Sumber : detikJateng
Berita
Profil 10 Pahlawan Nasional 2025 dan Jasanya yang Diumumkan Prabowo Hari Ini
Anindya Milagsita - detikJateng
Senin, 10 Nov 2025 13:26 WIB
Daftar Isi
Profil 10 Pahlawan Nasional 2025 dan Jasanya
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto
3. Almarhumah Marsinah
4. Almarhum Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih
10. Almarhum Sultan Zainal Abidin Syah
Solo - Tepat di Hari Pahlawan pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang telah berperan penting dalam berbagai bidang. Lantas, siapa saja 10 Pahlawan Nasional 2025?
Dilansir detikNews, pemberian gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada 10 tokoh diselenggarakan tepat pada Hari Pahlawan pada Senin (10/11/2025) ini. Acara pemberian gelar Pahlawan Nasional ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, dan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Adapun aturan resmi tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh di tahun 2025 ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Sepuluh Pahlawan Nasional yang baru berasal dari berbagai kalangan yang berperan dalam sejumlah bidang.
Sebut saja ada mantan Presiden RI di periode tahun-tahun sebelumnya hingga tokoh-tokoh lainnya yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari mengenal tokoh-tokoh Pahlawan Nasional 2025 dan jasanya melalui uraian berikut.
Poin Utamanya:
Pahlawan Nasional 2025 mencakup tokoh-tokoh dari berbagai bidang, mulai dari presiden, pejuang kemerdekaan, ulama, hingga aktivis buruh.
Gelar kehormatan Pahlawan Nasional resmi diberikan pada 10 November 2025 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.
Daftar 10 Pahlawan Nasional 2025 adalah K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, Marsinah, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, hingga Sultan Zainal Abidin Syah.
Profil 10 Pahlawan Nasional 2025 dan Jasanya
Sebelum mengetahui profil singkatnya, terlebih dahulu mari mencermati siapa saja tokoh penting yang mendapatkan anugerah gelar sebagai Pahlawan Nasional di tahun 2025 ini. Daftar 10 Pahlawan Nasional 2025 terdiri dari:
Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur
Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto dari Daerah Istimewa Yogyakarta
Almarhumah Marsinah dari Jawa Timur
Almarhum Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dari Jawa Barat
Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Sumatera Barat
Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Jawa Tengah
Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Nusa Tenggara Barat (NTB)
Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Jawa Timur)
Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara
Almarhum Sultan Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara
Berikut profil singkat masing-masing tokoh Pahlawan Nasional 2025.
1. Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid
Sebagaimana diketahui, KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur adalah mantan Presiden RI yang ke-4 yang menjabat di periode tahun 1999-2001 silam. Menurut buku 'Pendidikan Islam Transformatif ala KH.Abdurrahman Wahid' oleh Efendi,SPdI, Gus Dur lahir di Jombang pada 7 September 1940 silam.
Sebagai sosok yang lahir di keluarga yang sangat terhormat di kalangan muslim Jawa Timur, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang dihormati. Ini dikarenakan kakek dari Gus Dur merupakan pengasuh Pesantren Tebu Ireng sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu KH Hasyim Asy'ari. Sang ayah juga bukanlah orang sembarangan karena pernah menjadi Menteri Agama di sejumlah periode.
Kemudian kiprahnya di bidang politik dikenal sebagai Ketua Tanfidziyah NU dan juga pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Saat Presiden B.J. Habibie menyelesaikan masa jabatannya, Gus Dur menjadi sosok yang menggantikannya sebagai Presiden RI di sejak tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada 23 Juli 2001.
2. Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto
Selanjutnya, tidak hanya Gus Dur, ada juga Soeharto yang merupakan mantan Presiden RI dan turut dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional 2025. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto lahir di Kemusuk, pada 6 Juni 1921 silam.
Dijelaskan dalam buku 'Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009' karya A Kardiyat Wiharyanto, Jenderal Soeharto sudah aktif di bidang militer sejak tahun 1940 yang mana saat itu beliau menjadi bagian dari Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).
Tak sampai di situ saja, beliau juga diangkat sebagai shodancho atau komandan pleton, chodancho atau komandan kompi, dan dipercaya sebagai wakil komandan batalyon PETA di era tahun 1945-1949. Karier Jenderal Soeharto terus naik dengan ditunjuk sebagai komandan resimen, panglima komando mandala, hingga puncaknya diangkat sebagai Presiden RI yang ke-2 di tahun 1968.
3. Almarhumah Marsinah
Siapa itu Marsinah? Bagi sebagian orang nama Marsinah tidak asing lagi. Sosoknya dikenal sebagai aktivis serikat buruh yang cukup vokal dalam menyuarakan hak-hak kaum buruh di masa lalu. Marsinah lahir di Nganjuk pada tanggal 10 April 1969 silam.
Di dalam buku 'Elegi Penegakan Hukum' oleh A Soni BL de Rosari, Marsinah adalah salah satu buruh yang turut serta dalam aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang berlangsung di salah satu perusahaan yang terletak di Sidoarjo. Pada saat itu, para buruh berunjuk rasa dalam mendesak agar pihak perusahaan memberikan hak-hak kepada karyawannya.
Mulai dari hak berupa cuti haid, hamil, upah lembur, sampai pembubaran unit kerja yang tidak mewakili kepentingan buruh. Dalam situasi yang dipenuhi dengan ketegangan tersebut, ada peristiwa tragis yang dialami oleh Marsinah. Secara tiba-tiba, sosoknya menghilang begitu saja dan berakhir ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa pada tanggal 9 Mei 1993 silam.
4. Almarhum Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja
Menurut laman resmi Meseum UNPAD, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, adalah sosok guru besar di UNPAD. Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja lahir di tanggal 17 Februari 1929 silam. Sebagai guru besar dengan gelar Profesor, beliau tidak hanya dikenal aktif sebagai civitas akademika semata.
Lebih dari itu, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja turut dikenal sebagai tokoh yang punya jabatan penting di lingkup pemerintahan. Pada tahun 1974 lalu, Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja diangkat sebagai Menteri Kehakiman RI. Tidak berhenti sampai di situ saja, di tahun 1978 Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja kembali mendapatkan posisi yang penting di pemerintahan, yaitu selaku Menteri Luar Negeri.
5. Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah
Selanjutnya, ada Hajjah Rahmah El Yunusiyyah yang punya peran penting dalam bidang pendidikan di Indonesia. Terutama pendidikan yang berfokus pada kesetaraan perempuan. Menurut publikasi bertajuk 'Kontribusi Rahmah El-Yunusiyyah Padang Panjang Terhadap Pendidikan Kaum Wanita' oleh Silfiani, Hajjah Rahmah El Yunusiyyah lahir di Padang Panjang pada 20 Desember 1900 silam.
Sosoknya dikenal sebagai perempuan yang peduli terhadap pendidikan, tidak hanya diri sendiri tapi juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Beliau cukup dikenal sebagai sosok yang penuh ambisi dalam mempelajari berbagai bidang pendidikan, mulai dari persoalan agama, ilmu kesehatan, hingga gymnastik.
Nama Hajjah Rahmah El Yunusiyyah adalah pioneer kemunculan madrasah pertama yang dikhususkan bagi perempuan. Beliau mendirikan Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang yang berfokus pada pendidikan yang diberikan kepada kuam perempuan.
6. Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo
Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang tokoh militer Indonesia. Di dalam buku 'Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP & MTs Kelas 7' karya Prof Dr Dawud, MPd, dkk., Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, 25 Juli 1925 silam.
Beliau merupakan ayah dari mantan ibu negara RI, yaitu Kristiani Herrawati atau yang lebih dikenal sebagai Ani Yudhoyono. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo berperan besar dalam penumpasan Pemberontakan Gerakan 30 September 1965.
Tidak hanya itu saja, beliau juga dikenal sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan dan juga Gubernur Akademi Militer (AKABRI). Namanya juga pernah tercatat sebagai Ketua Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat.
7. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin
Sultan Muhammad Salahuddin lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 15 Juli 1889 silam. Beliau adalah Sultan Bima yang memimpin di era tahun 1920-1943.
Menurut publikasi 'Kesultanan Bima Pada Masa sultan Muhammad Salahuddin' oleh Dwi Septiani, Sultan Muhammad Salahuddin diangkat sebagai Sultan Bima pada tahun 1915 silam. Semasa kepemimpinannya, beliau lebih berfokus pada usaha untuk memerdekakan Bima dari penjajah.
Bukan hanya itu saja, beliau turut berperan dalam mengubah Bima sebagai wilayah yang lebih beragama dan berpendidikan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh beliau adalah menggalang persatuan dan kesatuan melalui organisasi pergerakan untuk memedekakan Bima dengan melawan penjajah.
8. Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil
Menurut buku 'Jejak Pemikiran Pendidikan Ulama Nusantara' karya Siti Kusrini, Syaikhona Muhammad Kholil atau dikenal juga sebagai Kyai Kholil merupakan pakar fiqih, tata bahasa Arab, tasawuf, dan mursyid thoriqoh. Beliau juga merupakan hafidzul Quran.
Kyai Kholil mendirikan dua pesantren bernama Jangkeban dan Kademangan. Salah satu santri yang pernah mengemban ilmu di pesantren milik Kyai Kholil adalah KH Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang sekaligus Nahdlatul Ulama.
Tidak hanya secara aktif mensyiarkan Islam di tengah-tengah masyarakat, beliau juga dikenal turut membela hak masyarakat di bidang pendidikan. Termasuk di masa pemerintahan kolonial Belanda.
9. Almarhum Tuan Rondahaim Saragih
Kemudian ada Tuan Rondahaim Saragih yang merupakan sosok Raja ke-14 dari Kerajaan Raya (Simalungun). Dijelaskan dalam laman Diskominfo Provinsi Sumut, beliau adalah sosok yang berperan dalam memimpin sekaligus melakukan perjuangan dalam mempertahankan wilayah Indonesia dari penjajahan pemerintah kolonial.
Sebelumnya, usulan Tuan Rondahaim Saragih sebagai Pahlawan Nasional sudah diajukan sejak tahun 2020 silam. Kendati begitu, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Tuan Rondahaim Saragih baru terwujud di tahun 2025 ini.
Nama Tuan Rondahaim Saragih adalah pejuang asal Sumatera Utara yang aktif memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sejak tahun 1880-1891. Beliau dikenal punya keberanian dan jiwa kepemimpinan dalam memimpin pasukan Panei, Siantar, Siolu, dan Padang dalam melawan para penjajah yang berencana merebut wilayah mereka.
10. Almarhum Sultan Zainal Abidin Syah
Terakhir, ada Sultan Zainal Abidin Syah yang masuk dalam daftar Pahlawan Nasional di tahun 2025 ini. Berdasarkan publikasi 'Irian Barat di Mata Sultan Zainal Abidin Syah: Dari Konferensi Malino hingga Operasi Trikora' oleh Febi Anggono Suryo, Sultan Zainal Abidin dikenal sebagai Gubernur Irian Barat sejak 1956 hingga tahun 1961.
Beliau juga dikenal sebagai sosok yang berperan penting dalam membantu dalam usaha persiapan operasi Trikora. Sultan Zainal Abidin Syah dikenal memiliki sikap yang tegas dalam menolak pemisahan antara Irian Barat dari Tidore dan Indonesia.
Itulah tadi penjelasan mengenai profil Pahlawan Nasional 2025 dan jasanya yang resmi dianugerahkan oleh Presiden Prabowo tepat di Hari Pahlawan pada 10 November 2025 ini. Semoga membantu, ya.
Masih Tunggu Penetapan Pahlawan Nasional Tahun 2024
KBRN, Pontianak: Untuk dapat diusulkan menjadi calon pahlawan nasional kepada Presiden Republik Indonesia, proses pengusulan setiap pahlawan daerah mesti melakukan perjalanan yang cukup panjang.
"Memang, dalam aturannya, mekanisme pengusulan harus melalui beberapa tahap yang mesti melalui kajian para ahli sejarah," ungkap Syafaruddin DaEng Usman selaku Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudaya Kejuangan 45 (DHD 45) Kalimantan Barat.
Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, lanjutnya, seseorang bisa disebut sebagai pahlawan nasional jika dapat memenuhi beberapa kriteria, antara lain merupakan warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, atau memiliki prestasi dan karya bagi pembangunan Republik Indonesia, papar sejarawan Kalbar ini kemarin.
Dipaparkan Bang Din, sapaan pria yang juga staf pengajar Sejarah Sosial dan Politik Indonesia (SSPI) di Fisipol Untan ini, proses dan mekanisme pengusulan calon pahlawan nasional Indonesia antara lain masyarakat mengusulkan nama calon pahlawan nasional melalui dinas sosial setempat. Data usulan diajukan oleh pengusul kepada wali kota/bupati, kemudian diteliti dan dikaji oleh tim TP2GD.
Selanjutnya, kata Bang Din, data usulan yang memenuhi persyaratan diserahkan ke Dinsos Provinsi setempat.
"Di sana, data akan diteliti dan dikaji kembali oleh TP2GD melalui proses seminar, diskusi, maupun sarasehan. Usulan calon pahlawan nasional yang dinilai memenuhi persyaratan, diajukan kepada gubernur untuk direkomendasikan kepada Mensos RI," ujarnya.
Mensos melalui Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, tambah Bang Din, mengadakan verifikasi kelengkapan administrasi berupa surat rekomendasi pemerintah daerah/gubernur; surat keputusan anggota TP2GD tingkat provinsi yang ditandatangani gubernur; hasil sidang TP2GD tingkat provinsi yang ditandatangani oleh seluruh anggota TP2GD; riwayat hidup dan perjuangan calon pahlawan nasional; biografi calon pahlawan nasional yang diusulkan; hasil seminar calon pahlawan nasional disertai makalah; hingga dokumen-dokumen pendukung calon pahlawan nasional.
"Usulan yang telah memenuhi kriteria TP2GD, kemudian diusulkan oleh Menteri Sosial RI kepada presiden RI melalui dewan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, untuk mendapatkan persetujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Lalu, upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional dilaksanakan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November," ujarnya.
Sebelum menyerahkan dokumen usulan pada Presiden, dikatakan Bang Din pula, Kementerian Sosial harus memastikan berbagai dokumen pendukung calon pahlawan nasional yang akan diusulkan. Dokumen-dokumen itu antara lain daftar dan bukti tanda kehormatan yang pernah diterima/diperoleh, catatan pandangan atau pendapat orang dan tokoh masyarakat tentang calon pahlawan nasional yang diusulkan, foto-foto atau gambar dokumentasi perjuangan calon pahlawan nasional yang diusulkan, foto calon pahlawan nasional berukuran 5R sejumlah tiga lembar yang ditandatangani oleh ahli waris.
"Telah diabadikan namanya melalui sarana monumental sehingga dikenal masyarakat disertai surat keterangan, foto dari pemerintah daerah setempat, buku-buku pendukung calon pahlawan nasional, biodata, dan kontak lengkap ahli waris calon pahlawan nasional yang diusulkan," kata Bang Din.
Ia menjelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengatur bahwa gelar pahlawan nasional terdiri atas enam jenis yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera.
"Tahun lalu, semasa Presiden RI Joko Widodo telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh pada 2023. Dengan demikian, jumlah pahlawan nasional di Indonesia sampai saat ini ada 206, terdiri dari 190 pahlawan dari kalangan laki-laki, sementara sisanya yaitu 16 pahlawan merupakan perempuan yang berasal dari 31 provinsi di Indonesia," kata Bang Din menambahkan.
Hingga 2023, Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan pahlawan nasional terbanyak yakni mencapai 32 orang atau sekitar 15 persen dari total pahlawan di Indonesia.
Jumlah tersebut dibuntuti oleh Jawa Timur yang memiliki 28 pahlawan nasional; kemudian Yogyakarta yang memiliki 24 pahlawan nasional. Selanjutnya Sumatera Barat yang memiliki 13 orang pahlawan nasional, dan Sumatera Utara yang memiliki 12 pahlawan nasional. Sementara Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, masing-masing memiliki 12 dan 10 orang pahlawan nasional.
"Di sisi lain, Gorontalo dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pahlawan nasional paling sedikit yaitu masing-masing satu orang saja. Mereka adalah H.I. Nani Wartabone (Gorontalo) yang ditetapkan pada 2003, dan Machmud Singgirei Rumagesan (Papua Barat) yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional pada 2020," pungkasnya.
Gus Dur
Tokoh Jombang
K.H. Abdurrahman Wahid
Presiden Indonesia Ke-4
Tanggal Lahir
04 Agustus 1940
Tanggal Wafat
30 Desember 2009
Biografi
Abdurrahman Wahid atau lebih terkenal dengan sebutan "Gus Dur" adalah Presiden Keempat Republik Indonesia. Gus Dur menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia pada 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie. Masa pemerintahannya tidak lama, Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia hingga 23 Juli 2001.
Gus Dur lahir di Jombang, 7 September 1940, merupakan anak pertama dari enam bersaudara. Gus Dur adalah putra dari KH Wahid Hasyim dan Hj. Sholichah. Gus Dur juga merupakan cucu dari KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Semasa kecil, Gus Dur sempat berpindah dari Jombang ke Jakarta untuk menempuh pendidikan karena mengikuti ayahnya. Sepeninggal KH. Wahid Hasyim pada 1954, Gus Dur meneruskan pendidikannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Setelah itu, Gus Dur melanjutkan studi di sejumlah pesantren di tanah air, dan sempat berkuliah di Al-Azhar University, Kairo, Mesir.
Pada masa pemerintahannya, Gus Dur dikenal sebagai "Bapak Pluralisme" yang menjunjung tinggi keberagaman di berbagai hal, terutama suku, agama, dan ras. Gus Dur mampu mendobrak diskriminasi warga Tionghoa di Indonesia dengan mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang Larangan Kegiatan Perayaan Imlek.
Di era Gus Dur, pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh hingga ke 4,9 persen di tahun 2000. Gus Dur juga berhasil menurunkan rasio gini (ketimpangan ekonomi) hingga 0,31, atau terendah dalam 50 tahun terakhir.
Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Ia wafat di usia 69 tahun, dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.
SUHARTO
- Lahir di Kemusuk, Bantul, Yogyakarta, dari keluarga petani sederhana.
- Menempuh pendidikan dasar dan sempat berpindah sekolah sebelum masuk sekolah militer Bintara Gombong.
- Bergabung dengan TNI pada 5 Oktober 1945, kariernya menanjak melalui berbagai pos penting, seperti Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat dan Panglima Kostrad.
- Berperan penting dalam menumpas Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada 1965, yang menjadi jalan menuju kepemimpinan nasional.
- Menjadi Pejabat Presiden pada 1967 dan dikukuhkan sebagai Presiden pada 1968.
- Menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
- Mendirikan fusi partai politik (PDI, PPP, Golkar) dan memimpin program KB.
- Mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan demonstrasi mahasiswa.
- Menikah dengan Siti Hartinah (Ibu Tien) dan dikaruniai enam anak.
- Dikenal sebagai "Bapak Pembangunan" karena kemajuan ekonomi dan infrastruktur.
- Wafat pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah, serta dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Marsinah
Profil Marsinah, Aktivis Buruh yang Menerima Gelar Pahlawan Nasional
Arga Sumantri • 10 November 2025 10:36
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama yang menerima gelar pahlawan nasional pada Senin, 10 November 2025. Buruh sekaligus aktivis Marsinah menjadi salah satu tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional.
Whisnu Mardiansyah • 10 November 2025 16:04
Jakarta: Dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia, nama Tuan Rondahaim Saragih Garingging mungkin tidak sepopuler Pangeran Diponegoro di Jawa atau Tuanku Imam Bonjol di Sumatra Barat. Namun, bagi masyarakat Simalungun, Sumatra Utara, sang penguasa adat Partuanan Raya ke-14 ini adalah simbol perlawanan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Pada 10 November 2025, pengabdiannya akhirnya diakui secara resmi ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkannya gelar Pahlawan Nasional.
Tuan Rondahaim, yang hidup antara 1828-1891, tercatat dalam sejarah kolonial Belanda dengan julukan mengagumkan "Napoleon der Bataks" atau Napoleonnya orang Batak. Julukan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kecerdikan strategi militer dan kepemimpinan gemilangnya dalam mengorganisasi pertahanan.
Masa Muda dan Warisan Kepemimpinan
Tuan Rondahaim terlahir di Juma Simandei (Huta Sinondang), Pematang Raya, Simalungun, pada 1828. Sebagai putra dari Tuan Jinmahadim Saragih Garingging, penguasa Partuanan Raya ke-13, dan ibunda Puang Ramonta boru Purba Dasuha, darah kepemimpinan telah mengalir dalam nadinya sejak dini.
Sejak kecil, ia menerima pendidikan adat dan pemerintahan lokal, mempelajari Bahasa Melayu, dan mendalami diplomasi adat. Sejarah mencatat, pada usia 12 tahun sekitar 1840, sang ayah wafat. Posisi warisan kepemimpinan sempat diambil alih pamannya sebagai pemangku kerajaan sebelum akhirnya Tuan Rondahaim resmi dinobatkan sebagai Raja Raya ke-14 dengan gelar "Namabajan".
Strategi Pertahanan yang Visioner
Berbeda dengan penguasa adat pada masanya, Tuan Rondahaim membawa visi militer yang modern. Ia tidak hanya menjalankan pemerintahan adat, tetapi secara sistematis memperkuat sistem pertahanan Partuanan Raya.
Tuan Rondahaim adalah pemimpin yang visioner. Ia memahami bahwa menghadapi Belanda membutuhkan strategi yang terorganisasi dan pasukan yang terlatih. Ia merekrut guru-guru perang dari kawasan Aceh dan Gayo untuk melatih pasukan adatnya. Jejaring diplomasi pun dibangun dengan kerajaan-kerajaan kecil di Simalungun seperti Siantar, Sidamanik, Tanah Jawa, Pane, Purba, dan Silimakuta, membentuk aliansi pertahanan yang solid.
Pada era akhir abad ke-19, ketika ekspansi kolonial Belanda semakin gencar di Sumatra Timur, Tuan Rondahaim menghadapinya dengan strategi gerilya yang cerdik. Ia memanfaatkan medan hutan pegunungan Simalungun untuk serangan mendadak dan pemutusan jalur logistik musuh.
Yang luar biasa, wilayah Partuanan Raya tidak pernah berhasil ditaklukkan Belanda selama masa kepemimpinannya. Catatan sejarah menunjukkan wilayah itu baru takluk pada 1901, sepuluh tahun setelah wafatnya sang pemimpin.
Pertempuran besar tercatat di Dolok Merawan pada 21 Oktober 1887, dan di Bandar Padang pada 12 Oktober 1889. Keberanian dan kecerdikan strateginya inilah yang membuat Belanda memberinya julukan "Napoleon der Bataks" penghormatan sekaligus pengakuan atas tantangan besar yang dihadapi pasukan kolonial.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh nasional. DOk. Tangkapan Layar
Warisan yang Abadi
Kondisi kesehatan Tuan Rondahaim menurun setelah masa-masa intensif perlawanan terhadap kolonial. Pada Juli 1891, ia wafat di Rumah Bolon Raya dan dimakamkan di Pematang Raya. Meski telah tiada, semangat perjuangannya terus hidup dalam ingatan masyarakat Simalungun.
Pengakuan atas jasa-jasanya sebenarnya telah dimulai jauh sebelum penetapan sebagai Pahlawan Nasional. Pada 13 Agustus 1999, Presiden BJ Habibie menganugerahi Tuan Rondahaim Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama melalui Keputusan Presiden Nomor 077/TK/Tahun 1999.
Proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional sendiri melalui perjalanan panjang. Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumatra Utara telah mengkaji dan mengusulkannya sejak 2020, hingga akhirnya pada 10 November 2025, gelar Pahlawan Nasional resmi disematkan melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/2025.
Penetapan Tuan Rondahaim sebagai Pahlawan Nasional memiliki makna mendalam, tidak hanya sebagai pengakuan historis, tetapi juga sebagai peneguhan identitas dan nilai "Habonaron Do Bona" motto kebangsaan masyarakat Simalungun yang berarti berjuang, bangkit, dan setia.
Bagi Mariati Purba, keturunan ke-5 Tuan Rondahaim yang kini menjadi pengajar budaya Simalungun, penetapan ini memiliki arti khusus. "Dalam setiap cerita yang dituturkan turun-temurun, Almarhum selalu menekankan pentingnya persatuan dan kecintaan pada tanah air. Nilai-nilai ini yang ingin kami teruskan kepada generasi muda," ungkap Mariati, Senin, 10 November 2025.
Kisah Tuan Rondahaim mengajarkan bahwa Pahlawan Nasional tidak hanya berasal dari kategori militer formal atau era kemerdekaan 1945. Perjuangan rakyat adat melawan kolonialisme, meski terjadi jauh sebelumnya, memiliki kontribusi sama pentingnya dalam membentuk nasionalisme Indonesia.
Tuan Rondahaim Saragih Garingging adalah bukti nyata bahwa akar perjuangan Bangsa Indonesia tumbuh dalam keragaman budaya dan kearifan lokal. Dengan pengakuan ini, kita diingatkan bahwa keberanian, persatuan, dan cinta Tanah Air adalah warisan yang harus terus dihidupkan dari generasi ke generasi.
Zainal Abidin Syah (Dok. Istimewa)
Sumber Metro TV
Profil Zainal Abidin Syah, Pahlawan Nasional Baru dari Maluku Utara
Silvana Febiari • 10 November 2025 11:18
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Tidore periode 1947-1967 Zainal Abidin Syah, Senin, 10 November 2025. Zainal Abidin Syah berperan penting dalam kemerdekaan RI dan mengeratkan NKRI melalui keputusannya yang tegas untuk menyatukan Irian Barat (Papua) ke dalam Indonesia, serta penunjukannya sebagai Gubernur Irian Barat pertama.
Latar Belakang Keluarga Zainal Abidin Syah
Zainal Abidin Syah merupakan Sultan Tidore periode 1947-1967. Ia lahir di Soasiu, kota utama Pulau Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912.Ayahnya Dano Husain adalah cicit Sultan Ahmad Saifuddin Alting. Keluarga kerajaan Maluku sering dinamai berdasarkan kota dan pejabat Belanda, dalam hal ini Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting. Sementara ibunya bernama Salma dan saudara-saudaranya adalah Amir, Halni, dan Idris.
Zainal Abidin Syah (Dok. Istimewa)
Sultan Tidore ke-26
Seperti dilansir dari Wikipedia, Zainal Abidin Syah dikenal sebagai Sultan Tidore ke-26 yang berperan besar dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah timur, khususnya dalam proses integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam NKRI. Ia mempunyai peranan penting di dalam sejarah perebutan kembali Papua Barat.Pada tanggal 17 Agustus 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan Ibu kota sementara di Soa-Sio, Tidore. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Soekarno dengan alasan Papua serta pulau-pulau sekitarnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore sejak ratusan tahun lalu.
Gubernur Pertama Irian Barat
Sultan Zainal Abidin Syah kemudian ditetapkan sebagai Gubernur sementara provinsi perjuangan Irian Barat pada tanggal 23 September 1956 di Soa-Sio Tidore (SK Presiden RI No. 142/ Tahun 1956, Tanggal 23 September 1956). Selanjutnya sesuai SK Presiden RI No. 220/ Tahun 1961, Tanggal 4 Mei 1962, ia ditetapkan sebagai gubernur tetap Provinsi Irian Barat.Sebagai gubernur, Sultan Zainal Abidin Syah diperbantukan pada Operasi Mandala di Makassar (TRIKORA) Perjuangan Pembebasan Irian Barat. Ia memegang jabatan Gubernur Irian Barat hingga tahun 1961.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar