber : Pemerintah Provinsi Maluku Utara).